Abstrak: Pada tahun 2019 Puskesmas di Kota Cilegon tidak di lakukan penilaian kinerja individu dalam pelayanan antenatal berdasarkan standard based management and recognition (SBMR). Rujukan pada ibu hamil dapat dilakukan jika pelayanan antenatal sudah sesuai standar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja bidan kelurahan dalam memberikan pelayanan antenatal berdasarkan SBMR melalui peranan faktor individu (pengalaman), faktor psikologis (sikap dan motivasi) dan faktor organisasi (sumberdaya dan supervisi) di posyandu, di Kota Cilegon tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang betujuan untuk mengetahui kinerja dan mendapatkan informasi dari beberapa informan mengenai suatu proses dan aktivitas pada program pelayanan antenatal care. Agar lebih spesifik pengumpulan data menggunakan metode WM, FGD dan observasi, dilakukan di Puskesmas Citangkil 2 dan Puskesmas Cilegon pada bulan April-mei 2021. Informan utama dalam penelitian ini adalah bidan kelurahan, informan kunci adalah bidan koordinator, kepala puskesmas, dan Kasie Kesga Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Hasil penelitian didapatkan kinerja bidan kelurahan tidak sesuai standar. Mayoritas bidan kelurahan sudah mendapatkan pelatihan, mayoritas bidan kelurahan tidak menyetujui penilaian kinerja menggunakan SBMR, motivasi bidan kelurahan masih rendah karena posyandu dilakukan sendiri, tidak ada kesesuaian gaji dengan pekerjaannya, tidak adanya transport posyandu tidak adanya reward, masih ditemukannya sumberdaya yang kurang lengkap di posyandu, dan beberapa informan mengatakan tidak adanya supervisi dalam kinerja bidan, hal tersebut yang menyebabkan kinerja bidan tidak sesuai standar. Kesimpulan kinerja bidan dalam pelayanan antenatal tidak sesuai dengan standar disebabkan karena telah lamanya pelatihan, adanya bidan yang belum mendapatkan pelatihan, motivasi yang rendah, sumberdaya yang tidak memadai dan tidak adanya supervisi.

Abstrak: TBC masih merupakan masalah kesehatan dunia, bahkan Indonesia. Pemerintah telah menerapkan program DOTS untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC, namun angka tersebut masih belum mencapai target. Selama pandemi Covid-19, program DOTS tetap diselenggarakan dengan adanya penyesuaian pengelolaan input dan process. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui gambaran pelaksanaan program DOTS selama pandemi Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Depok Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada informan utama, yakni Penanggung Jawab Program DOTS, Dokter Penanggung Jawab Program DOTS, Ketua Kader dan PMO, sedangkan informan pendukung, yakni Pasien TBC. Peneliti mengambil data secara daring melalui Zoom Meeting. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan program DOTS di tengah pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya wajib memakai masker dua rangkap dan mencuci tangan pakai sabun. Sumber daya PMO dan petugas puskesmas yang berdedikasi memiliki peran penting dalam upaya penyembuhan pasien TBC. Selain itu, ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana yang cukup dapat menunjang keberlangsungan program agar efektif. Kegiatan utama yang masih rutin diadakan yakni pengobatan TBC melalui pemberian Obat Anti Tuberkulosis yang tidak pernah kurang. Terdapat beberapa kendala dalam program DOTS, antara lain jumlah sumber daya kader kesehatan yang sedikit, kurang tersedianya Tes Cepat Molekuler, dan kurang mendukungnya ruangan pasien TBC. Beberapa kegiatan utama di Puskesmas selama pandemi mengalami penurunan jumlah kegiatan, diantaranya investigasi kontak, skrining, penyuluhan, serta pelatihan. Selain itu terdapat beberapa masalah di pelaksanaan program DOTS yang terjadi selama pandemi Covid-19, yaitu masyarakat yang cenderung individualis, kurang terbuka, dan memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga petugas puskesmas dan kader kesehatan seringkali kesulitan dalam melakukan pemantauan terkait dengan investigasi kontak dan pengobatan pasien TBC. Dampaknya, cakupan pengobatan TBC tidak mencapai target, yakni sebesar 71,87% berdasarkan Renstra Puskesmas Depok Jaya Tahun 2021 2026. Hasil penelitian menyarankan untuk Puskesmas dapat memberikan pelatihan kepada kader kesehatan terkait dengan penyikapan investigasi kontak dan edukasi penyakit TBC yang baik kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, memberikan pelatihan kepada PMO terkait memotivasi pasien TBC dalam minum obat secara teratur dan pemeriksaan cek dahak secara rutin, serta perlu melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung terkait kebutuhan program DOTS.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan kader Posyandu dengan aktivitas pemantauan tumbuh kembang anak selama masa pandemi di kelurahan tengah, kecamatan kramat jati, Jakarta timur. Desain studi cross-sectional dari data primer dengan jumlah sampel 115 orang kader Posyandu di kelurahan tengah. Penelitian kami menunjukkan 57,6% kader Posyandu menjalankan pemantauan tumbuh kembang anak.

