Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Andy Prabowo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Mardiati Nadjib; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita Paulina Budiharsana, Erna Kristin, Mahlil Ruby, Mursyid Bustami
Abstrak:
Read More
Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.
Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.
D-590
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Putri Permatasari; Promotor: Mardiati Nadjib; Kopromotor: Besral; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Hikmat Permana, Fachmi Idris, Mahlil Ruby, Eva Susanti
Abstrak:
Read More
Latar belakang. Manajemen penyakit dari sisi peserta dan jejaring fasilitas kesehatan pada implementasi pelayanan rujuk balik terhadap pengendalian diabetes mellitus belum bejalan dengan efektif. Masalah terbesar yang ditemukan dalam PRB adalah manajemen pelayanan rujuk balik yang kurang, sering terjadinya kekosongan obat dan koordinasi klinis belum berjalan dengan baik antar Fasilitas Kesehatan, dan Penderita dengan diagnosis DM tipe masih banyak yang belum terdaftar pada kegiatan Prolanis. Tujuan penelitian untuk membuktikan kontribusi prolanis terhadap keterkendalian gula darah peserta PRB setelah dikontrol faktor individu, faktor fasilitas Kesehatan dan faktor di tingkat kabupaten/kota. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kohort retrospektif. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang berupa hasil pengisian kuesioner dan data dari faskes. Sampel penelitian ini merupakan penderita DM yang berkunjung ke jejaring faskes dalam 6 bulan terakhir yang terpilih dalam survei. Pengujian data dilakukan melalui analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis dilakukan dengan analisis multilevel regressi logistic. Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kontribusi program rujuk pada penderita DM peserta Prolanis dengan peserta Non Prolanis setelah dikontrol faktor individu dan faktor kontekstual pada penyedia layanan kesehatan terhadap keterkendalian gula darah pada Penderita diabetes melitus tipe 2. Hal ini terlihat dari penderita DM peserta PRB kelompok Prolanis memiliki peluang 5,63 kali lebih besar dapat meningkatkan keterkendalian gula darah. Kelompok penderita DM yang hanya mengikuti PRB memiliki kontribusi 3,85 kali lebih besar dapat meningkatkan keterkendalian gula darah. Diskusi. Prolanis berkontribusi terhadap keterkendalian gula darah pada Penderita diabetes mellitus tipe 2 peserta PRB. Peserta PRB yang mengikuti kegiatan Prolanis dapat lebih meningkatkan keterkendalian gula darah dibandingkan dengan peserta PRB yang tidak mengikuti kegiatan prolanis. Faktor individu dan faktor kontekstual pada penyedia layanan Kesehatan akan berdampak pada keterkendalian gula darah. Kesimpulan. Program rujuk balik memiliki kontribusi terhadap keterkendalian gula darah penderita DM namun kontribusinya akan lebih besar jika penderita DM peserta PRB juga aktif mengikuti kegiatan Prolanis. Saran. Keikutsertaan kegiatan Prolanis menjadi anjuran bagi penderita DM peserta program rujuk balik agar mendapatkan edukasi yang kesehatan yang memadai dalam rangka meningkatkan keterkendalian gula darah.
Background. Disease management from the participant side and the network of health facilities in the implementation of referral services for controlling diabetes mellitus have not been effective. The biggest problems found in PRB are poor management of referral services, frequent drug shortages and clinical coordination not yet running well between Health Facilities, and many sufferers diagnosed with type DM are still not registered with Prolanis activities. The aim of the research is to prove the contribution of prolanis to the control of blood sugar in PRB participants after controlling for individual factors, health facility factors and factors at the district/city level. Method. This research is a quantitative study with a retrospective cohort design. Data collection was carried out using primary data in the form of questionnaire results and data from health facilities. The sample for this study was DM sufferers who visited the health facility network in the last 6 months who were selected in the survey. Data testing was carried out through univariate, bivariate and multivariate analysis. Analysis was carried out using multilevel logistic regression analysis. Results. The results of this study show that there is a difference in the contribution of the referral program for DM sufferers who participated in Prolanis and non-Prolanis participants after controlling for individual factors and contextual factors in health service providers on controlling blood sugar in type 2 diabetes mellitus sufferers. This can be seen from DM sufferers participating in the PRB group. Prolanis has a 5.63 times greater chance of improving blood sugar control. The group of DM sufferers who only participated in PRB had a 3.85 times greater contribution to improving blood sugar control. Discussion. Prolanis contributes to blood sugar control in people with type 2 diabetes mellitus in PRB participants. PRB participants who took part in Prolanis activities were able to improve blood sugar control more compared to PRB participants who did not take part in Prolanis activities. Individual factors and contextual factors among health service providers will have an impact on blood sugar control. Conclusion. The referral program contributes to the control of blood sugar in DM sufferers, but the contribution will be greater if DM sufferers who are PRB participants also actively participate in Prolanis activities. Suggestion. Participating in Prolanis activities is a recommendation for DM sufferers participating in the referral program to receive adequate health education in order to improve blood sugar control.
D-517
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andi Afdal Abdullah; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Soewarta Kosen, Ali Ghufron Mukti; Mahlil Ruby; Teguh Dartanto
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia. Kemudahan akses ini terwujud dengan bertambahnya fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Indikator kemudahan akses terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang berkunjung ke fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kunjungan peserta JKN per 1.000 penduduk dikenal dengan isitilah rate sebagai salah satu indikator utilisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga kesinambungan program JKN. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi rate rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) maupun rawat inap inap tingkat lanjutan (RITL) dan pemodelan prediksi rate RJTL dan rate RITL. Data yang digunakan berasal dari database BPJS Kesehatan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 – 2019 yang diolah berdasarkan faktor predisposing, faktor enabling, dan faktor need dimana semua data digunakan dalam penelitian atau total sampling. Metode: analisis data panel dinamis yang ditujukan untuk membuat model prediksi rate RJTL dan rate RITL. Hasil: model prediksi yang digunakan pada rate RJTL dan rate RITL adalah estimator First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM). Kesimpulan: rate RJTL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RJTL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; jumlah peserta berpengeluaran di bawah garis kemiskinan; jumlah peserta dengan penyakit tidak menular; rasio fragmentasi; rasio rujukan; dan jumlah peserta berpendidikan SMP. Sedangkan, rate RITL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RITL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; rate readmisi; jumlah peserta berpendidikan SMP; dan jumlah peserta berpendidikan Perguruan Tinggi. Saran: hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah turut mendukung pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah, mengelola perencanaan penambahan rumah sakit sesuai kebutuhan; Kementerian Kesehatan dapat memberikan regulasi terkait pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, terutama pada daerah dengan keadaan geografis yang sulit; BPJS Kesehatan dapat menggunakan model prediksi rate RJTL dan rate RITL sebagai alat bantu dalam menilai kebutuhan penambahan kerjasama dengan rumah sakit. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan faktor utilisasi yang lebih luas dan lengkap serta melakukan kajian yang lebih mendalam pada satu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh aspek geografis, seperti jarak antar fasilitas kesehatan, luas wilayah dan kondisi akses ke fasilitas kesehatan.
Background: easy access to health services for participants of the National Health Insurance (JKN) is one of the efforts to improve the health status of the Indonesian population. This accessibility is achieved through an increase in health facilities serving JKN participants. The indicator of accessibility can be observed from the rising number of participants visiting health facilities, both at the outpatient and inpatient levels. The rate of visits by JKN participants per 1.000 population is considered an indicator of health service utilization, which contributes to the continuity of the JKN program. Objective: this study aims to analyze the factors that influence the advanced level of outpatient care (RJTL) and inpatient care (RITL) and to model the prediction of RJTL rates and RITL rates. The data used is derived from the BPJS Kesehatan database and the 2016-2019 National Socioeconomic Survey (SUSENAS), which are processed based on predisposing factors, enabling factors, and need factors. All data is utilized in the research, employing total sampling. Method: dynamic panel data analysis is employed to develop prediction models for RJTL rates and RITL rates. Results: the prediction model used for the RJTL rate and RITL rate is the First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM) estimator. Conclusion: RJTL rate is influenced by several variables: value of claims bills paid per RJTL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, number of participants with expenditures below the poverty line, number of participants with non-communicable diseases, fragmentation ratio, referral ratio, and number of participants with junior high school education. On the other hand, the RITL rate is affected by value of claim bills paid per RITL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, readmission rate, number of participants with junior high school education, and number of participants with university education. Recommendations: the results of this study suggest that the Regional Government should also support the fulfillment of health service infrastructure so that partisipant can reach health services easily, manage plans for adding hospitals as needed; The Ministry of Health can provide regulations regarding the fulfillment and equity of health facilities and medical personnel, especially in areas with difficult geographical conditions; BPJS Kesehatan can use RJTL rate prediction model and RITL rate as a tool in assessing the need for additional collaboration with hospitals. Future researchers can conduct research with broader and more complete utilization factors and conduct more in-depth studies in a particular area by considering the influence of geographical aspects, such as the distance between health facilities, area size and conditions of access to health facilities.
