Abstrak: Cakupan persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Nulle 40,8%, masih dibawah target Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi cross sectional terhadap 141 ibu yang bersalin tahun 2013, dengan tujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Nulle Tahun 2013. Pengumpulan data dengan metode wawancara menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian mendapatkan hubungan yang signifikan antara pendidikan, ketersediaan faskes dan riwayat kehamilan dengan pemilihan penolong persalinan. Pendidikan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan (p=0,001; OR=9,92) artinya ibu yang berpendidikan tinggi berpeluang 10 kali memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan dibanding ibu dengan pendidikan rendah, setelah dikontrol oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, riwayat kehamilan dan jarak tempuh.

Kata Kunci : Penolong Persalinan, Tenaga Kesehatan

Abstrak: Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dapat menjadi upaya untukmenurunkan kematian ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuigambaran pemilihan penolong persalinan dan determinannya di wilayah kerjaPuskesmas Rumpin Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan disain crosssectional, pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuisioner pada200 ibu yang melahirkan tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan 59,5% ibumemilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan. Pendidikan, dukungankeluarga dan masalah pada kehamilan dan persalinan berhubungan denganpemilihan penolong persalinan. Dukungan keluarga merupakan faktor yangdominan berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan, ibu yang memilikidukungan keluarga yang kuat mempunyai peluang 22 kali untuk memilih tenagakesehatan sebagai penolong persalinan dibanding ibu yang dukungan keluarganyakurang setelah dikontrol oleh masalah pada kehamilan dan persalinan, ANC danpendidikan.
Kata kunci : penolong persalinan, tenaga kesehatan, parajiDaftar Pustaka : 55 (1997-2015)

---

Deliveries attended by health workers may become an effort to reduce maternalmortality. The aim of this study is to analyze factors associated with the birthattendants selection in Rumpin Public Health Center. Cross sectional design, andinterview using a questionnaire on 200 maternity mothers 2015 were used in thisstudy. The results showed 59,9% were delivered by health workers. Education,family support and problem in pregnancy and delivery are associated with birthattendants selection. Family support was a dominant factor associated with birthattendants selection, mothers who are certain had 22 times opportunity fordeliveries attended by health workers than mothers who uncertain, oncecontrolled by problem in pregnacy and delivery, education and ANC.
Keywords: birth attendant, health workers, parajiReferences : 55 (1997-2015)

Abstrak: Pengetahuan komprehensif HIV/AIDS merupakan pengetahuan mengenai penularan dan pencegahan HIV/AIDS yang dijabarkan melalui 5 komponen pengetahuan, yaitu ; HIV/AIDS dapat dicegah dengan berhubungan seksial dengan suami/istri saja (tidak berhubungan seks dengan banyak pasangan), HIV/AIDS dapat dicegah dengan menggunakan kondom, HIV/AIDS tidak dapat menular lewat penggunaan alat makan/minum bersama penderita, HIV/AIDS tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk/serangga, tidak dapat mengenali ODHA hanya dengan melihat tampilan fisik saja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS dengan perilaku seksual pra nikah pada remaja di Indonesia. Disain penelitian adalah cross- sectional, dengan menggunakan data Survei Terpadu Biologis dan Perilaku tahun 2015. Jumlah responden adalah sebanyak 5250 orang. Hasil uji regresi logistik ganda pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa proporsi remaja dengan pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS adalah sebanyak 18,7% dengan 5,6% remaja dengan perilaku pernah berhubungan seksual pra nikah, serta terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS dengan perilaku seksual pra nikah pada remaja, dengan nilai p=0,041 setelah dikontrol jenis kelamin, pendidikan ayah, dan intervensi sekolah.
Kata kunci: HIV / AIDS; STBP 2015; Cross-Sectional; Pengetahuan Komprehensif; Perilaku Seksual Pra Nikah

---

A comprehensive knowledge of HIV / AIDS is a knowledge of transmission and prevention of HIV / AIDS, which is translated into 5 components of knowledge, namely; HIV / AIDS can be prevented by having sex with husband / wife only (no sex with multiple partners), HIV / AIDS can be prevented by using condoms, HIV / AIDS can not be transmitted through the use of cutlery with the patient, HIV / AIDS is not Can be transmitted through mosquito bites / insects, can not recognize people living with HIV just by looking at the physical appearance only. This study was conducted to determine the relationship between comprehensive knowledge about HIV / AIDS with pre-marital sexual behavior in adolescents in Indonesia. The study design was cross-sectional, using the Biological Integrated Surveys and Behavior data of 2015. The number of respondents was 5250 people. The results of multiple logistic regression tests in this study showed that the proportion of adolescents with comprehensive knowledge about HIV / AIDS was 18.7% with 5.6% of adolescents with pre-marital sexual behavior, and there was a significant relationship between comprehensive knowledge about HIV / AIDS with pre-marital sexual behavior in adolescents, with p = 0.041 after controling by sex, father education, and school intervention.
Keyword : HIV/AIDS; STBP 2015; Cross-Sectional; Comprehensive Knowledge; Pre Marital Sexual Behavior.

