Latar Belakang: Jumlah orang dengan gangguan jiwa semakin meningkat di Indonesia, merujuk pada Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, prevalensi orang gangguan jiwa berat (skizofrenia/psikosis) meningkat dari 0,15% menjadi 0,18%, untuk menangani masalah kesehatan jiwa yang ada di lingkungan masyarakat, perlu adanya tenaga potensial yang ada di masyarakat yaitu kader kesehatan jiwa. Tujuan: untuk menguraikan peran kader kesehatan jiwa dalam program kesehatan jiwa di masyarakat. Metode: penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi dengan metode wawancara dan FGD. Hasil penelitian terhadap 20 orang informan didapatkan bahwa kader telah menjalankan peran kader kesehatan jiwa di masyarakat meliputi peran pencegahan primer yaitu pendataan, memotivasi keluarga dan pasien ODGJ, serta memberikan pendidikan kesehatan. Peran kader dalam pencegahan sekunder ialah deteksi dini dan sosialisasi. Pencegahan tersier yaitu memotivasi ODGJ minum obat, pendampingan minum obat dan melakukan rujukan. Saran: adanya pelatihan rutin secra berkala bagi kader kesehatan jiwa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di masyarakat.

---

Background: The amount of people with mental disorders is increasing in Indonesia. Referring to National Health Survey conducted by the Ministry of Health in 2018, the prevalence of people with severe mental disorders (schizophrenia / psychosis) increased from 0.15% to 0.18%. to determine mental health issues in the community, there is an urgency for potential workers in the community, namely mental health cadres. Objective: This study aims to describe the role of mental health cadres in mental health programs within the community. Method: Qualitative method with a phenomenological design comprises interview and FGD were used in this research. Result: Of 20 informants, we found that cadres have performed their roles including the role in primary prevention namely person with mental issues data collection (screening), motivating families and people with mental disorders, and providing health education. Subsequently, roles in detection and outreach as a secondary prevention. Tertiary prevention is to motivate people with mental disorders so they will take prescriptions, mentoring to take medication and make a referrals. Conclusion:  2 mental health cadres have performed their roles, however there are still many obstacles in society that cadres need to overcome.

Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum.

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses.

Hemodialisis adalah terapi pengganti fungsi ginjal yang harus dijalani secara teratur dan jangka panjang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup. Berbagai faktor diduga berhubungan dengan kualitas hidup pasien hemodialisis yaitu faktor personal pasien (usia, jenis kelamin, pekerjaan, lama menjalani hemodialisis, tekanan darah, kadang Hb, akses vaskular), dan mutu pelayanan keperawatan. Tujuan penelitan ini untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pasien hemodialisis dan mutu pelayanan keperawatan unit hemodialisis di RSU "X" Kota Depok tahun 2022. Penelitian ini adalah mix methode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan melalui metode cross sectional dengan pemberian kuisioner kepada 34 responden yang termasuk ke dalam kriteria inklusi, guna menilai kualitas hidup (kuisioner WHOQoL-BREF), mutu pelayanan keperawatan, dan dukungan keluarga responden. Penelitian kualitatif menggunakan wawancara kepada pihak manajemen, perawat pelaksana hemodialisis, pasien hemodialisis, dan keluarga, lalu dilakukan telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukan mayoritas responden memiliki kualitas hidup baik (61,8%). Hasil statistik menunjukan hanya usia yang merupakan faktor personal yang memiliki hubungan signifikan dengan kualitas hidup. Mutu pelayanan keperawatan menunjukan belum optimal, dan tidak ada hubungan yang siginifikan antara mutu pelayanan keperawatan dengan kualitas hidup responden berdasarkan statistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas hidup responden sudah baik, namun mutu pelayanan keperawatan unit hemodialisis belum optimal.

Prevalensi penyakit gagal ginjal kronik di Indonesia sebesar 0,38 % atau 3,8 orang per 1000 penduduk, dan sekitar 60% penderita gagal ginjal tersebut harus menjalani dialysis. Penyakit tersebut masih menjadi salah satu penyakit dengan insidensi tinggi di Indonesia dan hampir semua Rumah Sakit memiliki unit hemodialisa untuk melayani pasien tersebut. Kualitas hidup pasien berhubungan dengan minat pasien untuk menjalani terapi hemodialisa di rumah sakit. Semakin rendah kualitas hidup pasien, keinginan untuk sembuh dan menjalani terapi hemodialisa akan semakin turun sehingga dapat memperburuk derajat Kesehatan pasien tersebut. Sampai saat ini di Indonesia belum ada penelitian yang menghubungkan respon penilaian kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa dengan sistem manajemen Rumah Sakit. Sistem manajemen rumah sakit seharusnya memiliki peran besar dalam memfasilitasi kebutuhan unit hemodialisa baik dari segi pelayanan, fasilitas, kemudahan berobat, sistem biaya, sistem informasi dan edukasi, serta pelayanan pendampingan baik dari tenaga Kesehatan atau non Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner WHOQOL-BREF, SERVQUAL dan kualitatif dengan wawancara mendalam terkait layanan rumah sakit baik dari pemberi layanan (tenaga kesehatan) dan penerima layanan (pasien). Hasil dari penelitian ini akan menggambarkan kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik, layanan manajemen rumah sakit, dan rekomendasi lanjutan untuk rumah sakit.

The prevalence of chronic kidney disease (CKD) in Indonesia is 0.38%, or 3.8 people per 1,000 population, and approximately 60% of these patients require dialysis. This disease remains a high-incidence condition in Indonesia, and nearly all hospitals have hemodialysis units to serve these patients. A patient's quality of life is related to their willingness to undergo hemodialysis therapy at the hospital. The lower the patient's quality of life, the lower their desire to recover and undergo hemodialysis therapy, which can worsen their health. To date, no research in Indonesia has linked the response to quality-of-life assessments of chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis to hospital management systems. The hospital management system should play a significant role in facilitating the needs of hemodialysis units in terms of services, facilities, ease of treatment, cost systems, information and education systems, and support services from both healthcare and non-healthcare professionals. This study is a quantitative study using the WHOQOL-BREF, SERVQUAL questionnaire and a qualitative study with in-depth interviews related to hospital services from both service providers (healthcare professionals) and service recipients (patients). The results of this study will describe the quality of life of chronic kidney failure patients, hospital management services, and further recommendations for the hospital.