Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 di Asia menggunakan metode literature review melalui database online ProQuest, PubMed, ScienceDirect, dan Google Scholar. Hasil pencarian didapatkan sebanyak 9 artikel, yang berasal dari Indonesia, Vietnam, China, dan Yordania. Hasil dari telaah Pustaka menunjukan faktor yang mempengaruhi gangguan kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 adalah Faktor biologis antara lain memiliki penyakit organik, jenis kelamin, dan usia. Faktor psikologis, antara lain merasa cemas dan sedih terhadap pekerjaan saat ini, berulang kali melihat berita terkait COVID-19, dan memiliki ketakutan akan terinfeksi atau menulari orang lain. Faktor sosial-budaya, antara lain adanya penolakan sosial, banyak dipengaruhi oleh masyarakat, dicurigai positif COVID-19, mengalami kesulitan keuangan, pekerjaan, dan pendidikan. Faktor lingkungan, antara lain bekerja di bangsal COVID-19, berisiko tinggi untuk terpapar, memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19, lingkungan tempat tinggal, serta adanya hubungan yang buruk dengan pasangan maupun keluarga.

Abstrak:

---

Abstrak: Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting

Abstrak: Pandemi COVID 19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID 19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID 19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID 19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID 19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID 19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara Mendalam, Observasi dan Telaah Dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa Implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi internet serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian ini adalah adanya penguatan koordinasi antar organisasi dan intra organisasi, pembuatan SOP serta struktur organisasi, optimalisasi peran Dinas Kesehatan dalam penyelesaian klaim pasien COVID 19

---

The COVID 19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID 19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of PIE patients including COVID 19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID 19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in differences in perception between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and claim expiration dates. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 T with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) disputed cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 T for 536,482 cases. In 2021 total claims Rp. 90.20 T with completed verification of Rp. 50.1 T with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28, t. There are cases of pending, disputed and expired claims occurred in the area of RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen where based on Governor's Decree No. 445 became one of the COVID 19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of claims for costs of COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020 2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . SRAGEN, DEPARTMENT OF HEALTH KAB. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, inter-organizational communication, disposition and the social, economic and political environment that are mutually influence. Suggestions in this study are strengthening inter-organizational and intra-organizational coordination, making SOPs and organizational structures as well as optimizing the role of the health department in resolving claims for COVID 19 patients

Abstrak: andemi covid-19 menyebabkan menurunnya cakupan imunisasi anak sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan agar cakupan imunisasi meningkat kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan imunisasi anak pada saat pandemi covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2021 menggunakan metode kualitatif dengan teori Van Meter dan Van Horn. Jumlah informan sebanyak 20 orang yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa capaian imunisasi tidak menurun secara signifikan walaupun di saat kondisi covid-19 kecuali capaian Bulan Imunisasi Anak (BIAS). Sumber daya (finansial, sarana prasarana, SDM) umumnya sudah cukup memadai. Komunikasi antar petugas dan kegiatan pelaksanaan umumnya sudah baik dilihat dari sosialisasi koordinasi yang dilakukan petugas kesehatan bersama lintas sektor namun sosialisasi belum merata kepada masyarakat. Karakteristik badan pelaksana umumnya sudah baik melalui pengerjaan para pelaksana kebijakan akan tugas pokok dan fungsinya namun masih perlu dibedakan antara tugas utama dan prioritas, tugas membantu yang sifatnya insidental dan tugas tambahan. Disposisi pelaksana umumnya juga sudah baik dilihat dari sikap yang mendukung dan komitmen orang tua membawa anak imunisasi dengan menerapkan protokol Kesehatan serta komitmen Puskesmas Kramat Jati dalam membenahi sarana prasarana/ pelayanan agar sesuai dengan standar permenkes dan prinsip PPI, namun pelaksana imunisasi kurang konsisten seperti tidak menanyakan riwayat covid-19 sebelum mengimunisasi anak dll. Lingkungan ekonomi tidak menghambat atau mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, sementara lingkungan sosial mendukung dilihat dari keaktifan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan imunisasi serta keaktifan ibu-ibu dalam mencari tahu informasi imunisasi namun di sisi lain lingkungan sosial juga kurang mendukung dilihat dari adanya kepercayaan masyarakat bahwa vaksin itu haram. Kebijakan masih di bawah surat edaran oleh karena itu perlu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang imunisasi anak pada saat pandemi covid-19. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan imunisasi anak pada saat pandemi covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati terimplementasi dengan baik. Kendala yang paling besar dalam mengimplementasi kebijakan adalah ketakutan orang tua membawa anak imunisasi ke puskesmas karena covid-19. Oleh karena itu sosialisasi perlu ditingkatkan agar mereka percaya bahwa imunisasi anak di puskesmas cukup aman.

