Abstrak: Tesis ini membahas bagaimana penyusunan SPO di departemen PT Medikaloka Hermina Tbk dan persepsi pengguna SPO di RS Hermina Kemayoran. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlunya menstandarkan atau membakukan panduan penyusunan SPO di departemen PT Medikaloka Tbk sesuai prinsip penyusunan SPO agar terdapat acuan bagi tim penyusun di departemen menghasilkan SPO sesuai dengan prinsip penyusunan SPO yaitu efisiensi dan efektifitas, berorientasi pada pelanggan, kejelasan dan kemudahan, keselarasan, keterukuran dan dinaamis; mengembangkan Document Management System yang sudah ada (Alfresco) agar lebih informatif dalam menyajikan informasi dan data produk SPO yang berlaku yang selalu diperbarui.

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik serta menggunakan metode tinjauan kepustakaan (literature review) dan bertujuan untuk memberikan gambaran pengelolaan bencana nonalam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta negara yang telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku elektronik, situs web pemerintah, basis data, dan mesin pencarian terpercaya dengan memasukkan kata kunci yang sesuai. Implementasi pengelolaan bencana dilihat berdasarkan pedoman pengelolaan pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh WHO serta teori siklus manajemen bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan.

Abstrak: Lima negara di Association of South East Asian Nation (ASEAN) yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, menggunakan banyak zat kimia dalam industri yang menghasilkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Nilai Ambang Batas (NAB) kimia digunakan sebagai regulasi atau instrumen referensi untuk mengendalikan risiko kimia. Penelitian ini membandingkan NAB kimia di negara ASEAN-5 dengan TLV ACGIH 2016 dan PEL OSHA 2016 untuk mengajukan kemungkinan harmonisasi NAB kimia di ASEAN. 713 zat kimia yang ada di dalam daftar perbandingan dengan 40 zat kimia selalu ada di semua daftar NAB kimia serta 124 zat kimia yang keluar hanya di dalam 1 daftar NAB kimia. Dalam non-metric multidimensional scaling plot, 5 NAB kimia diketahui mirip dengan TLV ACGIH 2016 dan PEL OSHA 2016 sedangkan dua daftar NAB kimia (NAB Thailand dan Permenkes 70 2016) berbeda karena jumlah substansi yang ada dalam daftar NAB tersebut jauh lebih sedikit daripada jumlah substansi NAB yang lain. NAB kimia ASEAN-5 memiliki rata-rata geometrik lebih tinggi daripada TLV ACGIH 2016 dan lebih rendah daripada PEL OSHA 2016 kecuali untuk Rule 1070 Filipina dan NAB Thailand. Ada persamaan dan perbedaan pada NAB kimia ASEAN-5 untuk dipertimbangkan dalam upaya harmonisasi NAB di ASEAN. Kata kunci: NAB Faktor Kimia, ASEAN-5, Studi Perbandingan, substansi kimia, regulasi Five countries within Association of South East Asian Nation (ASEAN) which are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Philippine, use a lot of chemical substances in their industries that put risk on health and safety to their worker. Occupational Exposure Limit (OEL) is used as regulation or reference instrument to control chemical risk. This study compared OEL in ASEAN-5 countries with TLV ACGIH 2016 and PEL OSHA 2016 in order to propose a harmonization possibility within ASEAN. There are 713 chemical substances in comparison list with 40 substances that always available in all OEL lists and 124 unique substances that only appear on 1 list OEL. In non-metric multidimensional scaling plot, it was found that 5 OEL list were quite similar with both TLV ACGIH 2016 and PEL OSHA 2016, while the other two (Thailand OEL and Permenkes 70 2016) much differ due to less number of substances listed on these OEL lists. ASEAN-5 OEL list found higher geometric means than TLV ACGIH 2016 and lower than PEL OSHA 2016 except for Rule 1070 Philippine and OEL Thailand. There are similarities and differences in OEL ASEAN-5 to consider in ASEAN OEL harmonization effort. Key words: Occupational Exposure Limit, ASEAN-5, comparative study, regulation

