Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Untuk mengantisipasi kompetisi diera globalisasi perlu dilakukan upaya yang intensif untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu manajemen di fasilitas kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan harus meningkatkan mutu manajemen sehingga tidak bermasalah dalam melaksanakan fungsinya. Sebagian besar puskesmas yang berada di kabupaten Dharmasraya kinerjanya masih berada pada kelompok III yaitu dengan kelompok kinerja kurang, dan belum melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan fungsi manajemen puskesmas dan faktor yang mempengaruhinya pada puskesmas Sungai Dareh dan puskesmas Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya propinsi Sumatera Barat pada tahun 2005, dengan pendekatan sistem yang terdiri dari variabel input (SDM, dana dan sarana prasarana) dan proses (Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokmin, Pengawasan dan Pengendalian, pembinaan dan Evaluasi) serta variabel out put (Sistem manajemen Puskesmas). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian analitik melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan observasi serta penelusuran dokumen pada Puskesmas Sungai Dareh dan Puskesmas Sungai Rumbai yang dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2006. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem manajemen puskesmas Sungai Rumbai Lebih balk dari pada puskesmas Sungai Dareh, karena pada puskesmas Sungai Rumbai Fungsi manajemen puskesmas seperti perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian dan penilaian sudah terlaksana walaupun belum optimal. Disamping itu ketersediaan SDM, dana dan sarana prasarananya lebih baik, walaupun belum sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan di puskesmas Sungai Dareh fungsi manajemennya belum terlaksana dan SDM, dana dan sarana prasarana sangat terbatas. Hal lain yang menyebabkan ini terjadi adalah kurangnya supervisi dan pembinaan dari Dinas Kesehatan pada puskesmas tersebut. Berdasarkan basil penelitian ini disarankan agar Dinas Kesehatan meningkatkan supervisi dan pembinaan serta meningkatkan kemampuan manajerial kepala puskesmas juga meningkatkan ketersediaan SDM yang berkualitas, dana dan sarana prasarana. Kepada puskesmas disarankan meningkatkan kerja soma lintas sektor terutama puskesmas Sungai Dareh.
To anticipate competition in globalization era an intensive efforts need to be conducted to improve management professionalism and quality in health facility. Healy center as pioneer in health development need to increase the management quality so that there is no problem in running the functions. Most of health center exist in Dharmasraya regency still remain in III!° group performance that is with less performance group, and not yet do the management function well. This research aim is to find health center management function execution and factor affect Sungai Dareh health center and Sungai Rumbai health center Dharmasraya Regency West Sumatra province in year 2005, with system approaching consist of input variable (SDM, fund and medium) and process (Planning of health center Level, Lokmin, Monitoring and Controlling, Construction and Evaluation) and also output variable (health center Management System). This Research done qualitative approach with in-depth interview, observation and document study of Sungai Dareh health center and Sungai Rumbai health center. From result research got conclusion that health center management system execution Sungai Rumbai health center is better than Sungai Dareh health center, because in Sungai Rumbai health center management function such as planning, powering and execution and monitoring, controlling and assessment already achieved although not optimally. Besides SDM availability, fund and medium is better, although not appropriate with needs. While in Sungai Dareh health center management function not yet achieved and SDM, fund and medium are very limited. Other things that caused this are the lack of supervision and construction from Health Agency of those health center. From this research result suggested that Health Agency improving supervision and construction and also improving managerial ability of health center chief and also increasing availability of SDM with quality, fund and medium. For health center suggested to improve cooperation between cross sector especially Sungai Dareh health center.
