Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Elga Hedianty Putri; Ascobat Gani; Penguji: Atik Nurwahyuni, Khaidarmansyah
Abstrak:
Read More
Integrasi Jamkesda di Kota Bandar Lampung telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan didaftarkannya sebanyak 800 orang penduduk sebagai Peserta PBI APBD Program JKN-KIS. Meskipun integrasi Jamkesda telah dilakukan, Kota Bandar Lampung tetap mempertahankan pelaksanaan P2KM atau program jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Kota Bandar Lampung dengan alasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini menghambat tercapainya universal health coverage (UHC) di Kota Bandar Lampung, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai UHC ditinjau dari 4 (empat) aspek tata kelola jaminan kesehatan, yaitu aspek kepesertaan, manfaat, penyedia pelayanan kesehatan, dan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 16 informan yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Bandar Lampung, serta telaah dokumen terhadap produk kebijakan pelaksanaan jaminan kesehatan di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengintegrasikan sebagian penduduknya ke dalam JKN, yaitu sebanyak 53.438 Peserta PBPU Pemda dan menyediakan anggaran sebesar Rp29.824.334.795,00 pada tahun 2022. Sedangkan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN atau asuransi kesehatan lainnya akan ditanggung biaya pengobatannya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui P2KM dengan sistem klaim kepada fasilitas kesehatan. Namun, manfaat yang dijamin dan jaringan penyedia pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama pada P2KM masih terbatas. Agar seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan akses kepada fasilitas kesehatan yang lebih luas, serta tercapainya UHC di Kota Bandar Lampung, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengintegrasikan P2KM ke dalam JKN, yaitu dengan mendaftarkan 130.279 penduduk Kota Bandar Lampung dan menyediakan anggaran sebesar Rp81.006.609.600,00 per tahun.
The integration of regional health insurance scheme (Jamkesda) in Bandar Lampung has been held since 2017 with the registration of 800 residents as PBI APBD Participants for the JKN-KIS Program. Even though the integration of Jamkesda has been carried out, Bandar Lampung continues to implement the P2KM or free health insurance program for all residents of Bandar Lampung with the consideration of their fiscal capacity. This condition hinders the achievement of universal health coverage (UHC) in Bandar Lampung, therefore it is necessary to analyze Bandar Lampung Local Government’s efforts to achieve UHC in terms of 4 (four) aspects of health insurance governance, namely aspects of membership, benefits, health service providers, and finance. This research is a qualitative research conducted through in-depth interviews with 16 informants involved in the implementation of health insurance in Bandar Lampung, as well as a review of documents on product policies for implementing health insurance in Bandar Lampung. The results of the study show that the Government of Bandar Lampung City has integrated part of its population into JKN, namely as many as 53,438 PBPU Pemda Participants and has provided a budget of Rp29,824,334,795.00 in 2022. Meanwhile, residents who have not been registered as JKN Participants or other health insurance will become the Government of Bandar Lampung City’s responsibility to bear the cost of treatment through P2KM with a claim system for health facilities. However, the benefits guaranteed and the network of health service providers who have collaborated on P2KM are still limited. In order for all the people of Bandar Lampung to benefit from more comprehensive health services and access to wider health facilities, as well as achieving UHC in Bandar Lampung, the Government of Bandar Lampung needs to integrate P2KM into JKN, namely by registering 130,279 residents of Bandar Lampung and provided a budget of Rp81,006,609,600.00. per year.
