Abstrak:

Prevalensi hipertensi di Indonesia masih tinggi, sementara proporsi pasien dengan tekanan darah terkendali tetap rendah. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022–2024 menetapkan target 90% pasien hipertensi terkendali di puskesmas, namun Jakarta Pusat pada tahun 2024 hanya mencapai 16,74%. Penelitian ini dilakukan di dua puskesmas dengan capaian berbeda: Puskesmas X (46,12%) dan Puskesmas Y (2,34%). Penelitian ini bertujuan menganalisis mutu program pengendalian hipertensi berdasarkan komponen input, proses, dan output dengan menggunakan pendekatan sistem terbuka.
Penelitian menggunakan desain kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi, dan telaah dokumen pada Maret–Mei 2025, melibatkan 30 informan yang terdiri atas petugas puskesmas, dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, kader, dan pasien. Analisis dilakukan secara tematik.
Hasil menunjukkan mutu program di Puskesmas X relatif lebih baik. Puskesmas X menerapkan perencanaan proaktif, penyediaan obat yang lebih cepat, inovasi edukasi berkala, monitoring bersama jejaring, dan pelatihan rutin. Puskesmas Y melaksanakan perencanaan reguler, pengadaan obat mengikuti siklus tahunan, pemanfaatan dashboard hipertensi berjalan meskipun belum optimal, serta koordinasi internal rutin. Meskipun jumlah SDM sesuai standar, keterlibatan fungsional belum merata di kedua puskesmas. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program hipertensi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sumber daya, tetapi juga bergantung pada kualitas proses, termasuk perencanaan yang responsif, pengorganisasian terstruktur, pelaksanaan inovatif, dan monitoring berbasis data.
Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas tenaga kesehatan, penyelarasan definisi indikator antarinstansi, optimalisasi media edukasi digital dan sistem informasi terpadu, serta penetapan petugas administrasi dan teknologi informasi dalam struktur tim program untuk mendukung mutu layanan hipertensi.

---

 

Abstrak: Hepatitis B merupakan penyakit menular berbahaya yang menimbulkan peradangan pada organ hati dengan penyebab virus Hepatitis B. Salah satu upaya untuk mencegah dan menurunkan Hepatitis B dengan vaksinasi Hepatitis B0 pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait upaya vaksinasi selama masa pandemi meliputi SE Dirjen P2P No.SR.02.06/4/1332/2020 tentang pelayanan imunisasi kepada anak selama masa pandemi Covid-19, Surat Menteri Kesehatan No.SR.02.01/Menkes/213/2020 tentang Pekan Imunisasi Dunia, serta Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi di Puskesmas. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SE No.3243/1.772.1 tentang pelaksanaan imunisasi rutin dalam keadaan pandemi Covid-19. Dalam masa pandemi, capaian pelaksanaan vaksinasi Hepatitis B0 di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2020 tidak mencapai target, namun pada tahun 2021 dapat mencapai target sebesar 96,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021, dengan pendekatan sistem yang melihat faktor input, proses, dan output. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada bulan April-Juli 2022. Pengambilan data dilakukan di empat Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Aulia dengan jumlah informan 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan tiga Puskesmas mencapai target pada tahun 2021. Satu Puskesmas belum mencapai target, tetapi ditemukan adanya peningkatan capaian vaksinasi Hepatitis B0. Dari hasil disimpulkan Faktor keberhasilan Sudinkes Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 yaitu dari input terdapat tenaga kesehatan yang kompeten yang didukung dengan kader, adanya penambahan sarana dan prasarana, pemberian informasi vaksinasi Hepatitis B0 melalui media sosial dan koordinasi lintas sektor. Dari proses berupa penggerakan bidan koordinasi dan kader. Selain itu, tidak ditemukan kejadian KIPI serta pencatatan dan pelaporan terlaksana dengan baik

Abstrak: Mengingat kondisi tugas TNI yang begitu berat dengan berbagai resiko, maka pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan TNI terutama yang telah menjadi penyandang disabilitas. Data penyandang disabilitas jumlah personel Kementerian Pertahanan dan TNI yang masih aktif pada tahun 2016 berjumlah 5.163, pada tahun 2017 berjumlah 5.574 orang dan pada tahun 2018 berjumlah 6.635 orang. Salah satu upaya peningkatan derajat hidup penyandang disabilitas adalah dengan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kapasitas fungsional serta menambah tingkat kemandirian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja implementasi program rehabilitasi medik penyandang disabilitas bagi personel Kemhan dan TNI di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam terhadap informan, observasi serta telaah dokumen. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 12 informan. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi program rehabilitasi medik di Pusrehab secara umum belum berjalan dengan optimal, sudah ada ukuran dan tujuan, namun ukuran dan tujuan yang di tetapkan belum dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi program rehabilitasi medik tersebut, Tranmisi dan kejelasan dalam komunikasi belum berjalan dengan optimal, hubungan antar organisasi belu berjalan dengan baik untuk tingkat kotama ke bawah, serta lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung program rehabilitasi medik. Implementasi program rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas personil TNI dan PNS Kemhan masih memiliki kendala, sehingga perlu dilakukan perbaikan ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi, hubungan antar organisasi untuk keberhasilan implementasi program rehabilitasi medik

Abstrak:

Latar belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan manfaat pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit (RS) termasuk pada layanan rawat jalan. Komposisi pasien rawat jalan (RJ) RS UKRIDA hampir seluruhnya menggunakan penjaminan program JKN. Berdasarkan analisa kondisi finansial RS, selain menjaga pemasukan dari program JKN, perlu adanya dorongan pemasukan dari komposisi pasien berbayar pribadi (out of pocket). Secara regulasi, pasien JKN diperkenankan iur biaya untuk layanan rawat jalan eksekutif. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat gambaran serta hubungan kepuasan pengalaman pasien / patient experiential satisfaction (PES), loyalitas pasien (LP), dan willingness to pay (WTP) untuk peningkatan layanan pada pasien layanan RJ RS UKRIDA. Metodologi: Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel adalah pasien RJ RS UKRIDA yang menggunakan jaminan program JKN pada lima poli yang ditetapkan. Sampling dilakukan dengan metode convenient sampling selama bulan Mei 2024. Hasil: Persepsi responden terhadap variabel inpenden dari PES sudah baik. PES dan LP juga sudah digambarkan baik oleh responden. Responden juga menunjukkan kesediaan membayar untuk peningkatan layanan yang ditawarkan dengan nilai rerata sebesar Rp 140.968,-. PES berpengaruh positif dan signifikan terhadap LP dan WTP, begitu juga LP terhadap WTP. LP menjadi variabel mediasi yang signifikan untuk hubungan PES terhadap WTP Kesimpulan: RS perlu mempertahankan dan meningkatkan PES dari pasien yang berobat sehingga terbentuk LP yang akan membangun budaya WTP pada pasien JKN untuk peningkatan layanan. Minat bayar tersebut dapat disalurkan melalui pengembangan layanan poliklinik eksekutif di RS Kata kunci: kepuasan pengalaman pasien, loyalitas pasien, kesediaan membayar, layanan rawat jalan, poliklinik eksekutif

---

Background: National Health Insurance (NHI) program in Indonesia provide health services financing benefit, including services at hospital outpatient clinics. At UKRIDA hospital itself, most patient utilise that NHI benefit. As for that, based on hospital financial condition, NHI patients must be maintained, but on the other side revenue from out-of-pocket patients should be improved. Indonesian health regulation permit hospital to charge extra fees from NHI patients for execuitve services. Therefore, this study picture patient experiential satisfaction (PES), patient loyalty (PL), and patient’s willingness to pay (WTP) for quality improvement at UKRIDA Hospital outpatients setting. Methodology: This is a quantitative cross-sectional study using questionnaire as it’s tool. Samples taken in May 2024 using convenient sampling method from UKRIDA hospital outpatients that utilise NHI benefit for five chosen departement clinics. Results: Respondents rate every PES’s independent construct as good. PES and PL also rated as good. Respondents show willingness to pay for every quality improvement given in the questionairre with average value at Rp 140.968,-. PES found to be significantly influence LP and WTP, as well as LP significantly influence WTP. LP acts as significant mediator for PES to influence patient’s WTP for quality improvement. Conclusion: UKRIDA Hospital need to maintain it’s performance to keep PES, therefore PL is formed. At this state, NHI patient’s WTP for quality improvement expected to be improved. To channel that interest, UKRIDA Hospital should develop executive clinics based on regulation. Keywords: Patient experiential satisfaction, patient loyalty, willingness to pay, outpatient, executive clinic

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---