Perubahan iklim telah memberikan dampak luas pada ekosistem dan mengancam keberlanjutan sektor perikanan serta kesehatan pekerja, khususnya nelayan di Indonesia yang sangat rentan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adaptasi gaya hidup sehat nelayan terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain studi kasus yang dilaksanakan di Kota Batam pada bulan April - Mei 2025. Pengambilan data melalui diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam terhadap nelayan, penyuluh perikanan, penanggung jawab pos UKK nelayan, kepala BMKG, pemilik kapal, tokoh Masyarakat, dan perwakilan organisasi HNSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan menyadari ancaman perubahan iklim dan memiliki efikasi diri tinggi dalam beradaptasi, niat adaptasi gaya hidup sehat mereka masih terbatas pada bertahan dan keselamatan kerja karena kebiasaan lama dan prioritas mata pencarian, diperparah oleh respons maladaptif serta akses informasi kesehatan yang minim. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang kuat diperlukan untuk menyediakan edukasi kesehatan dan dukungan komprehensif guna meningkatkan gaya hidup sehat nelayan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

---

Climate change has had widespread impacts on ecosystems and threatens the sustainability of the fisheries sector as well as the health of workers, especially fishers in Indonesia who are highly vulnerable. Therefore, this study aims to identify fishermen's healthy lifestyle adaptation to climate change impacts. This research is a qualitative research using a case study design conducted in Batam City in April - May 2025. Data were collected through focus group discussions and in-depth interviews with fishermen, fisheries extension workers, the person in charge of the fishermen's UKK post, the head of BMKG, boat owners, community leaders, and representatives of the HNSI organization. The results showed that fishermen are aware of the threat of climate change and have high self-efficacy in adapting, their healthy lifestyle adoption intention is still limited to survival and work safety due to old habits and livelihood priorities, compounded by maladaptive responses and minimal access to health information. Therefore, strong cross-sector collaboration is needed to provide comprehensive health education and support to improve fishers' healthy lifestyles in the face of climate change impacts.

Perubahan iklim merupakan ancaman global yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat, dan Jakarta adalah salah satu wilayah paling rentan terhadap risikonya. Sebagai garda terdepan dalam sistem kesehatan, puskesmas memegang peran krusial dalam merespons krisis kesehatan akibat iklim. Ketahanan puskesmas sangat bergantung pada tenaga kesehatan dan keandalan sistem energinya. Namun, sejauh mana puskesmas telah siap dalam menghadapi tantangan perubahan iklim masih belum diketahui, mengingat data mengenai resiliensi iklim puskesmas masih terbatas. Studi deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan iklim pada puskesmas di Jakarta tahun 2025, dengan fokus pada aspek tenaga kesehatan (meliputi pengetahuan dan kapasitas, SDM, manajemen risiko) dan aspek energi (meliputi efisiensi, energi cadangan, energi terbarukan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar tenaga kesehatan telah memahami bahaya perubahan iklim dan dampaknya terhadap sektor kesehatan secara umum (>70%), pelatihan teknis dan kesiapsiagaan masih rendah (<45%). Sebanyak 62,5% puskesmas telah memiliki tim bencana, tetapi hanya 46,6% yang telah mengidentifikasi kebutuhan tenaga saat krisis, dan 62,5% belum memiliki sistem rekrutmen cepat. Sistem peringatan dini baru tersedia di 42% puskesmas, dan hanya 34% memiliki alokasi anggaran untuk risiko bencana terkait iklim. Terkait efisiensi energi, 78% puskesmas telah menerapkan langkah hemat energi. Hampir seluruhnya (93%) memiliki energi cadangan, dengan 98% melaporkan pemeliharaan rutin. Penerapan energi terbarukan masih terbatas, dengan hanya 19 dari 88 puskesmas (21,6%) yang telah memiliki panel surya. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (79%) melaporkan keandalan sistem saat bencana, dan seluruhnya melakukan pemeliharaan berkala. Namun, dari puskesmas yang belum memiliki energi terbarukan, hanya 27% yang memiliki rencana implementasi ke depan. Temuan ini menyoroti perlunya penguatan kapasitas SDM, sistem tanggap darurat, dan integrasi kebijakan energi berkelanjutan di tingkat puskesmas.

---

Climate change is a global threat with serious impacts on public health, and Jakarta is one of the most vulnerable areas to its risks. As the frontline of the health system, puskesmas play a crucial role in responding to climate-related health crises. The resilience of puskesmas heavily depends on healthcare personnel and the reliability of their energy systems. However, the extent to which puskesmas are prepared to face climate change challenges remains unclear, given the limited data on their climate resilience. This quantitative descriptive study aims to assess the level of climate resilience in puskesmas across Jakarta in 2025, focusing on the health workforce (including knowledge and capacity, human resources, and risk management) and energy aspects (including efficiency, backup energy, and renewable energy). The findings show that although most health workers have an understanding of climate change and its general impact on the health sector (>70%), technical training and preparedness remain low (<45%). Around 62,5% of puskesmas have established disaster response teams, but only 46,6% have identified staffing needs during crises, and 62,5% lack a rapid recruitment system. Early warning systems are available in only 42% of puskesmas, and just 34% have allocated budgets for climate-related disaster risks. Regarding energy efficiency, 78% of puskesmas have implemented energy-saving measures. Nearly all (93%) have backup energy systems, with 98% reporting regular maintenance. The adoption of renewable energy is still limited, only 19 out of 88 puskesmas (21,6%) currently use solar panels. Among them, most (79%) report that the systems remain functional during disasters, and all conduct routine maintenance. However, among the puskesmas that have not yet adopted renewable energy, only 27% have plans to implement it in the future. These findings highlight the urgent need to strengthen human resource capacity, emergency response systems, and the integration of sustainable energy policies at the puskesmas level.

Malaria tetap sangat sensitif terhadap perubahan iklim dan lingkungan, namun jalur yang menghubungkan variabilitas iklim dengan risiko penyakit berbeda di berbagai wilayah. Studi ini meneliti peran sensitivitas lingkungan, kapasitas adaptif, faktor demografis, dan heterogenitas regional dalam membentuk kejadian malaria endemik di 46 negara endemik di Afrika, Asia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan dari tahun 2015 hingga 2023, menggunakan data panel sekunder yang dikumpulkan dari World Health Organization Global Health Observatory (WHO-GHO), World Health Organization Global Health Expenditure Database (WHO-GHED), World Health Organization and United Nations Children's Fund Joint Monitoring Program for Water Supply, Sanitation and Hygiene (WHO/UNICEF JMP), World Bank World Development Indicators (WDI), National Aeronautics and Space Administration Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (NASA MODIS), European Center for Medium-Range Weather Forecasts Fifth Generation Land Reanalysis (ERA5-Land), and Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station Data (CHIRPS). Dengan menggunakan pendekatan data panel, regresi efek tetap digunakan untuk menilai efek iklim langsung, sementara analisis mediasi dan moderasi meneliti jalur tidak langsung dan kapasitas adaptif. Stratifikasi regional dan Indeks Kerentanan Malaria (MVI) komposit melengkapi analisis tersebut. Suhu dan curah hujan menunjukkan efek heterogen di berbagai wilayah. Indeks Vegetasi Perbedaan Normalisasi (NDVI) dan akses air bersih menunjukkan efek mediasi parsial, tetapi umumnya lemah. Faktor sosioekonomi dan demografi menunjukkan moderasi terbatas dalam analisis gabungan, tetapi interaksi spesifik wilayah yang signifikan muncul setelah stratifikasi. Akses ke air minum bersih merupakan prediktor terkuat di Afrika, sedangkan faktor iklim, ekonomi, dan urbanisasi lebih berpengaruh di Asia. Amerika Utara menunjukkan beberapa efek langsung yang signifikan, sementara Amerika Selatan menunjukkan efek moderasi yang lebih kuat. Studi ini menyimpulkan bahwa kerentanan masyarakat adat terhadap malaria bersifat multidimensional dan bergantung pada konteks, dengan faktor iklim, lingkungan, kapasitas adaptasi, dan demografi yang menunjukkan pengaruh heterogen di berbagai wilayah endemik.Malaria remains highly sensitive to climatic and environmental changes, yet the pathways linking climate variability to disease risk differ across regions. This study examined the roles of environmental sensitivity, adaptive capacity, demographic factors, and regional heterogeneity in shaping indigenous malaria incidence across 46 endemic countries in Africa, Asia, North America, and South America from 2015 to 2023, using secondary panel data compiled from the World Health Organization Global Health Observatory (WHO-GHO), World Health Organization Global Health Expenditure Database (WHO-GHED), World Health Organization and United Nations Children's Fund Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (WHO/UNICEF JMP), World Bank World Development Indicators (WDI), National Aeronautics and Space Administration Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (NASA MODIS), European Centre for Medium-Range Weather Forecasts Fifth Generation Land Reanalysis (ERA5-Land), and Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station Data (CHIRPS) datasets. Using a panel-data approach, fixed-effects regression was employed to assess direct climate effects, while mediation and moderation analyses examined indirect and adaptive-capacity pathways. Regional stratification and a composite Malaria Vulnerability Index (MVI) complemented the analyses. Temperature and rainfall showed heterogeneous effects across regions. The Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) and safe water access exhibited partial, but generally weak, mediation effects. Socioeconomic and demographic factors showed limited moderation in pooled analyses, but significant region-specific interactions emerged after stratification. Access to safely managed drinking water was the strongest predictor in Africa, whereas climate, economic, and urbanisation factors were more influential in Asia. North America exhibited multiple significant direct effects, while South America demonstrated stronger moderation effects. The study concludes that indigenous malaria vulnerability is multidimensional and context-dependent, with climatic, environmental, adaptive capacity, and demographic factors exhibiting heterogeneous effects across endemic regions.

Climate change has a significant impact on health, especially for vulnerable groups such as women with disabilities. This study aims to explore in depth the knowledge, perceptions, and attitudes of women with disabilities towards the health risks posed by climate change in the DKI Jakarta area. This research uses an exploratory qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with members and administrators of the Indonesian Women with Disabilities Association, as well as representatives from the DKI Jakarta Provincial Government. The findings show that most informants understand the issue of climate change, but their knowledge of the causes, impacts, and disability-friendly adaptation strategies related to climate change is still limited. The risk perceptions of women with hearing and visual disabilities in this study are influenced by factors such as knowledge, personal experience, and social and cultural norms in their environment. The lack of accessible information and communication barriers are aspects that hinder their understanding of climate change and the adaptive responses that can be taken. This study underscores the need for the direct and meaningful involvement of women with disabilities in voicing their needs and interests in the formulation of climate change adaptation policies and programs, as well as in the development of inclusive and accessible information systems and services. 

Perubahan iklim tentunya berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko penyakit sensitif iklim terutama di area urban. Terkait hal ini, Program Desa/Kelurahan Sehat Iklim (DEKSI) diluncurkan sebagai strategi intervensi berbasis adaptasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gambaran ketersediaan (availabilitas) lima aspek intervensi Program DEKSI serta menganalisis perbandingannya di tingkat tapak pada tahun pertama pelaksanaan (2025). Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Desain kuantitatif memberikan gambaran sistematis dan komparatif mengenai ketersediaan 38 indikator di 10 kelurahan lokus pada lima wilayah Kota Administrasi. Data kuantitatif dipadukan secara konvergensi dengan data kualitatif hasil wawancara mendalam bersama sanitarian untuk mengeksplorasi faktor sosiologis, geografis, dan dukungan pentahelix. Ambang batas efektivitas program ditetapkan sebesar ≥70%. Hasil implementasi instrumen intervensi Program DEKSI terdistribusi relatif merata dengan rata-rata capaian indeks keseluruhan sebesar 87,89% (kategori sangat baik). Rata-rata indeks per aspek untuk 10 kelurahan meliputi Aspek KIE sebesar 98,00%; Penggerakan Masyarakat 85,00%; Sarana Adaptif 96,00%; Teknologi Tepat Guna/TTG 77,00%; serta Rekayasa Lingkungan 88,33%. Kelurahan Dukuh mencatatkan capaian tertinggi (94,74%) dan Kelurahan Bukit Duri terendah (81,58%), namun seluruh wilayah tetap berada diatas ambang batas 70% sesuai dengan batas minimal persentase ketersediaan yang ditetapkan Program DEKSI. Oleh karena itu, implementasi Program DEKSI pada tahun pertama di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat ketersediaan aspek intervensi yang cukup optimal dalam mendukung adaptasi perubahan iklim di tingkat masyarakat serta menjadi faktor pendorong untuk pengembangan program yang lebih baik di masa yang akan datang.

Climate change significantly impacts increasing risks of climate-sensitive diseases, particularly in urban areas. In response, the “Desa/Kelurahan Sehat Iklim” (DEKSI) Program was launched as an intervention strategy based on community adaptation. This study aims to identify the availability of five intervention aspects of the DEKSI Program and analyze their comparison at the site level during the first year of implementation (2025). This study utilized a descriptive quantitative and qualitative study design (mixed method). The quantitative design provided a systematic and comparative overview regarding the availability of 38 indicators across 10 locus villages in five administrative cities. Quantitative data were integrated convergently with qualitative data from in-depth interviews with sanitarians to explore sociological, geographical, and pentahelix support factors. The effectiveness threshold for the program was set at ≥70%. The implementation of the DEKSI Program intervention instruments was relatively evenly distributed, with an overall average index achievement of 87.89% (excellent category). The average index per aspect across the 10 villages included the “KIE” aspect at 98,00%; “Penggerakan Masyarakat” 85,00%; “Sarana Adaptif“ 96.00%; “Teknologi Tepat Guna/TTG” 77.00%; and “Rekayasa Lingkungan” 88.33%. Dukuh Urban Village recorded the highest achievement (94.74%) and Bukit Duri Urban Village the lowest (81.58%); however, all areas remained above the 70% threshold in accordance with the minimum availability percentage set by the DEKSI Program. The first-year implementation of the DEKSI Program in DKI Jakarta Province has a fairly optimal level of intervention aspect availability in supporting community-level climate change adaptation and serves as a driving factor for better program development in the future.