Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan kesehatan berdasarkan sumber dan pemanfaatan dana yang berasal dari pemerintah di Kota Serang Tahun 2014-2016, serta komitmen dari pemerintah Daerah Kota Serang terhadap pembiayaan kesehatannya dengan menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Penelitian dilakukan di Sektor kesehatan dan sektor terkait di wilayah Kota Serang. Hasil penelitian menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Serang dari Tahun 2014- 2016 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 61.759.128.963, Tahun 2015 sebesar Rp 77.302.110.763 dan Tahun 2016 sebesar Rp 88.278.652.111. Jika dilihat dari persentase APBD Kota Serang pada Tahun 2014 sebesar 6,02%, Tahun 2015 sebesar 6,99% dan Tahun 2016 sebesar 7,79%. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah Kota Serang terhadap pendanaan sektor kesehatannya. Pembiayaan kesehatan berdasarkan fungsi, persentase terbesar untuk fungsi tata kelola sistem kesehatan dan untuk pelayanan kuratif. Berdasarkan program, banyak terealisasi untuk program penguatan Sistem kesehatan 59,55%-67,43% untuk program kesehatan individu sebesar 21,29% - 26,49% kemudian untuk program kesehatan masyarakat sebesar 11,28%-13,96%. Berdasarkan mata anggaran, paling besar untuk belanja operasional (83,68%-93,57%) untuk investasi (4,76%-15,29%) serta untuk belanja pemeliharaan (0,93%-1,67%). Dengan sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat, maka diperlukan efisensi penggunaan sumber daya yang ada serta pemilihan program kegiatan kesehatan yang efektif, serta perlu dibuat kebijakan penganggaran kesehatan sebagai dasar atau acuan perencanaan anggaran kesehatan di Kota Serang. Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan This study aims to obtain information about health financing based on sources and utilization of funds derived from the government in Serang City Year 2014-2016, as well as commitment from the local government of Serang City against health financing by using approach District Health Account (DHA). The research was conducted in health sector and related sectors in Serang City area. The results showed that the total budget for health financing sourced by the government in Serang City from 2014-2016 has increased in 2014 amounting to Rp 61,759,128,963, Year 2015 amounting to Rp 77,302,110,763 and Year 2016 of Rp 88,278,652,111. If seen from the percentage of APBD Serang City in the Year 2014 of 6.02%, Year 2015 of 6.99% and Year 2016 of 7.79%. This shows the commitment of Serang City government to funding the health sector. Health financing by function, the largest percentage of health system governance functions and for curative services. Based on the program, many realized for health system strengthening program 59,55% -67,43% for individual health program equal to 21,29% - 26,49% then for public health program equal to 11,28% -13,96%. Based on budget, most of the operational expense (83.68% -93.57%) for investment (4.76% -15.29%) and for maintenance expenditure (0.93% -1.67%). With limited resources while increasing health needs, it will require the efficient use of existing resources as well as the selection of effective health program activities, and the need to make health budgeting policy as the basis or reference of health budget planning in Serang City. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditure

Abstrak: Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita merupakan tujuan MDGS 4 dan 5. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu adalah kebijakan perencanaan terpadu untuk Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) melalui intervensi Distric Team Problem Solving (DTPS). Kabupaten Serang di Provinsi Banten telah melaksanakan DTPS sejak tahun 2010. Dengan intervensi tersebut diharapkan adanya dukungan terhadap belanja program KIBBLA untuk pencapaian target indikator program. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tren belanja bersumber APBD Dinas Kesehatan, capaian indikator dan proses perencanaan KIBBLA dengan dan tanpa intervensi DTPS. Kabupaten Tangerang dipilih sebagai sampel kabupaten tanpa intervensi DTPS. Hasil studi menunjukkan bahwa belanja kesehatan kedua kabupaten Tahun 2011-2013 diluar gaji cenderung meningkat, namun belum sesuai dengan amanat UU yaitu 10 % di luar gaji karena masih berkisar 2% .Tren belanja KIBBLA tersebut, menunjukkan peningkatan namun separuhnya (sekitar50%) bersumber jam persal yang diperuntukkan bagi pelayanan perorangan.Hasil capaian indikator program KIBBLA dengan dan tanpa intevensi DTPS menunjukkan K1, KN1 dan PN cenderung meningkat meski belum mencapai target serta untuk K4 dan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di ke-2 kabupaten menunjukkan kecenderungan tidak ada peningkatan bahkan jauh dari target. Proses Perencanaan KIBBLA dengan intervensi DTPS di Kabupaten Serang belum terintegrasi dengan sistem perencanaan yang ada di tingkat Kabupaten/noninstitusional. Intervensi DTPS tidak lagi berjalan sesuai tahapan yang dikembangkan setelah bantuan donor berakhir walaupun sudah ada pembahasan perencanaan terkait kesehatan ditingkat Kabupaten melalui forum SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda. Disarankan agarmemotret pembiayaan secara periodik untuk memperbaiki perencanaan dan advokasi. Hal iniakan mampu meningkatkan kinerja KIBBLA .Kata kunci : Tren Belanja Kesehatan, DTPS, KIBBLA.

---

Efforts to improve the quality of maternal and child health services to reduce Maternal Mortality and Neonatal Mortality Rate, Infant and Toddler/KIBBLA is part of the MDG 4 and 5goals. One effort of the Directorate of Maternal Health is the integrated planning policy for Maternal, Newborn and Child Toddler (MNCH/KIBBLA) through Distric Team ProblemSolving (DTPS) intervention as the strategic approach. Kabupaten Serang in Banten province hasimplemented this approach since 2010. It is expected that support to execute programs to achievethe target indicator of MNCH/KIBBLA program will be sustained..This study aimed to determine trend on spending to support KIBBLA performanceindicators and the MNH planning processes with and without DTPS intervention. TangerangDistric is the sample for distric without DTPS intervention.The study revealed that in both districts the health expenditures excluding salaries forYear 2011-2013 has increased, but still less than what has been mandated by the act, which is10% of the total distric budget excluding salary, it is still around 2%..The trend showed increased spending, however around 50% has been used for curativecare (Jampersal). Result on performance of MNCH/KIBBLA programs with and without DTPSintervention indicated that the target for K1, KN1 and PN increased, although still less than thetargets and for K4 and Toddler Child Health Services in both districts showed no tendency toincrease and even far behind the target.Planning process for DTPS MNCH/KIBBLA interventions in Serang has not beenintegrated with the existing system. After donor support terminated the ideal process of DTPSwas no longer conducted. It is suggested to track down expenditure to see whether priorityprogram received sufficient support. This would lead to the improvement of KIBBLA.Key words:Health Expenditure Trends, DTPS, MNCH.

Abstrak: Tujuh tahun semenjak skema jaminan kesehatan nasional (JKN) diperkenalkan, cakupan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 85% dari populasi, akan tetapi secara rata-rata out-of-pocket (OOP) pengeluaran kesehatan penduduk DKI Jakarta dua kali lipat dari pengeluaran Nasional. Tingginya cakupan JKN ternyata tetap diiringi dengan naiknya OOP pada Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan utilisasi layanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan tunai di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2021. Analisis kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini mencakup dua tahap, tahap pertama dengan menggunakan data tingkat individu untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan individu terhadap utilisasi layanan kesehatan. Tahap kedua dilakukan dengan menggunakan data tingkat rumah tangga untuk mengetahui kecenderungan pemanfaatan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa status ekonomi penduduk kuintil satu (Q1) dan kuintil dua (Q2) merupakan kelompok penduduk terbesar yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hasil analisis pada tahap pertama menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta lebih memilih fasilitas kesehatan layanan yang dikelola oleh swasta untuk utilisasi rawat jalan sedangkan untuk utilisasi rawat inap fasilitas layanan kesehatan yang dioperasikan oleh pemerintah sedikit lebih unggul. Penduduk yang memiliki JKN akan memanfaatkannya untuk utilisasi rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan hasil pada tahap kedua menunjukkan bahwa out-of-pocket pengeluaran kesehatan tunai penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ganda / kombinasi (JKN dan swasta) saat utilisasi layanan kesehatan adalah menggunakan asuransi kesehatan swasta. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi juga pengeluaran kesehatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perlu memperhatikan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan pada penduduk dengan status ekonomi rendah / miskin. Selain itu juga perlu mendorong penduduk lebih memanfaatkan JKN saat utilisasi rawat jalan dan rawat inap agar lebih dapat menurunkan risiko keuangan, terutama pada penduduk yang memiliki anggota rumah tangga kelompok rentan.

