Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalahmasalah kesehatan setempat. Pada pelaksanaannya proses penyusunan PTP ini mengalami hambatan sehingga tidak semua puskesmas dapat menyusun PTP ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk menggali lebih jauh masalah yang timbul dalam pelaksanaan proses penyusunan PTP pada puskesmas di kota Palembang. Data diperoleh dengan observasi dan penelusuran data sekunder dan melalui wawancara mendalam dengan empat kepala puskesmas di kota Palembang, dengan Kepala Dinas kesehatan dan staf dinas, juga dengan pihak kecamatan, serta diskusi kelompok terarah dengan staf puskesmas di empat puskesmas penelitian. Informan ini adalah orang-orang yang berkepentingan dalam proses penyusunan PTP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penyusunan PTP di kota Palembang dimulai dengan pengumpulan data, dimana data yang dikumpulkan adalah data dasar dari lintas sektor dan data dasar dari puskesmas. Data yang dikumpulkan ini terlalu banyak dan luas. Setelah data terkumpul, puskesmas melihat dan menemukan masalah yang kemudian masalah ini dirangking untuk mencari prioritas masalah dan disusunlah rencana kegiatan puskesmas. Proses penyusunan PTP ini dipengaruhi oleh metode perencanaan (PTP) yang ada, dimana kepala puskesmas dan staf serta dari dinas menyatakan bahwa pedoman PTP tersebut baik, tetapi terlalu rumit, selain itu juga dipengaruhi oleh pembinaan oleh dinas kesehatan yang dianggap kurang oleh pihak puskesmas, lalu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala puskesmas dan pengorganisasian dimana menurut staf puskesmas masih perlu ditingkatkan lagi. PTP yang dihasilkan oleh puskesmas tidak semua dapat direalisasikan di puskesmas yang dipantau dalam Minlok. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran antara lain: untuk puskesmas perlunya dibentuk tim khusus dalam penyusunan PTP yang beranggotakan staf puskesmas dan ditunjuk siapa yang bertanggung jawab, diberikannya pelatihan dalam pengenalan dan penguasaan pedoman PTP bagi staf puskesmas. Untuk Dinas kesehatan kota agar membuat pedoman khusus PTP yang bisa dipakai di puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Juga memberikan bimtek dalam proses penyusunan PTP dan mengevaluasi kegiatan puskesmas apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Terakhir agar Depkes RI dapat menyempurnakan pedoman PTP yang lebih sederhana dan efektif selaras dengan fungsi manajemen puskesmas.

Community Health Center Planning Process in Palembang CityThe Community health center planning is a systematic activities process to arrange the activities and increase the quality of services to yhe people in order to handle the health problems. In its implementation, the process of puskesmas-level planning (PTP) arrangement encountered a number of barriers so that not all puskesmas could carry out the PTP This study was an analytical descriptive research employing a qualitative approach in an attempt to dig as much as possible from the existing problem in the implementation process of PTP arrangement in a number of puskesmas in Palembang city. It uses observation, secondary data collection, and indepth interview with four the chief of puskesmas in Palembang city, with the chief of health department and the staffs, and the head of the district (Camat), and focus group discussion with the staffs of puskesmas in four puskesmas. They are chosen because they were considered understanding well about Process of PTP arrangement. Result of this study shows that the process of PTP arrangement in Palembang city started with data collection in wich the data gathered were basic data of various sectors and basic data from puskesmas. The data collected were too large in number and too broad in category. Following the data collection, puskesmas sought and found the problems. The problems were then ranked on priority basis. Later, PTP was carried out based on the priority set. The PTP itself was influenced by the existing PTP method of wich the chief of puskesmas and the staff and people from health department stated that the PTP was good enough but it was too complicated. It was also considered not good bythe puskesmas. Finally, it was influenced by leadership of chief of puskesmas and organization skills that, according to puskesmas could not all be implemented in puskesmas oversaw in mini workshop. Based on above stated study result, it may be concluded that for puskesmas, there should be a special team for the PTP consisting of puskesmas staff and the person in charge should be appointed an there training of introduction and mastering the PTP guidelines for puskesmas stsff should be provided. For the city health department, it may be recommended that it make special guidelines on PTP that can be used in puskesmas in accordance with the local needs and conditions. Technical guidance should also be provided for the process of PTP arrengement as well as evaluation to compared the result with the set plan. Finally, it may be recommended for the Indonesian Health Ministry to revise the PTP guidelines into more applicable and effective one pursuant to the management function of puskesmas.

