Dunia perumah sakitan saat ini mulai dimarakkan dengan berbagai kasus gugatan hukum khususnya gugatan hukum terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Gugatan hukum pada umumnya diajukan atas tuduhan telah terjadi malpraktek, kelalaian atau tindakan yang berlebihan dalam pelayanan terhadap pasien. Phenomena ini terjadi akibat meningkatnya kesadaran dan harapan pengguna layanan rumah sakit atas pelayanan yang bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penanganan kasus gugatan hukum ditinjau dari aspek manajemen risiko di Rumah Sakit Pondok Indah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik atau faktor-faktor pencetus timbulnya gugatan hukum, isyu-isyu yang menjadi pertentangan dalam penanganan kasus gugatan hukum, upaya-upaya dan para pihak yang terlibat yang dapat mendorong terjadinya kesepakatan serta diketahuinya prosedur penanganan kasus gugatan hukum, berbagai program manajemen risiko di RSPI dan tindakan pencegahan terhadap gugatan hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik dengan format studi kasus, dengan sample kasus gugatan hukum Tn.ED. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan panduan daftar pertanyaan dan tinjauan terhadap data sekunder dan daftar pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya prosedur penanganan kasus gugatan hukum di RSPI yang dapat menjadi acuan bagi semua yang terlibat dalam penanganan kasus gugatan hukum agar kasus gugatan hukum dapat diselesaikan dengan secepat dan sebaik mungkin untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar baik moril maupun materiel. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa diperlukan pemahaman terhadap aspek hukum pelayanan medis khususnya aspek hukum rekam medis, persetujuan tindakan medis, pelayanan yang sub-standar, komunikasi dan informasi dokter pasien, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Rumah Sakit Pondok Indah untuk mengefektifkan program manajemen risiko yang sudah ada khususnya dalam penulisan laporan kejadian khusus atau luar biasa yang menimpa pasien khususnya kesertaan dokter didalam program-program manajemen risiko.

Case study of handling legal litigation in Pondok Indah hospitalPresently the hospital world is very busy with legal litigation especially litigation against the medical services being given to the patient. Normally the legal litigation is accused by malpractice, negligence or excessive treatment to the patient. This phenomenon occurred due to the increament of patient demand and expectation to the best practice hospital services. The objective of this research is to have an information in regards of handling legal litigation case from the point of view of risk management in Pondok Indah Hospital. The other research objectives are also to identify the characteristic of factors triggering the legal litigation, issues which became dispute during the procees of handling legal litigation, the effort from all parties involved which can be resulted to the sattlement and also to find out the procedure in handling legal litigation, various programs of risk management in Pondok Indah Hospital, and also preventive action against the legal litigation. The methodology of this research used descriptive- analitic with case study format, the sample of this research is litigation case of Mr. ED. The datas collected with depth interview methode using questionare lists as reference point and also thru tracing of secundary datas and checklist The research outcome shows the need of handling the procedure of legal litigation in RSPI which can be used as reference point for all parties involved in handling the case of legal litigation in order to proceed the legal litigation case as fast and good as possible to avoid mor risk of losses morally as well as materially. From this research can be found also the need of understanding legal aspects of medical record, the informed consent, substandard of services, communication and information between doctor and patient, etc. This research suggest to Pondok Indah Hospital to make effective the existing programs of risk management especially in implementation of incident report and involvement of the doctors on risk management programs.

