Abstrak: Penyelenggaraan program Administration Service Only (ASO) terus mengalamiperkembangan. Selain disebabkan oleh meningkatnya kekecewaan terhadap sistemdan pelayanan perusahaan asuransi kesehatan komersial, perkembangan ini jugadikarenakan adanya kebutuhan dalam rangka pengelolaan benefit kesehatankaryawan secara tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambarankeikutsertaan program ASO pada perusahaan oil & gas dan mengetahui apakahterdapat hubungan antara faktor-faktor yang terkait dengan program ASO, faktorindividu dan faktor organisasi dengan keikutsertaan program ASO. Pendekatan yangdilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian crosssectional. Analisis dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Dari hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengankeikutsertaan program ASO antara lain : cakupan benefit, harga kepesertaan, providernetwork, fasilitas pelayanan, image perusahaan, tingkat pengetahuan, Kebutuhan(need), dan jumlah karyawan. Saran dalam penelitian ini adalah pada penelitianselanjutnya digunakan juga studi kualitatif guna menggali informasi lebih baik lagi,gunakan sampel lebih besar dan diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yangbelum digunakan dalam penelitian ini.Kata Kunci :Keikutsertaan Program ASO

---

The Implementation of Administration Service Only (ASO) program continues toincrease. Beside was caused by the disillusionment with the system andcommercial health care insurance companies, ASO program is needed in order tomanage the employee health benefits as well. This research aims to know thedistribution of ASO program participation in oil & gas companies and todetermine the correlation between the ASO product, individual factors andorganizational factors with the participation of ASO program. Research is aquantitative approach with a cross sectional study design. Analysis is wereperformed through univariate and bivariate analysis. The final conclusion is thatthere are factors related to the participation of ASO program : coverage benefit,the price of membership, providers network, facilities service, corporate image,the level of knowledge, needs, and number of employees. Suggestions for furtherresearch is using qualitative study to explore better information, large number ofsample and using other variables that have not been used in this study.Key Words : Participation of ASO program

Abstrak:

Jumlah penduduk, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)di Indonesia masih tinggi sehingga diperlukan program KB. Pria telah ber-KB sejak dulu dengan metode pantang berkala dan kondom telah dikenal berabadabad yang lalu tetapi sejak ditemukan kontrasepsi wanita, pria diabaikan dalam program KB. Keikutsertaan pria dalam ber-KB masih sangat rendah jika dibandingkan negara Bangladesh, Pakistan dan Nepal. Tesis ini membahas mengenai determinan keikutsertaan pria dalam ber-KB. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dengan pendekatan cross sectional terhadap 6013 pria menikah usia 15-54 tahun. Teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan two stage sampling. Pengolahan datanya menggunakan SPSS Complex Sample versi 13. Analisis datanya menggunakan chi square dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan determinan keikutsertaan pria menikah dalam ber-KB adalah jumlah anak, pendidikan, pekerjaan, diskusi KB dengan istri, sikap terhadap KB, kontak informasi KB melalui media massa, interaksi pendidikan dengan sikap terhadap KB,  dan adanya interaksi pendidikan dengan pekerjaan dan interaksi sikap terhadap KB dengan pekerjaan sedangkan tempat tinggal adalah variabel konfounding pada model ini. Variabel yang paling berpengaruh atau dominan pada model ini adalah pendidikan dengan OR = 15,02. Hasil penelitian menyarankan bahwa BKKBN lebih banyak mempromosikan program KB untuk pria melalui televisi dan lebih mensosialisasikan cara menghitung masa subur wanita sehingga pasangan suami istri dapat ber-KB secara mandiri dengan metode tradisional, program KB tidak hanya fokus pada wanita tetapi sebaiknya pria dilibatkan, dan perlu adanya penemuan alat kontrasepsi baru bagi pria agar priamendapat kebebasan dalam memilih alat kontrasepsi. Kata kunci: KB, determinan, keikutsertaan pria

---

 Total of citizen, maternal death rate, and infant mortality rate in Indonesia are still high so needed family planning program. Men already used contraception for a long time ago with withdrawal and condom had known for centuries ago but since it is founded contraception for women, men have ignored in family planning program. The involving of men in family planning in Indonesia is still lower than Bangladesh, Pakistan, and Nepal.The thesis discuss about determinant of involving married men at 15-54 years old in family planning in Indonesia. This research use secondary data from Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) 2007 with cross sectional study at 6014 married men 15-54 years old. The sampling method is two stage sampling. The processing of data is with SPSS Complex Sample version 13. The analysis of data uses chi square and logistic regression. The result shows that determinant of involving men in family planning are number of children, education, occupation, discuss family planning with wife, attitude of family planning, contact information of family planning through mass media and there are the interaction between education and attitude of family planning, education and occupation, attitude of family planning and occupation. Residence is as confounder variable in this result. Variable which is the most dominant in this model is education with OR=15,02. This result suggests that BKKBN promote family planning for men in television, more sosialize how to count ovulation of women so a couple can use traditional method of family planning, family planning program is not only focus on women but also men should be involved and there is needed the research of new contaception for men so men can get freedom of choosing contraception. Key words: family planning, determinant, the involving of men

Abstrak: Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong (2009), Kolter dan Keller (2009). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kata Kunci : Keikutsertaan, Keikutsertaan, BPJS Kesehatan Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 (article 6) explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1'st, 2015 at the latest, while small company on January 1'st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet. The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017. This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong (2009), Kotler and Keller (2009) modification theory. The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. Key words: Participation, Entreprises, BPJS Kesehatan

Abstrak: Tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPM sebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo masih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokter keluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilan sampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola MPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuan tentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadap prosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKN adalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dari Pemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupun kebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanya perbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dari Pemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanan kebidanan dan Neonatal.
Kata kunci : Bidan Praktik Mandiri, Jaminan Kesehatan Nasional, Keikutsertaan

---

On January 1, 2014, the government began to implement the JKN program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network. BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12 (54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. This study aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in Bungo District, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design, purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result of this research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and good attitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to the claim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM to join the JKN program is because many patients have become BPJS participants. Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form of socialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program. ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the dissemination of government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric and neonatal care.
Keywords : Independent Midwife Practices, National Health Insurance, Participation