Abstrak: Penanganan masalah gizi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu input untuk dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) program gizi adalah kecukupan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan kebutuhan pembiayaan yang membandingkan antara kebutuhan berdasarkan perhitungan biaya SPM dengan realisasi belanja program gizi di tahun 2016 dan 2017. Penelitian ini juga sekaligus mendapat gambaran proses perencanaan, penganggaran dan kesenjangan anggaran yang ada. Penelitian kualitatif ini menggunakan rancangan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan realisasi anggaran program gizi yang cukup tinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dari Rp 3.931.449.461 di tahun 2016 menjadi Rp. 9.146.251.165 di tahun 2017. Pemanfaatan realisasi anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk kegiatan preventif berupa pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita kurus yaitu sebesar 66,55% pada tahun 2016 dan sebesar 59,35% di tahun 2017. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa total realisasi belanja lebih besar daripada total kebutuhan biaya berdasarkan SPM. Besarnya kebutuhan biaya SPM program gizi tahun 2016 dari 4 jenis pelayanan dasar dalam SPM adalah sebesar Rp 1.779.095.450 pada tahun 2016 dan Rp. 2.347.821.493 tahun 2017. Terdapat kelebihan sebesar Rp. 2.152.354.011 pada tahun 2016 dan Rp. 6.798.429.672 pada tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dalam proses perencanaan sudah dilakukan analisa masalah, penetapan tujuan dan dilakukan identifikasi kegiatan. Proses penganggaran yang dilakukan sudah berbasis kinerja karena telah membuat anggaran berdasarkan skala prioritas dan telah menetapkan indikator kinerja.
Kata Kunci: Kesenjangan biaya, Program Gizi, Perencanaan & Penganggaran

---

Increasing nutrition and overcoming the issues surrounding it is essential in increasing the quality of human resources in Indonesia. One of the important input aspects to achieve minimum standard services (SPM) is sufficient budget allocation. This study aims to uncover the discrepancy between budget realization and budget estimations of minimum standard services (SPM) for the nutrition program in 2016 and 2017; as well as to understand the planning and budgeting process. This was a qualitative study with a cross sectional design, utilizing resources of financial data and program implementation. Results of the study revealed that budget realization of nutrition program at Bekasi Municipal Health Office in 2016 and 2017 were Rp 3,931,449,461 and Rp. 9,146,251,165 respectively. The majority of the budget was directed to preventive programs where in 2016 comprised of 66.55% and in 2017 was 59.35% of the total nutrition budget. Total spending realized was higher than the yearly total budget estimations based on minimum standard services (SPM). There was excess in budget in 2016 of Rp. 2,152,354,011 and Rp. 6,798,429,672 in 2017. In-depth interviews revealed the planning process already includes extensive problem analysis, objective determination and activities identification. The budgeting process is already based on work performance due to it priority scale budgets and established. Bekasi Municipal Health Office should continue to pursue its commitment in improving health budget planning and budget efficiency.
Key words: Budget Gap, Nutrition Program,Health Planning and Budgeting

