Abstrak: revalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berpemanis gula seperti obesitas dan DM tipe 2 mengalami peningkatan walaupun sudah ada kebijakan pengendalian minuman berpemanis gula. Saat ini, Pemerintah berencana meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan negara dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman berpemanis gula. Minuman berpemanis gula adalah minuman yang diberi tambahan gula dan mempunyai nilai kalori dan nutrisi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan, peran aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan yang mempengaruhi formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula dipengaruhi oleh faktor diantaranya para aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan. Peran, persepsi, komitmen dari aktor kebijakan mempengaruhi proses formulasi kebijakan cukai minuman berpermanis gula. Aspek kesehatan-hukum merupakan dasar pertimbangan dalam mewujudkan kebijakan cukai sedangkan faktor politik merupakan merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Agar pengendalian obesitas dan DM tipe 2 menghasilkan daya ungkit yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan cukai minuman berpemanis gula dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal (penerapan cukai) dan non fiskal. Merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranannya dalam menyiapkan strategi komunikasi politik dan komunikasi publik serta advokasi kebijakan agar kebijakan cukai ini mampu laksana di lingkungan Pemerintah, industri minuman ringan dan masyarakat.

---

The prevalence of health problems related to sugar sweetened beverages such as obesity and type two diabetes mellitus has increased despite the existing policy to control sugar sweetened beverages. At present, the Government plans to improve the function of excise as state revenue and regulating consumer goods, to realize this by expanding exciseable goods on sugar-sweetened beverages. Sugar sweetened beverages are beverages that are added sugar and have caloric and nutritional value. This is qualitative study with primary data through in-depth interviews with selected informants supplemented by secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books and other media. This study aims to analyze the policy process and role of policy actors, the strategic environment and the policy context those apect that influence sugar sweetened beverage tax policy formulation in Indonesia. In this study, it was found that the process of Sugar Sweetened Beverages Tax Policy Formulation was influenced by policy actors, strategic environment and policy context. The roles, perceptions, and commitments of policy actors influence process of formulating Sugar Sweetened Beverages Tax Policy. The health-law aspect are the basis for consideration in realizing excise policy while the political factor is the key for a policy to be transformed into positive law. In order to control obesity and diabetes mellitus type 2 produce maximum leverage, it is recommended that the establishment of a sugar sweetened beverage tax policy formulation be carried out comprehensively, consist of combination of fiscal (tax) and non-fiscal approaches. Recommend to the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Health to prepare various efforts to strengthen their position and role in preparing a strategy for political and public communication as well as policy advocacy so that this sugar sweetened beverages tax policy can be implemented within the Government, soft drink industry and society

Abstrak: Tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung negara akibat membiayai pengobatan penyakit tidak menular menyebabkan suatu negara harus bertindak tegas. Salah satu pemicu penyakit tidak menular yang popular di berbagai belahan dunia adalah konsumsi gula berlebih yang berujung pada kelebihan berat badan dan obesitas. Meskipun sudah ada beberapa upaya yang mengatur pembatasan konsumsi gula, namun, konsumsi gula masih tinggi. Maka, diperlukan instrumen yang lebih kuat untuk mengatur konsumsi masyarakat, yakni melalui cukai. Di Asia Tenggara, beberapa negara sudah menerapkan kebijakan ini, namun, sejauh ini Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Penelitian ini bertujuan unruk mendapatkan gambaran dampak penerapan kebijakan cukai pada produk SSB di negara-negara di Asia Tenggara yang sudah menerapkan kebijakan ini sehingga dapat diketahui bagaimana justifikasi dan mekanisme kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia apabila ingin diterapkan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode scoping review dengan basis data PubMed, PMC, dan Google Scholar. Pendekatan Input Process Output (IPO) juga dilakukan agar penelitian yang dilakukan terarah. Hasil pencarian hanya menunjukkan data dari Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenaikan harga sebesar 6 PHP atau 13,3% per liter pada minuman kola reguler, didapatkan penurunan konsumsi sampai dengan 18,75% pada masyarakat Filipina. Penurunan konsumsi terbesar terjadi pada tiga kuintil terbawah, yakni mereka yang berpendapatan rendah. Dari hasil yang didapat, dibuat sebuah model simulasi pengenaan cukai terhadap produk Sugar Sweetened Beverages (SSB) di Indonesia dan melihat dampak positif kesehatan yang terjadi seperti penghematan pengeluaran masyarakat untuk biaya out-of-pocket atas penyakit yang diderita dan pengeluaran belanja kesehatan dari pemerintah dalam menanggung beban penyakit, adapun dampak negatif yang terjadi adalah pada bidang industri dimana terjadi kerugian ekonomi pada para pelaku usaha secara jangka pendek sampai menengah. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia dan bahwa dampak positif yang terjadi lebih besar dibandingkan dampak negatif yang dihasilkan. Beberapa hal yang diusulkan dari penelitian ini antara lain ialah mengadopsi kebijakan yang diusulkan dengan memperhatikan beberapa poin tertentu agar tidak merugikan pelaku usaha menengah kebawah serta mengoptimalisasi regulasi yang telah ada.