Abstrak:

Kebijakan Swadana sesuai Kepmendagri no.92/1993 dan Kepres no.38/1991 memberikan kewenangan Rumah Sakit dalam penggunaan pendapatan fungsionalya secara langsung, bertujuan terciptanya manajemen Rumah Sakit yang sehat dan mandiri, peningkatan peran serta dan tanggug jawab masyarakat dan perbaikan ksejahteraan karyawan. Kemudian UU no.1/2004 dan PP no.23/2005 yang memberikan fleksibilitas bagi Rumah Sakit dalam pola pengelolaan keuangannya yang disebut Badan Layanan Umum (BLU), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum clan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem pengelolaan keuangan Swadana dan BLU dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah diterapkan di RSUD Tangerang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan analisis terhadap dokumen-dokumen rumah sakit dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Rumah Sakit. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa penganggaran dalam pengelolaan keuangan Swadana menerapkan metode hystorical budgeuing dan penyustman anggaran seeara &dim up dan menggunakan format Rencana Kerja Atiggarau (RICA), dan harus mendapatkan pengesahem Bupati dan DPRD. Sedangkan penganggaran dalam pengelolaan keuangan BLU masih menerapkan metode hystorical budgeting dan penyusunan anggaran masih swam. buuom up, sehingga dalam metode dan prosedur penyusunan anggaran antara Swadana dan BLU harnpir sama yang diterapkan di RSUD Tangerang, seharusnya RSUD Tangerang telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja sesuai &Ivau pola pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan format isian reneana kerja telah sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), sehingga penganggaran RSUD Tangerang telah menerapkan Reneana Bisnis dan Anggaran yang sesuai dengati penganggaran BLU, dan penganggarannya hams diketahui Bupati dan tak memerlukan pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa palaksanaan anggaran Swadana harus mendapatkan persetujuan bupati dan pengesahan DPRD, dan harus sesuai dengan digit dan keIompok anggaran dan tertuang dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) sehingga pelaksanaan anggaran Swadana sangat strik dan tidak boleh mengadakan pergeseran anggaran, sehingga tidak efisien dan saldo anggaran harus masuk ke kas Dearah dan penggunaannya hams persetujuan Bupati dan DPRD, sehingga tidalk efektif dan produktif. Sedangkan pelaksanaan anggaran BLU sangat fleksibel karena diberikan keleluasan dalam pengelolaan keuangan path batas-batas tertentu yang dapat dikeeualikan dari ketentuan yang berlaku umum, sehingga tidak harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),dan menerapkan praktek bisnis yang sehat yang menyelanggarakan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian la.yanan yang bemutu dan berkesimbangunan, dan dapat mengadakan perubahan anggaran dengan diketahui Bupati dan tak perlu pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif, serta saldo anggaran dapat dipergunakan sebagai investasi/belanja modal daft dapat dimasukkan ke dalam RBA tahun anggaran beikutnya sehingga pelaksanaan anggaran lebih efisien dan produktif.

