Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabepateo Musi Rawas., hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas (tahun 2002-2006) yaitu rata-rata sebesar 7,9 % darl total APBD, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan (Stake/wider) akan pentingnya arti pembangunan sektor kesebatan sedangkan ·masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Musi Rawas masih sangat kompleks terlihat darl rendahnya indikator derajat kesehatan sedangkan unsur diluar pemerintah seperti organisasi - organisasi kemasyarakatan belum ataUu tidak dilibatkan. Unsur organisasi kemasyarakatan yang membidangi kesehatan di Kabupaten Musi adalah Forum Musi Rawas Sehat 2008. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab ketua, sebagai anggota tim yang mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevalusi usulan kegiatan/program serta sebagai penyusun perencanaan dan menyampaikan usulan rencana Pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggamn masih berbentuk pemahaman umum tentang kesehatan, para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dimana keberhasilan pembangunan kesehatan adalah juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Sebagian besar posisi para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan adalah netml yaitu menyatakan Pembangunan kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keherhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memheri porsi yang lebih besar untuk pendanaan sektor kesehatan dalarn APBD.

Development in the healih field seems not to be ihe first priority in Musi Rawa Regency Developmeot. It can be seen from the low budget allocation for the healih field in Regional Budget of Musi Rawa Regency (in 2002 -2006), average 7.9"/o of Regional are still dominated by the government (local government). The main task of function of stakeholders in making planning and development budgeting in the health field can be cla!iSified into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders have interests in the health field beeause health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders' point of view in the health field are neutral.They said that health building is the priority, hut in other side, they said that other fields out of health field also beeame the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of plaoning makerS, supporting of fund, fucility, and means to support planning implementstion. Because of the strong inlluence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budget is the bmakdown of development planuing and social welfare is the target. For that reason, inmaking planning and budgeting should involve society.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam rnembuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemampuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor eksternal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertimbangkan faktor internal RSUD Besemah. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besemah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM. Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan dan memperhatikan faktor- faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decreel Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTI). Based on those reasons, Pagar Alam government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution. The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data In this research found that the process to change Besemah Regional public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures. Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Alam City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in making policy, and other related factors.

Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (OP-JBI} merupakan satu wadah untuk menghimpun seluruh anggota IBI dalam pelaksanaan fungsinya sebagai salah satu kekuatan sostal, dalam mempersatukan din setiap anggotanya. Sesuai dengan AD-ART OP IBI 2003-2008 BAB HI pasal 6, OP JBI bertuyuan untuk menggalang dan mempererat persatuan dan persaudaraan sesama bidan, sexta dengan organisasi perempuan dan pihak yang terkait watuk mencapai visi dan misi, membina dan Tmengayomi angpofa serta mengembangkan dan meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan terutama dalam profesi kebidanan, berperan setta dalam pembangunan, terutama dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak, dan meningkatkan martabat dan kedudukan bidan serta memberdayakan perempuan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuannya sebagaimana tercantum dalam pasai 7 OP-IBI melakukan kegiatan ke dalam dan ke tuar organisasi, dengan demikian untuk mendukung kegiatan dimaksud, diperlukan perencanaan strategis (Renstra). Berdasarkan hasil wawawancara dengan ketua umum PP [BI menyatakan bahwa “Renstra [BI yang ada saat ini sudah habis masanya yaitu 2003-2008, dengan demikian perlu disusun kembali Renstra OP [BI untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2009-2013". Dalam mengembangkan rencana strategis OP JBI dilakukan penelitian yang dilaksanakan di sekretariat kantor PP IB} pada bulan Nopember 2007 sampai Pebruari 2008. Penelitian meaggunakan rancangan penelitian operational research dengan pemecahan masalah secara deskniftif analitik dengan metode kualitauf. Kegiatan penelitian dilaksanakan melalui proses COMG dan wawalcara dengan para pengurus PP IBL, PD, donatur dan Anggota IBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SWOT matriks dan IE matriks yang dilandasi oleh hasil dan: EFE dan IFE matriks posisi OP IBI berada dalam future quadrant, sedangkan JE matriks berada pada sel ke 5 yattu hold and maintain. Strategi yang cocok dengan visi, misi, dan tujuan janpka panjang dari organisasi IBI adalah strategi market penetration, product development dan market development. Berdasarkan konsep dan BSC upaya yang paling banyak yang harus dilakukan oleh OP IBI adalah yang berkaitan dengan persfektif bisnis intemal Langkah terakhir dalam membangua BSC yaitu menetapkan target dan program, dari 49 indikator menghasikan 84 program dengan total pengeluaran dana sebesar 25.6% pertahun. OP IBI telah menyusun program dan target selama 5 (lima) iahum, mulai 2009-2013. Penelitian menyimpuikan bahwa OP IB] dapat menggunakan faktor-faktor yang menguatkan posisinya, dengan prinsip meningkatkan kekuatan yang ada untuk Mmengatasi Kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menghindan ancaman yang muacul, sehingga OP IBI dapat bertahan dan tetap eksis dalam lingkungan #@ig ters berubah! . Disarankan agar OP IBI memformulasikan program maupun target tahunan yang ingin dicapai berdasarkan prioritas program, dan rencana strategis OP IB] tahun 2009-2013 menjadi acuannya, melakukan himbauan kepada PD dan PC agar menyusun rencana strategi lanjutan dengan mengadopsi dan adaptasi rencana strategi yang telah disusun dengan memperhatikan SWOT masing-masing. Melakukan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan strategi terpilih, sebingga dapat dijadikan wmpan balik untuk penyusunan strategi selanjutnya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan OP IBI hendaknya mempercepat terealisasinya pembentukan kolegium kebidanan Indonesia. Untuk Mitra dan Donor diharapkan dapat membenkan dukungan dan memfasilitasi dalam implementasi programprogram yang telah direncanakan oleh OP [BI dalam 5 (lima) tahun mendatang.

