Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Ermiasih; Pembimbing: Peter A.W. Pattinama; Penguji: Mieke Savitri, Enjang Saefullah
S-4594
Depok : FKM UI, 2006
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ahmad Sidratul Muntaha; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Ascobat Gani, Kurnia Sari, ZamhirIslamie, Saefullah
Abstrak: Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting
Read More
T-5787
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Uun Urnesih; Pembimbing: Syahrizal Syarif, Dian Ayubi; Penguji: Agustin Kusumayati, Alma Lucyati, H.A. Saefullah
T-2460
Depok : FKM-UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Yuli Trijayati; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Masyitoh, Asep Ahmad Saefullah, R. Heru Ariyadi
Abstrak:
Kebijakan nasional di bidang kesehatan mendorong reformasi dan peningkatan kinerja rumah sakit, salah satunya melalui pengembangan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di Rumah Sakit Daerah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan dengan menerapkan model manajemen yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan UOBK di RSUD Kubu Raya dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala komunikasi antarorganisasi akibat perbedaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, kompetensi dan sikap badan pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Meskipun kebijakan UOBK bertujuan memberikan fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan rumah sakit, implementasinya di RSUD Kubu Raya belum berjalan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut agar kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rumah sakit.

The national health policy encourages reforms and improvements in hospital performance, one of which is through the development of Special Organizational Units (UOBK) in Regional Hospitals. This policy aims to enhance accountability, efficiency, and service quality by adopting a more adaptive and results-oriented management model. This study aims to analyze the implementation of the UOBK policy at Kubu Raya Regional General Hospital (RSUD) using a qualitative approach based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. The findings reveal that the policy implementation still faces various challenges, such as inter-organizational communication barriers due to differing interpretations and lack of socialization, as well as resource limitations, including human resources, assets, and finances. Moreover, the competency and attitude of the implementing bodies play a crucial role in determining the policy's success. Although the UOBK policy aims to provide flexibility and autonomy in hospital management, its implementation at Kubu Raya RSUD has not yet been optimal. Further efforts are needed to overcome these obstacles to ensure the policy delivers tangible impacts on improving hospital efficiency and service quality.
Read More
B-2514
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive