National Institute for Health and Care Excellence (NICE) merekomendasikan agar tindakan sectio caesarea (SC) emergensi pada kategori I dapat dilakukan dalam waktu 30 menit sejak diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Obgin hingga lahirnya bayi (decision to delivery interval). Pelayanan SC emergensi belum terlaksana dengan baik di RSUD Kayu Agung. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hubungan waktu respons SC emergensi dengan luaran ibu dan neonatus menggunakan framework Donabedian. Pendekatan Explanatory sequential design (mixed methods), diawali pengumpulan, analisis dan interpretasi data dari 222 kasus SC emergensi di tahun 2022 secara kuantitatif. Untuk memperjelas faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan waktu respons SC emergensi dari domain struktur dan proses dilakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara kualitatif. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber melalui wawancara mendalam pada 16 orang informan dan triangulasi metode melalui observasi lapangan dan telusur dokumen. Uji Chi-Square dengan alternatif uji Exact Fisher dan Kolmogorov Smirnov diaplikasikan pada analisis data kuantitatif. Temuan pada analisis kuantitatif yang berkontribusi terhadap waktu respons SC emergensi selanjutnya di-follow up dan dianalisis secara kualitatif dengan analisis konten. Capaian proporsi waktu respons SC emergensi di RSUD Kayu Agung sebesar 1,2% pada kategori I dan 39,6% pada kategori II, namun tidak berhubungan bermakna secara statistik dengan luaran ibu dan neonatus. Isu utama penyebab keterlambatan waktu respons SC emergensi dari domain struktur ditengarai kurang optimalnya penyiapan regulasi terkait PONEK. Sementara dari domain proses, keterlambatan persiapan pre operasi karena menunggu hasil laboratorium dan persiapan darah pre operasi, juga masalah komunikasi dan koordinasi antar unit dan manajemen rumah sakit yang belum berjalan dengan baik. Luaran maternal dan neonatal lebih tinggi pada kelompok waktu respons tidak sesuai rekomendasi pada kategori I. Penyusunan regulasi SC emergensi dalam 30 menit merupakan hal yang harus dilakukan segera.

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommends that category I emergency cesarean section (SC) procedures can be performed within 30 minutes from the decision of the Obgyn Patient Responsible Doctor (DPJP) until the birth of the baby (decision to delivery interval). Emergency SC services have not been carried out properly at RSUD Kayu Agung. This study aims to analyze the relationship between emergency SC response time and maternal and neonatal outcomes using the Donabedian framework. The explanatory sequential design (mixed methods) approach begins with the collection, analysis, and interpretation of data from 222 emergency SC cases in 2022 quantitatively. To clarify the factors contributing to the delay in emergency SC response time from the domain structure and process, qualitative data collection, analysis, and interpretation are carried out. Data validity was determined by triangulation of sources through in-depth interviews with 16 informants and triangulation of methods through field observation and document tracing. The Chi-Square test, with an alternative to the Exact Fisher test and Kolmogorov-Smirnov, was applied to quantitative data analysis. Findings from quantitative analysis that contribute to emergency SC response time are then followed up and analyzed qualitatively by content analysis. The achievement of the proportion of emergency SC response time at RSUD Kayu Agung was 1.2% in category I and 39.6% in category II, but was not statistically significant with maternal and neonatal outcomes. The main issue causing the delay in emergency SC response time from the structural domain is suspected to be the lack of optimal preparation of regulations related to PONEK. Meanwhile, in the process domain, delays in preoperative preparation due to waiting for laboratory results and preoperative blood preparation, as well as communication and coordination problems between units and hospital management, have not gone well. Maternal and neonatal outcomes were higher in the response time group than in category I. The preparation of emergency SC regulations within 30 minutes is something that must be done immediately.