---

This covid-19 pandemic gives impact toward the decreasing of child immunization so that government made a policy to increase the child immunization service. The purpose of this research is to know how is the policy of child immunization implemented during covid-19 pandemic in Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. This research was conducted in April to May 2021 by using qualitative method based on Van Meter and Van Horn theory. The amount of informant for this research is 20 persons and it is purposively determined. The result of this research shows that there is no significant decreasing of immunization service for all but BIAS (immunization for students). Resources (finance, infrastructure, human resource) have been adequate and available. The communication between all the officials and the implementation of immunization service are good seen from the coordination for socialization toward society held by health workers together with cross sector, even though the socialization still not be done evenly. Generally, the character of implementor is also good seen from the main task and function done by them, even though there should be the distinction between main task and priority, additional and incidental task. The disposition of implementor is good seen from the supportive attitude, the commitment of parents to bring their babies and comply the health protocol and and the commitment of Puskesmas Kramat Jati to provide the infrastructures needed according to Permenkes (The Regulation of Ministry of Health) and the principles of PPI (The prevention and controlling of infection), even though the implementor still lack of consistency in asking about covid-19 history before doing the immunization, etc. From economic environment, there is neither obstacle or support for this policy, while social environment is quite supportive by the involvement of public figure to socialize child immunization and to support the implementation itself. The mothers of children are actively looking for the information for immunization. However, in the other side, social environment can be less supportive because some of society believe that vaccine is forbidden (haram). As the policy is still in formed of circular letter, it is needed to make an official regulation about child immunization during pandemic covid-19. It can be concluded that the policy of child immunization service in Puskesmas Kramat Jati has been well implemented. The biggest obstacle in implementing this policy is the fear of parents bringing their children to puskesmas due to pandemic covid-19. Therefore, socialization must be intensely done in order to gain trust from parents that doing immunization in puskesmas is safe

Abstrak:
Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan salah satu pelayanan Puskesmas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penurunan AKI dan AKB. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 2 Puskesmas Kecamatan yang memiliki rawat inap yang berfungsi PONED dan 4 Puskesmas Kelurahan yang mempunyai perawatan 24 jam. Namun demikian indikator pelayanan Program PONED masih belum mencapai target, salah satunya angka Kematian Bayi dan Rujukan Ibu Melahirkan yang masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain masyarakat, Pemerintah Daerah, Tim PONED Puskesmas, Para Kepala Puskesmas PONED, penanggung jawab program PONED Sudinkes Pulau Seribu, dan Penanggung Jawab SDM Kesehatan Sudinkes Kepulauan Seribu. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan stakeholder, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana sudah mencukupi tetapi terkendala masalah pemeliharaan alat karena faktor air asin yang menyebabkan peralatan mudah berkarat dan rusak. Struktur birokrasi sudah terdapat Keputusan Bupati mengenai tim PONED, namun belum ada struktur khusus PONED di Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama Pemerintah Daerah dan Puskesmas dalam penanganan ibu hamil, penanganan kasus rujukan ibu melahirkan dengan penyulit. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PONED sudah ditunjukan dengan pemanfaatan Puskesmas PONED dalam pemeriksaan kehamilan dan proses melahirkan, Output pelaksanaan program PONED sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan capaian program kepada penanggung jawab di Sudinkes, belum ada format pelaporan khusus PONED dan belum dilakukan analisa pelaporan PONED serta feedbacak pelaporan belum dilaksanakan. Implementasi pelayanan PONED di Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan dan Puskesmas Pulau Seribu Utara sudah berjalan tapi belum optimal dengan adanya hambatan dan kendala di komponen input, proses maupun output yang harus diatasi sehingga pelayana PONED di Kepulauan Seribu bisa berjalan dengan baik.

---

Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONED) is one of the Primary Health Care services that is expected to contribute to the reduction of MMR and IMR. Maternal Mortality Rate (MMR), Infant Mortality Rate (IMR) and Toddler Mortality Rate in Indonesia are the highest compared to other ASEAN countries. The Seribu Islands Administrative Regency has 2 sub-district health centers that have PONED inpatient care and 4 sub-district health centers that have 24-hour care. However, the service indicators of the PONED program have not yet reached the target, one of which is the very high infant mortality rate and maternal referral. This study was a qualitative analytic study. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included the community, local government, Primary Health Care PONED team, Heads of Primary Health Care PONED, the person in charge of the Thousand Island sub-district PONED program, and the person in charge of the Thousand Islands sub-district health human resources. The research results show that the policy standards and measures have been understood by implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Service, community health centers and stakeholders, clarity of information and consistency of information. The availability of budget, facilities and infrastructure is sufficient but is hampered by equipment maintenance problems due to the salt water factor which causes the equipment to rust easily and cause damage. The bureaucratic structure already has a Regent's Decree regarding the poned team, but there is no special PONED structure in the Seribu Islands Health Sub-Department. The disposition is shown by a positive attitude in the form of a joint commitment between the Regional Government and the Community Health Center in handling pregnant women, handling referral cases of mothers giving birth with complications. Community participation in the implementation of PONED has been demonstrated by the use of PONED Community Health Centers in pregnancy checks and the birthing process. The output of the implementation of the PONED program has been recorded and reported on program achievements to the person in charge at the Health Sub-Department. reporting has not been implemented. The implementation of PONED services at the South Seribu Islands Community Health Center and North Thousand Islands Health Center is already underway but is not yet optimal due to the existence of barriers and obstacles in the input, process and output components that must be overcome so that PONED services in the Thousand Islands can run well.