S-11225
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mohammad Irfan Satrio; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Atik Nurwahyuni, Citra Jaya
Abstrak:
Dalam rangka pencapaian universal health coverage, mekanisme asuransi kesehatan wajib merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut. Namun, ditemukan permasalahan yang terjadi di berbagai negara, yaitu sulitnya mengintegrasikan sektor informal dalam program yang akhirnya menghambat negara dalam pencapaian UHC. Selain itu, tidak adanya lembaga yang menaungi sektor informal serta tidak adanya mekanisme efektif yang memaksa. sektor informal untuk bergabung dalam program merupakan kondisi yang memprihatinkan karena sektor informal rentan terhadap bahaya kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan status kepesertaan aktif dalam program asuransi kesehatan wajib pada kalangan sektor informal serta untuk menelaah inovasi yang dilakukan diberbagai negara ketika mengintegrasikan sektor informal dalam kepesertaan program. Literature review merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari 5 online database yaitu, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, dan WileyOnline Library. Terdapat 12 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas studi menggunakan asuransi kesehatan sosial dalam menerapkan program asuransi kesehatan wajib. Fungsi financial protection pada seluruh negara temuan kurang adekuat karena tingkat out-of-pocket masih diatas ambang batas WHO. Ditemukan 5 determinan yang berhubungan dengan enrollment dan 7 determinan terkait kepesertaan aktif. Terdapat 4 determinan yang dapat diberikan intervensi, yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, sosialisasi oleh pihak penyelenggara serta metode pembayaran. Ditemukan inovasi seperti menerapkan kajian wajib untuk program, pemberian insentif dan mengembangkan strategi komunikasi efektif
Read More
S-10926
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muhammad Arief Rosyid Hasan; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Chazali Situmorang, Fachmi Idris
T-4101
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Elvina Diah; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Doni Arianto, Donni Hendrawan
Abstrak:
Masih adanya out-of-pocket pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)mengindikasikan bahwa JKN belum optimal dalam memberikan perlindungan finansialkepada pesertanya. Selanjutnya, pada negara low-middle income penting untuk melihatkejadian katastropik dan pemiskinan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalahuntuk melihat keterkaitan antara kepemilikan JKN dalam rumah tangga dengan out-of-pocket kesehatan dan kejadian katastropik dalam rumah tangga serta menggambarkanpemiskinan yang terjadi akibat out-of-pocket kesehatan di dalam rumah tangga padatahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data Susenas tahun2014 sampai dengan tahun 2016 yang dianalisis dengan pendekatan ekonometri. Untukout-of-pocket kesehatan dalam rumah tangga diestimasi dengan Ordinary Least Square(OLS), untuk kejadian katastropik dalam rumah tangga diestimasi dengan menggunakanmodel logit, dan untuk gambaran pemiskinan dalam rumah tangga dianalisis denganmelihat pengeluaran rumah tangga sebelum dan sesudah memperhitungkan out-of-pocket kesehatan. Penelitian ini menunjukkan, adanya proporsi kepemilikan JKN dalamrumah tangga pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat memberikanperlindungan finansial berupa penurunan out-of-pocket kesehatan dan mencegahterjadinya pengeluaran katastropik dalam rumah tangga serta menjadi pengaruh tidaklangsung dalam menurunkan pemiskinan dalam rumah tangga. Ke depannya, perlufokus pada perluasan kepesertaan JKN dan peningkatan kegiatan promotif dan preventifdalam ranga mencapai Universal Health Coverage.Kata Kunci: Out-of-Pocket, Kejadian Katastropik, Pemiskinan, Jaminan KesehatanNasional, Universal Health Coverage
Out-of-pocket (OOP) healthcare in National Health Insurance (NHI) participationindicates that NHI was not yet optimal to provide financial protection. Furthermore, It‟simportant for low-middle-income countries to look at catastrophic incidence inhousehold. The aim of this study was to examine the relationship between NHIownership on household with OOP healthcare and catastrophic incidence, and alsodescribe the impoverishment because of OOP healthcare in household from 2014 to2016. This study use Susenas data 2014 to 2016 and analyzed by econometric approach.For OOP healthcare in household estimated by Ordinary Least Square (OLS), forcatastrophic incidence in household estimated using logit model, and to describeimpoverishment in household analyzed by looking at household expenditure before andafter taking into acoount OOP healthcare. The proportion of JKN ownership inhousehold from 2014 to 2016 can provide financial protection in the form of decreasedOOP healthcare and prevent catastrophic incidence in household, and become indirecteffect reducing impoverishment in household. In the future, we need to focus expandingNHI participation and increasing promotive and preventive programme in order toachieve Universal Health Coverage.Keywords: Out-of-Pocket, Catastrophic Incidence, Impoverishment, National HealthInsurance, Universal Health Coverage.
