Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Sulistyowati Hoedijono
LP 362.11 LAP l
Surabaya : P4TK Depkes, 2002
Laporan Penelitian Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tim Peneliti Sulistyowati Hoedijono
LP 362.11 LAP l
Surabaya : Departemen Kesehatan, 2003
Laporan Penelitian Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sulistyowati Hoedijono
362.11 LAP l
Surabaya : P4TK Depkes, 2002
Buku (pinjaman 1 minggu) Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Farah Ainun Nabilah; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang Bachtiar, Tri Wahyu Kusumawati
Abstrak:
Read More
Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.
Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target.
S-11579
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Siti Sarah Nurhaqqi; Pembimbing: Rita Damayanti; Penguji: Evi Martha, Kartika Anggun Dimar Setio, Zulmely, Adang Mulyana
Abstrak:
Read More
Investigasi Kontak (IK) merupakan kegiatan pelacakan dan investigasi yang ditujukan pada orang-orang yang kontak dengan pasien TB untuk menemukan terduga TB. Puskesmas Cirimekar turut melaksanakan IK dengan meminta seluruh kontak serumah pasien TB BTA (+) dan BTA (-) untuk melakukan pemeriksaan dahak secara gratis di puskesmas. Puskesmas memberikan kemudahan dengan menitipkan pot dahak untuk kontak serumah melalui pasien. Namun kemudahan tersebut belum bisa menjangkau seluruh kontak serumah untuk melaksanakan IK. Hal ini diduga disebabkan adanya stigma asosiasi yaitu seseorang mendapatkan stigma berdasarkan pergaulannya dengan individu lain yang mengalami stigma. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan wawancara mendalam pada keluarga pasien TB, pasien TB, dokter, perawat serta Kepala Puskesmas pada bulan Juni 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui stigma asosiasi yang menghambat pelaksanaan investigasi kontak TB pada anggota keluarga pasien TB di wilayah kerja Puskesmas Cirimekar dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program dengan menggunakan kerangka kerja Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance (RE-AIM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan IK di Puskesmas Cirimekar masih belum efektif ditinjau dari jangkauan, efektivitas, adopsi, implementasi dan pemeliharaan. Dalam penelitian ini terdapat stigma asosiasi yang dirasakan oleh keluarga pasien TB namun faktor yang lebih dominan sebagai penghambat IK yaitu kurangnya pengetahuan keluarga pasien TB tentang penyakit TB.
Contact Investigation (CI) is a tracking and investigation activity aimed at individuals who have had contact with TB patients to identify suspected TB cases. Puskesmas Cirimekar is also conducting CI by requesting all household contacts of TB patients (both smear-positive and smear-negative) to undergo free sputum examination at the health center. The health center facilitates by collecting sputum samples from household contacts through the patients, but this convenience has not reached all household contacts to participate in the CI. This is thought to be due to association stigma, namely that someone gets stigma based on their association with other individuals who experience stigma. This is a qualitative study with a case study approach conducted through in-depth interviews with TB patients' families, TB patients, doctors, nurses, and the head of the health center in June 2024. The objective of this research is to determine the association stigma that hinders the implementation of TB contact investigations among family members of TB patients in the Cirimekar Community Health Center working area and evaluation to determine the effectiveness of program implementation using the Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance (RE-AIM) framework. The research results indicate that the implementation of CI at Puskesmas Cirimekar is still ineffective in terms of reach, effectiveness, adoption, implementation, and maintenance. In this study, there is a perceive association stigma experienced by TB patients families, but the dominant inhibiting factor in seeking treatment is the lack of knowledge of the TB patient's family about TB.
T-7144
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dirgahayuni Sari Agustina; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Ascobat Gani, Prastuti Soewondo, Anis Karuniawati; Irma Yunita
Abstrak:
Read More
Peresepan antibiotik yang tinggi disertai kurangnya evaluasi penggunaan antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan primer berpotensi terhadap penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Evaluasi antibiotik dapat dilakukan dengan melihat pola konsumsi antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. WHO telah menetapkan target minimal 60% konsumsi antibiotik berasal dari kelompok access. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konsumsi antibiotik di puskesmas di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan klasifikasi antibiotik AWaRe (Access, Watch, dan Reserve) WHO. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap 44 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menujukkan terjadi peningkatan nilai konsumsi antibiotik di tahun 2022 dibandingkatn tahun 2019. Total konsumsi antibiotik tahun 2022 adalah 1,827 DDD per 1.000 pasien per hari, dengan proporsi sebesar 76,91% berasal dari kelompok access; 10,14% kelompok watch; tidak ada kelompok reserve, dan 12,95% merupakan antibiotik yang tidak diklasifikasikan dalam WHO AwaRe (unclassified). Semua jenis SDM kesehatan puskesmas memiliki peran dalam penggunaan antibiotik, namun belum semuanya mengetahui tentang klasifikasi antibiotik AWaRe WHO. Dukungan pelayanan laboratorium klinik, pelayanan informasi obat diperlukan dalam peresepan antibiotik di puskesmas. Selain itu, pelaksanaan manajemen logistik obat serta pemantauan dan evaluasi juga berperan dalam penggunaan antibiotik di puskesmas. Sementara itu, pengetahuan pasien juga dapat memengaruhi penggunaan antibiotik. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya upaya peningkatan penggunaan antiobiotik yang rasional melalui peningkatan pemahaman SDM kesehatan dan pasien serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan antibiotik yang lebih menyeluruh di puskesmas disertai umpan balik.
