Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Penyusunan Rencana Strategis bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementrian Kesehatan merupakan salah satu langkah pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya Renstra diharapkan UPT dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance. Tujuan penelitian adalah memberi masukan tentang kesesuaian dan kesenjangan antara Perencanaan Strategis RSAB Harapan Kita dengan Renstra Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 melalui analisis yang mendalam terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan StrategiRSAB Harapan Kita terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kementrian Kesehatan denganmetodekualitatifmelaluistudikepustakaan, telaahdokumen danwawancara mendalam dengan para informan.
Hasil penelitian : Visi RSAB Harapan Kita sejalan dengan Visi Kementrian Kesehatan namun belum memberikan gambaran sebagai rumah sakit pendidikan. Misi sejalan dengan Misi kementrian kesehatan, perlu dipertajam dengan mencantumkan program unggulan yang akan membuat RSAB Harapan Kita menjadi Rumah Sakit terkemuka. Tujuan RSAB Harapan Kita sejalan dengan Tujuan Kementrian Kesehatan, perlu dipertajam juga dengan program unggulan yang akan dikembangkan. Sasaran belum menggambarkan kondisi yang akan dicapai namun merupakan kegiatan yang dilakukan. Strategi RSAB Harapan Kita belum diuraikan secara jelas sehingga program dan kebijakan yang ditetapkan tidak mengacu pada strategi tertentu sesuai posisi RSAB Harapan Kita pada diagram SWOT. Dari 23 Program RSAB Harapan Kita, sebagian sudah sejalan dengan program Kementrian Kesehatan dan sebagian program kementrian Kesehatan belum terakomodir meskipun dalam implementasinya sudah dilaksanakan. Indikator kinerja yang dibuat belum dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Harapan Kita yang sebenarnya.
Saran untuk manajemen agar melakukan penyempurnaan Renstra terutama pada perumusan strategi perlu dibuat dengan perumusan strategi yang rinci dan jelas agar program yang ditetapkan dapat lebih operasional dan memiliki indikator kinerja yang dapat diukur. Manajemen mulai mempersiapkan rancangan renstra untuk periode selanjutnya dengan merujuk kepada renstra Kementrian Kesehatan dan peraturan yang berlaku terkait penyusunan renstra.
Preparation of the Strategic Planning for the Technical Implementation Unit (UPT) within the Ministry of Health is one step in the implementation of the Government Performance Accountability System (SAKIP). The Strategic Planning of the UPT is expected to performa the duties properly in order to achieve good governance. The research objective is to provide input about the suitability and the gap between the Strategic Planning of RSAB Harapan Kita to theMinistry of Health's Strategic Planning in 2010-2014 through a deep analysis of the Vision, Mission, Goals, Objectives and Strategies RSAB Harapan Kita to Vision, Mission, Goals, Objectives and Strategy of The Ministry of Health with qualitative methods through literature study, document review and in-depth interviews with informants.
The results: Vision RSAB Harapan Kita in line with the vision of the Ministry of Health but has yet to provide an overview of the teaching hospital. The mission is in line with the mission of the ministry of health, need to be sharpened by including the flagship program that will make RSAB Harapan Kita Hospital became prominent. RSAB Harapan Kita?s objectives in line with the purpose of the Ministry of Health, also need to be sharpened with a flagship program that will be developed. Not describe the condition of the target to be achieved but is an activity undertaken. The strategy of RSAB Harapan Kita has not been spelled out clearly so that the programs and policies set does not refer to a particular strategy according to the position at the RSAB Harapan Kita SWOT diagram. Of the 23 programs RSAB Harapan Kita, partly in line with the Health Ministry program and most programs have not been accommodated despite the Health Ministry in its implementation have been conducted. Performance indicators made yet to provide an overview of the actual performance of the RSABHarapan Kita.
Suggestions:for management to improve strategic planning, especially in the formulation of the strategy to be made with a detailed strategy formulation and clear so that the program can be operationally defined and have measurable performance indicators. Management began preparing a draft strategic plan for the next period with reference to the Ministry of Health strategic plan and regulations related strategic planning.
RSJPDHK adalah RS pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai rumah sakit BLU (Badan Layanan Umum) Kementerian Kesehatan yang telah melaksanakan remunerasi sejak tahun 2008. Implementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK ditetapkan melalui keluarnya KMK 165 tahun 2008. Pada tahun 2011 yang mengatur sistem tunjangan kinerja. Tujuannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi maka perlu diberikan tunjangan kinerja.
Dari hasil FGD dengan para dokter spesiaslis jantung RSJPDHK dan wawancara mendalam para informan bahwa KMK nomor 165 tahun 2008 dasarnya adalah PP 23 tahun 2005 tentang BLU sedangkan Permen PAN nomor 63 tahun 2011 tidak berdasarkan PP 23 tahun 2005 tentang BLU. Sehingga Permen PAN nomor 63 tahun 2011 dapat dipergunakan pada tatanan birokrasi dan tidak bisa dipergunakan untuk RS BLU. Keadaan tersebut akan berdampak terjadinya kesenjangan pada segala aplikasi pelaksanaan sistem remunerasi pada RS BLU.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan KMK nomor 165 tahun 2008 di RSJPDHK sudah tepat. Permen PAN nomor 63 tahun 2011tepat apabila diterapkan di institusi dengan tatanan birokrat.
Saran yang diberikan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem remunerasi yang berjalan di RSJPDHK berdasarkan KMK No. 165 Tahun 2008 sebagai upaya penyempurnaan. Permen Pan No. 63 tahun 2011 harus dilengkapi dengan peraturan yang sesuai jika akan dilaksanakan pada institusi BLU.
National Cardiovascular Center Harapan Kita (NCCHK) is a public hospital which structurally located under Ministry of Health and defined as a Public Service Board. The Ministry of Health has been implemented the remuneration system since 2008. The implementation of these policies in NCCHK are set through a decree of the Minister of Finance No.165 in 2008. In 2011, the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform published a decree No.63 to regulate the performance allowance.
The aim is, to implement a bureaucratic reform, it is necessary to give the performance allowance. To review the remuneration system based on a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 which has been applied in NCCHK and the remuneration system based on a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011 which will be applied in governmental bodies. Perform a gap analysis between the remuneration system based on a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 and a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011.
From the results of the focused group discussions with NCCHK cardiologists and in-depth interview with informants, it was conclude that a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 is essentially based on a Government Ordinance No.23, 2005 about Public Service Board. However, a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 201 was not based on this Government Ordinance so that it cannot be used in a hospital that become a Public Service Board. This situation will end with the occurrence of gaps in the implementation of any applied system in the public-service-board hospital remuneration.
Conclusion. The application of the decree of the Minister of Finance No.165,2008 is appropriate for public-service-board hospitals. The decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011 is applicable when it is applied in institutions with bureaucratic order.