Abstrak: Penyelenggaraan program Administration Service Only (ASO) terus mengalamiperkembangan. Selain disebabkan oleh meningkatnya kekecewaan terhadap sistemdan pelayanan perusahaan asuransi kesehatan komersial, perkembangan ini jugadikarenakan adanya kebutuhan dalam rangka pengelolaan benefit kesehatankaryawan secara tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambarankeikutsertaan program ASO pada perusahaan oil & gas dan mengetahui apakahterdapat hubungan antara faktor-faktor yang terkait dengan program ASO, faktorindividu dan faktor organisasi dengan keikutsertaan program ASO. Pendekatan yangdilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian crosssectional. Analisis dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Dari hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengankeikutsertaan program ASO antara lain : cakupan benefit, harga kepesertaan, providernetwork, fasilitas pelayanan, image perusahaan, tingkat pengetahuan, Kebutuhan(need), dan jumlah karyawan. Saran dalam penelitian ini adalah pada penelitianselanjutnya digunakan juga studi kualitatif guna menggali informasi lebih baik lagi,gunakan sampel lebih besar dan diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yangbelum digunakan dalam penelitian ini.Kata Kunci :Keikutsertaan Program ASO

---

The Implementation of Administration Service Only (ASO) program continues toincrease. Beside was caused by the disillusionment with the system andcommercial health care insurance companies, ASO program is needed in order tomanage the employee health benefits as well. This research aims to know thedistribution of ASO program participation in oil & gas companies and todetermine the correlation between the ASO product, individual factors andorganizational factors with the participation of ASO program. Research is aquantitative approach with a cross sectional study design. Analysis is wereperformed through univariate and bivariate analysis. The final conclusion is thatthere are factors related to the participation of ASO program : coverage benefit,the price of membership, providers network, facilities service, corporate image,the level of knowledge, needs, and number of employees. Suggestions for furtherresearch is using qualitative study to explore better information, large number ofsample and using other variables that have not been used in this study.Key Words : Participation of ASO program

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurancesalah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesiadiwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya. Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut makadiperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurutfasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dana suransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut. Kata kunci: Kepesertaan wajib, Over insurance, Coordination of Benefit

---

National Health Insurance programme that adheres to the Social HealthInsurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population ofIndonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJSKesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can becomeinsured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordinationof benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potentialimpacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination ofBenefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ otherguarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN isdifferent with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to thereferral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal healthcoverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial healthinsurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committedhospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health carereferral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJSKesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based oninformation technology, socialization COB to participants and providers, and the needfor further research on the implementation of the COB.Keywords: Mandatory participation, Over insurance, coordination of benefits

Abstrak: Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong (2009), Kolter dan Keller (2009). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kata Kunci : Keikutsertaan, Keikutsertaan, BPJS Kesehatan Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 (article 6) explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1'st, 2015 at the latest, while small company on January 1'st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet. The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017. This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong (2009), Kotler and Keller (2009) modification theory. The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. Key words: Participation, Entreprises, BPJS Kesehatan

Abstrak:

---

Abstrak: Tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPM sebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo masih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokter keluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilan sampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola MPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuan tentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadap prosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKN adalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dari Pemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupun kebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanya perbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dari Pemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanan kebidanan dan Neonatal.
Kata kunci : Bidan Praktik Mandiri, Jaminan Kesehatan Nasional, Keikutsertaan

---

On January 1, 2014, the government began to implement the JKN program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network. BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12 (54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. This study aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in Bungo District, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design, purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result of this research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and good attitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to the claim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM to join the JKN program is because many patients have become BPJS participants. Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form of socialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program. ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the dissemination of government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric and neonatal care.
Keywords : Independent Midwife Practices, National Health Insurance, Participation

Abstrak: Latar Belakang: Angka partisipasi program Keluarga Berencana (KB)PUS di Kecamatan Tebet sebesar 72,92% pada 2012 turun menjadi 63,48%pada 2013 sementara IIS 70% pada 2012. Salah satu kelurahan, KelurahanManggarai tahun 2012 sebesar 50,78% dan tahun 2013 tidak ada laporan,kepadatan penduduk 36.725jiwa/km². Belum diketahui faktor-faktor apa sajayang menyebabkan seorang wanita PUS di Kelurahan Manggarai memutuskanuntuk mengikuti atau tidak mengikuti protram KB di Kelurahan Manggarai.Tujuan penelitian: Meneliti variabel yang berhubungan partisipasi KB.Variabel: Faktor Penguat-umur, pendidikan, jumlah anak, pekerjaan,penghasilan, pengetahuan, niat bereproduksi, otonomi dalam ber-KB, FaktorPemungkin-Ketersediaan layanan dan alat, pemeriksaan kesehatan, mediamassa, Faktor Pendorong-dukungan suami, konseling tentang KB, pemanfaatanpelayanan ANC, pemanfaatan pelayanan nifas. Hasil Penelitian: ANCmemiliki hubungan dengan partisipasi KB (OR=3,972 95% CI=1,188%-13,284%) dan dukungan suami memiliki faktor proteksi terhadap partisipasiKB (OR=0,101 95% CI=0,029-0,354). Saran: Diperlukan pengembangan ANCyang semakin baik untuk memfasilitasi wanita PUS agar mendapat layanankonseling ditambah informasi mengenai KB dan penyebaran informasitermasuk ke suami wanita PUS mengenai pentingnya ber-KB dan bagaimanacara mendapatkan pelayanan tersebut.
Kata kunci: partisipasi KB, wanita PUS, ANC, Kelurahan Manggarai.

---

Background: Participation rate for Family Planning (FP) program inTebet District is 72,92% as of 2012 but decrease to 63,48% as of 2013. Oneof the village, Manggarai Village is 50,78% as of 2012 and no report as of2013 while having population density 36.725people/km². There is not knownfactors yet which affecting marriage women of childbearing age to participateor not in FP program in Manggarai Village. Purpose: Research variables thatmay have impact on Family Planning participation of woman in childbearingage. Variables: Predisposing Factor-age, education, number of children,employment status, income, reproductive intention, self-autonomy for usingFP methods, Enabling Factor-FP treatment and methods availability, massmedia, Reinforcing Factor-husband support, FP counseling, Antenatal-careand post-partum participation utilization rate. Result: ANC utilization rate isfound having a relation with participation rate for FP (OR=3,972 95%CI=1,188%-13,284%) and husband support is having protective factoragainst participating in FP program OR=0,101 95% CI=0,029-0,354).Suggestions: ANC program needs to be expanded to be better at facilitatingmarriage women of childbearing age for getting counseling and informationabout FP and spreading information including for husband of women ofchildbearing age about the importance of FP and how to get the service.
Key words: FP Participation rate, Marriage Women of Childbearing Age, ANC,Manggarai Village.