Belum terdapatnya bentuk dokumen peraturan sesuai dengan Kepmenkes nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dan Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hal yang menyebabkan belum dilaksanakannya pembuatan dokumen HBL ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dikaitkan dengan aspek yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif retrospektif pada 11 informan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komunikasi kebijakan HBL masih belum konsisten dan tersosialisasikan secara optimal, sumberdaya belum memadai dan komitmen implementasi kebijakan yang masih rendah serta struktur birokrasi yang belum jelas dalam koordinasi pelaksanaan HBL menjadi faktor berpengaruh dalam pembuatan HBL. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan HBL di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 belum optimal sehingga membutuhkan advokasi kebijakan lebih lanjut.

ABSTRACT

Unavailable documentation of regulation due to policy Kepmenkes number 772 of 2002 on The Guidelines for Internal Hospital Regulation (Hospital By Laws) and Permenkes number 755 of 2011 on the Implementation Medical Committee in General District Hospitals Prof. dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, showed that the implementation of the policy has not been implemented optimally. Aims of this study is to assess documentation of regulation has not been done according to HBL Guidelines based on factors that influenced policy implementation, such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure associated with normative legal aspects. This study uses Retrospective Qualitative methode using 11 informants and document review. Result shows that the communication policy of HBL is still not consistant and optimal socialized, fully-unsupported resources and low commitment of policy implementation and unclear bureaucratic structures in the coordination of the implementation of the HBL as influencing factors to make HBL. As the conclusion is that policy implementation in General Hospitals District Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar West Sumatra Province in year 2013 has not been implemented optimally and need further advocacy as well.

Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically.