Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Ida Ayu Kade Widnjani, Ali Ghufron Mukti, Julita Hendrartini
JMPK Vol.07, No.03
Yogyakarta : UGM, 2004
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Sri Yuniarti Rahayu; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Ahmad Husni Basuni, Budi Hartono
Abstrak:
Program Jamkesda diselenggarakan sebagai pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah. Program ini memberlakukan urun biaya pada peserta sehingga berakibat timbulnya piutang pribadi di RSUP Dr.Kariadi yang semakin tahun terjadi peningkatan. Piutang tersebut dapat dikategorikan sebagai piutang tidak terbayar yang memerlukan penghapusan dikarenakan terkait dengan hak rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur perbaikan penghapusan piutang pasien Jamkesda rawat inap di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2012. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah. Dari hasil penelitian didapat prosedur penghapusan piutang yang berlaku sangat panjang dan tidak membedakan asal piutang. Masyarakat tidak mampu non kuota masih belum terlindungi oleh program Jamkesda Jawa Tengah. Pasien yang berpiutang berkisar 90% memang memerlukan pelayanan pada PPK 3. RSUP Dr.Kariadi sebagai PPK 3 dalam program Jamkesda menjadi tempat masyarakat tersebut mencari penyembuh medis. Pada akhir penelitian disarankan perubahan format pemberian piutang di RSUP Dr.Kariadi dan prosedur penghapusan piutang di RSUP Dr.Kariadi serta perubahan kebijakan pemerintah terkait hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar dan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah.
Jamkesda program organized as a development of regional health insurance system . The program imposes cost-sharing to participants resulting in the emergence of personal accounts in the Dr. Kariadi Hospital ever year there was an increase. Receivables can be categorized as unpaid accounts that require removal due to associated with the right of the people to meet their basic needs . The purpose of this study was to analyze the improvement receivables Jamkesda hospitalized patients in Dr. Kariadi Semarang in 2012. Methods This study is a qualitative research approach to research that addresses some possibilities to solve the problem. Type a descriptive study aims to provide an overview of patient receivables in Dr.Kariadi Hospital. From the research results obtained are valid receivables procedure is very long and does not distinguish the origin of receivables . Poor people can not afford non- quota still not protected by Jamkesda Central of Java programs . Patients ranged who have receivables, 90 % did require service on the top refferal hospital . Dr.Kariadi as top refferal hospital in Jamkesda programs into the people need health services. At the end of the study suggested format changes in the accounts receivable department of administration Dr.Kariadi and procedures in the department Dr.Kariadi receivables and changes in government policies related to people's right to health care as a fundamental right and health financing policies for the poor in the are.
Read More
B-1592
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Anggun Pratiwi; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Sinom Priyanti
Abstrak: Abstrak

Pola pembayaran pelayanan persalinan pervaginam normal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan adalah dengan cara nonkapitasi yakni sebesar Rp.600.000. Fasilitas Kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan diharuskan memberikan pelayanan kesehatan sesuai perjanjian kerjasama dan tanpa menarik iur-biaya. Penarikan iur-biaya yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan mitra kerja BPJS merupakan salah satu tindakan kecurangan (fraud). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kebutuhan finansial menjadi pendorong bagi klinik mitra kerja BPJS Kesehatan untuk menarik iur biaya pada peserta BPJS Kesehatan. Pegawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, DinKes, serta Kementrian Kesehatan belum dilakukan secara optimal dan penggunaan sanksi seperti yang tertuang didalam PMK No. 36 Tahun 2015 juga belum dilakukan sepenuhnya. Berdasarkan hasil tersebut penulis menyarankan untuk dilakukannya analisis unit cost terkait pelayanan persalinan pervaginam normal dan ditingkatkannya pengawasan oleh BPJS Kesehatan dan semua pihak yang terkait untuk menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

The pattern of a normal vaginal delivery service payments paid by BPJS is by nonkapitasi which amounted to 600,000. Health Facility as partners BPJS required to provide appropriate health services cooperation agreement and without cost-sharing. Cost-sharing withdrawals carried out by health care facilities BPJS partners is one act of fraud (fraud). This research was conducted using qualitative method. The research found that the factor of financial needs become the driving force for the clinic BPJS partners to attract participants BPJS cost sharing on health. Supervision conducted by BPJS Health, Health Office, and the Ministry of Health is not optimal and the use of sanctions as stipulated in the Regulation of Healt Minister No. 36 2015 has not been done completely. Based on these results the authors suggest to do the analysis of the unit cost of service related to normal delivery and increased supervision by BPJS Health and all parties concerned to ensure the health care facility as a partner BPJS provide quality services and in accordance with the prescribed rules.

Read More
S-8975
Depok : FKM-UI, 2015
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive