Abstrak: Hipertensi merupakan penyakit silent killer yang dapat menyerang siapasaja tanpa ada gejala dan tanda yang dirasakan sehingga mampu menyebabkankomplikasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran dan faktor-faktoryang berhubungan dengan kejadian hipertensi di UPT. Puskesmas Garuda KotaBandung Tahun 2015. Sampel penelitian ini adalah penduduk usia > 18 tahunyang berkunjung. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan dataprimer dengan melakukan wawancara, pengukuran tekanan darah, dan lingkarperut, jumlah sampel 164 responden, dengan uji statistik chi-square. Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2015.

Berdasarkan hasil analisis,diperoleh hasil yang terdapat hubungan bermakna secara statistik yaitu umur(OR=2,013: 95%CI=1,072-3,780), Jenis Kelamin (OR=1,991: 95%CI=1,069-3,708), Pekerjaan (OR=0,405: 95%CI= 0,215-0,764), Riwayat Keluarga(OR=2,028: 95%CI= 1,060-3,880), Obesitas (OR=1,926: 95%CI= 1,023-3,627),dan Stres (OR=0,501: 95%CI=0,269-0,935). Perlunya peningkatan hidup sehatsebagai pencegahan komplikasi ataupun pencegahan munculnya hipertensi dimasyarakat.

Kata Kunci: Hipertensi, Faktor yang Berhubungan, UPT. Puskesmas GarudaBandung, , cross sectional

---

Hypertension is a silent killer disease that can affect anyone, without anysigns and symptoms of perceived so as to damage the body and causecomplications. The purpose of this study was to determine the description of andfactors associated with hypertension in UPT. Puskesmas Garuda Bandung year2015. This study used a cross-sectional design of the primary data by interviews,measurements of blood pressure, and abdominal circumference, sample of 164respondents, with chi-square test. The sample was population aged > 18 yearswho visit.

Based on the analysis, the result that there is a statistically significantrelationships were age (OR = 2.013 95% CI = 1.072 to 3.780), sex (OR = 1.99195% CI = 1.069 -3.708), Employment (OR = 0.405 95% CI = .215 to .764),family history (OR = 2.028 95% CI = 1.060 to 3.880), obesity (OR = 1.926 95%CI = 1.023 to 3.627), and stress (OR = 0.501 95% CI = 0.269 to 0.935). Need toincrease healthy life as prevention of complications or the prevention of theemergence of hypertension in the community.

Keywords: Hypertension, Factors Associated, UPT. Puskesmas Garuda Bandung,cross sectional.

Abstrak: Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.