Abstrak: Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi. Tahun 2015 2016 jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Timur yang capaian akreditasi kab/kota terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 20 (8,3%). Kinerja Puskesmas dapat diukur dengan menggunakan Malcolm Baldrige. Penelitian ini adalah kuantitaif dengan desain penelitian cross sectional dengan model rancangan pre test post test design, dengan total populasi menjadi total sampel yaitu 20 Puskesmas. Pengumpulan data dengan menggunakan standar instrumen akreditasi Puskesmas yang sudah dipadankan dengan 6 kriteria Malcolm Baldrige. Hasil penelitian Hasil dari penelitian pengaruh status akreditasi terhadap kinerja Puskesmas dengan menggunakan teori Malcolm Baldrige dari 6 kriteria hanya 1 yang berpengaruh yaitu fokus operasi dan yang lainnya tidak berpengaruh, kriteria kepemimpinan kesimpulannya ada penurunan kinerja Puskesmas dengan p value 0,245, perencanaan startegis penurunan dengan p value 0,525, fokus pelanggan penurunan dengan p value 0,207, pengukuran, analisis dan manjemen informasi penurunan dengan p value 0,349, fokus SDM penurunan dengan p value 0,960 dan fokus operasi tidak ada penurunan yang siginifikan dengan p value 0,040.Kesimpulan hasil penelitian didapatkan bahwa kinerja Puskesmas pada setiap status akreditasi mengalami penurunan pada saat post test. Perlu adanya pemahaman yang sama terkait proses akreditasi dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Puskesmas

Abstrak: Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016. Metode : Kualitatif dengan Rapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkait tujuan penelitian. Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta, norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancara mendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendah menunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan proses perencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besar berlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga, pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOK dan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar. Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upaya pemerataan, porsi kapitasi 60% untuk Jasa dan 40% opersional lain, ketercukupannya berbeda perlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perlu dikaji ulang, kapitasi porsi 40% dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkan bila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikan mekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD pada puskesmas. Kata kunci : kapitasi; FKTP; Puskesmas Background: The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTP Puskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016. Method: Qualitative with Rapid Assessment Procedure, in-depth interview on 12 informant, purposive sample, related to research objectives. Results: There is a high disparity of capitation funds for puskesmas covering participants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between various puskesmas. In-depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, low capitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the proper planning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and the overwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained by procurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physician services decreases in the ratio of physicians per large participant. Conclusions and suggestions: The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1: 5000 participants need equalization effort, 60% capitation portion for services and 40% other opersional, different sufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service need to be reviewed, Capitation of 40% portion can be complementary with BOK, the rest of the budget is advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to society requirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to be pushed PPK-BLUD at puskesmas. Keywords: capitation; FKTP; Puskesmas

Abstrak: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dantradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisisehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmasmerupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatantradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Baratmempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkandengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudahmempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan PuskesmasCiomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional diPuskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhioleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melaluiinventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya,dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatihasuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasiakupresur untuk keluhan ringan.
Kata kunci: Implementasi, kesehatan tradisional, puskesmas

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines.Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side ofconventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility thatprioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be saidimplementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff,carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller numberof health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor(District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nursesAnalisis implementasi..., Evita Diniawati, FKM UI, 2018ixUniversitas Indonesiacertified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discoverinformation of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, PuskesmasCaringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review,observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those threepuskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidancecould be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional healthservices in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas didnot implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff butcan be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minorcomplaints.
Key words: implementation, integration, traditiona l medicine, primary health care