Sejak tanggal 20 April 2000 yang lalu, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebenarnya sebelum UUPK, sudah ada produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (UUK). Pada bidang kesehatan, pasien selaku penerima jasa layanan dapat disebut sebagai konsumen, sedangkan rumah sakit sebagai institusi pemberi layanan dapat disebut sebagai pelaku usaha. Majunya sistem informasi yang ditunjang dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, membuat mereka semakin mengerti dan berani menuntut haknya apabila mereka dirugikan. Untuk itu, RSUP Fatmawati sebagai salah satu rumah sakit pemerintah yang akan diPERJANkan telah melakukan beberapa upaya antisipasi, diantaranya adalah penataan peraturan internal sesuai dengan jenis, jumlah dan fasilitas layanan. Instalasi Rawat Jalan (IRJ) merupakan salah satu sumber dana rumah sakit yang setiap hari melayani pasien dalam jumlah besar. Keadaan ini membuat peluang untuk terjadi gugatan semakin besar. Untuk memperkecil kemungkinan tersebut, perlu dilakukan analisa peraturan internal yang sejalan dengan ketentuan UUPK dan UUK serta peraturan perundangan lain, sehingga mutu layanan dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Disain penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan model penelitian survey pada bulan Juni dan Juli 2001 di IRJ RSUP Fatmawati. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1. Sebagian besar peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit sudah sejalan dengan ketentuan UUPK dan UUK serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. 2. Semua peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit sudah dapat diterapkan walaupun pada kondisi tertentu ada beberapa peraturan yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya. 3. Masukan masyarakat terhadap peraturan IRJP RSU Fatmawati yang disampaikan melalui loket pengaduan, tata usaha IRJ RSUP Fatmawati dan kotak saran periode April 2000 sampai dengan April 2001, sebagian besar mengeluhkan pelayanan umum/askes tidak/kurang baik/profesional. Sedangkan sebagian kecil lainnya mengeluhkan akan sikap dokter/petugas tidak ramah, dokter datang terlambat dan waktu pelayanan yang lama/lambat. 4. Sebagian besar saran yang diberikan oleh pelanggan adalah peningkatan pelayanan pasien umum/askes, jumlah dokter/petugas ditambah dan perbaikan perilaku dokter/petugas. 5. Sebagian besar rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan analisa peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit adalah berupa penambahan hak dan atau kewajiban pasien dan rumah sakit. Daftar bacaan: 54 (1986-2001)

Analysis on Internal Regulation of Outpatient Installation at Fatmawati Hospital, on Law of Consumer's Protections 1999 and Law of Health 1992Since 20`h April 2000, government has applied Law No. 8/1999 about Law of Consumer's Protections (ULTPK). Actually, prior to UUPK, there were law products, which provided protection to consumer, one among others is Law No. 23/1992 about Health (UUK). In health, patient as recipient of service could be considered as consumer, while hospital as institution of service provider could be considered as business doer. Advance of information system that is supported by the growth of education level and community awareness on law make them more understand and dare to fight for their rights if they are being harmed. In that sense, Fatmawati Hospital which will be being PERJAN, Service Company, has done several anticipation efforts, among others are arrangement of internal regulation according to kinds and service facilities. Outpatient Installation (IRJ) is one fund source of the hospital which everyday provides service to patients in big amount. This situation leads to bigger chance to cause of suit. To minimize such possibility, analysis of internal regulation needs to be done according to the stipulation of UUPK and UUK, and also other regulation of law, so that quality of service can be corrected and improved. Research design that was done is descriptive research with model of survey research, done in June and July 2001 at Outpatient Installation (IRJ) Fatmawati Hospital. Results from the research can be concluded that : 1. Most of internal regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient and hospital protection has run according to the stipulation of UUPK and UUK, and also other applied regulation of law. 2. All of internal regulations at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient protection and hospital have been able to be applied even though at a certain condition there were regulation, which cannot be fully applied. 3. Public input on regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital addressed to counter of complaint, management of outpatient installation of Fatmawati Hospital and box of suggestions for period of April 2000 up to April 2001, most of them complained that public service/health insurance (askes) did not good/less professional. While others complained about unfriendliness attitude of doctors/officers, doctors late coming and service which is longer I slower. 4. Most of suggestions given by customers were improvement of service to general patient/askes, increase quantity of doctors/officers and improvement on attitude of doctors/officers. 5. Most of recommendations given by researcher based on analysis of internal regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient and hospital protection are to increase rights and or obligations of patients and hospital. Bibliography: 54 (1986-2001)