Read More
Out-of-pocket (OOP) healthcare in National Health Insurance (NHI) participationindicates that NHI was not yet optimal to provide financial protection. Furthermore, It‟simportant for low-middle-income countries to look at catastrophic incidence inhousehold. The aim of this study was to examine the relationship between NHIownership on household with OOP healthcare and catastrophic incidence, and alsodescribe the impoverishment because of OOP healthcare in household from 2014 to2016. This study use Susenas data 2014 to 2016 and analyzed by econometric approach.For OOP healthcare in household estimated by Ordinary Least Square (OLS), forcatastrophic incidence in household estimated using logit model, and to describeimpoverishment in household analyzed by looking at household expenditure before andafter taking into acoount OOP healthcare. The proportion of JKN ownership inhousehold from 2014 to 2016 can provide financial protection in the form of decreasedOOP healthcare and prevent catastrophic incidence in household, and become indirecteffect reducing impoverishment in household. In the future, we need to focus expandingNHI participation and increasing promotive and preventive programme in order toachieve Universal Health Coverage.Keywords: Out-of-Pocket, Catastrophic Incidence, Impoverishment, National HealthInsurance, Universal Health Coverage.
T-5282
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dewi Trisia Putri; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Vetty Yulianty Permanasari, Widya A Munggaran, Arif N.I. Nelwan
Abstrak:
Abstrak
Read More
Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.
This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta.
T-3953
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Pandu Perdana; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Mieke Savitri, Samsul Bahri
Abstrak:
Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan sikap dan perilaku mahasiswa FKM UI terhadap aplikasi Mobile JKN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 356 mahasiswa FKM UI. Diperoleh hasil bahwa mahasiswa FKM UI memiliki tingkat pengetahuan tinggi (50,3%), sikap yang favorable (mendukung/positif) (58,9%) dan perilaku yang tidak sesuai (78,8%) terhadap aplikasi Mobile JKN. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia (p-value 0,001), pendidikan (p-value 0,001), pekerjaan (p-value 0,002), dan sumber informasi (p-value 0,001) dengan tingkat pengetahuan mahasiswa FKM UI. Terdapat hubungan yang signifikan juga antara pengetahuan dengan sikap (p-value 0,008) dan perilaku (p-value 0,001) Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional This study discusses the factors related to knowledge, attitude, and behavior of FKM UI students to JKN Mobile application. This study use quantitative approach with cross sectional design. The number of respondents of this study were 356 college students of FKM UI. The result obtained that college student of FKM UI have high level knowledge (50,3%), favorable attitude (supportive/positive) (58,9%) and inappropriate behavior (78,8%) towards JKN Mobile app. There is a significant relationship between age (p-value 0,001), education (p-value 0,001), occupation (p-value 0,002), and source of information (p-value 0,001) with knowledge level of FKM UI college student. And there is also significant relationship between knowledge level with attitude (p-value 0,008) and behavior (p-value 0,001) Key words: Knowledge, Attitude, Behavior, Universal Health Coverage Mobile Application
Read More
S-9643
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Della Octavia Kurniasari; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Pujiyanto, Heru Susmono
S-8385
Depok : FKM UI, 2014
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Alphin Nilam Sari; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Prastuti Soewondo, Harimat Hendrawan
Abstrak:
Read More
Berdasarkan laporan pemantauan global WHO pada tahun 2023 mengenai pelacakan cakupan kesehatan universal yang diluncurkan pada tanggal 18 September 2023 oleh WHO dan Bank Dunia, menunjukkan bahwa 400 juta orang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan 40% penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial serta 4,5 miliar orang tidak sepenuhnya tercakup dalam layanan kesehatan penting pada tahun 2021, dan 2 miliar orang mengalami bencana belanja kesehatan akibat pengeluaran yang dikeluarkan sendiri untuk kesehatan atau out of pocket. Universal Health Coverage (UHC) berarti bahwa semua orang menerima layanan kesehatan berkualitas yang mereka perlukan tanpa mengalami kesulitan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dalam meningkatkan kesehatan di berbagai negara dengan metode Literature review yang menganalisis 8 artikel terinklusi dari 350 artikel pada empat online database (PubMed, ScienceDirect, Scopus, Springer Link). Penelitian ini menekankan kerangka kerja sistem kesehatan WHO yang dikenal dengan Six Building Blocks yang terdiri dari enam pilar meliputi aspekaspek pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, pembiayaan kesehatan, dan kepemimpinan atau tata Kelola. Implementasi Universal Health Coverage (UHC) di dunia saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan yang bervariasi dari setiap negara yang disebabkan perbedaan karakteristik penduduk, pemasukan negara, ekonomi dan geografis.