Abstrak: Latar Belakang : Peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal. Kinerja tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, gizi, farmasi, serta komponen lainnya yang berada di lingkungan puskesmas sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. hasil pengamatan terhadap 20 orang perawat Puskesmas dan dihasilkan bahwa sebanyak 30% pegawai tidak mencatat pendokumetasian asuhan keperawatan dengan lengkap, sebanyak 50% lebih sering melakukan kegiatan adminitratif. Subyek dan Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analitik yang dilakukan secara observasional, desain penelitian ini adalah secara potong lintang (cross sectional). Dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan puskesmas. Jumlah sampel adalah 147 dengan menggunakan total populasi yaitu perawat yang bekerja di puskesmas di kabupaten way kanan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019. Hasil: Dari hasil penelitian didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: Kinerja perawat = 4,066 - 0.018 masa kerja + 1,48 imbalan + 0,013umur Dengan model persamaan ini, kita dapat memperkirakan kinerja perawat dengan menggunakan variabel umur, masa kerja dan imbalan. Adapun arti koef. B untuk masing-masing variabel adalah sbb: Setiap kenaikan imbalan sebesar 1 juta maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 1,48 pasien/ hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Setiap perawat yang memiliki masa kerja lebih besar 1 tahun, kinerjanya menurun sebesar 0,18 pasien, setelah dikontrol variabel masa kerja dan umur. Setiap kenaikan umur sebesar 1 tahun maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 0,13 pasien/ hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Kesimpulan : Ada hubungan yang signifikan antara umur, masa kerja, beban kerja, dan imbalan terhadap kinerja perawat Puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, sementara antara pendidikan, jenis kelamin, dan pelatihan tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja perawat puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018. Faktor yang paling dominan adalah imbalan

Abstrak: Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan yang sangat strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program kesehatan, seperti SPM, PISPK, dan KBK-BPJS. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara bersama-sama menimbulkan situasi koeksistensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS di Puskesmas terjadi koeksistensi secara mutually exclusive (saling berdiri sendiri), competitive (berkompetisi), complementary (saling mendukung) dan integrated (terintegrasi) dalam hal tenaga, waktu, sarana, dana, dan pelaporan di Puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang informan yang berada di Puskesmas Bojonggede, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Cirimekar, Puskesmas Kemuning dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi secara mutually exclusive terjadi pada aspek pelaporan, sistem pelaporan program mempunyai aplikasi masing-masing seperti SIKDA, SIMPUS, dan Laporan Suplemen pada program SPM, Web Keluarga Sehat pada program PISPK, dan P-Care untuk pelaporan KBK-BPJS. Koeksistensi secara competitive terjadi pada aspek tenaga dan waktu kerja. Pelaksanaan program yang dinilai paling berat adalah PISPK, sementara SPM dinilai program rutin yang biasa dilakukan di puskesmas. KBK BPJS dinilai lebih mudah dilaksanakan daripada PISPK dalam hal pencapaian angka kontak. Complementary terjadi pada aspek sarana dan dana. Pelaksanaan ketiga kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS sistemnya belum terintegrasi sempurna.

Abstrak: Implementasi kebijakan akreditasi puskesmas dimulai sejak 2015 hal ini sebagai jawaban atas adanya tantangan di era globalisasi ini. Pada tahun 2021 BPJS mensyaratkan adanya sertifikat akreditasi bagi puskesmas untuk menjalin kerja sama. Hal ini mendapat tanggapan yang bervariasi baik positif maupun negatif. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 133 responden yang dilakukan pada bulan April tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rerata kepuasan kerja pegawai berdasarkan status akreditasi puskesmas (p=0,0005)

---

The implementation of accreditation policies in primary healthcare centres have been implemented since 2015, as a response towards the challenges in this globalization era. Recently in 2021, the Indonesian government made it mandatory for primary healthcare centres to have an accreditation certificate, as a prerequisite for them to be covered by the government health insurance (BPJS). This recent policy was met with a variety of opinions, both positive and negative. This study is a quantitative study with a cross sectional design. A total of 133 samples taken in April 2021. The results showed that there was a significant difference of average employee satisfaction scores between the different primary healthcare centres (p = 0,0005).

Abstrak: Penyakit Tidak Menular menjadi kontributor tertinggi dalam kematian secara global. Proporsi 80% PTM hadir di negara berkembang, sehingga PTM juga menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Cakupan pelaksanaan posbindu PTM hanya mencapai 50% dan belum diketahui penyebab pasti rendahnya cakupan skrining FR PTM pada triwulan pertama tahun 2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja Posbindu PTM dalam adaptasi kebiasaan baru di Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui kinerja dan mendapatkan informasi dari beberapa informan mengenai suatu proses dan aktivitas di Posbindu PTM. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen, dilakukan di Puskesmas Penjaringan II, Puskesmas Kamal muara, Puskesmas Kapuk Muara pada bulan Mei-Juni 2022. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pelaksana program posbindu, informan pendukung adalah koordinator kader, PJ program PTM, kepala puskesmas kelurahan, Kasie Kesra kelurahan dan peserta posbindu. Hasil penelitian didapatkan kinerja posbindu PTM belum sesuai standar. Sumber daya manusia sudah mencukupi disetiap posbindu, masih ditemukan posbindu dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kepemimpinan yang sudah cukup baik. Faktor individu ditemukan kemampuan dan keterampilan kader dalam melaksanakan pelayanan posbindu yang masih kurang, faktor psikologis motivasi instrinsik sebagian besar sudah baik.Upaya perbaikan dengan peningkatan jalinan dengan lintas sektor, pengadaan pelatihan kader dan pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana

Abstrak:

Abstrak: Indonesia merupakan negara tertinggi kasus Tuberculosis ke 2 pada tahun 2020. Dalam empat tahun terakhir angka penemuan kasus di Kab. Sidoarjo masih <75%. Sehingga penelitian ini untuk menganalisis capaian penemuan kasus TBC paru di Puskesmas dengan angka penemuan kasus tertinggi dan terendah di Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021. Hasil penelitian dari sisi input memiliki tenaga kesehatan yang cukup, sarana prasarana dan pendanaan yang memadai serta telah memiliki SOP pada setiap pelaksanaannya, namun untuk pelatihan SDM pada puskesmas penemuan kasus terendah 2 PJ program TB masih belum mendapatkan pelatihan dikarenakan baru memegang program TB. Dari sisi proses terdapat strategi pada kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus dengan menggunakan strategi pasif dan aktif, serta pencatatan dan pelaporan yang telah menggunakan SITB berbasis web yang ditunjang dengan formulir baku, namun terdapat kelemahan kurangnya sosialisasi kepada para kader TBC pada puskesmas dengan angka penemuan kasus terendah. Sisi Output cakupan penemuan kasus pada triwulan 1 masih jauh dari target yang ditentukan. Hasil penelitian menyarankan perlu adanya sosialisasi kembali terhadap para kader, adanya pemetaan kembali bagi tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tanpa bertemu secara langsung

---

Indonesia is the country with the 2nd highest Tuberculosis case in 2020. In the last four years the case finding rate in Kab. Sidoarjo is still <75%. So this study is to analyze the achievement of pulmonary TB case finding at the Puskesmas with the highest and lowest case finding rates in the Sidoarjo Regency in 2021. This type of research is a qualitative research with a case study design. Held in June-July 2021. The results of the research from the input side have sufficient health personnel, adequate infrastructure and funding and already have SOPs for each implementation, but for HR training at the puskesmas, the lowest case finding 2 PJ TB program still has not received training because they are new to the TB program. From the process side there are strategies for health promotion activities, case finding using passive and active strategies, as well as recording and reporting that have used web-based SITB supported by standard forms, but there is a weakness in the lack of socialization to TB cadres at the puskesmas with case finding rates. Lowest. The output side of the coverage of case finding in the first quarter is still far from the specified target. The results of the study suggest that there is a need for re-socialization of cadres, re-mapping for health workers who have not received training, and conducting outreach to the community without meeting in person.

Abstrak: Deklarasi SDGs 2030 menyebutkan remaja di beberapa instansi sebagai populasi rentan, terutama pada kondisi kesehatan dan perilaku berisiko. Dalam rangka melindungi sumber daya manusia potensial yang merupakan aset sekaligus investasi generasi mendatang, program kesehatan remaja perlu menjadi perhatian khusus. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengembangkan model pelayanan kesehatan remaja bernama Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas. Penelitian ini membahas analisis implementasi program kesehatan remaja pada tingkat Puskesmas di Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari pelayanan kesehatan remaja menggunakan kerangka RE-AIM, disertai faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam analisis SWOT. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang melibatkan 5 informan koordinator PKPR, dengan validitas data menggunakan triangulasi wawancara 2 orang Kepala Puskesmas serta diskusi kelompok terfokus pada 2 kelompok remaja. Hasil penelitian ini memaparkan tentang capaian, efektivitas, adopsi, implementasi, dan pemeliharaan program kesehatan remaja yang ada di Puskesmas. Secara umum, Puskesmas telah melakukan pelayanan sesuai standar nasional PKPR dengan kelemahan berupa minimnya sumberdaya terlatih dan keterbatasan fasilitas pelayanan yang menjamin privasi remaja. Di samping itu, pelayanan mengalami perubahan karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang menjadi ancaman bagi Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan PKPR. Sehingga, saran diberikan kepada Dinas Kesehatan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan optimalisasi Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan tentang PKPR secara rutin setiap tahun dengan sasaran SDM di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.