---

Self-financing Policy according to the Domestic Minister Decree number 9211993 and the President Decree number 38/1991 provide hospital authorities to use its functional income directly. This policy is aimed at creating healthy hospital management and its self-adjusting, as well as exagurating societies participation and reponsibilities and employees' welfare as well. In addition to the constitution number 1/2004 and the government constitution number 23/2005 that gives flexibilities to the government office in financial management, by the name of Public Services Board (Badan Layanan Umum—BLU) is aimed at increasing services to the public in the frame of increasing public welfare and educating nation way of life. This research is aimed at knowing the comparison of the Self-financiang Management System and the Public Services Institution in budgeting plan and budgeting implementation run at the Tangerang Domestic Public Hospital. The research is qualitative descriptive, in which the data collection is done through analysis of existing documents and deep interview with related persons at the hospital. From the research it is found that budgeting in self-financing management uses hystorical budgetting system by its means butt= up and uses the form of Budgeting Work Plan assigned by Bupati and legislative. In the meantime, the budgeting and financial management of BLU is still using hystorical budgeting methode by its means the buttom-up line as assigned the similarity of methode in budgeting plan between self-financing and public service board implemented at Tangerang Hospital. Meanwhile, it is a must that Tangerang Domestic Hospital already implemented performance bases budgeting inline with the financial management system of BLU. While the form of working plan should be based on Budgeting and Business Plan (Rencana Bisnis dan Anggaran-RBA) as used in BLU financial system, in which it is assigned by Bupati needless the endorsement of legislative in order to be more efective. Through this research it is found that self-financing implementation should be assigned by Bupati and endorsed by the legislative strictly bases on the digit and budgeting group as listed in working plan (Daftar Rena= Kerja-DRIC). This is assigned that the use of self-financing budget is highly strick and nomore change of budgeting. This system causes inefficiency, infective and unproductive approved by namely financial rest should be posted into domestic treasurer book keeping while its uses should be assigned by Bupati and legislative. Principly bases of BLU budgeting implementation is highly flexible by giving full authorities in using finance by the frame that is generally ak.nowleged. By this system, the use of finance is not strictly follow the Budgeting Plan Document (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-DPA). But the manager has a flexibilities to implement a healthy business ethiques by riming organization function based on good and clean management system in providing quality and continually improvement of sevices. In practice, the manager can change the budgeting plan by assigned of Bupati and not necessarily endorsement of legislative while the budgeting rest can be used as investment and put into previous year budgeting plan to be more efficien, effective and productive.

Abstrak: Tesis ini membahas hubungan budaya keselamatan pasien terhadap kepatuhanpenerapan kewaspadaan universal/kewaspadaan standar oleh perawat dan bidan dirawat inap RS Budhi Asih Jakarta Tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitiandeskriptif analitis untuk melihat hubungan antara budaya keterbukaan, budayakeadilan, budaya pelaporan, budaya belajar dan budaya informasi dengankepatuhan akan penerapan kewaspadaan universal/standar menggunakan desainpotong lintang dengan self administered questionnaire. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kepatuhan akan penerapan kewaspadaan universal olehperawat dan bidan di rawat inap RS Budhi Asih sudah baik. Ditemukan adanyahubungan antara budaya keterbukaan dan budaya pelaporan dengan kepatuhanakan penerapan kewaspadaan universal/standar. Manajemen rumah sakit harusmengintegrasikan unsur keselamatan petugas dan pasien dalam setiap kebijakandan menciptakan iklim yang mendukung keterbukaan dan pelaporan insiden yangterjadi sebagai masukan bagi kemajuan rumah sakit di masa mendatang.

---

This thesis describes relationship between Patient Safety Culture and compliance inimplementation of Universal Precautions/Standard Precautions by Nurses and Midwivesat inpatient unit in Budhi Asih Hospital Jakarta 2015. The study was a descriptiveanalytical research on the relationship between open culture, just culture, reportingculture, learning culture and information culture with the compliance in implementationof universal precaution /standards precautions using cross sectional study design withself administered questionnaires. The results showed that compliance to theimplementation of universal precautions by nurses and midwives in Budhi Asih Hospitalinpatient is good. Found an association between open culture and reporting culture withcompliance in the implementation of universal precautions or standards precautions.Hospital management must integrate patient and officers safety aspects in every policyand create a favorable climate of openness and reporting incidents that occurred as inputfor the improvement of the hospital safety culture in the future.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pasien terhadap Pelayanan Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Pusat TNI AU dr. Esnawan Antariksa. Dalam penyusunan kerangka konsep penelitian ini sebagai variabel dependen adalah variabel kepuasan total yang meiiputi harapan dan persepsi responden dimana tingkat kepuasan dihitung berdasarkan kesenjangan nilai antara keduanya sedangkan sebagai variabel independen adalah mencari diantara lima dimensi servqual yaitu rangible, reliability, responsiveness, asurance dan emphaty yang memiliki pengaruh paling dominan dalam kepuasan pasien. Metode penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, dimana menggunakan survei kepada 149 responden militer dan 140 responden umum. Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan metode cross sectional terhadap responden. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan program perangkat lunak komputer. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara perkejaan dan pendapatan perbulan responden urnum dengan kepuasan, yaitu dengan p value 0,012 dan 0,011. Berdasarkan metode servqual didapati bahwa 8,72% responden militer dan 7,86% responden umum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan Unit Rawat Jalan RUSPAU. Penggunaan metode servqual sebagai alat ukur kepuasan responden, memperlihatkan adanya kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan responden. Berdasarkan diagram kartesius didapatkan bahwa responden militer merasa paling puas dengan dimensi emphaty yaitu sebesar 24,16% dan responden umum merasa paling puas dengan dimensi responsivenss yaitu sebesar 20%. Secara keseluruhan atribut servqua! yang harus menjadi prioritas untuk diperbaiki oleh manajemen rumah sakit adalah atribut pada dimensi tangible dan reliabiliiy. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini bahwa alat ukur metode servqual dapat mengidentifikasikan unsur-unsur pelayanan yang menyebabkan ketidakpuasan responden militer dan umum terhadap perlayanan Unit Rawat Jalan RUSPAU serta unsur-unsur pelayanan mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki oleh manajemen rumah sakit. Oleh karena itu disarankan kepada pihak manejemen rumah sakit unluk menggunakan metode servqual dalam melakukan survei pengukuran kepuasan pasien. Karena penelitian ini membuktikan bahwa metode senfqual dapa! digunakan dan efektif untuk dterapkan di rumah sakit dalam mengukur kepuasan pasien di rumah sakit. Dari hasil penelitian, saran untuk semua pihak yang terkait untuk memperhatikan pasien yang mempunuai harapan tinggi namun berpersepsi rendah, dimana hal tersebut menggambarkan tingginya ketidakpuasan pasien di Unit Rawat Jalan RUSPAU.

---

This research goals is to assess the level of patient satisfaction of healthcare service on outpatient unit at Air Force Hospital dr. Esnawan Antariksa. ln compiling this frame of this research concept, the dependent variable are total satisfaction variable that encompased expectation and perseption of the military respondens and public respondens, where the level of satisfaction is calculated based on the different value between the two, while the independent variable is finding between consists of 5 dimension; service quality, tangible, reliability, responsiveness, assurance and emphaty that has most dominant effect in respondens satisfaction. Research method that is implemented is kuantitatif; that use surveys to l49 military respondens and 140 public respondens. Kuantitatif data was collected using cross sectional method to the responden. Then data obtained from this research will he analized by using computer software. From the result of the research, we can see there is a correlation between job and salary from the responden with responden satisfaction, with the p value 0,012 and 0,01 I. Based on servqual method we can get 8.72 % military responden and 7,86 % public responden felt satisfied with the services being served by the outpatient unit of RUSPAU. The used of servqual method as an indicator of repondent satisfaction, shows there is a gap between service that is perceived and the service that is expectation by the responden. Based on cartesius diagram, we can also get that military respondens felt the most satisfied with the emphaty dimension is 24,16 % and public respondens felt the most satisfied with the responsiveness is 20 %. Generally, servqual atribute has to be the priority to be fixed by the hospital management is the attribute of tangible and reliability dimension. As the conclusion from this research, servqual method can identified the attribute of services that causes military respondents and public respondents unsatisfied with the RUSPAU outpatient healthcare services and which attribute of service that become the priority to be fixed by the hospital management. It is recommended to the hospital management to use servqual method in surveys to assess the level ofthe custumers satisfaction. This method could be use effectively in hospital in order to assess the level of the customers satisfaction in the outpatient unit.

Abstrak:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran kepatuhan petugas kesehatan di RSUD Pasar Rebo dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi terkait rawat inap, meneliti hubungannya dengan faktor predisposisi, penguat dan pemungkin dan juga perbedaan pengetahuan, sikap dan persepsi pada ruang rawat inap kelas 3 RSUD Pasar Rebo.

