Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Irwan Ilyas; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Adang Bachtiar, Jhon Sihar Marbun, F. Jeanne Uktolseja
T-4023
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Atik Mustika; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Atik Nurwahyuni, Lia Susanti
T-4091
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nazmi; Pembimbing : Purnawan Junadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Puput Oktamianti, Arianti Anaya, Ahyahudin Sodr
Abstrak:
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alat kesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalan cukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmen pemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya SDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri. Kata kunci: Implementasi kebijakan, alat kesehatan
Read More
T-4813
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Iwan Dakota; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Anhari Achadi, Faisal Baraas, Anwar Santoso, Fresley Hutapea
Abstrak:
Abstrak
Tesis ini membahas implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dari informan terpilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi pada aspek kondisi lingkungan secara umum mendapatkan persepsi positif. Sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif ditujukan pada implementasi remunerasi pada aspek sumber daya organisasi khususnya ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan jika dibandingkan sebelum dan setelah remunerasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan impelementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Perubahan bertahap dan berkesinambungan untuk mengubah paradigmadan budaya kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi dan mengoptimalkan sosialisasi kebijakan remunerasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2008 adalah beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini.
This thesis studied the implementation of remuneration in National Cardiovascular Center Harapan Kita Hospital. A qualitative method applied in this research by conducting in depth interview and focus group discussion. This study revealed that the environment condition aspect is positively percept in general. On the contrary, negative perception was found on inter-organization connection and the organization resource aspect. Characteristic and capability of implementer agents is positively percept in general, except internal communication between implementer and program receiver. The secondary data showed an increase of medical services and financial performance comparing before and after remuneration implemented. Thus, remuneration policy in NCVC Harapan Kita Hospital is relatively well implemented. In view of improving implementation policy, a step and continuous changes in terms of paradigm and work culture should be done. Increasing the quality and quantity of inter-organization communications, including management-employee communications, transparency and optimize socialization remuneration policy is recommended as well as enhancing any efforts of continuous monitoring and evaluation. Another recommendation is an evaluation and revision of the previous regulation regarding Decision of Finance Minister Number 165/2008 should be conducted comprehensively.
Read More
Tesis ini membahas implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dari informan terpilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi pada aspek kondisi lingkungan secara umum mendapatkan persepsi positif. Sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif ditujukan pada implementasi remunerasi pada aspek sumber daya organisasi khususnya ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan jika dibandingkan sebelum dan setelah remunerasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan impelementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Perubahan bertahap dan berkesinambungan untuk mengubah paradigmadan budaya kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi dan mengoptimalkan sosialisasi kebijakan remunerasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2008 adalah beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini.
B-1543
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nova Emeliawati; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ismiwanto Cahyono, Devi Maryori
Abstrak:
Read More
Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.
The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities.
T-4021
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sri Rachmanidewi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Mieke Savitri, Asnimar Azwar
B-1306
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yessi Febriana; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Ede Surya Darmawan, Wachyu Sulistiadi, H. Zamhir Setiawan, Monika Yaniwati PM
Abstrak:
Read More
Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir dimana salah satu upaya yang dilakukan melalui menjamin kualitas pelayanan kontrasepsi termasuk tubektomi. Permenkes ini merupakan acuan dalam pelayanan kontrasepsi termasuk tubektomi. Untuk itu perlu dianalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan tubektomi dari sisi supply side agar mempermudah PUS dalam mendapatkan layanan tubektomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 pada pelayanan tubektomi di Kota Administratif Jakarta Selatan dan Jakarta Timur agar dapat memberikan saran perbaikan kepada stakeholder terkait sehingga dapat meningkatkan cakupan peserta KB tubektomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn seperti tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan menggunakan telaah dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Sudinkes, Sudin PPAPP, Rumah Sakit, Penyuluh KB, kader, peserta KB di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan namun belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes No.21/2021 terutama untuk KIE dan konseling. Standar dan tujuan kebijakan sudah dipahami dan dilakukan oleh pelaksana. Komunikasi dilakukan secara berjenjang melalui what’s up grup masih belum optimal. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Variabel sumber daya masih terkendala dengan pendanaan yang terbatas dan insentif rutin bagi kader yang belum tersedia. Karakteristik badan pelaksana sudah cukup baik dimana SDM hampir tercukupi dan sudah tersedia SOP atau pedoman. Lingkungan ekonomi dan sosial peserta KB kurang mendukung, serta masih membutuhkan dukungan politik dari pimpinan daerah terkait pembiayaan layanan tubektomi.
