Kebutuhan alat kesehatan di Indonesia saat ini 90% dipenuhi oleh alat kesehatan impor. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Permenkes No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan salah satunya melalui kebijakan percepatan perizinan alat kesehatan dengan tujuan meningkatkan investasi di bidang alat kesehatan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan perizinan alat kesehatan untuk mendukung pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada ketersediaan sumber daya manusia dan karakteristik badan pelaksana yang terbatas, serta disposisi pelaksana yang masih kurang dari intensitas pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar organisasi terkait kebijakan sudah cukup optimal, serta lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung, namun lingkungan politik belum cukup mendukung kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu sumber daya manusia dan lingkungan politik karena sumber daya manusia adalah sumber daya utama dalam implementasi kebijakan dan kebijakan penyerta yang mendukung kebijakan ini masih belum kuat. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya kebijakan penyerta seperti kebijakan kewajiban menggunakan alat kesehatan dalam negeri pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk memperluas pasar alat kesehatan produksi dalam negeri

---

The needs of medical devices in Indonesia currently 90% are met by imported medical devices. Therefore the government issued Minister of Health Regulation No. 17 of 2017 concerning Action Plans for the Development of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices, one of which is through the policy of accelerating the licensing of medical devices. So this study aims to determine the implementation of accelerated medical device licensing policies to support the development of the domestic medical device industry. This study uses qualitative methods and is analyzed with Van Meter and Van Horn policy theory with variable size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, communication between organizations, disposition of implementers, as well as economic, social, and political environments that influence policy implementation. The results of the study are that the size and objectives of the policy are clear but are still constrained by the availability of human resources and the limited characteristics of the implementing agency, as well as the disposition of implementers that are still less than the intensity of the implementation of the policy. Communication between organizations related to policy is quite optimal, and the economic and social environment is quite supportive, but the political environment is not enough to support policy. This study recommends making accompanying policies such as the obligation to use domestic medical devices at government health service facilities to expand the domestic production of medical devices.

Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu priotitas nasional yang telah tertuang di dalam Pertaturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dimana target penurunan prevalensi sebesar 14%. Berdasarkan hasil SSGBI Tahun 2021 di Kabupaten Tangerang terdapat sebanyak 23,3% balita yang mengalami stunting sementara tahun 2022 turun menjadi 21,1% dan berdasarkan SKI Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 26,4%. Pola tren prevalensi stunting yang fluktuatif menunjukkan bahwa tantangan dalam mengatasi stunting melalui 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting masih menjadi perhatian. 8 aksi tersebut dapat menjadi perangkat subsistem utama dalam upaya integrasi dan konvergensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2022 dengan menggunakan teori The Bicycle Framework for Public Health Nutrition (PHN). Data diperoleh melalui tahap wawancara mendalam dan data sekunder berupa telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis konten dan dilakukan triangulasi. Hasil penelitian untuk tahap intelijen menunjukkan Kepala Daerah dan Stakeholder berpartisipasi aktif dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meskipun adanya peralihan kepengurusan sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021, DPPKB dibantu oleh Dinkes dan Bappeda dalam mengakomodir Tim Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan hasil rembuk stunting diketahui idenfikasi kendala yang menyasar pada lingkup rumah tangga di 1000 HPK meliputi perbaikan manajemen alokasi anggaran, perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK, perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa, dan perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi. Untuk tahap tindakan pemberian intervensi sudah sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021. Namun untuk kegiatan yang berulang perlu adanya evaluasi dalam peningkatan kualitas intervensi. Pada tahap evaluasi komitmen pimpinan dan stakeholder terkait dalam percepatan penurunan stunting sangat kuat sehingga Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sudah berjalan sebesar 100% pada tahun 2022. 

Acceleration of stunting prevalence reduction is one of the national priorities outlined in Presidential Regulation Number 72 on 2021 and the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2019-2024, with a target of reducing stunting prevalence by 14%. Based on the 2021 SSGBI results in Tangerang Regency, 23.3% of toddlers is stunting, which decreased to 21.1% in 2022 but increased again to 26.4% based on the 2023 SKI. The fluctuating trend of stunting prevalence indicates that the challenges in overcoming stunting through the 8 Actions for Accelerating Stunting Prevalence Reduction remain a concern. These 8 actions can serve as the main subsystem tools for integration and convergence. This study aims to determine the implementation of the 8 Actions for Accelerating Stunting Prevalence Reduction program in Tangerang Regency, Banten Province in 2022 using The Bicycle Framework for Public Health Nutrition (PHN) theory. Data was obtained through in-depth interviews and secondary data by reviewing documents. This study uses a qualitative method using content analysis and triangulation. The results of the study for the intelligence stage show that the Head of the Region and stakeholders actively participated in supporting the acceleration of stunting reduction, despite the transfer of management in accordance with Presidential Regulation Number 72 on 2021, The DPPKB, assisted by the Health Departement and Bappeda accommodated the Stunting Reduction Acceleration Team. Based on the results of the stunting deliberation, identified constraints that targeted 1000 HPK households, including improving budget allocation management, improving service management to ensure services reach 1000 HPK Households, improving coordination between OPD’s and between districts/cities and villages, and improving stunting data management and intervention coverage. For the action stage, the provision of interventions was in accordance with Presidential Regulation 72 on 2021, but for recurring activities, evaluation is needed to improve the quality of interventions. In the evaluation stage, the commitment of the leadership and related stakeholders in accelerating stunting prevalence reduction is very strong that the implementation of the 8 Convergence Actions for Accelerating Stunting Reduction has been running at 100% in 2022.