Penelitian menggunakan metode observasional kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Data primer melalui observasi langsung dan pengisian kuesioner oleh petugas kesehatan yang bekerja di ruang rawat inap kelas tiga. Faktor yang diukur adalah pengetahuan, sikap, umur, jenis kelamin dan lama kerja, pelatihan, sarana, Standar Prosedur Operasional, dukungan atasan dan pengawasan. Analisis data penelitian menggunakan teknik regresi logistik dan Chi Square.

Sampel penelitian sebanyak 62 responden. 48,4% petugas kesehatan memiliki kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Pengetahuan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan. Pengawasan dan dukungan rumah sakit berupa pemeriksaan kesehatan dan penghargaan terhadap laporan luka tusuk jarum adalah faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas kesehatan. Tidak terdapat perbedaan pengetahuan dan sikap di rawat inap kelas 3 dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Saran untuk rumah sakit meningkatkan pengetahuan dengan pelatihan mengenai kewaspadaan isolasi dan meningkatkan fungsi pengawasan.

ABSTRACT

This study is to determine the compliance level of healthcare workers at inpatient ward at RSUD Pasar Rebo implementing infection control, identify factors related to compliance and to know the difference factors among inpatient wards.

A quantitative study with crosss sectional design was carried out in 2011. Data was obtained using self administered interview and observation checklist. Factors measured are knowledge, attitude, age, SOP, training, facilities, surveilans and management support.

Sample reached 62. 48,4% health care workers have high compliance. Factors related are knowledge, surveilans and management support and no differences in knowledge and attitude among inpatient wards. Findings suggest a need for provision in service training of IPC, improvement surveilans from IPCN and support from management for medical check up .

Abstrak: Abstrak
RSJPDHK adalah RS pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai rumah sakit BLU (Badan Layanan Umum) Kementerian Kesehatan yang telah melaksanakan remunerasi sejak tahun 2008. Implementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK ditetapkan melalui keluarnya KMK 165 tahun 2008. Pada tahun 2011 yang mengatur sistem tunjangan kinerja. Tujuannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi maka perlu diberikan tunjangan kinerja.Tujuan penelitian ini yaitu melakukan kajian terhadap sistem remunerasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 Tahun 2008 yang telah diterapkan di RSJPDHK dan sistem remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 63 Tahun 2011 yang akan diterapkan di Instansi Pemerintah. Penelitian ini melakukan analisis kesenjangan antara sistem remunerasi RSJPDHK berdasarkan KMK nomor 165 tahun 2008 dengan Permen PAN nomor 63 tahun 2011. 
Dari hasil FGD dengan para dokter spesiaslis jantung RSJPDHK dan wawancara mendalam para informan bahwa KMK nomor 165 tahun 2008 dasarnya adalah PP 23 tahun 2005 tentang BLU sedangkan Permen PAN nomor 63 tahun 2011 tidak berdasarkan PP 23 tahun 2005 tentang BLU. Sehingga Permen PAN nomor 63 tahun 2011 dapat dipergunakan pada tatanan birokrasi dan tidak bisa dipergunakan untuk RS BLU. Keadaan tersebut akan berdampak terjadinya kesenjangan pada segala aplikasi pelaksanaan sistem remunerasi pada RS BLU. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan KMK nomor 165 tahun 2008 di RSJPDHK sudah tepat. Permen PAN nomor 63 tahun 2011tepat apabila diterapkan di institusi dengan tatanan birokrat. 
Saran yang diberikan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem remunerasi yang berjalan di RSJPDHK berdasarkan KMK No. 165 Tahun 2008 sebagai upaya penyempurnaan. Permen Pan No. 63 tahun 2011 harus dilengkapi dengan peraturan yang sesuai jika akan dilaksanakan pada institusi BLU. 
National Cardiovascular Center Harapan Kita (NCCHK) is a public hospital which structurally located under Ministry of Health and defined as a Public Service Board. The Ministry of Health has been implemented the remuneration system since 2008. The implementation of these policies in NCCHK are set through a decree of the Minister of Finance No.165 in 2008. In 2011, the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform published a decree No.63 to regulate the performance allowance. 
The aim is, to implement a bureaucratic reform, it is necessary to give the performance allowance. To review the remuneration system based on a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 which has been applied in NCCHK and the remuneration system based on a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011 which will be applied in governmental bodies. Perform a gap analysis between the remuneration system based on a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 and a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011. 
From the results of the focused group discussions with NCCHK cardiologists and in-depth interview with informants, it was conclude that a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 is essentially based on a Government Ordinance No.23, 2005 about Public Service Board. However, a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 201 was not based on this Government Ordinance so that it cannot be used in a hospital that become a Public Service Board. This situation will end with the occurrence of gaps in the implementation of any applied system in the public-service-board hospital remuneration. 
Conclusion. The application of the decree of the Minister of Finance No.165,2008 is appropriate for public-service-board hospitals. The decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011 is applicable when it is applied in institutions with bureaucratic order.