The organization of Indonesian Midwife Profession Association (OP-IBI) is aa institution for midwives in Indonesia to unify all of members in midwife in Indonesia In one organization. According to AD-ART OP IBI 2003-2008 chapter HT section 6, OP IBI have set goals in order to collect and strengthen the unity and other related parties in order to achieve the vision and mission of organization, consalt and look after, protect, develop and increase their education, knowledge, and skills in midwifery, particularly to increase the degree of public health, especially maternity and infants and so does increase the dignity and privilege of midwife in Indonesia and empower the women’s role in society. Therefore, to achteve the objective as noted in section 7 OP-IBE conducted the internal and external activities, to support the activities mentioned above, it’s necessary to built strategic plan (Renstra). Based on interview with the general chief of PP IBY, its stated that “The /B/'s Renstra we known before, has come io its expired time, which is 2003-2008, therefore Renstra needs to rearrange for next five years period of 2009-2013”. In the developing strategic plan, of OP-IBI has conducted some study at secretanat office of PP IBL, begin at November 2007 to February 2008. The study based on operational research with descriptive analytics problems control and qualitative method, The study conducted through CDMG process and interview with the official member of PP IB], PD, funder, and member of JBI. The study showed that SWOT matrix and JE matrix which based on the result of EFE and IFE positional matrix OP 1B1 is in fisture quadrant, while TE matrix is in the fifth cell, that is hold and maintain. The strategy that taatch to vision, and mission and the long-term objectives of IBI is market penetration, product development, and market development. Based on the concept of BSC, the most important effort to execute by OP IBI is related to the internal business perspectives. The last step is construct BSC is determine the target and program, from 49 indicators used, produced 84 programs with total budget 25, 6% per year. OP IBI has arranged the program and 5 years, starts from 2009 to 2013. The study conclude that OP [BI could use the factors that strengthen its position, with the principle to increase the ability to over come the weakness and take the opportunity to avoid the threat, so that OP IBI could survive and holding on in the dynamics change of environment. It’s suggested that OP IBI should formulate program or annual target to achieve based on the prionty program and strategic plan of OP IBI by the year 20092013 to be the referral, suggesting the PD and PC to arrange advance strategic adopting and adapting strategic planned arranged based to each of the SWOT. Conducting continues evaluation upon the execution of chosen strategic planned, so that could became a feed back to arrange the further strategy. In the way of increase the quality of education and services of OP IBI, it’s should be accelerate the realization of establishing the collegtums of Indonesian midwife. For the counterpart and donor, hopefully could raise the support and facilitate implementation of programs planned by OP IBI for the next 5 years.