According to WHO's 2023 global monitoring report on tracking universal health coverage launched on September 18, 2023 by WHO and the World Bank, 400 million people do not have access to basic health services, 40% of the world's population does not have access to social security, 4.5 billion people are not fully covered by essential health services by 2021, and 2 billion people experience health spending disasters due to out of pocket health expenditures. Universal Health Coverage (UHC) means that all people receive the quality health services they need without experiencing financial hardship. This study aims to describe the implementation of Universal Health Coverage (UHC) policies in improving health in various countries using the Literature review method which analyzed 8 articles included from 350 articles in four online databases (PubMed, ScienceDirect, Scopus, Springer Link). This study emphasizes the WHO health system framework known as the Six Building Blocks which consists of six pillars including aspects of health services, health workers, health information systems, access to health services, medicines, health financing, and leadership or governance. The implementation of Universal Health Coverage (UHC) in the world is currently showing significant progress, although it still faces a number of challenges.
S-11800
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muh. Arief Rosyid Hasan; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Hasbullah Thabrany, Fachmi Idris; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Prastuti Soewondo, Ali Ghufron Mukti; Julita Hendrartini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini membahas rumusan kebijakan asuransi kesehatan tambahan (AKT) untuk peserta program JKN di Indonesia. Program JKN menjamin pelayanan yang komprehensif untuk pesertanya sesuai kebutuhan atau indikasi medis (need), namun masih ada masyarakat yang menginginkan peningkatan dari pelayanan yang dijamin program JKN. Prinsip Program JKN sosial dan ekuitas, sedangkan prinsip AKT pasar dan keuntungan. Disertasi ini bertujuan membuat Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) Peserta JKN untuk menjembatani kedua prinsip tersebut. Pendekatan pada penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Uji regresi logistik berganda dan multinomial menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (2019-2021) dilakukan untuk mengatahui determinan yang berhubungan dengan kepemilikan dan pemanfaatan asuransi kesehatan tambahan. Analisis kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) kepada stakeholder yang berkaitan dengan perumusan kebijakan AKT. Variabel analisis kepemilikan AKT dengan Odd Ratio paling tinggi adalah pengeluaran selain makanan per kapita per bulan diatas rata-rata UMP nasional (rata-tara OR per tahun=4,34). Pemanfaatan kombinasi AKT dan JKN paling sedikit (rawat jalan=9,6%; rawat inap=4,3%); AKT paling banyak (rawat jalan=37,7%; rawat inap=56,5%), dan masih ada yang membayar sendiri atau OOP (rawat jalan=24%; rawat inap=7%). Terjadi tren kenaikan terhadap permintaan naik kelas rawat inap dengan rata-rata setiap tahun 509,75% (2019-2022). Melalui wawancara mendalam dengan peserta individu dan FGD bersama pemberi kerja, perusahaan AKT dan yayasan kesehatan pekerja ditemukan bahwa AKT lebih cenderung digunakan dibandingkan program JKN saat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Informan menjadi peserta program JKN karena mandatory dari Negara. Pemberi kerja dan AKT berharap pemanfaatan program JKN dapat lebih optimal, sehingga iurannya sepadan dengan manfaat yang didapatkan. Kebijakan AKT peserta JKN yang dirumuskan pada penelitian ini mengatur terkait (1) manfaat yang didorong untuk menjadi produk AKT yaitu top up dan melarang menduplikat pelayanan yang dijamin program JKN, (2) target peserta AKT adalah peserta aktif program JKN yang menginginkan peningkatan pelayanan; (3) ketentuan premi AKT memper-timbangkan status kepesertaan program JKN; dan (4) metode pembayaran AKT ke provider kesehatan menggunakan metode prospekfit; (5) ketentuan badan usaha yang dapat menjual AKT diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