---

Seven years since the national health insurance scheme (JKN) was introduced, coverage in DKI Jakarta Province has reached 85% of the population, but the average out-of-pocket (OOP) health expenditure of DKI Jakarta residents is twice that of the national expenditure. The high JKN coverage was accompanied by an increase in OOP in DKI Jakarta Province. This study focuses on understanding how health insurance ownership relates to health service utilization and cash health expenditure in DKI Jakarta Province. This study uses secondary data from Susenas Kor in 2021. The quantitative analysis conducted in this study includes two stages, the first stage using individual-level data to determine the determinants of individual health behavior on health service utilization. The second stage was carried out using household-level data to determine the tendency of health insurance utilization with out-of-pocket health expenditure in DKI Jakarta Province. This study found that the economic status of the population in quintile one (Q1) and quintile two (Q2) is the largest group of people who do not have health insurance. The results of the first stage of analysis show that DKI Jakarta residents prefer privately-run health facilities for outpatient utilization, while government-operated health facilities are slightly superior for inpatient utilization. Residents who have JKN will use it for outpatient and inpatient utilization. The results of the second stage showed that the out-of-pocket cash health expenditure of people with national health insurance (JKN) was lower than that of people without health insurance. Residents who have dual/combination health insurance (JKN and private) when utilizing health services are using private health insurance. The higher the economic status of the population, the higher their health expenditure. This study suggests that the government should pay close attention to the coverage of health insurance among people with low economic status. It also needs to encourage people to make more use of JKN when utilizing outpatient and inpatient care in order to further reduce financial risk, especially for people with vulnerable household members.

Abstrak: Pembangunan kesehatan Indonesia diarahkan untuk mencapai Jaminan kesehatan Nasional(JKN). Namun, sebagian besar pendanaan kesehatan masih didominasi oleh rumah tanggamelalui out-of-pocket (OOP). Pengeluaran biaya kesehatan katastrofik rumah tangga akanmengganggu konsumsi rumah tangga dan dapat mengakibatkan kemiskinan. Menggunakan datasekunder Survei Sosial Nasional (Susenas) tahun 2012, penelitian ini bertujuan membuktikanbahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik rumah tanggadi Indonesia tahun 2012. Penelitian dengan desain studi potong lintang ini, menggunakanpendekatan ekonometrik dengan model probit dan bivariat probit. Hasil penelitian menunjukkanbahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik sebesar12.97% pada ambang batas 10% dari total pengeluaran dan sebesar 18.42% pada ambang batas20% total pengeluaran non-makanan. Kepemilikan jaminan kesehatan memberikan perlindunganterhadap belanja kesehatan katastrofik di Indonesia pada Tahun 2012.Kata kunci: Jaminan kesehatan, Belanja kesehatan katastrofik, Probit, Bivariat probit, Susenas

---

Indonesia's health development geared to achieve national health insurance scheme (JKN).However, funding of health in Indonesia is still dominated by domestic funding through out-of-pocket (OOP). Catastrophic health expenditure of households will disrupt householdconsumption and can lead to poverty. By using secondary data of the National Social Surveys(Susenas) 2012, this study aims to prove health insurance ownership lowers catastrophic healthexpenditure of households in Indonesia in 2012. This study used a cross-sectional study designwith models probit and bivariate probit. The results found that the health insurance ownershiplowers catastrophic health expenditure in the amount 12.97% at the threshold 10% of totalexpenditure and 18.42% at 20% of total non-food expenditure. Health insurance ownershipprovides protection for catastrophic health expenditure in Indonesia in 2012.Keywords: Health insurance, Catastrophic health expenditure, Probit, Bivariate probit, Susenas.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---