High antibiotic prescribing combined with a lack of evaluation of antibiotic use in primary healthcare facilities has the potential to lead to inappropriate use of antibiotics. The WHO sets a target of at least 60% antibiotic consumption from the access group in primary healthcare facilities for antibiotic evaluation. This study aimed to analyze antibiotic consumption in community health centers in DKI Jakarta province based on the WHO AWaRe (Access, Watch, and Reserve) classification. The study is non-experimental research with a quantitative and qualitative approach. The study was conducted at 44 community health centers in DKI Jakarta province. The findings indicate that antibiotic consumption will increase in 2022 compared to 2019. Total antibiotic consumption in 2022 is 1,827 DDD per 1,000 patients per day, with a proportion of 76.91% from access group, 10.14% from watch group, no antibiotic in reserve; and 12.95% from antibiotics not classified in WHO AwaRe (unclassified). Every healthcare worker at community health centers has a responsibility regarding the use of antibiotics; however, not all of them are up-to-date on the WHO's AWaRe classification of antibiotics. Community health centers require support in the form of clinical laboratory testing and drug information services to prescribe antibiotics effectively. Furthermore, the effective execution of drug logistics management, as well as the process of monitoring and evaluation, contributes to the use of antibiotics in community health centers. Moreover, the level of understanding possessed by patients may have an impact on the use of antibiotics. The study's findings indicate that improving the comprehension of healthcare worker and patients can lead to a more judicious use of antibiotics. Furthermore, it is imperative to establish a more extensive system for monitoring and evaluating the utilization of antibiotics in community health centers, along with providing feedback.
T-7109
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asep Rustandi Gojali; Anhari Achadi; Penguji: Purnawan Junadi, Trihono, Ganda Raja Partogi Sinaga, Astuti Yuni Nursasi
Abstrak:
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinaskesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metodepengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus groupdiscussion(FGD) kepada beberapa informan yang dipilih (purposif sampling), informandari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen.Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambilkeputusan (key decision maker) di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungandan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidakberjalannyakoordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi didinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampaimonitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintassektoral di tingkat Kabupaten Bandung.Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatanutama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipunsebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapanpelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 % ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5%.Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasiprogram ditingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaanmerupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas.Persepsi dan sikap dari organisasi profesi (PPNI dan IBI) dan institusi pendidikanterkait program ini cukup baik dan mendukung.Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untukmeningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi,perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasiprogram.Kata kunci:Keluarga Sehat, Pendekatan Keluarga, Kebijakan Publik, Puskesmas.
Read More
T-5109
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Surya Ede Darmawan; Promotor: Purnawan Junadi; Ko Promotor: Adang Bachtiar, Mardiati Nadjib; Penguji: Anhari Achadi, Amal C. Sjaaf, Soekidjo Notoatmodjo, Trihono, Nana Mulyana, Kodrat Pramudho
D-251
Depok : FKM-UI, 2011
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ulfa Oktaviani; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Dumilah Ayuningtyas, Isati, Olivia Tri Monika
Abstrak:
Read More
Permasalahan kesehatan yang perlu penanganan serius di Indonesia adalah tingginya angka kasus stunting. Stunting terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia satu dari tiga baduta dan balita mengalami stunting, prevalensi stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 21,6%. Target pemerintah Kota Jambi untuk menurungkan prevalensi sebesar 14% ditahun 2024 hal ini termuat secara jelas dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Dampak stunting pada anak-anak menyebabkan hilangnya PDB hingga mencapai 300 triliun rupiah setiap tahunnya, dengan implikasi serius terhadap aspek psikososial dan kesehatan mental anak. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO. Prevalensi stunting Provinsi Jambi berdasarkan tarikan data EPPGBM berjumlah 18% pada Tahun 2022. Data tertinggi stunting pada Agustus 2023 terdapat di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi sebanyak 67 anak yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 23 anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi kualitatif program pencegahan stunting pada pelaksanaan intervensi gizi spesifik integratif di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi Tahun 2023. Penelitian kualitatif ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan penganggaran, kerjasama lintas sektoral serta pembagian kewenangan pada jajararan pemerintahan yang dapat menjadi potensi penghambat pada percepatan penurunan stunting di wilayah kerja Kecamatan Jambi Timur terutama pada kualitas pelayanan intervensi gizi spesifik integratif stunting yang dilaksanakan di puskesmas Tanjung Pinang. Pada komponen input, perencanaan dan pengganggaran serta kerjasama lintas sektor dan pembagian kewenangan belum di laksanakan dengan implementasi langsung terkait integrasi stunting . Pada komponen proses, yaitu pelayanan yang di lakukan terhadap sasaran prioritas sudah di lakukan tetapi pemantauan dan evaluasi pemberian TTD ibu hamil belum dilakukan berkala dan pendistribusia MT serta TTD belum dibuat jadwal secara tertulis. Pada komponen output, kualitas peningkatan indikator intervensi gizi spesifik terutama pada capaian cakupan Ibu memberikan asi eksklusif dan remaja putri mendapatkan TTD serta Ibu hamil mendapat TTD masih belum mencapai target. Peran dari keterlibatan lintas sektor serta edukasi dari tenaga kesehatan untuk menggiatkan para ibu guna memberikan asi eksklusif serta para remaja putri dan Ibu Hamil untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah perlu ditingkatkan dan didukung penuh.