Abstrak: Abstrak
RSJPDHK adalah RS pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai rumah sakit BLU (Badan Layanan Umum) Kementerian Kesehatan yang telah melaksanakan remunerasi sejak tahun 2008. Implementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK ditetapkan melalui keluarnya KMK 165 tahun 2008. Pada tahun 2011 yang mengatur sistem tunjangan kinerja. Tujuannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi maka perlu diberikan tunjangan kinerja.Tujuan penelitian ini yaitu melakukan kajian terhadap sistem remunerasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 Tahun 2008 yang telah diterapkan di RSJPDHK dan sistem remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 63 Tahun 2011 yang akan diterapkan di Instansi Pemerintah. Penelitian ini melakukan analisis kesenjangan antara sistem remunerasi RSJPDHK berdasarkan KMK nomor 165 tahun 2008 dengan Permen PAN nomor 63 tahun 2011. 
Dari hasil FGD dengan para dokter spesiaslis jantung RSJPDHK dan wawancara mendalam para informan bahwa KMK nomor 165 tahun 2008 dasarnya adalah PP 23 tahun 2005 tentang BLU sedangkan Permen PAN nomor 63 tahun 2011 tidak berdasarkan PP 23 tahun 2005 tentang BLU. Sehingga Permen PAN nomor 63 tahun 2011 dapat dipergunakan pada tatanan birokrasi dan tidak bisa dipergunakan untuk RS BLU. Keadaan tersebut akan berdampak terjadinya kesenjangan pada segala aplikasi pelaksanaan sistem remunerasi pada RS BLU. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan KMK nomor 165 tahun 2008 di RSJPDHK sudah tepat. Permen PAN nomor 63 tahun 2011tepat apabila diterapkan di institusi dengan tatanan birokrat. 
Saran yang diberikan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem remunerasi yang berjalan di RSJPDHK berdasarkan KMK No. 165 Tahun 2008 sebagai upaya penyempurnaan. Permen Pan No. 63 tahun 2011 harus dilengkapi dengan peraturan yang sesuai jika akan dilaksanakan pada institusi BLU. 
National Cardiovascular Center Harapan Kita (NCCHK) is a public hospital which structurally located under Ministry of Health and defined as a Public Service Board. The Ministry of Health has been implemented the remuneration system since 2008. The implementation of these policies in NCCHK are set through a decree of the Minister of Finance No.165 in 2008. In 2011, the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform published a decree No.63 to regulate the performance allowance. 
The aim is, to implement a bureaucratic reform, it is necessary to give the performance allowance. To review the remuneration system based on a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 which has been applied in NCCHK and the remuneration system based on a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011 which will be applied in governmental bodies. Perform a gap analysis between the remuneration system based on a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 and a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011. 
From the results of the focused group discussions with NCCHK cardiologists and in-depth interview with informants, it was conclude that a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 is essentially based on a Government Ordinance No.23, 2005 about Public Service Board. However, a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 201 was not based on this Government Ordinance so that it cannot be used in a hospital that become a Public Service Board. This situation will end with the occurrence of gaps in the implementation of any applied system in the public-service-board hospital remuneration. 
Conclusion. The application of the decree of the Minister of Finance No.165,2008 is appropriate for public-service-board hospitals. The decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011 is applicable when it is applied in institutions with bureaucratic order.

Abstrak: Sumber daya manusia kesehatan menjalankan peran penting dalam pembangunankesehatan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalahkrisis ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Permintaan akan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan terus meningkat sehingga perlu upaya lebih untukmenyeimbangkan ketersediaan dengan permintaan akan kebutuhan sumber dayamanusia kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia dalammemerangi krisis ini adalah dengan memperbaiki sistem manajemen sumber dayamanusia kesehatan dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan sumber dayamanusia kesehatan memegang kendali besar dalam perhitungan kebutuhan yang harusdipenuhi di masa yang akan datang. Dalam menyusun perencanaan sumber dayamanusia kesehatan diperlukan sebuah pendekatan yang dapat memberikan proyeksikebutuhan dimasa yang akan datang dengan tujuan memberikan keseimbangan antarapermintaan akan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di masa yang akan datangdan ketersediaannya. Pendekatan atau model yang diterapkan dapat mencegahterjadinya kekurangan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di masa yang akandatang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode literaturereview dengan basis data PubMed, Lancet dan Google Scholar. Pendekatan InputProcess Output (IPO) juga dilakukan agar penelitian yang dilakukan terarah. Hasilpenelusuran dari penelitian ini menunjukan data dari Belanda dan Irlandia sebagaiperwakilan dari 10 negara dengan angka IPM tertinggi didunia pada tahun 2019. Hasilpenelitian memberikan gambaran terkait metode yang digunakan oleh negara Belandadan Irlandia dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia kesehatan dalammencegah terjadinya kekurangan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di masayang akan datang. Belanda dan Irlandia melakukan proyeksi kebutuhan untuk masayang akan datang dengan melakukan analisis kesenjangan yang disertai pengembanganelemen-elemen dari model perencanaan yang digunakan dari tahun dimulainyaperencanaan hingga tahun yang ditargetkan. Dari hasil penelitian ini, penelitimendapatkan 3 hal penting yang dapat digunakan sebagai strategi dalam perencanaandalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di tingkat nasional yaitudengan penentuan elemen dalam model perencanaan berdasarkan isu strategis;menetapkan metode pengambilan data yang reliabel dalam rangka menjamin akurasidata; dan penyusunan skenario yang mempertimbangkan perkembangan diberbagaisektor.Kata kunci :Sumber Daya Manusia Kesehatan ; Perencanaan SDM ; Analisis Kesenjangan

