Abstrak

Program Bidan PTT bertujuan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatandalam rangkamenurunkan AKI dan AKB. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran dan hubungan take home income dengan kinerja bidan PTT di Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan dua populasi dengan analisis univariat dan bivariat.

Hasil penelitian menunjukkanbahwa kinerja bidan adalah baik dengan rata-rata take home income bidan PTT adalah Rp.4.143.198 dan bidan PNS adalah Rp. 5.395.388. Ada hubungan yang signifikan antaratake home income dengan kinerja bidan PTT sementara untuk bidan PNS tidak berhubungan. Untuk meningkatkan kinerja bidan perlu dibuat suatu pola insentif baik material dan non material dengan mempertimbangkan aspek keadaan daerah.

The impermanent midwives Programme aims to improve equitable distribution of health workers in order to reduce the MMR and IMR. Research purposes to gain insight and take home income relationship with the performance of impermanent midwives in Mukomuko district. This study is a survey of the two populations with univariate and bivariate analyzes.

The results showed that the performance of midwives is well with the average take-home income is Rp.4.143.198 impermanent midwives and civil servants is Rp. 5.395.388. There is a significant relationship between the take home income with impermanent midwives performance while civil servants midwaves are not related. To improve the performance of midwives needs to be a good incentive pattern material and nonmaterial by considering local circumstances.

Permasalahan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan merupakan permasalahan ketenagaan yang sering dihadapi dalam pelayanan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Penerapan dan pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sangat berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu terhadap kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di DTPK, variabel yang diteliti meliputi faktor tenaga kesehatan (jumlah dan jenis), kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota tahun 2011. Hasil analisis didapat bahwa faktor penentu kelengkapan program ialah ketersediaan tenaga dokter dan faktor penentu untuk rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota ialah kelengkapan program wajib Puskesmas.

Problems of the type, number, qualifications and distribution of health workers is a problem frequently encountered in workforce health services, especially in Disadvantaged Areas Border and Islands (DTPK). Implementation and achievement of performance indicators health minimum service standards (SPM) is very related to the availability of health personnel. This study uses a quantitative approach that aims to identify the determinants of the completeness of compulsory health center program and the average achievement of performance indicators SPM District/City in DTPK, variable factors examined included health workers (number and type), the completeness of compulsory health center and flat-average achievement of performance indicators SPM District/City in 2011. Analysis results obtained that the determining factor is the completeness of the program and the availability of doctors deciding factor for the average achievement of performance indicators SPM District/City Health Center is required to complete the program.