Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Kata Kunci : Remaja, Pernikahan Usia Muda, Riwayat Reproduksi
This research used quantitative method that aims to determine the relationship between early marriage with the reproductive output of fertile women in Kediri Regency 2013. The study design was cross-sectional and using secondary data from Improving Contraceptive Method Mix 2013. The results showed that there are a significantly relationship between education and work with early marriage. Early marriage significantly related with age at first pregnancy and parity, but not significant to the history of abortion. It is important to the government for promoting the maturation of age of marriage and make a reproductive health curriculum for young people in schools.
Keywords: Adolescent, Early Marriage, Reproductive Output
Usia Pertama menikah yang dilakukan wanita di Kabupaten Bekasi 51,3 % dibawah usia 20 tahun. Ini merupakan salah satu penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari penelitian ini, wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun mengalami KDRT selama menikah sebanyak 115 (73,9%). Terdapat hubungan antara responden yang melakukan pernikahan dibawah usia 20 tahun dengan KDRT. Wanita yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun berisiko 2 kali mengalami KDRT. Faktor lain yang berhubungan dengan KDRT yaitu Pendidikan suami rendah, Penghasilan rendah, Pengambil keputusan, pemilihan pasangan, suami pengguna alkohol, konflik orang tua dan riwayat suami dengan perilaku kekerasan fisik.
First age married women do in Bekasi 51.3% under the age of 20 years. This is one of the causes of domestic violence. From this study, women who were married under the age of 20 years experience domestic violence during the marriage as much as 115 (73,9%). There is a relationship between the respondents who do marriage under the age of 20 years with domestic violence. Women who perform marriages under the age of 20 years has twice the risk of experiencing domestic violence. Other factors associated with domestic violence are husbands low education, low income, decision makers, mate choice, husband alcohol users, parents conflict and husband with a history of physically violent behavior.
Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat.
The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants.
The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language.
