Latar belakang: Praktik Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) merupakan pelanggaran hak asasi perempuan. Prevalensi P2GP di Indonesia yang dilaporkan tahun 2021 mencapai 50,5% pada perempuan berusia 15–49 tahun, dengan 55,0% anak mereka juga mengalami P2GP. Peningkatan prevalensi dari generasi sebelumnya ke generasi saat ini menandakan masalah ini belum sepenuhnya teratasi. Tujuan: Mengetahui gambaran kejadian P2GP pada anak dari ibu berusia 15–64 tahun di Indonesia tahun 2024 dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode: Penelitian ini menggunakan data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 dengan desain potong lintang. Sampel penelitian ini terdiri dari 5.653 perempuan berusia 15–64 tahun yang memiliki anak perempuan hidup dan tinggal serumah . Analisis data dilakukan dengan uji Chi-square dan regresi logistik sederhana. Hasil: Prevalensi P2GP pada anak di Indonesia sebesar 47,9%. Faktor individu yang berasosiasi positif dengan P2GP pada anak meliputi usia ibu 55–64 tahun (dibandingkan usia ibu 15-24 tahun) (OR = 1,38, 95% CI: 1,02–1,87), pendidikan ibu tingkat dasar (dibandingkan tingkat tinggi) (OR = 1,20; 95% CI: 1,01–1,41), pendidikan ayah tingkat dasar dan menengah (dibandingkan tingkat tinggi) (OR = 1,40; 95% CI: 1,16–1,69), ibu beragama Islam (dibandingkan lainnya) (OR = 83,58; 95% CI: 44,65–156,44), status ekonomi terendah hingga menengah (dibandingkan teratas) (OR = 1,58; 95% CI: 1,34–1,88), ibu tidak bekerja (OR = 1,15; 95% CI: 1,04–1,28), serta ibu dengan riwayat P2GP serta tidak tahu/tidak ingat dan tidak menjawab (dibandingkan tanpa riwayat P2GP) (OR = 134,37; 95% CI: 106,36–169,76) dan mendukung kelanjutan P2GP dan tidak tahu (dibandingkan mendukung penghentian) (OR = 36,89; 95% CI: 31,27–43,52). Faktor komunitas yang berasosiasi positif dengan P2GP pada anak adalah wilayah dengan keberadaan P2GP (dibandingkan tanpa keberadaan P2GP) (OR = 22,62; 95% CI: 19,58–26,12) serta tinggal di wilayah Kalimantan (OR = 1,94; 95% CI: 1,54–2,44), Maluku (OR = 2,05; 95% CI: 1,29–3,24), Sulawesi (OR = 1,61; 95% CI: 1,32–1,97), dan Sumatra (OR = 2,70; 95% CI: 2,35–3,09) (dibandingkan Jawa). Sementara itu, tinggal di perdesaan (OR = 0,82; 95% CI: 0,72 – 0,91) serta di Kepulauan Sunda Kecil (OR = 0,36; 95% CI: 0,27–0,49) dan Papua (OR = 0,27; 95% CI: 0,16–0,43) (dibandingkan Jawa) berasosiasi negatif dengan P2GP pada anak. Kesimpulan: Penghapusan P2GP memerlukan penegakan regulasi, perluasan akses pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif, pengawasan fasilitas kesehatan, kolaborasi dengan tokoh agama, pemberdayaan perempuan oleh pemerintah, serta penolakan aktif terhadap P2GP oleh masyarakat.

Background: Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) is a violation of women’s human rights as it provides no health benefits and interferes with the natural functions of the female body. In Indonesia, the prevalence of FGM/C in 2021 reached 50.5% among women aged 15–49 years, with 55.0% of their daughters also having undergone the practice. The increased prevalence from the previous generation to the current one indicates that this issue remains unresolved.  Objective: To describe the prevalence of FGM/C among daughters of women aged 15–64 years in Indonesia in 2024 and the associated factors.  Methods: This study used data from the 2024 National Survey on Women’s Life Experiences with a cross-sectional design. The sample consisted of 5.653 women aged 15–64 years who had at least one living daughter residing in the same household. Data were analyzed using Chi-square and logistic regression tests.  Results: The prevalence of FGM/C in children in Indonesia is 47.9%. Individual factors positively associated with FGM/C in children include: maternal age 55–64 years (compared to 15–24 years) (OR = 1.38; 95% CI: 1.02–1.87), maternal primary education (compared to higher education) (OR = 1.20; 95% CI: 1.01–1.41), paternal primary and secondary education (compared to higher education) (OR = 1.40; 95% CI: 1.16–1.69), Muslim mothers (compared to others) (OR = 83.58; 95% CI: 44.65–156.44), lowest to middle economic status (compared to the highest) (OR = 1.58; 95% CI: 1.34–1.88), unemployed mothers (OR = 1.15; 95% CI: 1.04–1.28), mothers with a history of FGM/C and who did not know/did not remember and did not respond (compared to those without a history) (OR = 134.37; 95% CI: 106.36–169.76), and mothers who support the continuation of FGM/C and are unsure (compared to those who support its discontinuation) (OR = 36.89; 95% CI: 31.27–43.52). Community-level factors positively associated with FGM/C in children include: living in areas where FGM/C is practiced (compared to areas where it is not) (OR = 22.62; 95% CI: 19.58–26.12), and residing in Kalimantan (OR = 1.94; 95% CI: 1.54–2.44), Maluku (OR = 2.05; 95% CI: 1.29–3.24), Sulawesi (OR = 1.61; 95% CI: 1.32–1.97), and Sumatra (OR = 2.70; 95% CI: 2.35–3.09) (compared to Jawa). Meanwhile, living in rural areas (OR = 0,82; 95% CI: 0,72 – 0,91), the Lesser Sunda Islands (OR = 0,36; 95% CI: 0,27–0,49), and Papua (OR = 0,27; 95% CI: 0,16–0,43) is negatively associated with FGM/C in children (compared to Java).  Conclusion: Efforts to eliminate FGM/C in Indonesia require enforcement of current regulations, expansion of access to comprehensive reproductive health education, health facility oversight, intersectoral collaboration including religious leaders, the empowerment of women, and active public rejection of FGM/C.