Biaya belanja obat pada tahun 2000 di Rumah Sakit "IBNU S1NA" Pekanbaru sebesar Rp 2.784.442.315,00 atau 31,29% dari seluruh biaya operasional rumah sakit (Rp 8.894.418.879,00). Meskipun biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan obat tersebut sudah cukup besar tetapi masih ditemukan masalah berupa belanja obat ke apotek luar sebesar Rp 325.687.400,00 atau 11,69%, dari biaya belanja obat. .Obat yang dibeli secara kontrak menumpuk sebesar Rp 249.059.000,00 atau 49,18% dari nilai obat yang dibeli secara kontrak yaitu sebesar Rp 600.000.000,00. Sejumlah obat deadstock sebesar Rp. 22.603.827,00 atau 0,8% dari biaya belanja obat. Penulis berasumsi masalah tersebut terjadi karena belum memadainya perencanaan obat di Rumah Sakit "IBNU S1NA" Pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mendapatkan gambaran perencanaan obat di Rumah Sakit "IBNU SINA" Pekanbaru pada Januari 2000 sampai dengan Desember 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam yang mencakup informasi dari informan yang terkait, observasi dengan menelusuri data yang terdokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan dari awal Mei sampai akhir Juni 2001. Hasil wawancara mendalam dari observasi yang dilakukan terhadap variabel-variabel terkait dengan perencanaan obat di Rumah Sakit "IBNU SINA" Pekanbaru tahun 2000, didapatkan hal-hal yang sudah dipertimbangkan, yaitu pemakaian obat periode sebelumnya, stok akhir, masa tenggang (lead time), kapasitas gudang, stok pengaman, usulan dokter, usulan kepala kamar operasi, dan anggaran. Dengan catatan belum adanya data yang mendukung perhitungan terhadap hal-hal yang dipertimbangkan tersebut. Didapatkan juga hal-hal yang seharusnya sudah dipertimbangkan, tetapi pada kenyataannya belum dipertimbangkan, yaitu usulan komite medik, usulan panitia farmasi dan terapi, usulan kepala IGD, usulan kepala ruangan perhitungan analisis ABC pemakaian, perhitungan analisis ABC investasi, perhitungan indeks kritis ABC, perhitungan Economic Order Quantity (EOQ), pertimbangan Length of Slay, pola penyakit, formularium, dan standar terapi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perencanaan obat di Rumah Sakit "IBNU SINA" Pekanbaru tahun 2000 belum efektif, mengingat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan obat belum sepenuhnya dipertimbangkan, dan pihak-pihak yang seharusnya terlibat belum dilibatkan. Agar perencanaan obat lebih efektif dan efisien, maka penulis menyarankan kepada pihak manajemen dalam membuat perencanaan kebutuhan obat sebaiknya mempertimbangkan hal-hal yang semestinya dipertimbangkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Selain itu, perlu dibuat prosedur tetap dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan obat. The Process of Planning for Medical Supplies at IBNU SINA Moslem Hospital, Yarsi Riau - Pekanbaru, 2000.

The medicine expenditure in the year 2000 at IBNU SINA Hospital, Pekanbaru was Rp 2,784,442,315.00 or 31.29% from the whole operational costs (Rp 8,894,418,879.00). Although the medicine expenditure is quite large, there still are prescriptions filled to other pharmacies amounting to Rp 325,687,4000.00 or 11.69% from the total medicine expenditure. Unused medication bought through contracts reached Rp 249,059,000.00 or 49.18% from the Rp 600,000,000.00 spent on medicine. The amount of dead stock medicine was Rp 22,603,827.00 or 0.8% from the total medicine expenditure. The author assumes that inadequate medical planning at IBNU SINA Hospital, Pekanbaru, caused it. Based on those facts, the author aims to achieve an illustration of the medical planning at IBNU SINA Hospital, Pekanbaru in January 2000 to December 2000. This study was a case study that applies a qualitative approach. The data obtained through in-depth interviews that comprised of the information from related informants, observation by tracing documenting data, and Discussion Group Focus (FGD). This study began in early May to the end of June 2001. The in-depth interviews, Discussion Group Focus, and observations on related variables against medical planning at IBNU SINA Hospital, Pekanbaru, in the year 2000, these aspects were already being considered: the use of medical supplies during the previous period, final stocks, lead time, warehouse capacity, safety stock, doctor recommendations, recommendations from the head of the surgery room, and budget. However, there is no data that supports the calculations on the aspects above. There were also several items that should be considered, but were not, such as the recommendations from the medical committee, pharmacy and therapy committee, the head of the IGD, the head of the room, calculations analysis of the ABC use, calculations analysis of the ABC investing, calculations on the ABC critical index, the Economic Order Quantity (ECQ), the Length of stay, disease pattern, Hospital drug standard, and therapy standard. The study indicated that the medical supplies planning at IBNU SINA Hospital, Pekanbaru, in the year 2000, was ineffective, since the aspects that should be considered had not been considered, and the parties that should be involved were not involved. To make the planning more effective and efficient, the author suggests the management to take into consideration the aspects above and involve the related parties. In addition to that, create a standard procedure and policies that is related to the planning.