D-483
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Slamet Budiarto; Promotor: Anhari Achadi; Kopromotor: Sutanto Priyo Hastono, Pujiyanto; Penguji: Purnawan Junadi, Andi Arus Vector, Syafiq A. Mughni, Mahlil Ruby, Hasbullah Thabrany
Abstrak:
Read More
Stunting anak 0-23 bulan di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor langsung dan tidak langsung. Penelitian menggunakan data Riset Kesehatan Dasar, Survey Sosial Ekonomi Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita tahun 2018 dengan pendekatan potong lintang bertujuan mengetahui model jalur hubungan langsung dan tidak langsung berbagai faktor risiko stunting dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota. Pengolahan data sekunder dilakukan pada Januari-April 2022. Sampel adalah 106 kabupaten/kota prevalensi stunting <20% dan 403 kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20% (20%-<30%, 30%-40% dan >40%) yang diagregratkan pada tingkat kabupaten/kota dari 32.095 data individu anak usia 0-23 bulan yang diukur panjang badannya. Pemodelan menggunakan analisis jalur. Model jalur pencegahan risiko stunting memperlihatkan akses terhadap makanan (r=-0,31) dan pemeriksaan kehamilan (r=-0,29) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting <20%. Keluarga Berencana (r=-0,15), pemeriksaan kehamilan (r=-0,13) dan cuci tangan pakai sabun (r=-0,11) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20%. Tablet tambah darah ibu hamil (r=-0,02) dan inisiasi menyusu dini (r=-0,03) berhubungan tidak langsung melalui ASI eksklusif dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. ASI eksklusif (r=-0,15) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. Cuci tangan pakai sabun berhubungan signifikan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 30%-40% (r=-0,22) dan >40% (r=-0,45). Model jalur menyimpulkan bahwa kabupaten/kota dapat memainkan peran penting dalam upaya pencegahan risiko stunting dengan memodifikasi sejumlah faktor risiko terutama pada keluarga anak 0-23 bulan.
Stunting in children 0-23 months in Indonesia is a public health problem caused by various direct and indirect factors. This study uses data from Basic Health Research, National Socio-Economic Survey and Gross Regional Domestic Product per capita in 2018 with a cross-sectional approach. Secondary data processing was carried out in January-April 2022. The samples were 106 districts/cities with stunting prevalence <20% and 403 districts/cities with stunting prevalence 20% (20%-<30%, 30%-40% and >40%) Aggregated at the district/city level from 32,095 individual data for children aged 0-23 months, whose body length was measured. The modeling uses path analysis. The stunting risk prevention pathway model shows that access to food (r=-0.31) and prenatal care (r=-0.29) is directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities with stunting prevalence <20%. Family planning (r=-0.15), pregnancy check-ups (r=-0.13) and hand washing with soap (r=-0.11) were directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence 20 %. Blood supplement tablets for pregnant women (r=-0.02) and early initiation of breastfeeding (r=-0.03) were indirectly related through exclusive breastfeeding with the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence of 20%-<30% . Exclusive breastfeeding (r=-0.15) was directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in the district/city stunting prevalence of 20%-<30%. Hand washing with soap is directly related to stunting prevalence at district/city level in districts/cities, stunting prevalence is 30%-40% (r=-0.22) and >40% (r=-0.45). The pathway model concludes that districts/cities can play an important role in preventing stunting risk by modifying a number of risk factors, especially in families of children 0-23 months.