Penataan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan dampak administrasi pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ternyata dampak tersebut rnenimbulkan banyak masalah diantaranya Pusat belum melimpahkan wewenang pengawasan, pembinaan teknis dan perijinan skala propinsi serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Propinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lebih sulit. Penelitian ini tentang penataan kembali kelembagaan dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat diberlakukannya pembaruan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2005 dengan tujuan untuk memperoleh usulan rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam kebijakan otonomi daerah tahun 2005. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penataan kelembagaan dan kewenangannya adalah PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang berpedoman pads UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; Perda Provinsi Bali No. 2/2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; SK Gubernur Bali No. 32/2001 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tahun 1987. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditata sesuai dengan kebijakan tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha dengan empat Subbagiannya dan lima Subdinas yang masing-masing Subdinas memiliki empat Seksi. Perencanaan berdasarkan usulan dari bawah sudah dilaksanakan dalam proses penataan dengan pemikiran bahwa yang lebih mengerti keputusan organisasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali sendiri. Kebijakan yang diambil dalam melakukan pengurangan satuan organisasi adalah menggabungkan satuan organisasi yang tugas dan fungsinya mirip atau berdekatan sehingga terdapat penambahan beban kerja dan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan organisasi tersebut. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi sebagai perangkat daerah otonom. Keterbatasan pengetahuan dan keputusan yang diambil dalam memberdayakan jabatan fungsional menggambarkan bahwa istilah miskin struktur kaya fungsi belum dijadikan acuan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diprediksi akan mengubah pedoman organisasi perangkat daerah tidak diantisipasi segera dengan melakukan pengkajian pada struktur organisasi dan tata kerjanya. Dan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum matang mempersiapkan kebijakan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, belum adanya kesamaan persepsi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta belum maksimalnya pemberdayaan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diusulkan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Sistern Kesehatan Daerah Provinsi Bali serta LIU No. 32/2004 hanya bersifat umum saja.
Restructurization is a part of the impact of decentralizing governance. Some of the problem of this impact are the Central does not submit its authority to the District Government and coordination among District Government is more difficult than before. This is a qualitative study on institusional and authority restructurization that has been done by Health Office of Bali Province when reformation of decentralization has been obtained. This study had been done on July until November 2005. This study aims to get complete information of organization structure and job administration design in Health Office of Bali Province in the decentralization era in the year 2005. The result of this study showed that the regulation which is implemented in Health Office of Bali Province are Government Regulation Number 8412000 and Government Regulation Number 2512000 under The Law Number 22/1999, Bali Provincal Regulation Number 212001, Bali Governor Regulation Number 3212001 and Number 360/1987, and documents from Internal Affairs Department and Human Resources Department. The organization structure of Health Office of Bali Province which was arranged based on that policy are consist of : official head, vice official head, six division that each of division has four section. The bottom-up planning has been done in the process of restructurization, based on the opinion that Health Office of Bali Province is more understand in organization necessity _ The policy that used to reduce the units of division is to unite them which have similar same function and job administration. The impact of this unity will make overload and overlap in job administration. The perception on task and function of organization are different, The terminology of poor structure but rich function is not to be a reference because the knowledge of the family of health function has not been used yet as a reference. It caused by limitation of knowledge and decision making in using functional position . There is no evaluation about structure and its job administration in Health Office of Bali Province to anticipate the Law Number 3212004, The conclusion of this study showed that Central and district government have an immature planning and organizing in restructurization of structure and job administration, the difference perception in task and function, and using the family of health function is minimal. The proposal of structure and job administration design of Health Office of Bali Province was based on policy direction and health system of Bali Province and also the Law Number 3212004.
Penentuan tarif Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang dewasa ini tidak menggunakan perhitungan biaya satuan melainkan berdasarkan harga bahan reagens dan disesuaikan dengan tarif laboratorium lain. Hal itu mengakibatkan tarif yang berlaku tidak sesuai dengan biaya satuan. Produk pemeriksaan laboratorium kcsehatan adalah beragam schingga perhitungan biaya setiap jenis pemeriksaan bervariasi karcna pcmakaian bahan pengainbil spesimen, alat laboratorium, bahan reagens dan waklu pemeriksaan berbeda-beda. Penelitian ini adalah anal isis biaya yang hertujuan untuk mendapatkan garnharan hiaya total, biaya satuan dan alternatif penentuan tarif yang mempertimbangkan biaya satuan, tarif pesaing, subsidi, Cost Recovery Rate, dan ATP/WTP jenis pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah Activity Based Costing pada semua jenis pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang pada tahun 2005. Analisis biaya dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik dan tahap pasca analitik yang masing-masing tahap dijabarkan dalam biaya investasi, operasional dan pemeliharan. Dari basil penelitian didapatkan bahwa jumlah pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupeten Sintang tahun 2005 masih rendah yaitu bare mencapai rata-rata 41,45% dan biaya totalnya adalah Rp_ 225.831.631,-. Tarif Laboratorium Klinik Taruna lebih tinggi rata-rata 76,82% dibandingkan dengan tarif Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang. CRR biaya total aktual sebesar 14%, sedangkan CRR biaya total dengan subsidi sebesar 20%. Sebaiknya penentuan tarif Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang berdasarkan biaya satuan aktual dengan subsidi, penyediaan dana investasi (gedung, alat dan inventaris kantor), gaji dan insentif diperlukan sebesar Rp. 187.561.421,- pada tahun 2005.