A health problem that needs serious treatment in Indonesia is the high number of stunting cases. Stunting occurs in almost all regions of Indonesia, one in three toddlers and toddlers are stunted, the prevalence of stunting based on the 2022 Indonesian Nutrition Status Study (SSGI) is 21.6%. The Jambi City government's target to reduce prevalence by 14% by 2024 is clearly stated in Presidential Regulation number 18 of 2020 concerning RPJMN 2020-2024. The impact of stunting on children causes GDP losses of up to 300 trillion rupiah every year, with serious implications for psychosocial aspects and children's mental health. Stunting is a growth and development disorder in children due to chronic malnutrition and recurrent infections, which is characterized by being short or very short based on length/height for age which is less than -2 standard deviation (SD) on the WHO growth curve. The prevalence of stunting in Jambi Province based on EPPGBM data is 18% in 2022. The highest stunting data in August 2023 was at the Tanjung Pinang Community Health Center, Jambi City, with 67 children, which had increased from 2022 with 23 children. This research aims to analyze a qualitative study of the stunting prevention program in the implementation of specific integrative nutritional interventions in the work area of the Tanjung Pinang Community Health Center, Jambi City in 2023. This qualitative research uses primary data originating from in-depth interviews and secondary data originating from document review. The results of the research show that planning and budgeting, cross-sectoral cooperation and the division of authority within government levels are not yet optimal, which could be a potential obstacle to accelerating stunting reduction in the East Jambi District work area, especially in the quality of stunting-specific integrative nutritional intervention services implemented at the Tanjung Pinang health center. In the input component, planning and budgeting as well as cross-sector collaboration and division of authority have not been carried out with direct implementation regarding stunting integration. In the process component, namely the services provided to priority targets have been carried out but monitoring and evaluation of the provision of TTD to pregnant women has not been carried out regularly and the distribution of MT and TTD has not yet been made into a written schedule. In the output component, the quality of improvement in specific nutritional intervention indicators, especially in achieving coverage of mothers providing exclusive breastfeeding and adolescent girls receiving TTD and pregnant women receiving TTD, has still not reached the target. The role of cross-sector involvement and education from health workers to encourage mothers to provide exclusive breastfeeding as well as young women and pregnant women to regularly consume blood supplement tablets needs to be increased and fully supported.
T-6892
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eko Sulistyowati; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Pujiyanto, Sandi Iljanto, Banjar, Lusi Widiastuti
Abstrak:
Studi ini adalah penelitian deskriptif analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, bertujuan menganalisis hubungan aspek fisik danaspek psikososial dengan status hipertensi lansia di Poli Lansia Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara Tahun 2014. Rata-rata tekanan sistolik adalah 149,47 mmHg,terendah 130 mmHg dan tertinggi 210 mmHg. Ujibivariat menunjukkan ada hubungan yang signifikan antaraaspek fisik, usia, komplikasi dan lama hipertensi dengan status hipertensi pada lansia.Uji multivariat secara bermakna menunjukkan bahwa faktor penentu menurun atau meningkatnya tekanan darah sistolik pada lansia adalah komplikasi penyakit. Secara bersama-sama, aspek fisik dan aspek psikososial ternyata tidak berperan dalam menentukan tekanan darah sistolik lansia.
Kata kunci: Aspek fisik, aspek psikososial, lansia, hipertensi, pusat kesehatan masyarakat
Read More
Kata kunci: Aspek fisik, aspek psikososial, lansia, hipertensi, pusat kesehatan masyarakat
T-4316
Depok : FKM UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