Abstrak: Indonesia termasuk dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, salah satunya adalah stunting sebesar 37,2%, Tahun 2021 terlihat laju penurunan prevalensi stunting sudah semakin membaik terlihat data SSGI 2021 menunjukkan prevalensi stunting dari Tahun 2019 menurun 3,9% diikuti penurunan tahun 2021 menurun 3,3% dari 27,67% menjadi 24,4% di Tahun 2021. Kehamilan Tidak Diinginkan di Indonesia cenderung stagnan dan belum turun. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 memperlihatkan prevalensi KTD sebesar 15%, selanjutnya tahun 2018 Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) memperlihatkan angka KTD 15%. Kehamilan tidak diinginkan menjadi faktor pemungkin dan memiliki peranan dalam menyebabkan stunting, dimulai sejak masa kehamilan seperti kesiapan untuk memiliki anak memberikan pengaruh terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan dan pola pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui hubungan kehamilan tidak diinginkan dengan kejadian stunting pada balita 12-24 bulan di Indonesia, bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder Riskesdas 2018. Penelitian ini mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menu complex samples. Hasil penelitian ini didapatkan tidak ada hubungan bermakna antara Kehamilan Tidak Diinginkan dengan Kejadian Stunting pada Baduta (12-24 bulan) di Indonesia pada analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square dengan nilai p 0,648 (OR: 1,054; 95%CI: 0,840 ? 1,324). Pada analisis multivariat dengan menggunakan uji regeresi logistik menunjukkan Kehamilan Tidak Diinginkan memiliki pengaruh 1,287 berisiko lebih besar pada Kehamilan Tidak Diinginkan untuk menjadi Stunting dibandingkan pada Kehamilan Diinginkan (p 0,086, OR: 1,287; 95%CI: 0,965-1,716). Terdapat konfonding pada penelitian ini yaitu variabel ASI Eksklusif (aOR=1,l92: 95%CI : 0,987-1,441: p value 0,069). Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Tingkat Sosial Ekonomi dan Jenis Kelamin merupakan faktor pengontrol yang mempengaruhi kejadian Stunting pada Baduta (12-24 bulan) di Indonesia, bayi yang lahir BBLR akan memiliki peluang risiko 2,508 kali lebih besar untuk menjadi stunting pada Baduta (12-24 bulan) dibanding dengan bayi lahir normal (p 0,000, OR: 2,508; 95%CI: 1,632-3,855), semakin rendah tingkat sosial ekonomi keluarga akan berisiko 2,151 kali lebih besar untuk mengalami stunting (p0,000, OR:2,151; 95%CI: 1,596-2,900), jenis kelamin laki-laki lebih memiliki kemungkinan mengalami stunting 1.309 kali berisiko dibanding anak perempuan (aOR: 1,309; 95% CI 1,090  1,573; pvalue = 0,004).