Determination of health laboratory tariff in Sintang district recently doesn't use unit cost but based on reagents cost and adjusted to other laboratories tariff. That causes the tariff available doesn't in accordance with the unit cost. The health laboratory analysis products are varied so that the determination of each analysis cost is varied because the use of reagents for specimen preparation, Iaboratory instruments, reagents and analysis time are varied. This was a cost analysis research with the aims to gain the description of total cost, unit cost and determination of tariff alternative considering unit cost, competitor tariff, subsidy, Cost Recovery Rate, and-ATP/WTP of kind of health laboratory analysis of Sintang district. The used cost analysis method was Activity Based Costing to all kind of analysis performed in the Health Laboratory of Sintang district in year 2005. Cost analysis was divided into three steps, that were pre-analysis phase, analysis phase and post analysis phase, and each phase was presented in cost of investment, operational, and maintenance. The research showed that the number of analysis in the Health Laboratory of Sintang district was still low, which reached average 41.45% and the total cost was Rp. 225,831,631,-. The tariff of Laboratoriurn Klinik Taruna was average higher 76.82% compared with the tariff of the Health Laboratory of Sintang district. The CRR of total actual cost was 14%, whereas The CRR of total cost with subsidy was 20%. It is suggested that the tariff determination of the Health Laboratory of Sintang district is based on the actual subsidized unit cost, availability of investment fund (building, instruments and office inventory), and in year 2005 Rp. 187,561,421,- is needed for salary and incentive in year 2005.
Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana. Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana. Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.
In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over. This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund. Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions. Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available. From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidaklangsung serta besarannya antara kepuasan kerja, komitmen organisasi, danorganizational citizenship behavior (OCB) terhadap kuaitas layanan perawat diRSUD dr. H Abdul Moloek Provinsi Lampung. Metode penelitian adalahobservasional dengan rancangan cross sectional melalui analisis SEM-PLS. Populasinya adalah seluruh tenaga perawat yang bekerja di RSUD dr.H AbdulMoloek sebanyak 555 orang.
Sampel pada penelitian ini adalah perawat yangbekerja di bagian rawat inap sebanyak 90 orang (rule of thumb)Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh langsung antara kepuasan kerjaterhadap kualitas layanan perawat sebesar 11,46%, ada pengaruh langsungkomitmen organisasi terhadap kualitas layanan perawat sebesar 38,09%, adapengaruh langsung antara OCB terhadap kualitas layanan perawat sebesar30,46%, ada pengaruh langsung komitmen organisasi terhadap OCB sebesar61,34%, ada pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap komitmen organisasisebesar 57,6%, dan pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB adalah bersifat tidaklangsung, yaitu melalui mediasi komitmen organisasi yaitu sebesar 17,65%.
Penulis menyarankan agar pihak manajemen rumah sakit selalu menjagaserta meningkatkan komitmen organisasi perawat yang memiliki pengaruhterbesar terhadap kualitas layanan, selain itu perlu memperhatikan perilaku OCBpada perawat sehingga diharapkan perilaku ini dapat menjadi suatu budayaorganisasi yang akan berdampak positif bagi mutu pelayanan di RSUD dr.HAbdul Moloek Provinsi Lampung.Kata Kunci :Kualitas Layanan, Organizational Citizenship Behavior (OCB), KomitmenOrganisasi, Kepuasan Kerja, SEM-PLS.