Fraud dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan tantangan serius yang berdampak pada keberlangsungan program dan mutu pelayanan kesehatan. RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Kota Jambi dinilai berhasil mengelola pelayanan JKN tanpa indikasi praktik fraud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan fraud dalam program JKN di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti untuk menjamin mutu layanan kesehatan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain deskriptif, dilakukan pada April-Mei 2025. Informan penelitian terdiri dari direktur rumah sakit, Direktur Pelayanan, serta anggota tim kendali mutu dan biaya, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, serta dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan fraud di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dilakukan melalui penerapan kebijakan anti-fraud yang mengacu pada Permenkes No. 16 Tahun 2019, pembentukan tim kendali biaya dan mutu, serta sosialisasi dan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Rumah sakit juga menerapkan audit internal secara berkala dan mendorong budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan SDM terlatih dan keterpaduan antar unit kerja. Kesimpulannya, strategi pencegahan fraud yang dilaksanakan mampu memperkuat sistem layanan yang efisien dan bermutu. Disarankan agar rumah sakit meningkatkan pelatihan anti-fraud secara berkala dan memperluas koordinasi lintas unit untuk efektivitas pengawasan dan keberlanjutan program JKN.

Fraud in the National Health Insurance Programme (JKN) is a serious challenge that affects the sustainability of the programme and the quality of health services. RSUD H. Abdurrahman Sayoeti as one of the referral hospitals in Jambi City is considered successful in managing JKN services without indications of fraud practices. This study aims to analyse fraud prevention strategies in the JKN program at RSUD H. Abdurrahman Sayoeti to ensure the quality of health services. This research is a qualitative study with a descriptive design, conducted in April-May 2025. Research informants consisted of the hospital director, Director of Services, and members of the quality and cost control team, who were selected through purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews and document review, and analysed using thematic analysis method. The results showed that fraud prevention strategies at RSUD H. Abdurrahman Sayoeti were carried out through the implementation of anti-fraud policies that refer to Permenkes No. 16 of 2019, the formation of cost and quality control teams, as well as socialisation and training for health workers. The hospital also implements regular internal audits and encourages a transparent and accountable work culture. Challenges faced include limited trained human resources and integration between work units. In conclusion, the fraud prevention strategies implemented were able to strengthen an efficient and quality service system. It is recommended that hospitals increase anti-fraud training on a regular basis and expand cross-unit coordination for effective oversight and sustainability of the JKN programme.

Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan ancaman serius terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Untuk menanggulanginya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan kerangka analisis implementasi kebijakan mencakup aspek konten (SDM, pendanaan, wewenang, fasilitas), konteks (sikap dan komitmen), serta proses (komunikasi dan struktur birokrasi). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memiliki pelatihan khusus dan struktur yang jelas, berbeda dengan BPJS yang telah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan. Pendanaan mulai dialokasikan, namun masih terbatas. Pembagian wewenang belum terstruktur dengan baik. Sarana pendukung cukup di BPJS, tetapi belum tersedia secara khusus di tingkat daerah. Sikap dan komitmen terhadap pencegahan kecurangan (fraud) cukup tinggi, namun belum ditopang dokumen formal seperti pakta integritas dan manajemen risiko. Komunikasi dan edukasi belum terstandardisasi, dan koordinasi lintas sektor masih menghadapi kendala. Implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) JKN di Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan aspek sumber daya, kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan menjadi perbaikan implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan di Kota Tangerang Selatan maupun daerah lain, guna mendukung tata kelola layanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.

Fraud in the implementation of the National Health Insurance (JKN) program poses a serious threat to the effectiveness and sustainability of health financing in Indonesia. To address this issue, the Ministry of Health issued Regulation Number 16 of 2019 concerning Fraud Prevention in the JKN Program. This study aims to analyze the implementation of this policy in South Tangerang City. The findings indicate that human resources at the Health Office and Puskesmas have not received specialized training and lack a clear supporting structure, in contrast to BPJS Kesehatan, which has established a dedicated team and conducted internal training. Funding has begun to be allocated but remains limited. The delegation of authority is not yet well-structured. Supportive facilities are sufficient at BPJS, but not yet adequately available at the local level. Although attitudes and commitment to fraud prevention are relatively strong, they are not supported by formal documents such as integrity pacts or risk management policies. Communication and education efforts are not yet standardized, and intersectoral coordination still faces challenges due to unclear roles and technical SOPs. the implementation of the fraud prevention policy in the JKN program in South Tangerang City has not been fully optimal and requires strengthening in resources, institutional structures, and cross-sector coordination. This study is expected to contribute to improving policy implementation both in South Tangerang and in other regions to support transparent, accountable, and fraud-free health services.