Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter spesialis merupakan aspek krusial dalam menjamin legalitas dan mutu pelayanan kesehatan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan perizinan, salah satunya adalah penghapusan kewajiban memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan kebijakan pembuatan SIP dokter spesialis di DKI Jakarta dengan peraturan terbaru tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif komparatif melalui wawancara mendalam terhadap informan dari DPR RI, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, rumah sakit, dan dokter spesialis di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dengan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan pemahaman dari sumber daya manusia dan teknologi informasi. Selain itu, masih terjadi kebingungan terkait perubahan regulasi dan lemahnya sosialisasi kepada tenaga medis. Dari sisi output, implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam memastikan percepatan dan efisiensi layanan perizinan, meskipun proses digitalisasi telah mulai diterapkan. Kesimpulannya, penerapan kebijakan pembuatan SIP dokter spesialis di DKI Jakarta pasca terbitnya UU No. 17 Tahun 2023 masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan regulasi dan membutuhkan perbaikan dari aspek struktur birokrasi, dukungan teknologi, dan peningkatan koordinasi lintas sektor.

The issuance of a Practice License (SIP) for medical specialists is a crucial aspect in ensuring the legality and quality of healthcare services. The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health has brought significant changes to licensing policies, one of which is the elimination of the requirement to obtain recommendations from professional organizations. This study aims to analyze the conformity of the implementation of SIP issuance policy for medical specialists in DKI Jakarta with the new regulation. The study uses a qualitative approach with a comparative descriptive study design through in-depth interviews with informants from the House of Representatives (DPR RI), the Health Office, One-Stop Integrated Service (DPMPTSP), hospitals, and medical specialists in Jakarta. The results show that discrepancies still exist between the norms, standards, procedures, and criteria (NSPK) and their implementation in the field, particularly in aspects of policy communication, limited understanding among human resources, and inadequate information technology systems. Furthermore, confusion persists regarding regulatory changes and weak socialization efforts toward medical personnel. From the output perspective, policy implementation has not yet been fully effective in ensuring the acceleration and efficiency of licensing services, even though digitalization processes have begun to be adopted. In conclusion, the implementation of the SIP issuance policy for medical specialists in DKI Jakarta following the enactment of Law No. 17 of 2023 has not yet fully aligned with regulatory expectations and requires improvements in bureaucratic structure, technological support, and enhanced inter-sectoral coordination.