Penyakit jantung dan pembuluh darah masih merupakan salah satu penyebab utama di Indonesia dan berdampak besar terhadap biaya layanan kesehatan. Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Kesehatan mengembangkan jejaring rumah sakit pengampuan, sebuah sistem kolaboratif yang bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan kardiovaskular. Dalam jejaring ini, RSUD Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai rumah sakit jejaring pengampuan layanan kardiovaskular pada tingkat madya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui RSUD Kepulauan Seribu dalam menjalankan peran tersebut, dengan menelaah berbagai aspek geografis, sosio-demografis, ekonomi, tata kelola dan manajemen, pembiayaan, infrastruktur, sistem informasi dan teknologi, sumber daya manusia, serta rantai pasok. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, data diperoleh dari wawancara mendalam serta analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa RSUD Kepulauan Seribu saat ini belum siap menjalankan fungsi jejaring pengampuan layanan kardiovaskular pada tingkat madya secara optimal. Berbagai tantangan masih menghambat, mulai dari ketiadaan dokter spesialis jantung, infrastruktur yang belum sesuai standar nasional, hingga ketergantungan pembiayaan pada APBD. Meskipun demikian, terdapat peluang pengembangan layanan melalui kolaborasi dengan rumah sakit pengampu dan penguatan sistem informasi kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis, seperti memperkuat tata kelola, membangun infrastruktur yang memadai, mengembangkan tenaga medis, dan memperluas kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari transformasi sistem rujukan layanan kesehatan nasional.

Cardiovascular disease remains one of the leading causes of death in Indonesia and significantly contributes to the national healthcare expenditure. In response to this challenge, the Ministry of Health has developed a hospital mentoring network—a collaborative system aimed at expanding access to and improving the quality of cardiovascular services. Within this network, the Kepulauan Seribu Regional General Hospital (RSUD Kepulauan Seribu) has been designated as a secondary-level mentoring hospital for cardiovascular services. This study aims to assess the hospital’s readiness in fulfilling its role by examining various factors, including geographical conditions, socio-demographic and economic contexts, governance and management, financing, infrastructure, information systems and technology, human resources, and supply chain. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews and document analysis. The findings indicate that RSUD Kepulauan Seribu is currently not fully prepared to carry out its role as a secondary-level cardiovascular mentoring hospital. Several challenges remain, such as the absence of a cardiologist, infrastructure that does not yet meet national standards, and financial dependence on local government funding (APBD). Nevertheless, there are opportunities for service development through collaboration with mentoring hospitals and strengthening the health information system. This study recommends several strategic actions, including strengthening governance, developing adequate infrastructure, expanding the medical workforce, and enhancing cross-sectoral collaboration as part of the transformation of the national referral healthcare system.

Kepulauan Seribu merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia. Kondisi geografis ini menjadi tantangan dalam memberikan layanan kesehatan optimal bagi masyarakat. Manajemen rujukan pelayanan kesehatan adalah layanan suatu proses pemindahan pasien dari FKTP ke FKTRL dikarenakan belum dapat ditangani secara kompetensi di faskes pertama. Rujukan di wilayah seribu selatan lebih banyak rujukan poli dibandingkan dengan rujukan emergency. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana manajemen rujukan pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas kepulauan seribu selatan berjalan. Desain studi kasus kualitatif menggunakan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian dilihat dari komponen input, ketersediaan SDMK saat ini sudah sesuai dengan standar minimal sebagai puskesmas maupun pustu, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menujang pelayanan rujukan ada kapal ambulans dan ambulans golf maupun standar jenis layanan di puskesmas, regulasi dalam bentuk SOP rujukan tersedia di masing-masing faskes namun belum ada regulasi yang secara spesifik membahas mengenai rujukan di wilayah kepulauan baik nasional maupun pemerintah daerah, serta sumber pendanaan untuk pelayanan rujukan didapatkan dari APBD dan BLUD. Dilihat dari komponen proccess, koordinasi yang berjalan antara pihak tenaga kesehatan perujuk, tenaga kesehatan rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan pengantar rujukan, hingga KSOP berjalan sesuai dengan prosedur rujukan perseorangan yang berlaku. Perpaduan kedua komponen tersebut menghasilkan terlaksananya manajemen rujukan pelayanan kesehatan dengan baik secara dimensi availability, accessibility, dan affordability. 

Seribu Islands is an archipelagic region in Indonesia with unique geographic challenges in delivering optimal health services. Referral management at Seribu Selatan Community Health Center involves transferring patients from primary to advanced care due to competency limits at initial facilities. Most referrals are outpatient rather than emergency. This qualitative case study used in-depth interviews and document reviews to analyze referral management in Seribu Selatan. The results show that, in terms of input components, the availability of health human resources in Seribu Selatan meets the minimum standards for both Puskesmas and auxiliary health centers (Pustu). The facilities and infrastructure supporting referral services include ambulance boats and golf ambulances, as well as standard service types at the Puskesmas. Referral regulations in the form of standard operating procedures (SOPs) are available at each health facility based on current regional regulations. However, there are no regulations that specifically address referrals in archipelagic areas at either the national or local government levels. Funding sources for referral services come from the regional budget (APBD) and the Public Service Agency budget (BLUD). Regarding the process component, coordination between referring health workers, referral hospital health workers, referral escorts, and the KSOP (Harbor Master Office) runs according to the applicable individual referral procedures. The integration of these components results in well-executed referral management services in Seribu Selatan, evaluated through the dimensions of availability, accessibility, and affordability.