Abstrak: Kepemilikan double insurance telah membuka peluang praktik Coordination of Benefit (CoB) di Indonesia, terlebih dalam era JKN saat ini. Yang mana setiap orang selain memiliki asuransi yang bersifat wajib mereka pun memiliki asuransi kesehatan tambahan yang kepesertaanya bersifat tidak wajib. Pada praktiknya CoB terkadang masih belum sesuai dengan prinsip universal asuransi. Penelitian ini mencoba menganalisis praktik CoB dan besaran biaya CoB yang terjadi di Indonesia baik antara BPJS Kesehatan dengan AKT maupun antara AKT dengan AKT. Metode yang digunakan adalah rancangan studi observasional dengan desain cross sectional. Pemodelan menggunakan pendekatan ekonometrik yaitu two-part model yang memisahkan proses antara praktik CoB dengan besaran biaya CoB. Hasil penelitian menyatakan kovariat usia, LOS dan penyakit sistem sirkulasi menunjukkan efek yang signifikan dalam pengujian secara statistik. Kurangnya koordinasi antar provider dengan asuradur atau asuradur dengan asuradur menyebabkan meningkatnya potensi moral hazard yang dilakukan baik oleh peserta maupun provider sehingga peserta berpotensi mendapatkan cakupan ganda. Saran dari penelitian ini adalah perlunya dibuat Badan/Organisasi yang khusus mengelola CoB dan dibuatnya regulasi CoB. Kata kunci : Coordination of Benefit, Regulasi CoB, Two-Part Model Nowadays, some people may have double insurance. Besides having compulsory insurance that regulated by government, they also have additional health insurance which is not mandatory. This condition has opened up opportunities for Coordination of Benefit (CoB) in Indonesia, especially in JKN era. Unfortunately, in practice CoB still not executed according to the principle of general rules of insurance. This research seeks to analyze the practice of the COB and COB fee scale that occurred between BPJS with AKT and between AKT to AKT. The method used is the observational study with cross sectional design. The modeling uses an econometric approach, that is a two-part model which separates the process between the CoB practice and the CoB funds. The result of the research states that age covariate, LOS, and circulatory system diseases show significant effects in statistical testing. Lack of coordination between providers and assurer or between assurer and assurer, causes increasing potential moral hazard by both participants and providers so that participants may get double coverage. The suggestions of this research are first the need to create an independent agency or organization that manages CoB and second the need to made regulation of CoB. Keyword: Coordination of Benefit, CoB Regulation, Two-Part Model

Abstrak:

---

Abstrak:

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan menghasilkan limbah medis dan non-medis. Data menunjukkan limbah medis/B3 bersifat infeksius dan toksik, berisiko tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, banyak fasilitas kesehatan masih belum sepenuhnya sesuai standar pengelolaan limbah medis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat, menggunakan desain studi kasus melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit menghasilkan total 138.370,3 kg limbah medis padat B3 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tingkat kesesuaian implementasi mencapai 72,2% ("Sesuai Sebagian"). Namun, kesenjangan masih ditemukan pada pemilahan di sumber (33,3%) dan pewadahan/pengumpulan (25%), seperti masih ditemukannya limbah medis tercampur limbah non-medis, yang dapat menyebabkan risiko luka tusuk jarum atau penyebaran infeksi nosokomial. Meskipun petugas memiliki pemahaman baik, penggunaan APD oleh semua petugas belum sepenuhnya konsisten. Tahap pengurangan, penyimpanan, pengangkutan internal, pengolahan, dan pemusnahan akhir menunjukkan kepatuhan tinggi (100%). Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan diperlukan, terutama pada tahapan hulu yang bergantung pada faktor manusia. Tenaga Kesehatan Lingkungan berperan penting dalam pengawasan, edukasi, dan pemutusan rantai penularan untuk menjaga keselamatan petugas, pasien, dan pengunjung. Penelitian ini berkontribusi untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan limbah medis di rumah sakit pendidikan.

---

Hospitals, as healthcare service facilities, generate both medical and non-medical waste. Data show that medical waste, classified as hazardous (B3), is infectious and toxic, posing a high risk if not properly managed. In Indonesia, many healthcare facilities still do not fully comply with medical waste management standards. This study aims to evaluate the solid medical waste management system at a Teaching Hospital in Depok, West Java, using a case study design through observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that the hospital produced a total of 138,370.3 kg of B3 solid medical waste in 2024. Overall, the compliance level of implementation reached 72.2% (“Partially Compliant”). However, gaps were still identified in segregation at source (33.3%) and in containment/collection (25%), such as the mixing of medical and non-medical waste, which can lead to risks like needlestick injuries or the spread of nosocomial infections. Although staff demonstrated a good understanding of procedures, the use of personal protective equipment (PPE) among all workers was not fully consistent. The stages of waste reduction, temporary storage, internal transport, treatment, and final disposal showed high compliance (100%). Therefore, continuous improvement is needed, particularly in the upstream stages that depend on human factors. Environmental Health personnel play a crucial role in supervision, education, and breaking the chain of transmission to ensure the safety of healthcare workers, patients, and visitors. This study contributes to strengthening medical waste governance in teaching hospitals.