Hasil pembangunan kesehatan adalah meningkatuya umur harapan hidup, sehingga terjadi peningkatan jumlah lansia di Indonesia dengan berbegai masalah kesehatannya. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukanlah suatu upaya dalam bentuk kegiatan posyandu lansia yang bertujuan agar pra lansia (45-59 tahun) dan lansia kegiatan sosial secara rutin. Angka pemanfaatan Posyandu Lansia di Wliayah Kerja Puskesmas Naras Kola Pariaman masih sangat rendah yaitu 13,23% pada talmn 2007, angka ini masih jauh dari SPM yaitu 40"/o. Penelitian ini bertujuan unlnk mendapatkan informasi yang mendalam tentang posyandu lansia karena ketidalctahuan terhadap kegiatan posyandu lansia dan adanya pengaruh keluarga yang sangat kuat dalam memanfaatkan pengobatan tradisional. Mengatasi masalah tersebut maka perlu adanya penyuluhan tentang posyandu lansia secara intensif dengan langkah-langkah sebagai berikut: advokasi kepeda Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk mendapatkan dukuagan dana sosialisasi posyandu untuk perbaikan alat kesehatan dan pengadaan Kartu Menuju Sehat (KMS) lansia, meningkatkan sosialisasi posyandu lansia melalui pelatihan petugas pembina wilayah dan kader, penyuluhan melalui media lokal serta meningkatkan komitmen Puskesmas Naras dalam memberikan pelayanan di posyandu lansia dengan menamhah petugas kesebatan posyandu lansia di daerah pegunungan, melakukan perneriksaao laberatorium saderhana dan mendatangkan petugas PKM dalam sadap kegiatan posyandu lansia serta melakukan senam lansia secara rutin.

As the consequence of the result of health development is the increase of life expectacy age that leads to the increase in the number of the elderly people in Indonesia including its health problem. In order to overcome the problem, an effort is conducted in the form of activities of the integrated health posts (posyandu) for the elderly that aims to make the pre elderly people (aged 45-59) aod elderly people (aged'?:60) become healthy and self reliant by conducting their health examination and social activities regularly. The number of utilization of the integrated health posts for the elderly in the working area of Naras Health Center of Pariaman City was still low (13.23%) in 2007. The number was lower than Minimal Service Staodard (SPM), that was 40%. The study aimed to obtain the information of the utilization of the integrated health posts for the elderly and factors supported and delayed in utilizing the integrated health posts for the elderly in the working area of Naras Health Center of Pariaman City. To overcome the problems mentioned above, it is needed a elucidation (communication, information, and education) about the integrated health posts fur the elderly intensively with following steps: advocacy towards the Health Office of Pariaman City to get the financial support of socialization of the integrated health posts to repair the medical appliances and to procure the health monitoring card (KMS) for the elderly, to maintain the socialization of the integrated health posts for the elderly through training for regional assistance staffs and health volunteers, to run the elucidation through local media and to maintain the commitment of Naras Health Center in providing the service in the integrated health posts for elderly by adding health staffs at mountain area, to conduct the simple laboratorium test, and to make the health center staffs attended in every activity conducted in the integrated health posts, as well as to conduct the exercise for elderly regularly.

Pembangunan kesehatan adalah proses yang terus menerus dan progresif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan di berlakukannya Amandemen I - IV UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan negara sudah semakin jelas di mana secara eksplisit menempatkan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat yang. harus tersedia merata. Konsekwensinya daerah-daerah harus mengalokasikan pendanaan.. yang lebih besar terhadap sektor kesehatan. Pendanaan kesehatan merupakan kunci utama dalam suatu sistem kesehatan di berbagai negara. Penelitian Oleh WHO di Indonesia yang selama bertahun-tahun prihatin bahwa masalah kesehatan di Indonesia mengalami kemandegan akibat pendanaan, sebagai salah satu masukan (input) yang penting kurang mendapat perhatian. Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah anggaran kesehatan yang masih rendah di tambah lagi dengan belum teratasinya beberapa masalah kesehatan, penting dilakukan analisis pembiayaan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang peta pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif operasional di bidang analisis pembiayaan kesehatan Masyarakat yang bersumber dari pemerintah di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Penelitian ini adalah telaah dokumen Dalam DASK yang di kelompokan menurut, sumber, provider, Fungsi biaya, program Prioritas dan realiasasi angearan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan masyarakat bersumber pemerintah sebesar Rp 21,052,017,064,- dan nilai per kapita adalah Rp 71,104,11,- per tahun, yang bersumber dari APBD Kabupaten Rp 13,448,602,038 (65 %), Pinjaman Luar Negeri/Bantuan Luar Negeri PLN/BLN adalah sebesar Rp 4,300,000,000,- (21%) dan APBN sebesar Rp 3,015,000,000,(15 %). Dari 7 Provider, Bagian Tata Usaha mendapat porst terbesar Rp 7,013,652,601,- (34%) sedangkan terkecil alokasi biaya Bidang Pelayanan Kesehatan dasar Rp 919,380,000,- (4%). Pengelompokan menurut biaya pelayanan kesehatan yang terbesar adalah suporting Rp 12,770,145,438,- (62%). Fungs) pembiayaan Line Htem dengan alokasi dana terbesar adalah biaya Operasional yaitu Rp 16.121,935,838,(78%). Pembiayaan program kesehatan alokasi terbesar adalah program kesehatan kuratif Rp, 6,543,320,200,- (32%). Pembiayan 9 program kesehatan prioritas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) alokasi terbesar untuk program pelayanan kesehatan dasar sejumlah Rp 4,695,774,960,- (23%). Realisasi dana yang sudah di alokasikan adalah sejumlah 92% terdiri dari: Dana yang bersumber APBN 99%, realisasi anggaran bersumber APBD adalah 98%, dana yang besumber dari BLN/PLN mempunyai realisasi dana terrendah hanya 68% dani total alokasi anggaran. Di sarankan bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyusun kebijakan pembiayaan sektor kesehatan kiranya lebih memperhatikan distribusi per Provider, Program prioritas dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan maupun distribusi sesuai fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal ini harus di ikuti dengan peningkatan pembiayan sektor kesehatan terutama untuk pelayanan publik untuk menunjang visi dan misi kesehatan serta visi Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tercapai. Dinas Kesehatan perlu memaksimalkan penyusunan Disirict Health Account (DHA) sehingga diperoleh bahan evaluasi dan penentuan alokasi pembiayaan program yang lebih memudahkan dalam pengelompokan pembiayaan kesehatan Masyarakat. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah lebih meningkatkan advokasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan sektor swasta serta masyarakat dalam memobilisasi sumber pembiayaan kesehatan.