Abstrak: Kepatuhan petugas PBF yang berperan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan cold chain di PBF dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sikap. Sikap diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang terus menerus dengan lingkungannya, objek sosial atau peristiwa sosial.Tujuan penelitian adalah Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap petugas PBF terhadap pengelolaan cold chain di empat PBF tahun 2010. Penelitian cross sectional melibatkan 188 petugas PBF, cara ukur dilakukan dengan pengisian sendiri terhadap kuesioner yang tersedia. Variabel dilihat berdasarkan teori yang dikembangkan dari Mar'at (1984), Sarwono (2009) dan Notoatmodjo (2010) yang menyatakan bahwa sikap berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan dipengaruhi oleh pengalaman dan fasilitas. CFA digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator, model fit (GFI=0.72, PGFI=0.64, RMSEA=0.073, AIC=5305,83, CAIC=5479.52).Hasil penelitian didapatkan faktor yang berperan tidak langsung terhadap sikap adalah fasilitas (0.75). Faktor fasilitas berhubungan dengan pengetahuan dalam mempengaruhi sikap. Faktor yang mempengaruhi sikap adalah faktor pengetahuan (0.61). Tidak ditemukan bukti faktor pengalaman berpengaruh terhadap pengetahuan.Kesimpulan adalah tidak semua faktor saling berhubungan mempengaruhi sikap. Disarankan Pemerintah dalam hal ini Badan POM melakukan revisi terhadap materi yang terkait pengelolaan cold chain dan vaksin dalam pedoman CDOB dan dibuat standardisasi materi pelatihan teknis prosedur pengelolaan cold chain. PBF diharapkan meningkatkan kualitas kegiatan pelatihan baik dari segi materi maupun metode pelatihan.

---

Measure of Compliances for Therapeutic Product Distributors personnel who in charge in cold chain operation is depends on some factors such as personnel attitude. Attitude has been gained from experiences, continuing interaction with circumstances, social object as well as social accomplishment.Objective of this research is to identify factors that have correlation with Therapeutic Product Distributors personnel attitude in term of cold chain management in area of four Therapeutic Product Distributors during 2010. This cross sectional research involved about 188 Therapeutic Product Distributors personnel using method of self assessment survey. Variables have been achieved based on theory that developed by Mar'at (1984), Sarwono (2009) and Notoatmodjo (2010) that said attitude has relationship with knowledge. Meanwhile knowledge is dependent on experience and facility. CFA has been used to examine both validity and reliability of indicator, model fit (GFI=0.72, PGFI=0.64, RMSEA=0.073, AIC=5305,83, CAIC=5479.52).Result of this research attain that facility factor (0.75) has indirect association with attitude factor. Facility factor has correlation to knowledge factor. Meanwhile, knowledge (0.61) has been association with attitude. Additionally, there is no evidence that experience rely on knowledge. In conclusion, its not overall factor has relationship with attitude.It is recommended to Government particularly Badan POM to revise guideline of cold chain management in the document of Good Distribution Practices and provide standard module of cold chain management training as well. Furthermore, Therapeutic Product Distributors have been expected to improve training activity both in module and method.