Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang penanggulangan HIV/AIDS di Rumah Sakit Kanker Dharmais. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tenaga medis, manajemen rumah sakit, serta pasien HIV, dan didukung oleh analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan, terdapat beberapa kendala, termasuk pemanfaatan kapasitas rumah sakit yang tidak optimal, kekurangan tenaga medis terlatih, ketidakjelasan dalam pembiayaan layanan HIV oleh BPJS, dan stigma yang memengaruhi aksesibilitas layanan. Selain itu, koordinasi antar fasilitas kesehatan dalam penanganan pasien HIV masih memerlukan perbaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pemisahan layanan HIV dari spesialisasi kanker, peningkatan kapasitas sumber daya, penghapusan stigma melalui pelatihan tenaga medis, revisi kebijakan pembiayaan, serta penguatan sistem logistik distribusi obat ARV. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan HIV/AIDS di Indonesia.

This study aims to analyze the implementation of Indonesia's Ministry of Health Regulation No. 23 of 2022 on HIV/AIDS management at Dharmais Cancer Hospital. A qualitative approach was employed using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with medical staff, hospital management, and HIV patients, supported by the analysis of relevant policy documents. The findings indicate that despite the policy's implementation, several challenges persist, including suboptimal utilization of hospital capacity, a shortage of trained medical personnel, unclear BPJS financing for HIV services, and stigma that affects service accessibility. Additionally, coordination among healthcare facilities in managing HIV patients requires improvement. The study concludes that separating HIV services from cancer specialization, enhancing resource capacity, reducing stigma through medical staff training, revising financing policies, and strengthening the ARV drug distribution system is essential. These recommendations aim to improve the effectiveness of HIV/AIDS services in Indonesia.