---

Indonesia is one of 17 countries that have experienied in a double burden of nutritional problems, one of which is stunting of 37.2%, In 2021, the rate of decline in the prevalence of stunting has improved, as can be seen from the 2021 SSGI data showing the prevalence of stunting from 2019 decreased by 3.9% followed by a decrease in 2021 decreased by 3.3% from 27.67% to 24.4% in 2021. Unwanted pregnancies in Indonesia tend to be stagnant and have not decreased. Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) showed an adverse event prevalence of 15%, then the Program Performance and Accountability Survey (SKAP) in 2018 showed an adverse event rate of 15%. Unwanted pregnancy is an enabling factor and has a role in causing stunting, starting from the time of pregnancy such as readiness to have children which influences the incidence of unwanted pregnancies and parenting patterns. This study aims to determine the relationship between unwanted pregnancies and the incidence of stunting in toddlers 12-24 months in Indonesia, using secondary data from Riskesdas 2018 in quantitative methods. This research covered all provinces and districts/cities in Indonesia. This research uses data analysis with complex samples menu. The result of this research showed that there was no significant relationship between unwanted pregnancy and stunting in Baduta (12-24 months) in Indonesia in bivariate analysis using the chi-square test with a p-value of p 0,648 (OR: 1,054; 95%CI: 0,840 ? 1,324). In multivariate analysis using logistic regression test showed that unwanted pregnancy had a 1.287 greater risk of unwanted pregnancy becoming stunting than unwanted pregnancy (p 0,086, OR: 1,287; 95%CI: 0,965-1,716). There was a confounding in this research, namely the exclusive breastfeeding variable (aOR=1,192: 95%CI : 0,987-1,441: p value 0,069). Low Birth Weight (LBW), Socioeconomic Level and Gender are controlling factors that influence the incidence of stunting in Baduta (12-24 months) in Indonesia, the babies born with LBW will have a 2,508 times greater chance of being stunting in Baduta (12-24 months) compared to babies born normally (p 0,000, OR: 2,508; 95%CI: 1,632-3,855), the lower the socio economic level of the family, the risk is 2.151 times greater for stunting p 0,000, OR:2,151; 95%CI: 1,596-2,900), the male is more likely to experience stunting 1.309 times the risk than female (aOR: 1,309; 95% CI 1,090  1,573; pvalue = 0,004).

Abstrak: revalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berpemanis gula seperti obesitas dan DM tipe 2 mengalami peningkatan walaupun sudah ada kebijakan pengendalian minuman berpemanis gula. Saat ini, Pemerintah berencana meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan negara dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman berpemanis gula. Minuman berpemanis gula adalah minuman yang diberi tambahan gula dan mempunyai nilai kalori dan nutrisi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan, peran aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan yang mempengaruhi formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula dipengaruhi oleh faktor diantaranya para aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan. Peran, persepsi, komitmen dari aktor kebijakan mempengaruhi proses formulasi kebijakan cukai minuman berpermanis gula. Aspek kesehatan-hukum merupakan dasar pertimbangan dalam mewujudkan kebijakan cukai sedangkan faktor politik merupakan merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Agar pengendalian obesitas dan DM tipe 2 menghasilkan daya ungkit yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan cukai minuman berpemanis gula dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal (penerapan cukai) dan non fiskal. Merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranannya dalam menyiapkan strategi komunikasi politik dan komunikasi publik serta advokasi kebijakan agar kebijakan cukai ini mampu laksana di lingkungan Pemerintah, industri minuman ringan dan masyarakat.

---

The prevalence of health problems related to sugar sweetened beverages such as obesity and type two diabetes mellitus has increased despite the existing policy to control sugar sweetened beverages. At present, the Government plans to improve the function of excise as state revenue and regulating consumer goods, to realize this by expanding exciseable goods on sugar-sweetened beverages. Sugar sweetened beverages are beverages that are added sugar and have caloric and nutritional value. This is qualitative study with primary data through in-depth interviews with selected informants supplemented by secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books and other media. This study aims to analyze the policy process and role of policy actors, the strategic environment and the policy context those apect that influence sugar sweetened beverage tax policy formulation in Indonesia. In this study, it was found that the process of Sugar Sweetened Beverages Tax Policy Formulation was influenced by policy actors, strategic environment and policy context. The roles, perceptions, and commitments of policy actors influence process of formulating Sugar Sweetened Beverages Tax Policy. The health-law aspect are the basis for consideration in realizing excise policy while the political factor is the key for a policy to be transformed into positive law. In order to control obesity and diabetes mellitus type 2 produce maximum leverage, it is recommended that the establishment of a sugar sweetened beverage tax policy formulation be carried out comprehensively, consist of combination of fiscal (tax) and non-fiscal approaches. Recommend to the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Health to prepare various efforts to strengthen their position and role in preparing a strategy for political and public communication as well as policy advocacy so that this sugar sweetened beverages tax policy can be implemented within the Government, soft drink industry and society