Abstrak:

Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di dunia, Negara Indonesia menempati peringkat kedua kasus TB terbanyak di dunia. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat satu kasus TB terbanyak di Indonesia dan Kota Depok menempati peringkat 10 besar kasus TB di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok telah membentuk inovasi Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) sebagai wadah komunikasi antara masyarakat, lintas program dan lintas sektor dalam melakukan penanggulangan tuberkulosis melalui kegiatan penemuan, pendampingan pengobatan, dan sosialisasi tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Kampung Peduli Tuberkulosis yang sudah dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, kebijakan), aspek proses (komunikasi, disposisi, struktur birokrasi), serta aspek output (hasil implementasi KAPITU) sudah berjalan baik di Kelurahan Mampang dan Suka Maju Baru. Implementasi KAPITU sempat tidak berjalan pada Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama karena adanya pergantian petugas dan petugas yang pindah kerja. Pada Kelurahan Cilodong dan Pasir Putih masih kurangnya sumber daya manusia, tidak tersedianya anggaran, belum optimalnya komunikasi dan disposisi sehingga menyebabkan implementasi KAPITU belum berjalan optimal. Selanjutnya faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi implementasi KAPITU. Kesimpulan implementasi KAPITU yang berjalan dengan baik berbanding lurus dengan capaian indikator program TB yang juga baik. Kelurahan yang menunjukkan implementasi program KAPITU yang baik, seperti Mampang dan Suka Maju Baru, memiliki capaian yang lebih baik, Selanjutnya Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama juga menunjukkan adanya peningkatan capaian program setelah satgas KAPITU mulai berjalan kembali. Kelurahan yang belum mengimplementasikan KAPITU dengan baik, seperti Cilodong dan Pasir Putih, juga menunjukkan capaian program TB yang belum baik.

---

Tuberculosis is still a health problem in the world, Indonesia ranks second in the world  for the most TB cases. West Java Province ranks first in the number of TB cases in  Indonesia and Depok City ranks in the top 10 for TB cases in West Java Province. The  Depok City Government has formed the Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU)  innovation as a means of communication between the community, across programs and  across sectors in preventing and controlling tuberculosis through discovery activities,  treatment assistance, and tuberculosis socialization. This study aims to analyze how the  implementation of the Kampung Peduli Tuberkulosis policy has been carried out. This  study uses qualitative methods and data collection is carried out through in-depth  interviews and document reviews. The results of the study indicate that the input aspects  (human resources, budget, facilities, policies), process aspects (communication,  disposition, bureaucratic structure), and output aspects (results of KAPITU  implementation) have been running well in Mampang and Suka Maju Baru Sub-districts.  The implementation of KAPITU was not running in Sawangan Baru and Sawangan Lama  Sub-districts due to changes in officers and officers who moved jobs. In Cilodong and  Pasir Putih Sub-districts, there was still a lack of human resources, unavailability of  budget, suboptimal communication and disposition, which caused the implementation of  KAPITU to not run optimally. Furthermore, social, economic, and political  environmental factors also influenced the implementation of KAPITU. The conclusion is  that the implementation of KAPITU that is running well is directly proportional to the  achievement of TB program indicators which are also good. Sub-districts that show good  implementation of the KAPITU program, such as Mampang and Suka Maju Baru, have  better achievements. Furthermore, Sawangan Baru and Sawangan Lama Sub-districts  also show an increase in program achievements after the KAPITU task force started  operating again. Sub-districts that have not implemented KAPITU properly, such as  Cilodong and Pasir Putih, also show poor achievement of TB program indicators.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Tantangan utama penyelenggaraan imunisasi saat ini adalah kendala rantai pasokan terutama dalam hal manajemen rantai dingin vaksin agar kualitas dan keamanannya dapat terjaga mulai distribusi dari tempat produksi hingga sampai ke pelayanan di masyarakat. Tesis ini membahas kondisi manajemen rantai dingin vaksin di 44 puskesmas di Kabupaten Tangerang tahun 2019 melalui penilaian pada aspek kualitas vaksin, peralatan, pengelolaan, tenaga, serta sistem informasi dan fungsi pengawasan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain potong lintang. Hasil penelitian menemukan adanya vaksin yang tidak terjaga kualitasnya ditandai dengan adanya vaksin dengan VVM C dan D, vaksin kadaluarsa dan terpapar suhu beku. Penelitian juga menemukan adanya hubungan bermakna antara pemantau suhu dengan kualitas vaksin yang terjaga. Peneliti menyarankan perlunya penyediaan peralatan rantai dingin dan pengelolaan vaksin sesuai standar; meningkatkan kapasitas pengelola vaksin; menyediakan buku panduan dan SPO serta meningkatkan kegiatan supervisi secara rutin.