Abstrak: Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kesehatan yang sangat penting di seluruh dunia yang dapat mengakibatkan ketergantungan, kerugian ekonomi, kerugian kesehatan dan dampak sosial. Di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun tetap tinggi. Angka yang pernah menggunakan narkotika di populasi diperkirakan sebesar 2,4 % dengan laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Berdasarkan kelompok umur, prevalensi penyalahguna narkotika yang paling tinggi pada kelompok usia kelompok usia 20-29 tahun sebesar yaitu 4,41 % sedangkan yang paling rendah pada kelompok usia di atas 40 tahun sebesar 1,06 %. (BNN, 2012). Penelitian ini bertujuan mengetahui efek tahapan rehabilitasi melalui skor rata-rata self efficacy sebelum mengikuti komunitas terapeutik dibanding dengan sesudah mengikuti komunitas terapeutik pasien ketergantungan narkotika. Penelitian ini menggunakan desain before and after yang bersifat longitudinal, dimana pengukuran terhadap outcome dilakukan beberapa kali (berulang). Pada penelitian ini pengukuran terhadap self efficacy dilakukan sebanyak empat kali.Hasil penelitian ini membuktikan ada perbedaan yang bermakna skor rata-rata self efficacy sebelum komunitas terapeutik dibanding dengan skor rata-rata self efficacy sesudah komunitas terapeutik, nilai p = 0,014 < (α ; 0,05). Pasien telah menjalani tahapan komunitas terapeutik selama dua bulan atau 60 hari. Pada tahapan komunitas terapeutik selama satu bulan pertama, terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna skor rata-rata self efficacy bila dibandingkan dengan skor rata-rata self efficacy sebelum komunitas terapeutik, p value 0,25 > (α ; 0,05), tetapi pada komunitas terapeutik bulan kedua terlihat ada perbedaan yang bermakna skor rata-rata self efficacy dibandingkan dengan sebelum komunitas terapeutik, nilai p = 0,005 < (α ; 0,05). Dari peningkatan skor rata-rata self efficacy, terbukti bahwa program ini bermanfaat bagi pasien dengan ketergantungan narkotika yang akan menjalani rehabilitasi dengan menjalani program minimal 60 hari atau dua bulan.

---

Drug abuse is a very important health problem worldwide which can lead to dependence, economic loss, loss of health and social impacts. In Indonesia as a developing country, drug abuse over the years remains high. Figures ever using drugs in a population is estimated at 2.4% with males much larger than females. By age group, the prevalence of drug abusers is highest in the age group of 20-29 years age group is 4.41% while the lowest in the age group above 40 years amounted to 1.06%. (BNN, 2012). This study aims to determine the effect of the rehabilitation phase through an average score of self-efficacy before following therapeutic communities compared with patients after participating in a therapeutic community drug dependence. The design of this study before and after that is longitudinal, where the measurement of the outcome done several times (repeated). In this study, measurement of self-efficacy was done four times.The results of this research prove there were significant differences in mean score before the self efficacy of therapeutic communities compared with an average score of self-efficacy after therapeutic communities, p value 0.014 < (α; 0.05). Patients had undergone stages of therapeutic communities for two months or 60 days. At the stage of therapeutic communities during the first month, it appears that there are no significant differences of mean score of self-efficacy when compared to the average score of self-efficacy prior to therapeutic communities, p value 0.25 > (α; 0.05), but the therapeutic communities in both show no significant differences mean score of self-efficacy compared to prior therapeutic communities, p value 0.0005 <(α; 0.05). The increase in the average score of self-efficacy, proved that this program is very beneficial for patients with drug addiction which will undergo a program of rehabilitation with a minimum of 60 days or two months.

Abstrak: Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadappengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakanrehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspekkesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwakebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspekkesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu jugadari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapatmengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkanterganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwakebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiapwarga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakanperintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnyaprajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untukdirehabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotikapada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugassehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukumanpenjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilakupenyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkanprajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika.Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untukmerehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakanPanglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelakupenyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan.Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwaprajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya,untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itudiperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution)yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI. Kata kunci: Rehabilitasi, narkotika, rehabilitasi narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI).

---

This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drugusers on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy forthe rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health,social, legal, defense security, and politics aspects are known that therehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, theeffects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the socialaspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere withperformance of duties that ultimately resulted in the disruption of theimplementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitationin mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authorityholder must submit and execute commands of the law so that all citizens,especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated.Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier onsoldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security.Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are gettingcloser to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissalallows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate.There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitatetheir soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI CommanderLetter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers byproviding criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in theinterests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute itscore functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the militaryinstitution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) thatthe military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiersalso be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry outtheir duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.Keywords:Rehabilitation, narcotics, drug rehabilitation, the Indonesian National ArmedForces (TNI)

Abstrak: Tesis ini membahas dampak pemidanaan pengguna Narkotika terhadap kesehatanmasyarakat. Faktor risiko dalam pemidanaan dianalisis melalui Focus Discussion Group kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan wawancara mendalam kepada petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIANarkotika Jakarta. Faktor kebijakan yaitu dualisme pendekatan pidana dan kesehatanmasyarakat dalam konten dan implementasi kebijakan, faktor lingkungan yaitukelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan layanan kesehatan, faktor individu yaitukondisi ketergantungan dan perilaku berisiko yang saling mempengaruhi sehinggaberdampak terhadap peningkatan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik,mental dan sosial. Kata Kunci: Dampak Pemidanaan, Pengguna Narkotika, Kesehatan Masyarakat

---

This thesis aimed to analyze the impact of criminalization of people who use drugsrelated risk factors in the criminalization are analyzed through the Focus of theDiscussion Group with prisoners and in-depth interviews with prison staff . Thisstudy uses qualitative method case study conducted in Jakarta Narcotics Prison in2014. The policy factors that dualism between criminal and public health approach inthe content and implementation of the policy, environmental factors is overcapacityand lack of health care services, the individual factors that drugs dependence andrisky behavior among prisoners that affect each other and impact on increasedvulnerability to physical, mental and social health problems.Keyword : Criminalization , Impact, People who use drugs, Public Health