Untuk dapat mewujudkan Misi Indonesia Sehat 2010, ditetapkan empat misi pembangunan kesehatan dan salah satu misi tersebut adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Pelayanan kesehatan hendaknya dikerjakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku dan dilakukan secara benar dengan segera. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan secara terus menerus. Sesuai dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan petugas dalam menggunakan standar penatalaksanaan ISPA pada Balita di Puskesmas Dempo Kota Palembang, dimana tingkat kepatuhan petugas terhadap standar penatalaksanaan di Puskesmas tersebut masih rendah. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 5 prang informan di Puskesmas Dempo. Sebagai informan adalah petugas kesehatan yang melayani balita penderita ISPA dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview), sedangkan kepala Puskesmas dilakukan wawancara mendalam. Untuk petugas kesehatan yang dilihat adalah pengetahuan, sikap, motivasi, pengalaman, sarana dan imbalan, untuk kepala Puskesmas yang dilihat adalah pengawasan atau supervisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan ketidakpatuhan petugas menggunakan daftar tilik ISPA pada balita adalah karena rendahnya pengetahuan petugas terhadap standar pengetahuan yang ada di daftar tilik, terbatasnya waktu yang ada untuk melayani balita ISPA, kurangnya penghargaan pembinaan pada petugas, kurangnya pengawasan dan kepala Puskesmas dan kurangnya j umlah petugas yang diperlukan untuk melayani penderita ISPA. Melihat dari hasil penelitian ini disarankan kepada Dines Kesehatan agar mengadakan pelatihan kembali untuk meningkatkan pengetahuan petugas, menyediakan dana khusus untuk pembinaan, meningkatkan pengawasan, menyediakan dan memperbaiki sarana, dan lebih memperhatikan pelaksanaan program ISPA. Bagi kepala Puskesmas agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan, mengadakan diseminasi, memotivasi petugas ISPA dengan memberikan penghargaan, menyediakan ruang periksa khusus, menambah jumlah petugas ISPA, memberikan perhatian yang cukup terhadap program ISPA dan melakukan pengawasan terhadap rekam medik dan sistem pencatatan dan pelaporan ISPA. Bagi petugas kesehatan adalah agar dalam memberikan pelayanan kepada pasien tetap berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, apabila menemukan kesulitan atau hambatan melapor ke pimpinan dan agar setiap petugas ISPA terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pasien ISPA dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Bagi peneliti lain agar meneliti variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti dan meneliti lebih lanjut mengenai periunya daftar tilik yang ada sekarang untuk diperbaiki.

Qualitative Analysis of Personnel Compliance In Using ARI Check List in Infants: Case Study in Dempo Community Health Center, Palembang, South Sumatera Year 2001In order to realize the vision of Healthy Indonesia 2010, four health development missions have been set and one of such mission is to maintain and improve high quality, well-distributed and affordable health service. The health service must be done according to the prevailing health standard and shall be done correctly and immediately. Various efforts have been done in an attempt to improve health developments in order to give health service to the people and improve its distribution and quality continuously. According to the above matters, this research in intended to study the reasons that affect the level of personnel compliance in using the ARI administration standard in infants in Community Health Center in Dempo, Palembang, where the level of compliance of the personnel towards administration standard in such Community Health Center is still low. This research is a case study by using qualitative approach. The data is obtained through observation and in-depth interview with 5 informants in Dempo Community Health Center. The informants are health personnel that serve the infants ARI patients by performing observation and in-depth interview, while the Head of Community Health Center perform in-depth interview. The health personnel observed are knowledge, attitude, motivation, experience, facilities and rewards, while for the Head of Community Health Center the characteristics observed are supervision or control. Results of study shows that the cause of incompliance of personnel in using the ARl Check List in infants is the low level of such personnel knowledge toward the knowledge in such check list, the limitation of the available time to serve the ARI infants, the lack of incentive for guidance in such personnel, the lack of supervision from Head of Community Health Center and the lack of personnel needed to serve the ARI patients. Having observed this research it is suggested that the Health Office to perform retraining to increase knowledge of such personnel, provide special fund for development, increase supervision, provide and improve facilities, and pay more attention to the ART program implementation. For the Head of Community Health Center, they must improve development and supervision, dissemination, motivating the ARI personnel by giving rewards, provide special check room, increase the number of ARI personnel, provide sufficient attention to ARI program and perform supervision towards medical records and recording and reporting system of ARi. For the health personnel, in providing service to the patients they must stick to the standard that has been set, in case they have difficulties or obstacles they must report supervisor and each ARI personnel must continue to increase their knowledge and skill in handling ARI patients by following training. For other researchers, the variables other than that have been to studied can examined and further research regarding the need to improve the existing checklist.