Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek aktor, konteks dan proses kebijakan pada koherensi kebijakan Food Estate dengan Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diambil melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen kebijakan, data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Analisis Konten dan Analisis Fenomenologi Transendental digunakan pada penelitian ini. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah 1) teori Koherensi Kebijakan yang dikembangkan oleh Nilsson, 2) teori Segitiga Kebijakan yang dikembangkan oleh Walt and Gilson, serta 3) teori Kerangka Koalisi Advokasi oleh Sabatier & Jenkins sebagai triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koherensi Kebijakan Food Estate dengan Kebijakan Ketahanan Pangan cukup baik namun belum optimal, sebab tidak ditemukan objektif tertulis mengenai penganekaragaman persediaan pangan yang sesuai dengan skor Pola Pangan Harapan ataupun Gizi Seimbang di dalam kebijakan Food Estate. Interaksi antara aktor, konteks, serta proses pembuatan kebijakan Food Estate berhubungan erat dan saling mempengaruhi koherensi kebijakan. Menggunakan Kerangka Koalisi Advokasi sebagai triangulasi metode, diketahui Organisasi Masyarakat Sipil maupun Pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai ketahanan pangan dan gizi, tetapi Organisasi Masyarakat Sipil memiliki kepercayaan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah mengenai cara yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi. Kata kunci: Ketahanan Pangan dan Gizi, Kebijakan Pangan, Food Estate, Koherensi Kebijakan

The objective of this study is to determine how the actor, context, and policy process in coherence of Food Estate policy with the Food Security and Nutrition Policy. This study adopted a qualitative single case study design drawing on in-depth interviews, policy document review and literature study. Content Analysis and Transcendental Phenomenological Analysis were used in this study. The theories used as analytical tools in this research are 1) Policy Coherence theory developed by Nilsson, 2) Policy Triangle theory developed by Walt and Gilson, and 3) Advocacy Coalition Framework theory by Sabatier & Jenkins as a triangulation method. The results show that the coherence of the Food Estate Policy with the Food Security Policy is acceptable but not being at its optimum, because there is no objective written that represent Skor Pola Pangan Harapan or Pedoman Gizi Seimbang. The interactions between actors, context, and policy-making process are closely related and influence policy coherence. Using the Advocacy Coalition Framework as a triangulation method, it is known that both civil society organizations and the government want to achieve food and nutrition security, but civil society organizations have different approaches regarding how to achieve food and nutrition security. Kata kunci: Food and Nutrition Security, Food Policy, Food Estate, Policy Coherence