Abstrak:

ABSTRAK
Nama : Karmellia Nikke Darnesti
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul : Analisis Kinerja Unit Pelayanan Gigi Puskesmas Kelurahan di
Wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara Tahun 2018
Pembimbing : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
Lebih dari 50% penduduk di Indonesia memiliki permasalahan gigi dan mulut, ironisnya
berdasarkan Riskesdas 2018, hanya sekitar 10% yang mampu mendapat akses ke layanan
kesehatan gigi. Rifaskes 2011 mengindikasikan cakupan program usaha kesehatan gigi
berbasis masyarakat di puskesmas masih sangat rendah, termasuk di wilayah DKI Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian atas kinerja unit pelayanan gigi
puskesmas kelurahan di wilayah Kecamatan Koja. Pendekatan wawancara mendalam,
observasi, dan telaah dokumen dilakukan pada dua jenis unit pelayanan gigi yang ada di
puskesmas kelurahan wilayah Kecamatan Koja. Terdapat dua skema, yaitu Pola I yang
memiliki dokter gigi saja dan Pola III memiliki dokter gigi dan terapis gigi. Hasil
penelitian menyatakan bahwa unit pelayanan gigi pola III memiliki kinerja pelayanan gigi
yang lebih baik karena dapat menangani lebih banyak pasien dan tindakan, serta dapat
memenuhi program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Upaya Kesehatan Gigi
Masyarakat (UKGM). Sebaliknya, unit pelayanan gigi pola I hanya dapat memenuhi
program UKGS dan menangani jumlah pasien yang lebih sedikit. Adanya kompetisi
waktu antara program kesehatan gigi masyarakat dan poli gigi membuat dokter gigi
kesulitan memenuhi semua pelayanan gigi. Pelaksanaan program UKGS maupun UKGM
yang dipenuhi hanya terbatas pada penyuluhan singkat dan pemeriksaan sederhana yang
dilaksanakan sekedar memenuhi target. Akibatnya, permasalahan gigi dapat terus
berkembang menjadi penyakit yang semakin parah dan membutuhkan perawatan lebih
kompleks. Hasil kajian juga menguak bahwa tindakan mayoritas, yaitu mumifikasi,
kurang sesuai dengan standar perawatan yang dibutuhkan karena keterbatasan sumber
daya. Disamping itu, tugas manajemen puskesmas ternyata menambah beban kerja dokter
gigi dan mempengaruhi kinerja unit pelayanan gigi. Kolaborasi dokter gigi dengan terapis
gigi akan meningkatkan kinerja unit pelayanan gigi karena dapat mengakomodasi
kenaikan permintaan pelayanan, membantu melaksanakan semua upaya kesehatan gigi,
dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kata kunci: kinerja, pelayanan gigi, puskesmas, dokter gigi, terapis gigi

---

ABSTRACT
Name : Karmellia Nikke Darnesti
Study Program : Public Health Science
Title : Analysis of Dental Medical Unit Performance in Puskesmas
Kelurahan at Koja District North Jakarta 2018
Counsellor : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
More than 50% of the population in Indonesia were reported to have dental problems,
ironically based on Riskesdas 2018, only around 10% are able to get access to dental
services. Rifaskes 2011 has indicated the coverage of the community-based oral health
program at the Puskesmas is quietly low, even in the DKI Jakarta. This study aims to
analyze the performance of the dental medical unit at the puskesmas kelurahan in Koja
District area. The approach is through in-depth interviews, observations, and document
studies were carried out on two types of dental medical units that mostly be divided into
Pattern I with only dentist and Pattern III which have dentist and dental therapist. The
results of the study indicated that Pattern III had higher dental service performance
primarily because it could handle more patients and type of treatments also could carry
out School-based Oral Health (UKGS) and Community-based Oral Health (UKGM)
programs. In contrast, Pattern I only fulfill the UKGS program and handle fewer patients.
Clash of time between community-based program and dental poly makes it difficult for
dentists to fulfill all dental services. The implementation of the UKGS and UKGM
programs which only brief counseling and screening tended merely meet the targets so
that dental problems become more severe then require more complex treatments. The
study also revealed that the mummification, which were among the most frequent
treatment, were not in accordance with the standard of care due to limited resources. In
addition, management duties within puskesmas adds further workload of dentists and
influenced the performance of dental service. Dentist collaboration with dental therapist
will improve the performance of the dental service, allowing them to accommodate the
increase in demand, support implementation of all dental health efforts, and improve
dental service quality in the era of National Health Insurance (JKN).
Keywords : dental services; performance; puskesmas; dentist; dental therapist