Latar belakang: Sunat perempuan masih berlangsung di Indonesia meskipun prevalensinya menurun dari 55% pada tahun 2021 menjadi 46,3% pada tahun 2024. Praktik ini dipertahankan sebagai tradisi dan bagian dari keyakinan agama meskipun memiliki risiko kesehatan dan implikasi hak asasi. Sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat dan agen perubahan di masa depan, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia perlu menjadi fokus penelitian karena sampai saat ini belum tersedia gambaran mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka mengenai praktik sunat perempuan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik, pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia terhadap praktik sunat perempuan yang juga digambarkan berdasarkan stratifikasi karakteristik responden. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner daring pada bulan Oktober s.d. November 2025 terhadap 311 mahasiswa sarjana FKM UI. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil: Dari 311 mahasiswa yang didominasi perempuan (81,4%), beragama Islam (84,6%), berasal dari program studi kesehatan masyarakat (54,3%) dan berasal dari Jawa (87,5%), sebagian besar mengetahui praktik sunat perempuan (85,5%). Mayoritas responden juga menunjukkan sikap yang kuat untuk mendukung penghapusan praktik sunat perempuan dan regulasi yang mengaturnya, dengan proporsi persetujuan berkisar antara 73,6% hingga 94,5% pada berbagai indikator sikap. Pada aspek perilaku, hanya 15,4% responden perempuan yang memiliki riwayat disunat dan 11,9% keluarga yang masih mempertahankan praktik tersebut, sementara 90,4% responden menyatakan tidak berniat menyunat anak perempuan di masa depan. Kesimpulan: Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan pengetahuan yang baik, sikap yang sangat mendukung penghapusan praktik sunat perempuan serta intensi yang rendah untuk melanjutkan praktik tersebut di masa depan. Pola ini mencerminkan perbedaan apabila dibandingkan dengan gambaran populasi nasional, serta mengindikasikan adanya potensi terputusnya keberlanjutan praktik sunat perempuan antar generasi pada kelompok mahasiswa kesehatan.

Background: Although the prevalence of female circumcision in Indonesia decreased from 55% in 2021 to 46.3% in 2024, the practice remains a tradition and is considered a religious obligation by some communities. The continued existence of this practice demonstrates that cultural, religious, and health-related factors still strongly influence the community.  Objective: This study aims to describe the characteristics, knowledge, attitudes, and behavior of students at the Faculty of Public Health, University of Indonesia, regarding the practice of female circumcission, also based on stratification of respondent characteristics.  Methods: This study used a cross-sectional study design with primary data collected through an online questionnaire from October to November 2025 on 311 students of the Faculty of Public Health, University of Indonesia. Data analysis was conducted descriptively.  Results: From 311 students, predominantly female (81.4%), Muslim (84.6%), public health majors (54.3%), and Javanese (87.5%), the majority were aware of the practice (85.5%). The majority of respondents also expressed strong support for the abolition of female circumcision and its regulations, with approval ranging from 73.6% to 94.5% across various attitude indicators. In terms of behavior, only 15.4% of female respondents had a history of circumcision and 11.9% of families still maintained the practice, while 90.4% of respondents stated they had no intention of circumcising their daughters in the future.  Conclusion: Students from the Faculty of Public Health, Universitas Indonesia, demonstrated good knowledge, strongly supportive attitudes toward the abolition of female genital mutilation, and low intentions to continue the practice in the future. This pattern reflects a difference compared to the national population and indicates a potential disruption in the continuity of female genital mutilation practices across generations among health students.