D-474
Depok : FKM UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Zulkarnain Abubakar; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Purnawan Junadi, Tjahjono Darminto Gondhowiardjo; Penguji: Mardiati Nadjib, Budu, Asnawi Abdullah, Mahlil Ruby
Abstrak:
Read More
Penelitian ini menggunakan pendekatan Value-Based Healthcare (VBHC) untuk menganalisis value (capaian luaran kesehatan dan biaya yang dikeluarkan) pelayanan katarak dengan prosedur fakoemulsifikasi pada pasien JKN, sekaligus mengidentifikasi penerapan Integrated Care Pathway (ICP) dan faktor risiko pasien terhadap capaian value, kemudian merumuskan paket pembayaran berbasis value untuk pelayanan katarak. Penelitian dilakukan dengan desain cohort retrospective di 2 rumah sakit mata dengan total sampel 184 pasien. ICP dikembangkan di masing-masing rumah sakit berdasarkan clinical pathway yang berlaku, hasil interview dan observasi. Data kesesuaian penerapan ICP, faktor risiko dan luaran klinis diperoleh dari rekam medis, sedangkan kualitas hidup diukur dengan kuesioner NEI VFQ-25. Biaya dihitung menggunakan Time-Driven Activity-Based Costing. Analisis dilakukan menggunakan uji Spearman, Chi-square, Mann-Whitney, dan regresi logistik. Hasil menunjukkan peningkatan capaian value pasca operasi katarak di kedua rumah sakit dengan Postoperative PVA ≥6/18 sebesar 93,5% dan skor kualitas hidup 89,3 dengan biaya rata-rata Rp7.194.147 ±338.316 di RS C, dan di RS B sebesar 96,7% dengan skor kualitas hidup 91,2 dan biaya rata-rata Rp8.008.136 ±Rp400.800. Capaian ini memenuhi standar WHO dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada kedua rumah sakit ditemukan korelasi antara luaran klinis yang baik dengan biaya yang lebih rendah dan sebaliknya. Hal ini juga menunjukkan kejadian komplikasi berhubungan dengan biaya yang lebih tinggi dan mempengaruhi capaian luaran secara keseluruhan. Studi menunjukkan penerapan ICP sebagai tools dalam penerapan VBHC di mana kesesuaiannya berhubungan dengan capaian visual outcome yang baik, komplikasi pasca operasi yang rendah dan biaya perawatan yang lebih efisien. Selain itu didapatkan riwayat komorbid okuler dan faktor teknis sebagai faktor risiko pasien yang berhubungan dengan capaian value dalam pelayanan katarak, sehingga perlunya dilakukan risk-adjusted dalam penerapan VBHC pada pasien dengan kedua faktor risiko tersebut. Lebih lanjut studi ini merekomendasikan pengembangan model pembayaran paket pelayanan katarak berbasis value dalam skema JKN sebagai bagian dari upaya penigkatan value pelayanan katarak dan strategi dalam penerapan VBHC di Indonesia.
This study applied a Value-Based Healthcare (VBHC) approach to evaluate the value of cataract care using the phacoemulsification procedure for National Health Insurance (JKN) patients. The objectives were to assess patient outcomes relative to the cost of care, examine the implementation of the Integrated Care Pathway (ICP), identify patient risk factors associated with value achievement, and develop a value-based bundled payment model for cataract care. A retrospective cohort study was conducted at two eye hospitals in Indonesia, involving 184 patients. The ICPs were initially developed at each hospital based on existing clinical pathways, and informed by data from interviews and observations. Data on ICP adherence, patient risk factors, and clinical outcomes were obtained from medical records, while quality of life was assessed using the NEI VFQ-25 questionnaire. Costs of care were calculated using the Time-Driven Activity-Based Costing method. Statistical analyses included Spearman correlation, Chi-square, Mann-Whitney, and logistic regression. The findings demonstrate improved value outcomes following cataract surgery in both hospitals. Hospital C achieved a Postoperative PVA ≥6/18 in 93.5% of patients, a quality-of-life score of 89.3, and an average cost of Rp7,194,147 ±338,316; Hospital B achieved 96.7%, a score of 91.2, and an average cost of Rp8,008,136 ±400,800. These results meet WHO standards and exceed national averages. A significant correlation was observed between favorable clinical outcomes and lower costs, whereas complications were associated with higher costs and poorer overall outcomes. Application of ICP was shown to support VBHC implementation, contributing to better visual outcomes, reduced postoperative complications, and more efficient care delivery. Ocular comorbidities and technical factors emerged as significant patient risk factors affecting value, underscoring the need for risk adjustment in applying VBHC to such patient groups. This study recommends the development of a value-based bundled payment model for cataract care within the JKN scheme to enhance value creation and as strategy for implementing VBHC in Indonesia.
