Abstrak: Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan cukai cairan rokok elektronik, namun penelitian tentang rokok elektronik belum banyak dilakukan. Studi ini menguji tentang efek kebijakan cukai terhadap persepsi risiko dan persepsi manfaat rokok elektronik serta faktor yang mempengaruhinya. Data berasal dari studi kohort online dengan sampel pengguna rokok elektronik dewasa di Indonesia. Data diambil sebelum implementasi cukai pada September 2018 (wave 1, n=1322) dan sesudah implementasi cukai pada November-Desember 2018 (wave 2, n=1039). Variabel dependen berupa Persepsi risiko dan Persepsi manfaat. Sedangkan variabel independen utama berupa status vaping, punya teman yang vaping, persepsi keterjangkauan harga, persepsi risiko dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai. Analisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen utama setelah dikontrol oleh variabel sosiodemografi. Hasil analisis menunjukkan peningkatan persepsi risiko (t=-3.549; p=0.001) dan persepsi manfaat (t=-20.182; p=0,001). Persepsi risiko berhubungan secara positif dengan status vaping (b=0,21, SE=0,07, p=0,003) dan persepsi risiko sebelum implementasi cukai (b=0,45, SE=0,03, p=0,001), serta berhubungan secara negatif dengan persepsi keterjangkauan harga (b=-0,09, SE=0,03, p=0,001) dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai (b=-0,13, SE=0,03, p=0,001). Sedangkan persepsi manfaat berhubungan secara positif dengan persepsi keterjangkauan harga (b=0,05, SE=0,02, p=0,006) dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai (b=0,05, SE=0,02, p=0,011), serta berhubungan secara negatif dengan persepsi risiko sebelum implementasi cukai (b=-0,05, SE=0,02, p=0,039). Kebijakan cukai seharusnya dapat meningkatkan persepsi risiko dan menurunkan persepsi manfaat, namun kondisi tersebut tidak tercapai. Variabel persepsi keterjangkauan harga menjadi faktor yang mempengaruhinya

Abstrak:

Abstrak

Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects.

Abstrak:

Latar Belakang: Berdasarkan beberapa survei yang ada, terdapat peningkatan prevalensi merokok remaja. MPOWER pada tingkat Kab/Kota berpotensi menjadi solusi atas permasalahan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asosiasi antara skor MPOWER di tingkat Kab/Kota dan prevalensi perilaku merokok remaja.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tahapan penelitian adalah adaptasi skor MPOWER, penilaian ahli, proses skoring MPOWER Kab/Kota, analisis skor MPOWER dengan prevalensi merokok remaja.
Hasil: Adaptasi komponen MPOWER berhasil dilakukan dengan memanfaatkan data regulasi dan data program dari beberapa Kementrian terkait. Hasil penilaian ahli menyatakan bahwa terdapat 1 komponen yang tidak bisa diadaptasi, yaitu komponen R, dikarenakan keterbatasan kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Hasil skor MPOWE menunjukkan bahwa gerakan upaya pengendalian tembakau tidak hanya terpusat di Kab/Kota di Pulau Jawa saja. Hasil asosiasi skor MPOWE dengan perilaku merokok remaja menujukkan bahwa terdapat hubungan signifikan, terutama komponen P.
Kesimpulan: MPOWE di tingkat Kab/Kota dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam menekan angka prevalensi merokok remaja.

---

Background: Based on several surveys, there is an increasing prevalence of youth smoking behavior. MPOWER at the district level has the potential to be a solution to this problem. The aim of this study was to determine the association between MPOWER scores at the district level and the prevalence of youth smoking behaviour.
Methods: This study is a quantitative study using secondary data and primary data to obtain the required information. The stages of the study were the adaptation of MPOWER score, expert assessment, MPOWER District/City scoring process, MPOWER score analysis with youth smoking prevalence.
Results: Adaptation of MPOWER components was successfully carried out by utilising regulatory data and programme data from several relevant Ministries. The results of the expert assessment stated that there was one (1) component that could not be adapted, namely the R component, due to the limited authority of the District / City Government. The results of the MPOWE score show that the tobacco control movement is not only centred in districts/cities in Java. The association of MPOWE scores with adolescent smoking behaviour showed that there was a significant relationship, especially component P.
Conclusion: MPOWE at the district level can be a solution for local governments to reduce the prevalence of youth smoking behavior.