This study discusses the policy of supplementary commercial health insurance (AKT) for Indonesia National Health Insurance Program (JKN) members. The JKN program covered comprehensive services for its participants according to their needs or medical indications, but there are still people who want an top up the services covered by the JKN program. The principle of the JKN program is social and equity, while the AKT principle is market and profit. This study aims to recommend the policy of supplementary health insurance for JKN members to bridge both principles. The approach to research is both quantitative and qualitative. This study using multiple and multinomial logistic regression to see the assocation of determinant variables and supplementary heath insurance ownership and utilization using data from the National Socioeconomic Survey (2019-2021) Qualitative analysis was carried out using in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with stakeholders related to AKT policy.The highest Odd Ratio of AKT ownership analysis is per capita non-food expenditure per month above the national Province salary average (average OR per year = 4.34). The least use of the combination of AKT and JKN (outpatient=9.6%; inpatient=4.3%); Most AKT (outpatient = 37.7%; inpatient = 56.5%), and there are still those who pay their own or OOP (outpatient = 24%; inpatient = 7%). There is an increasing trend of demand for top up the inpatient ward with an annual average of 509.75% (2019-2022). Through in-depth interviews with individual member and FGDs with employers, AKT companies and workers' health foundations found that AKT is more likely to be used than the JKN program when accessing health care facilities. Informants registered as the JKN program member because it is mandatory program from the State. Employers and AKT companies hope that the utilization of the JKN program can be more optimal, so that the contributions are worth it’s benefits. This study proposed policy to regulate (1) the AKT mandatory benefits of AKT is the top up of JKN benefits and the prohibit AKT from duplicating benefits that covered by the JKN program, (2) the market of AKT are active JKN program member who want to improve benefits that already covered by JKN program; (3) the AKT premium must take into account JKN program membership status; (4) AKT using procpective payment method to health providers; (5) the term and condition for business entities to sell AKT are regulated by the Financial Services Authority.
D-481
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Emmy Kezia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Jaslis Ilyas, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini mengkaji Willingness to Pay (WTP) iuran asuransi kesehatan sosial di kalangan pekerja informal. Meskipun WTP merefleksikan kesediaan membayar, realitas pendapatan fluktuatif dan kendala operasional di sektor informal menjadi tantangan signifikan bagi kepatuhan iuran, berbeda dengan sistem formal yang terjamin melalui pemotongan gaji. Tujuan penelitian ini adalah menyintesis faktor-faktor dominan yang memengaruhi WTP pekerja informal berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi, literasi asuransi, persepsi manfaat, dan kepercayaan, serta kualitas dan aksesibilitas layanan secara kolektif memengaruhi WTP. Temuan ini menggarisbawahi bahwa WTP pekerja informal cenderung di bawah tarif iuran JKN yang berlaku, dipicu oleh ketidaksesuaian premi dengan kemampuan membayar. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang determinan WTP pekerja informal, sebagai dasar perumusan kebijakan premi yang lebih adaptif dan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif untuk mencapai UHC.
This research examines the Willingness to Pay (WTP) for social health insurance premiums among informal sector workers. Although WTP reflects the willingness to pay, the reality of fluctuating incomes and operational constraints in the informal sector poses a significant challenge to premium compliance, unlike the formal system which is guaranteed through salary deductions. The objective of this study is to synthesize the dominant factors influencing WTP among informal sector workers based on a comprehensive literature review. The analysis results indicate that socioeconomic factors, insurance literacy, perception of benefits, and trust, as well as service quality and accessibility, collectively influence WTP. These findings highlight that informal workers' WTP tends to be below the prevailing JKN premium rates, triggered by a mismatch between premiums and their ability to pay. This study contributes to a better understanding of the determinants of WTP among informal sector workers, serving as a basis for formulating more adaptive premium policies and effective compliance improvement strategies to achieve UHC.
S-11991
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