The aim of Minister of Health Regulation number 21 of 2021 is to reduce maternal and newborn mortality. One of the efforts is ensuring the quality of contraceptive services including tubectomy. This Policy is a reference in contraception services including tubectomy. So it is necessary to analyze how the implementation of tubectomy services is carried out from the supply side in order to make it easier for women to get tubectomy services. The purpose of this study to analyze the implementation of Minister of Health Regulation number 21 of 2021 on decision making using the tubectomy contraception method by family planning participants in of South Jakarta and East Jakarta. The study can provide suggestions for improvements to relevant stakeholders for increasing the coverage of tubectomy family planning participants. This study is a qualitative research which using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn 1975 with variables of size and objectives, resources, implementing agencies, communication, dispositions, along the economic, social, and political environment. Data collection was carried out through in-depth interviews and using document review. Research informants were Sub-Department for Health, Sub-department for Empowerment, Child Protection and Population Control (PPAPP), Hospitals, Family Planning Counselors, cadres, Family Planning participants in South Jakarta and East Jakarta. The study was conducted from December 2022 to February 2023. The results showed that that policy implementation has been carried out but is not fully in accordance with Minister of Health Regulation number 21 of 2021, especially for IEC and counseling. Policy measures and objectives have been understood and carried out by implementers. Communication is carried out in stages through what's up groups is not optimal yet. The disposition variable of policy implementers is good. The resource variable is still constrained by limited funding and none of routine incentives for cadres. The characteristics of the implementing agency are good enough where human resources are nearly sufficient and SOPs or guidelines are already available. The economic and social environment for family planning participants is not supportive, and they still need political support from regional leaders regarding the financing of tubectomy services.
T-6693
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yopita Ratnasari; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Ascobat Gani, Ede Surya Darmawan, Verdhany Puspitasari, Jusuf Kristanto
Abstrak:
Read More
Penelitian menempati peran strategis dalam rangka memajukan peradaban suatu bangsa. Kinerja penelitian menjadi salah satu indikator bagi pembangunan bidang kesehatan. Salah satu ukuran kinerja riset nasional adalah Skor SINTA. Berdasarkan Skor SINTA, kinerja dosen Poltekkes Kemenkes masih rendah jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Pada tahun 2021, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan menetapkan kebijakan berupa SK Nomor HK.02.03/I/6190/2021 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes, yang menetapkan kegiatan penelitian dalam 2 kategori dan 7 skema serta dikelola melalui Sistem Informasi Pengelolaan Penelitian. Kebijakan tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan implementasi kebijakan dengan kinerja penelitian dosen Poltekkes Kemenkes. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain non eksperimental melalui pendekatan crossectional. Teknik pengumpulan data melalui survei dengan instrumen kuesioner, kemudian diperkuat dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berhubungan signifikan dengan kinerja penelitian (pvalue <0,05). Variabel Struktur organisasi dan karakteristik organisasi pelaksana tidak berhubungan dengan kinerja penelitian dosen (p-value =0,086); variabel hubungan antar organisasi, variabel sumber daya, serta variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berhubungan secara signifikan dengan kinerja penelitian dosen (p-value<0,05). Sementara itu, variabel disposisi atau sikap para pelaksana merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja penelitian dosen Poltekkes Kemenkes (AOR 1,443; 95%CI: 1,25 – 1,67). Sekalipun berdasarkan hasil penelitian kuantitatif ada variabel yang tidak berhubungan signifikan, namun berdasarkan konfirmasi melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen seluruh variabel implementasi kebijakan berhubungan dengan kinerja penelitian. Kurangnya kemampuan dosen dalam manajemen waktu dan menghasilkan penelitian, rendahnya komitmen untuk melakukan pemutakhiran data Sinta, serta anggaran penelitian yang relatif kecil, berisiko menyebabkan kinerja penelitian menjadi rendah. Oleh karena itu, Ditjen Nakes diharapkan dapat meningkatkan anggaran penelitian; memfasilitasi upaya Poltekkes menjadi BLU; serta menyusun roadmap pelatihan dan pembangunan jejaring penelitian. Poltekkes proaktif melengkapi kebijakan turunan dan melaksanakan pendampingan. Dosen diharapkan juga dapat berkomitmen menempatkan kegiatan penelitian sebagai prioritas utama; mengikuti kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas dengan sebaik-baiknya; meningkatkan kapasitas secara mandiri melalui multi-metode dan multimedia, serta kegiatan diskusi dengan sesama peneliti; meningkatkan kualitas penelitian dan publikasinya dan proaktif untuk mencari sumber pendanaan lain di luar BOPTN.
