Abstrak:

Difteri masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut terdapat 100 kasus difteri dengan CFR sebesar 17,2%. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan status imunisasi dan riwayat kontak dengan kejadian difteri di Kabupaten Garut tahun 2023–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-method. Penelitian kuantitatif menggunakan desain case control (1:2) dengan matching individu berdasarkan usia dan tempat tinggal. Jumlah responden sebanyak 141 anak (47 kasus dan 94 kontrol) yang dipilih menggunakan teknik total sampling dari data KLB. Analisis kondisional regresi logistik dilakukan untuk menghitung odds ratio (OR) dan 95% Confidence Interval (CI). Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait menggunakan pendekatan fenomenologi. Sebagian besar anak pada kelompok kasus tidak diimunisasi (74,47%) dan memiliki riwayat kontak dengan penderita difteri (76,6%). anak yang tidak diimunisasi dan memiliki riwayat kontak berisiko 9 kali untuk terkena difteri dibandingkan dengan yang imunisasi lengkap (95%CI: 2,67-31,79). Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara status imunisasi dan kejadian difteri (OR=5,82; 95% CI: 2,17–15,61; p=0,0001) sebelum mengontrol kovariat. Setelah mengontrol kovariat, terdapat hubungan antara status imunisasi dan kejadian difteri (OR=3,08; 95% CI: 1,40–23,79; p=0,008). Hasil kualitatif menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya, agama, penolakan imunisasi, serta sistem surveilans yang belum optimal sebelum KLB turut memengaruhi kejadian. Diperlukan peningkatan cakupan imunisasi, edukasi masyarakat, serta penguatan sistem surveilans untuk pencegahan difteri di wilayah berisiko tinggi.

Keywords: difteri, status imunisasi, riwayat kontak, mix-method, Kab. Garut

---

 

Abstrak: Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhakmemperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinyapenyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah juga wajib memberikanimunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada tahun 2017, Kota Depokberstatus KLB difteri dengan 12 kasus suspect difteri dan 1 orang meninggal. Kota Depokmerupakan wilayah yang berpotensi transmisi penyakit menular tinggi karena padatpenduduk dan mobilitas tinggi. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satuprogram dari kebijakan imunisasi yang lama dilaksanakan namun belum menemuikeberhasilan yang diharapkan. Analisis implementasi ditujukan untuk melihat bagaimanapengimplementasian program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumenterkait, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan6 (enam) variabel. Hasil penelitian didapatkan bahwa standar dan sasaran kebijakanbelum tercapai sepenuhnya. Sumber daya terkendala berdasarkan indikator insentif yangbelum dirasakan secara optimal dalam menunjang optimalnya penyelenggaraan IDL diPuskesmas. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksanaterkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomidan politik baik, namun kondisi sosial belum mendukung. Kesimpulan didapatkan bahwaimplementasi IDL di Kota Depok masih memiliki kendala di setiap variabelnya dan perludilakukan proses pemenuhan variabel yang kurang. Rekomendasi penelitian ini yaitukeberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik darisisi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristikpelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Hambatan program yangada bisa diatasi dengan mengoptimalkan wewenang Puskesmas sebagai pembina wilayah.

---

Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.