Development of health is progressive and continuous process to increase degree of health of public. With in the doing of Amendment I - [VY UU Dasar Negara Republic Indonesia year 1945, purpose of state have been progressively clear where explicitly place health as part of prosperity of people to be be available flatten. The consequence of allocation areas have to financing of larger oneses to health sectors. Financing of health is main key in health system in various states. According To Thabrani H" Research By WHO in Indonesia which during through years concerned that problem of health in Indonesia experience stag as result of financing, as one of input ( input) important less getting attention " The purpose of this research is to know about defrayal of health from duty of health government of Sub-Province Muaro Jambi year 2006. This research type is descriptive operational research design in deftayal analysis of Public health which stemming from government in health of duty, Puskesmas (public health centre) and Pharmacy warehouse in Sub-Province of Muaro Jambi, this research is DASK document study which grouped according, source, provider, cost function, Priority program and budget realization. This research result show that total budget for defrayal of public health from government equal to Rp 21,052,017,064,,- and assess per capita is Rp 71,104,11,- per year, from Sub-Province District Revenue Plan (APBD) Rp 13,448,602,038 (65%), Foreign Loan /Foreign Aid (PLN/BLN) is equal to Rp 4.300,000,000,- (21%) and State Revenue Plan (APBN) equal to Rp 3,015,000,000,- (15%). From 7 Provider, Arranging Effort get the biggest portion Rp 7,013,652,601,- (- 34%), smallest cost allocation is Base Health Service Rp 919,380,000,- (- 4%). Subdividing according to the service health budget the biggest is supporting Rp 12,770,145,438,- (- 62%). Line Item defrayal function with the biggest fund allocation is Operational expense that is Rp 16,121,935,838,- (78%). The biggest allocation health program defrayal is curative Medicare Rp 6,543,320,200, (32%). Defrayal of 9 priorities Medicare according to Minimum Standard Service (SPM) the biggest allocation for base health service program is Rp 4.695.774.960, (23%). Fund Realization which allocated was 92% consisted: Fund from APBN 99%, budget realization from APBD 98%, fund from BLN/PLN have low fund realization which is only 68% from total budget allocation. In suggesting for government of Sub-Province of Muaro Jambi in compiling policy of health defrayal sector presumably more pay attention to distribution per Provider, Priority program and Minimum Standard Service and also distribution according health service defrayal function. This thing must follow with increasing of health defrayal sector especially public service for supporting health mission and vision and also to reach the vision of Sub-Province Muaro Jambi Government. Duty of Health enquires to maximize compilation of District Health Account (DHA) so that can obtained a material for evaluation and determination of defrayal allocation of program which more facilitate in subdividing of health public defrayal. Duty of Health and district hospital needs more advocating to local government, private sector and Local Parliament and also public in mobilization source of health defrayal.