---

Human resources for health play an important role towards health development. One ofthe challenges faced in health development is the crisis in the availability of humanresources for health. Demand upon human resource for health continues to increase,therefore bigger efforts needed to be made in order to balance availability of humanresources for health. Efforts made by various countries in the world in combating thiscrisis by improving the human resource for health management system start fromplanning to evaluation. HRH planning holds great control in calculating the needs thatmust be met in the future. In compiling health human resource planning, an approach isneeded which can provide projections of future needs with the aim of providing abalance between the demand for HRH needs in the future and the availability. Theapproach or model adopted can prevent the shortage of HRH in the future. This researchis a qualitative study using literature review method with the PubMed, Lancet andGoogle Scholar as the databases. The Input Process Output (IPO) approach is alsocarried out so that the research conducted is well-directed. Results from this studyshows data from the Netherlands and Ireland as representatives from 10 countries withthe highest HDI numbers in the world in 2019 released by UNDP. The results providean overview of the methods used by the Netherlands and Ireland in HRH planning inorder to prevent the shortages of HHR availability in the future. Netherlands and Irelandprojected future needs by conducting a gap analysis accompanied by developingelements of the planning model used from the year planning began to the targeted year.From the results of this study, researchers get 3 important things that can be used as aplanning strategy to fulfill the needs of HRH at the national level, those strategy are bydetermining the elements for the planning model based on strategic issues; establishreliable data collection methods in order to guarantee data accuracy; and developingscenarios that consider developments in various sectors.Keywords :Health Workforce ; Workforce Planning ; Gap Analysis.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang mencakup jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar menjadi syarat utama untuk menjamin pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan jenis dan jumlah SDMK pada Puskesmas BLUD di Kota Depok tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada enam Puskesmas terpilih serta instansi terkait di Kota Depok. Hasil menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah SDMK eksisting dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebutuhan SDMK Kota Depok. Kesenjangan ini menyebabkan multitasking dan task shifting, yang berdampak pada beban kerja dan mutu layanan. Faktor yang memengaruhi pemenuhan SDMK meliputi sistem manajemen kepegawaian, kepemimpinan, kemitraan/jejaring, ketersediaan anggaran, pendidikan/pelatihan, serta kebijakan yang berlaku. Temuan juga menunjukkan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui BLUD belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan SDMK. Diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengadaan SDMK secara strategis berbasis data dan analisis beban kerja untuk memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai baik secara jumlah maupun jenis.

---

Community health centers (Puskesmas) as primary health care facilities play an important role in supporting public health programs. The fulfillment of health human resources (SDMK), which includes the type and number of health workers in accordance with standards, is a key requirement for ensuring quality services. This study aims to analyze the adequacy of the type and number of SDMK at BLUD Puskesmas in Depok City in 2024 and the factors that influence it. The study employs a qualitative approach using a case study method through in-depth interviews and document reviews at six selected Puskesmas and related institutions in Depok City. The results indicate that there is still a gap between the existing number of HHR and the needs based on job analysis and workload as outlined in Depok City's planning documents and HHR requirements. This gap leads to multitasking and task shifting, which impacts workload and service quality. Factors influencing the fulfillment of SDMK include human resource management systems, leadership, partnerships/networks, budget availability, education/training, and applicable policies. The findings also indicate that the flexibility of financial management through BLUD has not been optimally utilized to support the fulfillment of SDMK. A commitment from the local government is needed in strategic planning and procurement of SDMK based on data and workload analysis to ensure the availability of healthcare personnel that are appropriate in both quantity and type.