Departemen Kesehatan Republik Indonesia menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan bidang kesehatan antara lain adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Pegawai kesehatan merupakan bagian yang terbesar dari sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mempunyai kedudukan strategis didalam pembangunan nasional, disamping sebagai pemikir, perancang, dan penggerak pembangunan, juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan. Organisasi Kesehatan merupakan organisasi yang padat karya dengan rentang kendali yang lebar, membutuhkan sistem informasi yang dapat menjamin aksessibilitas data pada seluruh tingkatan administrasi kesehatan. Seiring dengan perkembangan di bidang teknologi informasi, Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan Republik Indonesia semenjak tahun 1996 telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA), dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data pegawai di seluruh Indonesia dengan baik dan akurat sehingga data yang ada memberikan informasi yang optimal untuk menjawab masalah ketenagaan. Untuk menuju terlaksananya pengumpulan data pegawai yang akurat, Propinsi Sumatera Barat semenjak tahun 1997 telah menerapkan pelaksanaan SIMKA secara berjenjang mulai dari tingkat propinsi sampai ke unit kerja di kabupaten dan kota. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi pelaksanaan SIMKA di tingkat Propinsi Sumatera Barat dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap penerapan SIMKA selama kurun waktu 3 tahun (1997-2000). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan diskusi kelompok terarah (focus group discusion). Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa, program SIMKA telah dilaksanakan di tingkat propinsi Sumatera Barat, tetapi pengumpulan data, transportasi data dan up date yang sesuai dengan aturan SIMKA belum berjalan dengan baik disebabkan antara lain perhatian dan kesadaran akan pentingnya data masih kurang, sehingga data yang ada belum memberikan informasi yang akurat. Kualitas tenaga pengelola tingkat propinsi dilihat dari kemampuan dan keterampilan cukup memadai namun penampilan kerja perlu ditingkatkan, sedangkan sumber daya lainnya seperti sarana dan dana untuk tingkat propinsi tidak menjadi hambatan yang utama. Selanjutnya untuk pembinaan dan evaluasi program belum berjalan sebagaimana mestinya, evaluasi belum dijalankan secara terkoordinasi dan belum memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pengembangan SIMKA, Disamping itu pemanfaatan data SIMKA baru terlaksana di bagian kepegawaian belum meluas pada lintas program khususnya dalam peyusunan kebutuhan,penyebaran dan pengembangan tenaga. Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah untuk pimpinan unit kerja perlunya peningkatan pemberdayaan tenaga pengelola khususnya dalam pengolahan dan analisis data dan adanya evaluasi program SIM1KA yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Sedangkan untuk Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat agar melakukan peningkatan sosialisasi SIMKA pada seluruh unit kerja dan menjadikan SIMKA termasuk salah satu program yang di prioritaskan dan dilaksanakan secara konsisten.

Analysis Implementation Of Employee Management Information System in West Sumatera at Year 2000Repulic Indonesia Health Departement toward Health 2010 already adopted policy of common development in Health to increase the human resource development. Health man power is the biggest part of human resource in health cervices that have the strategic position in nasional development, beside being thinker, designer and motivator of development, also being the development executor. Health Organization is a big organzation with spread control, needed the information system to guarantee the data accessibility around the health administration level. As far as the growing of information Technology field, bureau of personal. ministry of Health Republic Indonesia already develop the Employee Management Information System since 1996 (SI KA), with the purpose to colecting employee data all around Indonesia with good and aceurat that can give optimal information to answer the employee problems. Towards the application of collecting accurate employee data, West Sumatera already adopted SIMKA application gradually from province to the city and regency since 1997. The research purposed is to get the information of SIMKA application at province level in West Sumatera doing indepth analyze SIMKA application during 3 years periode ( 1997-2000). The research use qualitative approach, the primary data collected by indepth interview and focus group dicussion. The result showed that SIMKA program is already applied in West Sumatera, but the collected data, data transportation, and up date according in the SIMKA rules is not going well yet,because realize that data still not quite enough so that the existing data still cannot give the accurat information. Quality of controller in propincial level is quite enough if seem from skill and capabality, and other sources such as finance and facilities the provincial level is not being the main problem. Program evaluation is not going well, and can not give cotribution well yet to improve SIMKA program. The advise this result given to the head of Work Unit to increase the control capabality especially in process and analyze data. For the Head of Health Official of West Sumatera to increase the SIM1KA sosialization to all units and put SIMKA as one of program priority and applied consistenly.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek penerapan restriksi obat otomatis melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) terhadap efisiensi biaya obat pada pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Penelitian ini mengkaji dampak penerapan sistem restriksi terhadap biaya obat yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restriksi obat otomatis menghasilkan penghematan signifikan, dengan penurunan biaya total resep obat sebesar 35%. Selain itu, jumlah resep yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional (FORNAS) juga mengalami penurunan drastis. Penerapan sistem ini tidak hanya berhasil mengurangi biaya tetapi juga memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, dengan jumlah resep yang sesuai FORNAS tetap tinggi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengurangan biaya termasuk pemilihan obat yang lebih selektif, pengelolaan stok yang lebih efisien, dan penggunaan teknologi SIMRS. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengelolaan obat yang lebih efisien di rumah sakit serta memberikan wawasan bagi rumah sakit lain dalam mengimplementasikan sistem serupa.

This study aims to evaluate the impact of implementing automatic medication restrictions through the Hospital Information Management System (SIMRS) on the drug cost efficiency for BPJS Health patients at Jakarta Heart Hospital. The research examines the effects of the restriction system on the hospital's drug expenses and the quality of care provided to patients. The results show that the implementation of the automatic medication restriction system significantly reduced the total medication costs by 35%. Additionally, the number of prescriptions not in accordance with the National Formularium (FORNAS) decreased drastically. This system not only succeeded in reducing costs but also ensured that the quality of care remained high, with the number of prescriptions compliant with FORNAS still high. Contributing factors to cost reduction include more selective drug selection, more efficient stock management, and the use of SIMRS technology. This study contributes to improving the more efficient management of medication in hospitals and provides insights for other hospitals in implementing similar systems.