D-611
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Bob Andinata; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Besral, Mondastri Korib Sudaryo; Penguji: Evi Martha, Rizanda Machmud, Eva Susanti, Denni Joko Purwanto, Emma Rachmawati, Mahlil Ruby
Abstrak:
Read More
ABSTRAK
Latar Belakang: Kanker payudara merupakan jenis kanker dengan insidensi tertinggi di Indonesia, dengan sebagian besar pasien terdiagnosis pada stadium lanjut salah satunya karena keterlambatan diagnosis di fasilitas kesehatan primer. Rendahnya kemampuan dokter umum dalam menegakkan diagnosis klinis kanker payudara serta alur rujukan yang panjang juga berkontribusi memperberat keterlambatan tersebut. Tujuan: Menghasilkan model prediksi diagnosis klinis kanker payudara di pelayanan kesehatan primer menggunakan skor malignansi “Probability of Breast Cancer (BOBAN)” Metode: Studi ini menggunakan mixed method, dengan pendekatan desain explanatory sequential, penelitian kuantitatif menggunakan desain potong lintang dilanjutkan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini melibatkan 1.169 wanita usia ≥30 tahun yang melakukan deteksi dini di RS Kanker Dharmais (2020–2022). Variabel prediktor dianalisis dengan uji multivariat regresi logistik untuk penyusunan model skoring. Tahap kedua berupa uji akurasi (sensitivitas-spesifisitas) dan nilai probabilitas prediksi. Tahap ketiga berupa uji kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan dokter umum di puskesmas. Hasil: Model prediksi terdiri dari tujuh variabel terpilih, yaitu usia, riwayat keluarga tingkat I, riwayat melahirkan, riwayat menyusui, benjolan payudara, kelenjar getah bening aksila, dan gejala lanjut kanker. Model ini memiliki nilai kalibrasi yang baik (p-value 0.826) dan nilai AUC pada ROC sebesar 0,920 (CI 95% 0,892 - 0,947; p-value 0,00) menunjukkan diskriminasi yang sangat baik. Total skor antara 0–177, dengan titik potong optimal pada skor 69 (sensitivitas 86,7%, spesifisitas 82,9%, dan nilai probabilitas 10,45%). Skor rendah (0-68) didiagnosis bukan kanker payudara dan skor tinggi (69-177) didiagnosis curiga kanker payudara. Evaluasi kualitatif menunjukkan bahwa skor malignansi BOBAN dapat diaplikasikan oleh dokter umum di fasilitas kesehatan pelayanan primer. Kesimpulan: Skor malignansi ini dapat memprediksi diagnosis klinis dan menghitung nilai probabilitas kanker payudara. Skor malignansi BOBAN direkomendasikan untuk digunakan sebagai instrumen deteksi dini kanker payudara di faskes primer dan dapat menjadi solusi bagi dokter umum untuk mempemudah skrining rujukan tatalaksana kanker payudara di Indonesia.
ABSTRACT
Background: Breast cancer is the most prevalent type of cancer in Indonesia, with the majority of patients diagnosed at an advanced stage, partly due to delayed diagnosis in primary healthcare settings. Limited diagnostic capabilities among general practitioners and lengthy referral processes contribute significantly to these delays. Objective: To develop a clinical prediction model for breast cancer diagnosis in primary healthcare using the "Probability of Breast Cancer (BOBAN)" malignancy score. Methods: This study employed a mixed-method approach, consisting of a quantitative cross-sectional study followed by a qualitative explanatory sequential design. A total of 1,169 women aged ≥30 years who underwent early detection at Dharmais Cancer Hospital (2020–2022) were included. Predictor variables were analyzed using multivariate logistic regression to construct the scoring model. The second phase involved evaluating the model’s diagnostic accuracy (sensitivity-specificity) and predictive probability values. The third phase included qualitative assessment through focus group discussions (FGDs) with general practitioners at community health centers (puskesmas). Results: The prediction model comprised seven selected variables: age, first-degree family history of breast cancer, childbirth history, breastfeeding history, presence of a breast lump, axillary lymph nodes, and advanced cancer symptoms. The model demonstrated good calibration (p-value = 0.826) and excellent discrimination with an AUC of 0.920 (95% CI: 0.892–0.947; p-value < 0.001). The total score ranged from 0–177, with an optimal cutoff score of 69 (sensitivity 86.7%, specificity 82.9%, predictive probability 10.45%). A low score (0–68) indicated a non-breast cancer diagnosis, while a high score (69–177) indicated suspected breast cancer. Qualitative evaluation indicated that the BOBAN malignancy score is feasible for implementation by general practitioners in primary care settings. Conclusion: The malignancy score is capable of predicting clinical diagnosis and estimating the probability of breast cancer. The BOBAN score is recommended as a screening tool for early detection in primary healthcare facilities and offers a practical solution for general practitioners to facilitate breast cancer management referrals in Indonesia.
D-598
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