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Value-Based Healthcare (VBHC) untuk menganalisis value (capaian luaran kesehatan dan biaya yang dikeluarkan) pelayanan katarak dengan prosedur fakoemulsifikasi pada pasien JKN, sekaligus mengidentifikasi penerapan Integrated Care Pathway (ICP) dan faktor risiko pasien terhadap capaian value, kemudian merumuskan paket pembayaran berbasis value untuk pelayanan katarak. Penelitian dilakukan dengan desain cohort retrospective di 2 rumah sakit mata dengan total sampel 184 pasien. ICP dikembangkan di masing-masing rumah sakit berdasarkan clinical pathway yang berlaku, hasil interview dan observasi. Data kesesuaian penerapan ICP, faktor risiko dan luaran klinis diperoleh dari rekam medis, sedangkan kualitas hidup diukur dengan kuesioner NEI VFQ-25. Biaya dihitung menggunakan Time-Driven Activity-Based Costing. Analisis dilakukan menggunakan uji Spearman, Chi-square, Mann-Whitney, dan regresi logistik. Hasil menunjukkan peningkatan capaian value pasca operasi katarak di kedua rumah sakit dengan Postoperative PVA ≥6/18 sebesar 93,5% dan skor kualitas hidup 89,3 dengan biaya rata-rata Rp7.194.147 ±338.316 di RS C, dan di RS B sebesar 96,7% dengan skor kualitas hidup 91,2 dan biaya rata-rata Rp8.008.136 ±Rp400.800. Capaian ini memenuhi standar WHO dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada kedua rumah sakit ditemukan korelasi antara luaran klinis yang baik dengan biaya yang lebih rendah dan sebaliknya. Hal ini juga menunjukkan kejadian komplikasi berhubungan dengan biaya yang lebih tinggi dan mempengaruhi capaian luaran secara keseluruhan. Studi menunjukkan penerapan ICP sebagai tools dalam penerapan VBHC di mana kesesuaiannya berhubungan dengan capaian visual outcome yang baik, komplikasi pasca operasi yang rendah dan biaya perawatan yang lebih efisien. Selain itu didapatkan riwayat komorbid okuler dan faktor teknis sebagai faktor risiko pasien yang berhubungan dengan capaian value dalam pelayanan katarak, sehingga perlunya dilakukan risk-adjusted dalam penerapan VBHC pada pasien dengan kedua faktor risiko tersebut. Lebih lanjut studi ini merekomendasikan pengembangan model pembayaran paket pelayanan katarak berbasis value dalam skema JKN sebagai bagian dari upaya penigkatan value pelayanan katarak dan strategi dalam penerapan VBHC di Indonesia.

This study applied a Value-Based Healthcare (VBHC) approach to evaluate the value of cataract care using the phacoemulsification procedure for National Health Insurance (JKN) patients. The objectives were to assess patient outcomes relative to the cost of care, examine the implementation of the Integrated Care Pathway (ICP), identify patient risk factors associated with value achievement, and develop a value-based bundled payment model for cataract care. A retrospective cohort study was conducted at two eye hospitals in Indonesia, involving 184 patients. The ICPs were initially developed at each hospital based on existing clinical pathways, and informed by data from interviews and observations. Data on ICP adherence, patient risk factors, and clinical outcomes were obtained from medical records, while quality of life was assessed using the NEI VFQ-25 questionnaire. Costs of care were calculated using the Time-Driven Activity-Based Costing method. Statistical analyses included Spearman correlation, Chi-square, Mann-Whitney, and logistic regression. The findings demonstrate improved value outcomes following cataract surgery in both hospitals. Hospital C achieved a Postoperative PVA ≥6/18 in 93.5% of patients, a quality-of-life score of 89.3, and an average cost of Rp7,194,147 ±338,316; Hospital B achieved 96.7%, a score of 91.2, and an average cost of Rp8,008,136 ±400,800. These results meet WHO standards and exceed national averages. A significant correlation was observed between favorable clinical outcomes and lower costs, whereas complications were associated with higher costs and poorer overall outcomes. Application of ICP was shown to support VBHC implementation, contributing to better visual outcomes, reduced postoperative complications, and more efficient care delivery. Ocular comorbidities and technical factors emerged as significant patient risk factors affecting value, underscoring the need for risk adjustment in applying VBHC to such patient groups. This study recommends the development of a value-based bundled payment model for cataract care within the JKN scheme to enhance value creation and as strategy for implementing VBHC in Indonesia.