Abstrak: Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) dapat menurunkan risiko PTM.Skrining PTM di balaikota Depok merupakan program kegiatan yangdisediakan oleh pemerintah Kota Depok yang ditujukan untuk Pegawai NegeriSipil (PNS) di lingkungan balaikota Depok tahun 2016, namun cakupan yangbaru mengikuti pelayanan skrining PTM sebesar 46,3% dan 75,6% PNStersebut berisiko terkena PTM. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranfaktor kebutuhan dalam pemanfaatan pelayanan skrining PTM pada PNS dibalaikota Depok. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari studisebelumnya yang menggunakan desain cross sectional dengan sampel sebesar350 PNS. Data dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistikganda.

Hasil penelitian menunjukkan faktor kebutuhan berperan dalampemanfaatan pelayanan skrining PTM (OR = 2,08; 95% CI: 1,30-3,35). PNSyang membutuhkan skrining PTM mempunyai kecenderungan untukmemanfaatkan pelayanan skrining PTM sebesar dua kali dibandingkan PNSyang tidak membutuhkan setelah dikontrol oleh dukungan teman. Agarcakupan pemanfaatan skrining PTM meningkat perlu dilakukan sosialisasiskrining PTM dan jenis pengukurannya kepada seluruh PNS baik yang bekerjapada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan balaikota Depokmaupun di luar lingkungan balaikota Depok.

Kata kunci:Faktor kebutuhan, skrining PTM, pegawai negeri sipil

---

NCDs screening can reduce the risk of getting NCDs. NCDs screening inBalaikota Depok is the programme which has been provided by the DepokLocal Goverment targeting civil servants of Depok City in the year 2016,however the participation to this program is only 46,3%, and from those whoparticipated in the screening, 75,6% had risk of getting NCDs. This study wasaimed to identify the roles of need factor on utilizing the NCDs screeningprogramme among civil servants in Balaikota Depok. This research is furtheranalysis from the previous study using cross sectional study with total sampleof 350 civil servants. Data were analyzed by using chi square and multiplelogistic regression test.

The result shows that the need factor has a role inutilizing the NCDs screening programme (OR = 2,08; 95% CI: 1,30-3,35).Civil servants who has need factor is twice more likely to engage thescreening programme compare to those who do not have the need factor aftercontrolling variable of friend support. To improve the rate of participation ofNCDs screening, it needs to promote and educate the importance of NCDsscreening and its measurement for all civil servants in Balaikota Depok andothers government institutions in Depok City Local government.

Key words:Need factor, NCDs screening, civil servant.

Abstrak: Salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi kanker serviks adalah dengan pemeriksaaan IVA, namun cakupan pemeriksaan IVA di Puskesmas Bondongan masih rendah dan belum mencapai target nasional, tahun 2016 (9,9%), tahun 2017 (0,8%). Tujuan penelitian adalah untuk menelaah secara mendalam tentang perilaku WUS (30-50 tahun) dalam melakukan pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Bondongan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain Rapid Assesment Procedure. Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion, Wawancara Mendalam serta observasi telaah dokumen, dilaksanakan bulan Maret-Mei 2019 di Puskesmas Bondongan dan Dinkes Kota Bogor. Hasil penelitan menunjukkan pengetahuan informan tentang kanker serviks dan pemeriksaan IVA masih kurang. Akses dari rumah menuju ke pelayanan kesehatan masih terjangkau. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan pemeriksaan IVA dinilai sudah bagus. Kanker serviks merupakan ancaman bagi kesehatan informan dan dengan melakukan pemeriksaan IVA diketahui ada atau tidak penyakit kanker serviks. Hambatan yang ditemukan dalam melakukan pemeriksaan IVA: 1) rasa takut dan malu pada saat pemeriksaan, dan takut akan hasil pemeriksaan, 2) tidak sempat periksa karena pekerjaan 3) tidak tahu informasi tentang pemeriksaan IVA (jadwal dan biaya) 4) tidak ada keluhan dan pengetahuan WUS yang masih kurang, 5) hambatan dari segi fasilitas: ruangan pemeriksaan IVA di Puskesmas Bondongan yang sempit 6) hambatan dari petugas: banyaknya program yang dipegang setiap petugas kesehatan dan motivasi kerja yang berbeda. Ada dukungan suami, petugas kesehatan, teman, tetangga dalam melakukan pemeriksaan IVA. Penyebarluasan informasi oleh Puskesmas Bondongan kepada WUS masih belum optimal dan belum merata. Sudah ada kebijakan yang mengatur penatalaksanaan program pemeriksaan IVA baik tingkat nasional (Kepmenkes dan PMK) maupun di tingkat daerah/Kota Bogor (Perwal) termasuk SOP