Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Dina Puspita; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Mieke Savitri, Dumilah Ayuningtyas, Ardiansyah
Abstrak:

Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan bentuk badan hukum akan membawa dampak pada pereneanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan meiihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSI-lj Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokurnen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DK1 Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71-No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedornan Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK-Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengarnbilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengarnbilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari eatatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi penibahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak terjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Ternyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oIeh pihak RSHJ dari tahun 2004-2006 meningkat sena dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatan pasien JPK-Gakin tahun 2004-2006 yang meningkat.


The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at "Rumah Saldt Haji Jakarta (RSHJ)" create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated to be decline due to high cost of services. This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document. The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government "Propinsi DKI Jakarta" No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. 71-No. 73 2004, (4) document "Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) 2003" (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of "Jaminan Pihak ke-3 (JP3)" and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient PK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006. The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision-mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattern for the patient in the year 2004-2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.1t can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

Read More
B-1003
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Otto Berhen Kawanda; Pembimbing: Syahrul Meizar Nasri; Penguji: Hendra, L. Meily Kurniawidjaja, Sapto, Rizki Ardiansyah
T-3442
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Safira Alifia Husna; Pembimbing: Milla Herdayati; Penguji: Besral, Tris Eryando, Dian Kristiani Irawaty, Ardiansyah
Abstrak:
Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan provinsi-provinsi yang menduduki kejadian perkawinan anak paling tinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Akibat banyaknya dampak kesehatan yang timbul akibat perkawinan anak, pemerintah Indonesia dalam RPJMN dan Dunia dalam SDG’s menargetkan penghapusan praktik perkawinan anak turun menjadi 8,74% (2024) dan 6,94% (2030). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren dan determinan perkawinan anak pada wanita menikah usia 15-29 tahun di Pulau Kalimantan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Sampel penelitian adalah seluruh wanita menikah berusia 15-29 tahun yang terpilih menjadi responden dalam SDKI 2007, 2012 dan 2017 di Pulau Kalimantan dan dianalisis menggunakan analisis regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan tren kejadian perkawinan anak dari tahun 2007-2017 stagnan (Prevalensi 2007: 54,4%; Prevalensi 2012: 52,3%; Prevalensi 2017: 52,4%). Status pendidikan, pendidikan pasangan, perbedaan umur, wilayah tempat tinggal, dan indeks kekayaan merupakan determinan perkawinan anak untuk tahun 2007 dan 2007-2017. Status pendidikan, perbedaan umur, wilayah tempat tinggal, dan indeks kekayaan merupakan determinan perkawinan anak untuk tahun 2012. Status pendidikan, pendidikan pasangan, pekerjaan pasangan, dan perbedaan umur merupakan determinan perkawinan anak untuk tahun 2017. Selanjutnya, determinan utama yang mempengaruhi perkawinan anak di Pulau Kalimantan secara berturut-turut yakni status pendidikan (OR 2,9;95%CI:1,17-5), perbedaan umur (OR 2,9; 95%CI: 2,2-3,7), pekerjaan pasangan (OR 13,9; 95%CI: 1,4-137,5), dan perbedaan umur (OR 2,6; 95%CI: 2,2-3).

Kalimantan Island is an island with the highest number of child marriages in Indonesia in the last 10 years. Due to the many health impacts resulting from child marriage, Indonesian government in the RPJMN and SDG’s targeting the elimination of the practice of child marriage to fall to 8.74% (2024) and 6.94% (2030). This research aims to determine trends and determinants of child marriage among married women aged 15-29 years on the island of Kalimantan. This study used a cross-sectional design. The research sample was all married women aged 15-29 years who were selected as respondents in the 2007, 2012 and 2017 IDHS on Kalimantan Island and analyzed using multiple logistic regression analysis. The research results show that the trend in the incidence of child marriage from 2007-2017 was stagnant (Prevalence 2007: 54,4%; Prevalence 2012: 52,3%; Prevalence 2017: 52,4%). Educational, partner's education, age difference, area of residence, and wealth index are determinants of child marriage for 2007 and 2007-2017. Educational, age difference, area of residence, and wealth index are determinants of child marriage for 2012. Educational, partner’s education, partner's occupation, and age difference are determinants of child marriage for 2017. Furthermore, the main determinants that influence child marriage on Kalimantan Island respectively namely educational (OR 2.9; 95%CI: 1.17-5), age difference (OR 2.9; 95%CI: 2.2-3.7), partner's occupation (OR 13.9; 95%CI: 1.4-137.5), and age differences (OR 2.6; 95%CI: 2.2-3).
Read More
T-6845
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Muktamar Umakaapa; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Mardiati Nadjib, Kurnia Sari, Ardiansyah Bahar, Ichwansyah Gani
Abstrak: In an effort to improve the quality of health services at First Level Health Facilities (FKTP) in the implementation of the National Health Insurance Program in Indonesia, the government has issued a policy, namely a performance-based capitation payment (KBK) policy at the FKTP. This study aims to determine how to evaluate performance-based capitation policies (CBC) in Merial Health clinics by looking at aspects of effectiveness, efficiency, facilities and infrastructure, availability of human resources, adequacy, and legal compliance. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and document review. The results showed that the effectiveness of the policy has been optimal but is still constrained by the socialization of the KBK policy and visits to health numbers for BPJS Kesehatan participants. The efficiency of the KBK policy has been running optimally in increasing the capitation income of the Merial Health Clinic. The adequacy of the policy is as expected because it improves the quality of health services. The availability of human resources is in accordance with the BPJS Health provider standards. Facilities and infrastructure are in accordance with the rules of cooperation as a provider of BPJS Health. Legal compliance has been running optimally because it has met the applicable requirements. The conclusion of this study is that the implementation of the performance-based capitation policy at the Merial Health clinic has been running optimally
Read More
T-6265
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive