Abstrak: Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan yang sangat strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program kesehatan, seperti SPM, PISPK, dan KBK-BPJS. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara bersama-sama menimbulkan situasi koeksistensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS di Puskesmas terjadi koeksistensi secara mutually exclusive (saling berdiri sendiri), competitive (berkompetisi), complementary (saling mendukung) dan integrated (terintegrasi) dalam hal tenaga, waktu, sarana, dana, dan pelaporan di Puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang informan yang berada di Puskesmas Bojonggede, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Cirimekar, Puskesmas Kemuning dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi secara mutually exclusive terjadi pada aspek pelaporan, sistem pelaporan program mempunyai aplikasi masing-masing seperti SIKDA, SIMPUS, dan Laporan Suplemen pada program SPM, Web Keluarga Sehat pada program PISPK, dan P-Care untuk pelaporan KBK-BPJS. Koeksistensi secara competitive terjadi pada aspek tenaga dan waktu kerja. Pelaksanaan program yang dinilai paling berat adalah PISPK, sementara SPM dinilai program rutin yang biasa dilakukan di puskesmas. KBK BPJS dinilai lebih mudah dilaksanakan daripada PISPK dalam hal pencapaian angka kontak. Complementary terjadi pada aspek sarana dan dana. Pelaksanaan ketiga kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS sistemnya belum terintegrasi sempurna.

Abstrak:

Sebanyak 22 dari 62 kabupaten daerah tertinggal (35,48%) belum mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian IPM melalui program afirmasi kesehatan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT). Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis data sekunder dari laporan realisasi dan evaluasi program, serta wawancara mendalam dengan pengampu program afirmasi dari Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kesehatan, BKKBN, serta perwakilan dari daerah tertinggal yang telah dan belum mencapai target. Evaluasi dilakukan menggunakan enam kriteria dari teori evaluasi William N. Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pencapaian IPM meliputi ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran, rendahnya realisasi kegiatan, dan distribusi program yang belum merata. Sementara faktor pendukungnya mencakup kesesuaian program dengan prioritas nasional, pemanfaatan data ketertinggalan, serta komitmen lintas sektor. Kesimpulannya bahwa program afirmasi kesehatan berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM, terutama melalui intervensi kesehatan dasar. Namun, efektivitas program belum optimal, efisiensinya terganggu oleh ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran, kecukupannya belum memenuhi kebutuhan riil di daerah, pemerataannya masih timpang, responsivitasnya sudah adaptif terhadap kebutuhan, serta ketepatannya sudah sesuai untuk mendukung IPM. Rekomendasi perbaikan yang disarankan mencakup penguatan perencanaan dan implementasi secara terpadu melalui sinkronisasi lintas sektor, penganggaran berbasis kebutuhan, serta sistem monitoring terintegrasi dalam upaya meningkatkan dampak program afirmasi kesehatan terhadap peningkatan IPM di daerah tertinggal.

---

 

Out of 62 underdeveloped regencies in Indonesia, 22 (35.48%) have not yet achieved the  Human Development Index (HDI) targets set in the National Strategy for the Acceleration  of Underdeveloped Regions Development 2020–2024. This study aims to evaluate the  supporting and hindering factors affecting HDI improvement through the health  affirmation program within the National Action Plan for the Acceleration of  Underdeveloped Regions Development (RAN-PPDT). A qualitative approach was used,  involving secondary data analysis from program realization and evaluation reports, as  well as in-depth interviews with officials from the Ministry of Villages, Development of  Disadvantaged Regions and Transmigration; the Ministry of Health; BKKBN; and  representatives from underdeveloped regions that have and have not met the HDI targets.  The evaluation is based on six criteria from William N. Dunn’s evaluation theory:  effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The  findings indicate that key barriers include the lack of synchronization between planning  and budgeting, low implementation realization, and uneven program distribution.  Supporting factors include program alignment with national priorities, utilization of  underdevelopment data, and cross-sectoral commitment. The health affirmation program  contributes positively to HDI improvement, especially through basic health interventions,  although not yet optimal. Recommended improvements involve strengthening integrated  planning and implementation through cross-sectoral synchronization, needs-based  budgeting, and an integrated monitoring system to enhance the program’s impact on HDI  in underdeveloped regions.