Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Analisis Implementasi Kebijakan Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kubu Raya (KKR)

Yuli Trijayati; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Masyitoh, Asep Ahmad Saefullah, R. Heru Ariyadi

Abstrak:

Kebijakan nasional di bidang kesehatan mendorong reformasi dan peningkatan kinerja rumah sakit, salah satunya melalui pengembangan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di Rumah Sakit Daerah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan dengan menerapkan model manajemen yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan UOBK di RSUD Kubu Raya dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala komunikasi antarorganisasi akibat perbedaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, kompetensi dan sikap badan pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Meskipun kebijakan UOBK bertujuan memberikan fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan rumah sakit, implementasinya di RSUD Kubu Raya belum berjalan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut agar kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rumah sakit.

The national health policy encourages reforms and improvements in hospital performance, one of which is through the development of Special Organizational Units (UOBK) in Regional Hospitals. This policy aims to enhance accountability, efficiency, and service quality by adopting a more adaptive and results-oriented management model. This study aims to analyze the implementation of the UOBK policy at Kubu Raya Regional General Hospital (RSUD) using a qualitative approach based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. The findings reveal that the policy implementation still faces various challenges, such as inter-organizational communication barriers due to differing interpretations and lack of socialization, as well as resource limitations, including human resources, assets, and finances. Moreover, the competency and attitude of the implementing bodies play a crucial role in determining the policy's success. Although the UOBK policy aims to provide flexibility and autonomy in hospital management, its implementation at Kubu Raya RSUD has not yet been optimal. Further efforts are needed to overcome these obstacles to ensure the policy delivers tangible impacts on improving hospital efficiency and service quality.

B-2514

Depok : FKM UI, 2025

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Kesiapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Menjadi UPT Dinas Kesehatan

Lalu Hamzi Fikri; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Ede Surya Darmawan, Amal Chalik Sjaaf, Achmad Harjadi, R. Heru Ariyadi

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diberlakukan . Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah DinasKesehatan, direktur sebagai pejabat fungsional dengan tugas tambahanbertanggung jawab kepada Dinas kesehatan. Rumah sakit Umum daerahProvinsi NTB sampai saat ini belum melakukan Implementasi . TujuanPenelitian ini untuk Mengetahui kesiapan Implementasi Kebijakan PeraturanPemerintan Nomer 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah di Rumah sakitUmum Daerah Provinsi NTB., Terdapat 4 Variabel yeng menentukankeberhasialan Implementasi antara lain komunikasi, sumber Daya , Disposissidan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk deskriptifkualitatif. Dengan wawancara Mendalam , telaah dokumen dan Observasi .Hasil penelitian ini, Rumah sakit Umum Daerah provinsi Tidak Siap untukImplementasi kebijakan ini ,dari sisi Komunikasi , Struktur birokrasi, SumberDaya, Disposisi , saran kepada pemerintah Provinsi perlu adanya kebijakankhusus terhadap kelembagaan Rumah sakit umum daerah provinsi NTB agardapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat .Kata Kunci : Kesiapan Implementasi , Struktur Birokrasi, Sumber daya,Disposisi, Komunikasi

Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Devices, has beenimplemented. Regional Hospital as a Technical Implementation Unit under theDepartment of Health, the director as a functional official with additional dutiesresponsible to the Health Department. NTB Provincial General Hospital until now hasnot implemented Implementation. The purpose of this research is to know the readinessof policy implementation of government regulation number 18 year 2016 about theregional apparatus in NTB provincial general hospital. There are 4 variables thatdetermine the success of the implementation of communication, resources, dispositionand bureaucracy structure. This research is a qualitative descriptive research. With In-depth interviews, document review and Observation. The results of this study,Provincial General Hospital Not Ready for Implementation of this policy, from the sideof Communications, Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, suggestions to theProvincial government need a special policy on the institutional NTB Provincial publichospitals in order to maintain and improve quality service to the community.Keyword: Preparedness of Implementation, Bureaucracy Structure, Resources,Disposition, Communication.

B-2030

Depok : FKM-UI, 2018