Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas kesiapan Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung Utara untuk menghadapi penerapan PPK BLUD tahun 2013 pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, lingkungan, persiapan dan kelengkapan persyaratan administratif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nilai hasil simulasi penilaian dokumen administratif persyaratan PPK BLUD belum mencapai nilai minimal untuk mendapatkan status BLUD sehingga diperlukan upaya lebih keras lagi untuk melengkapi dokumen administratif khususnya dokumen standar pelayanan minimal dan rencana strategis bisnis. Selain itu kurangnya kesiapan bagian pengelola keuangan sehingga diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana bagian tersebut.

This thesis explores the readiness of RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara on the aspects of human resources, facilities, funding, environment, preparation and completion of administrative requirements to meet Semi Public Goods implementation in 2013. This study is a qualitative research. The research concludes that the results of simulation of requirements Semi Public Goods administrative documents assessment have not reached a minimum value to get Semi Public Goods status so that more effort is needed to complete administrative documents especially minimum service standards and business strategic plan documents. Besides the lack of preparedness of the financial management section so that the necessary efforts to improve the human resource and infrastructure.

Abstrak: Latar belakang: Pemerintah menetapkan Peraturan BPOM No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional yang dalam praktiknya mendorong semua produsen obat tradisional (OT) melakukan pengujian produk terhadap sepuluh parameter keamanan dan mutu obat tradisional. Sepuluh parameter tersebut antara lain organoleptik; kadar air; cemaran mikroba; jumlah aflatoksin; cemaran logam berat; kesanaan berat; waktu hancur; volume terpindahkan; kadar alkohol; dan pH. Namun demikian, pengujian terhadap kesepuluh parameter tersebut membutuhkan SDM, fasilitas (laboratorium) dan dana yang besar. Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap produsen kelompok UMKM dalam bentuk sertifikat CPOTB Bertahap dimana produsen tetap dapat memproduksi OT meskipun tidak memiliki fasilitas lengkap (termasuk laboratorium). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan tentang Kemanan dan Mutu OT tahun 2019 oleh Produsen OT di level UMKM. Mengingat peraturan ini merupakan peraturan tingkat nasional tetapi dilaksanakan di level daerah maka factor komunikasi, disposisi menjadi perlu diperhatikan. Selain itu, karena peraturan ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh produsen OT di Indonesia maka variabel lingkungan social dan ekonomi juga perlu diperhatikan.
Metode: Dalam menganalisis implementasi peraturan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional tahun 2019 melalui pelaksanaan pengujian sepuluh parameter uji, studi dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data dari berbagai sumber. Kuesioner dibagikan kepada seluruh UMKM di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan untuk mendapatkan gambaran kinerja UMKM dalam hal keamanan dan mutu obat tradisional. Ketiga provinsi dipilih secara purposive dengan memperhatikan representasi tiap regional, temuan kasus TMS, serta jumlah UMKM terbanyak sehingga penelitian ini dapat menggambarkan implementasi kebijakan (Peraturan No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional) di Indonesia, dengan kondisi yang beragam. Untuk analisa mendalam, data tersebut didukung dengan hasil wawancara terhadap UMKM, Balai POM, Badan POM serta Gabungan Pengusaha Jamu. Adapun kinerja implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model variabel karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, disposisi dan lingkungan social dan ekonomi.
Hasil: Dari sepuluh parameter uji keamanan dan mutu obat tradisional yaitu organoleptik; kadar air; cemaran mikroba; jumlah aflatoksin; cemaran logam berat; keseragaman bobot; waktu hancur; volume terpindahkan; kadar alkohol; dan pH., hanya tiga di antaranya yang diuji oleh sebagian besar UMKM di tiga provinsi yaitu organoleptis, kadar air dan keseragaman bobot. Sumber daya manusia dan fasilitas, terutama tidak adanya laboratorium, menjadi faktor internal yang menjadi penghambat UMKM untuk melakukan pengujian keamanan dan mutu OT sebelum diedarkan

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang implementasi PP No.33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion di instalasi radiologi Pusat Jantung Nasional Harapan Kita tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Cross Sectional, dengan melakukan wawancara mendalam dengan purposing informan yang mengacu pada prinsip kesesuaian dan kecukupan guna mendapatkan hasil yang akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian PP No.33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion. Manfaat penelitian ini bagi rumah sakit yang dijadikan tempat penelitian adalah sebagai bahan evaluasi atas implementasi keselamatan radiasi pengion yang telah dilakukan dan masukan atas hal- hal yang belum dilaksanakan dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengimplementasian PP No.33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion di Instalasi Radiologi Pusat Jantung Nasional Harapan Kita sudah baik namun memiliki beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Diantaranya: Pada Persyaratan Manajemen, Tenaga ahli dengan pendidikan yang sesuai belum ada (S2 fisika medis), pelaksanaan tugas masing- masing anggota PPR belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih peran, dimana Tenaga ahli juga merupakan anggota PPR dan Radiografer. Dan jenis pemeriksaan kesehatan khusus dan pemeriksaan rutin selama bekerja belum maksimal. Pada Persyaratan Proteksi Radiasi belum diketahuinya tentang pembatasan dosis, belum adanya pembagian daerah kerja secara tertulis,dan belum adanya pengadaan alat ukur dosis personal bagi pasien dan pendamping pasien. Pada verifikasi keselamatan belum dilaksanakannya pengukuran paparan radiasi pada alat yang mengalami perbaikan dan pengukuran paparan radiasi secara rutin.

---

This research discusses the implementation of Goverment Regulation Number 33 of 2007 on Ionizing Radiation Safety at Radiology Department National Cardiovascular Centre Harapan Kita in 2013. This study used a cross sectional qualitative methods, by conducting in-depth interviews with informants purposing which refers to the principle of suitability and adequacy in order to obtain accurate results. The purpose of this study is to investigate the implementation of Government Regulation Number 33 of 2007 on ionizing radiation safety. The benefits of this research for the hospital where the study was used as an evaluation of the implementation of the safety of ionizing radiation that has been done and input on matters that have not been implemented. From the results of the study showed that the implementation of Government Regulation Number 33 of 2007 on Ionizing Radiation Safety at Radiology Department National Cardiovascular Center Harapan Kita has been good but has some shortcomings in implementation. Among them: In the Requirements Management, experts with appropriate education unmet (medical physics S2), the implementation of tasks of each member of the PPR is not maximized. This is due to the overlap of roles, where the expert is also a member of the PPR and Radiografer. And a kind of special medical examination and routine check has not been carreid out. On Radiation Protection requirements not already know about the dose limitation, the lack of regional division of labor in writing, and the lack of provision of personal dose measurement tool for patients and patient attendants. And yet the implementation of measurement of radiation exposure to the tools and the improved measurement of radiation exposure on a regular basis.