Currently, research performance is one of the indicators for development progress, including development in the health sector. One measure of national research performance is the SINTA Score. Based on the SINTA score, the performance of Health Polytechnic of the Ministry of Health Lecturers is still low when compared to other tertiary institutions. For this reason, in 2021, the Head of the Board for Development and Empowerment of Human Resources for Health set a policy in the form of Decree Number HK.02.03/I/6190/2021 concerning Guidelines for Research and Community Service at the Ministry of Health's Polytechnic. This policy has been implemented since 2021. This study aims to analyze the relationship between policy implementation and the research performance of the Ministry of Health Polytechnic lecturers. This research is a quantitative study with a non-experimental design through a cross-sectional approach. Data collection techniques through surveys with questionnaire instruments, then strengthened by in-depth interviews and document review. The results showed that policy implementation had a significant relationship with research performance (p-value <0.05). Variable organizational structure and characteristics of implementing organizations are not related to lecturer research performance (p-value = 0.086); inter-organizational relationship variables, resource variables, and social, economic, and political environmental variables, are significantly related to lecturer research performance (p-value <0.05). Meanwhile, the variable disposition or attitude of the executors is the most dominant variable related to the research performance of lecturers at the Ministry of Health Polytechnic (AOR 1.443; 95% CI: 1.25 – 1.67). Even though based on the results of quantitative research there are variables that are not significantly related, but based on confirmation through in-depth interviews and review of documents all variables of policy implementation are related to research performance. The lack of lecturers' ability to manage time and produce research, the low commitment to updating Sinta's data, and the relatively small research budget, have the risk of causing low research performance. Therefore, the Directorate General of Health is expected to increase the research budget; encourage Poltekkes to become BLU; as well as preparing a training roadmap and building a research network. Poltekkes proactively complements derivative policies and provides assistance. Lecturers are also expected to be able to commit to placing research activities as a top priority; participate in socialization capacity-building activities as well as possible; increase capacity independently through multi-methods and multimedia, as well as discussion activities with fellow researchers; improve the quality of research and publications and be proactive in seeking other sources of funding outside of BOPTN
T-6671
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fitria Kusuma Ratih; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Dumilah Ayuningtyas, Setyadi Nugroho, Amroussy Marsis
Abstrak:
Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEANFramework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepadaKesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia MenghadapiLiberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadapMNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada diIndonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan ImplementasiKebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa DalamKerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitiandisimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakansalah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarahkesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangkukebijakan.
Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, ASEAN, AEC, AFAS Mode ke 4, Liberalisasi JasaKesehatan
This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 toperceive the readiness conception of health workers policy implementation inIndonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up thequality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying anddetermine measures to be has been done by the government in setteing policyimplementation Indonesia Health workers within the framework of serviceliberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocludedthat the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but thecurrent policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack ofcoordination among stakeholders.
Keywords:Policy implementation, ASEAN, AEC, AFAS Mode 4, health workerliberalization.
Read More
Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, ASEAN, AEC, AFAS Mode ke 4, Liberalisasi JasaKesehatan
This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 toperceive the readiness conception of health workers policy implementation inIndonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up thequality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying anddetermine measures to be has been done by the government in setteing policyimplementation Indonesia Health workers within the framework of serviceliberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocludedthat the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but thecurrent policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack ofcoordination among stakeholders.
Keywords:Policy implementation, ASEAN, AEC, AFAS Mode 4, health workerliberalization.
T-4172
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dian Lestari; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Pujiyanto, Mulyadi, Iwan Kurniawan
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baikbila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina;koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.
Kata Kunci :Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan
This research aimed to analyze the implementation of Health AdministratorFunctional Position policy at Ministry of Health office using analytical modelfrom Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well whenin accordance with the regulations. This research used qualitative method usingin-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at theMinistry of Health office. The results showed that the policy implementation ofHealth Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to beimproved in terms of communications, resources, disposition and bureaucraticstructure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement andAdminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors;internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems
Key words:Policy, Policy Implementation, Functional Position of Health Administrator
Read More
Kata Kunci :Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan
This research aimed to analyze the implementation of Health AdministratorFunctional Position policy at Ministry of Health office using analytical modelfrom Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well whenin accordance with the regulations. This research used qualitative method usingin-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at theMinistry of Health office. The results showed that the policy implementation ofHealth Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to beimproved in terms of communications, resources, disposition and bureaucraticstructure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement andAdminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors;internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems
Key words:Policy, Policy Implementation, Functional Position of Health Administrator
T-4237
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