Abstrak: Latar Belakang: Angka partisipasi program Keluarga Berencana (KB)PUS di Kecamatan Tebet sebesar 72,92% pada 2012 turun menjadi 63,48%pada 2013 sementara IIS 70% pada 2012. Salah satu kelurahan, KelurahanManggarai tahun 2012 sebesar 50,78% dan tahun 2013 tidak ada laporan,kepadatan penduduk 36.725jiwa/km². Belum diketahui faktor-faktor apa sajayang menyebabkan seorang wanita PUS di Kelurahan Manggarai memutuskanuntuk mengikuti atau tidak mengikuti protram KB di Kelurahan Manggarai.Tujuan penelitian: Meneliti variabel yang berhubungan partisipasi KB.Variabel: Faktor Penguat-umur, pendidikan, jumlah anak, pekerjaan,penghasilan, pengetahuan, niat bereproduksi, otonomi dalam ber-KB, FaktorPemungkin-Ketersediaan layanan dan alat, pemeriksaan kesehatan, mediamassa, Faktor Pendorong-dukungan suami, konseling tentang KB, pemanfaatanpelayanan ANC, pemanfaatan pelayanan nifas. Hasil Penelitian: ANCmemiliki hubungan dengan partisipasi KB (OR=3,972 95% CI=1,188%-13,284%) dan dukungan suami memiliki faktor proteksi terhadap partisipasiKB (OR=0,101 95% CI=0,029-0,354). Saran: Diperlukan pengembangan ANCyang semakin baik untuk memfasilitasi wanita PUS agar mendapat layanankonseling ditambah informasi mengenai KB dan penyebaran informasitermasuk ke suami wanita PUS mengenai pentingnya ber-KB dan bagaimanacara mendapatkan pelayanan tersebut.
Kata kunci: partisipasi KB, wanita PUS, ANC, Kelurahan Manggarai.

---

Background: Participation rate for Family Planning (FP) program inTebet District is 72,92% as of 2012 but decrease to 63,48% as of 2013. Oneof the village, Manggarai Village is 50,78% as of 2012 and no report as of2013 while having population density 36.725people/km². There is not knownfactors yet which affecting marriage women of childbearing age to participateor not in FP program in Manggarai Village. Purpose: Research variables thatmay have impact on Family Planning participation of woman in childbearingage. Variables: Predisposing Factor-age, education, number of children,employment status, income, reproductive intention, self-autonomy for usingFP methods, Enabling Factor-FP treatment and methods availability, massmedia, Reinforcing Factor-husband support, FP counseling, Antenatal-careand post-partum participation utilization rate. Result: ANC utilization rate isfound having a relation with participation rate for FP (OR=3,972 95%CI=1,188%-13,284%) and husband support is having protective factoragainst participating in FP program OR=0,101 95% CI=0,029-0,354).Suggestions: ANC program needs to be expanded to be better at facilitatingmarriage women of childbearing age for getting counseling and informationabout FP and spreading information including for husband of women ofchildbearing age about the importance of FP and how to get the service.
Key words: FP Participation rate, Marriage Women of Childbearing Age, ANC,Manggarai Village.

Abstrak: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan disain studi cross-sectional. Sampel yang digunakan yaitu pekerja di sektor informal di Kelurahan Pela Mampang tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan terdapat 60,6% atau 57 responden yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan 39,4% atau 37 orang yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga dan paparan informasi JKN, dengan demand terhadap JKN pada pekerja bukan penerima upah di Kelurahan Pela Mampang tahun 2016. Sedangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, jenis usaha, besarnya premi, frekuensi keluhan sakit, jumlah keluhan, perilaku merokok, serta penilaian terhadap kesehatan tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan demand terhadap JKN pada pekerja bukan penerima upah di RW Kelurahan Pela Mampang tahun 2016.
Kata kunci : Demand terhadap JKN,Peserta JKN, Pekerja Sektor Informal, Kelurahan Pela Mampang

---

This research is a quantitative research using a descriptive cross-sectional study design. Samples were used that workers in the informal sector in Sub Pela Mampang 2016. Based on the results of research by the author, it can be concluded there is a 60.6% or 57 respondents who have registered as participants JKN and 39.4% or 37 people who are not registered as participants JKN. Chi-Square test results showed that there was significant relationship between family income and exposure information JKN, with demand for workers not JKN on wage earners in the village of Pela Mampang 2016. While age, gender, education, marital status, number of family members, type of business, premium rate, frequency of pain complaints, the number of complaints, smoking behavior, as well as the assessment of health does not have a meaningful relationship with the demand of the workers JKN not wage earners RW Pela Mampang village in 2016.
Keywords: Demand for JKN, Participant JKN, Informal Sector Workers, Village Pela Mampang