Rumah Sakit sebagai pemberi layanan Kesehatan untuk mesyarakat memiliki dampak terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatannya yaitu limbah. Pengelolaan limbah rumah sakit menjadi sangat penting karena dapat menyebabkan berbagai gangguan baik kepada para tenaga kesehatan, pasien dan keluarga namun juga kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Gangguan yang disebabkan antara lain penyakit HIV, Hepatitis B dan Hepatitis C. Manajemen pengelolaan limbah rumah sakit diatur oleh berbagai regulasi Pemerintah Pusat maupun daerah yang kemudian oleh rumah sakit diadaptasi menjadi regulasi internal. Penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan pengelolaan limbah yang dilakukan RS dengan regulasi yang berlaku terkait pengelolaan limbah dari sisi SDM, Sarana Prasarana, Anggaran, Regulasi Internal dan Proses pengelolaan limbah. Penelitian dimulai dengan observasi langsung menggunakan formular checklist yangbersumber dari regulasi dilanjutkan dengan telusur dokumen dan diakhiri dengan wawancara mendalam kepada informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan limbah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan limbah pada SDM yaitu latar belakang Pendidikan dan jumlah tenaga, Sarana Prasarana terkait tidak adanya dashboard monitoring limbah, Anggaran terkait biaya pengelolaan, Regulasi Internal terkait penggunaan acuan regulasi yang sudah tidak berlaku dan Proses pengelolaan limbah khususnya B3 yang belum sesuai. Usulan perbaikan dengan membuat unit Kesehatan lingkungan secara mandiri, penambahan jumlah tenaga, upgrading Pendidikan dari SDM pengelola limbah, pembuatan dashboard monitoring yang user friendly serta memperbaiki pengelolaan limbah di rumah sakit yang belum sesuai.

Hospitals as providers of health services to the community have an impact on the environment as a result of their activities, namely waste. Hospital waste management is very important because it can cause various disorders both to health workers, patients and families but also to the environment and the surrounding community. Disorders caused include HIV, Hepatitis B and Hepatitis C diseases. Hospital waste management is regulated by various central and regional government regulations which are then adapted by hospitals into internal regulations. This research focuses on evaluating the implementation of waste management carried out by hospitals with applicable regulations related to waste management in terms of human resources, infrastructure, budget, internal regulations and waste management processes. The research began with direct observation using a formular checklist sourced from regulations followed by a document search and ended with in-depth interviews with informants directly involved in waste management. The results showed that there were still discrepancies in the implementation of waste management in human resources, namely educational background and number of personnel, infrastructure facilities related to the absence of a waste monitoring dashboard, budget related to management costs, internal regulations related to the use of regulatory references that were no longer valid and the process of waste management, especially hazardous waste, which was not yet appropriate. Proposed improvements by creating an independent Environmental Health unit, increasing the number of personnel, upgrading the education of waste management human resources, creating a user friendly monitoring dashboard and improving waste management in hospitals that are not yet appropriate.

Pelayanan kesehatan usia produktif sebagai salah satu jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelayanan yang diberikan kepada penduduk usia produktif (15-59 tahun) dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan. Berdasarkan target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang tertera dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022, diketahui bahwa target penerima layanan dasar dari pelayanan kesehatan usia produktif setiap tahunnya yaitu sebesar 100%. Namun, persentase pelayanan kesehatan usia produktif di Kota Bekasi belum mencapai target 100% tersebut. Pada tahun 2022, Puskesmas dengan persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif tertinggi  di tahun 2023 yaitu Puskesmas Rawa Tembaga dengan persentase sebesar 79,41%, kemudian Puskesmas dengan persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif terendah yaitu Puskesmas Mustika Jaya dengan persentase sebesar 3,36%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penduduk usia produktif di Kota Bekasi masih belum mencapai target capaian sebesar 100%. Oleh karena itu, beberapa hal yang dilakukan khususnya di Puskesmas Mustika Jaya dan Puskesmas Rawa Tembaga adalah bagi TPCB Dinas Kesehatan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan khususnya kepada kedua Puskesmas tersebut untuk mengoptimalkan SDMK, pembiayaan, serta edukasi dan skrining kesehatan sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Usia Produktif. 

Productive Age Healthcare Services, as a part of Minimum Service Standards (SPM) and are provided to the productive age population (15-59 years) through health education and health screening. According to the targets and performance indicators of SPM achievement in the health sector, outlined in Bekasi Mayor Regulation No. 16 of 2022, it is mentioned that the annual target for beneficiaries of productive age healthcare services is set at 100%. However, the percentage of productive age healthcare services in Bekasi City has not yet reached this 100% target. In 2022, the Puskesmas with the highest percentage of productive age healthcare services in 2023 was Puskesmas Rawa Tembaga, at 79.41%, while the lowest was Puskesmas Mustika Jaya, at 3.36%. The results of this research indicate that the percentage of the productive age population in Bekasi City receiving these services still falls short of the 100% target. Consequently, actions taken by the Bekasi Health Department’s Coaching Team for Assisted Clusters, especially targeting Mustika Jaya Community Health Centre and Rawa Tembaga Community Health Center, include providing guidance and oversight to optimize human resources, funding, as well as education and health screenings as part of the Productive Age Healthcare Services.