Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 373 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 46 per 1000 kelahiran hidup. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimal cakupan kunjungan antenatal (K4 = 75,66%). Kurang optimalnya kunjungan antenatal mengakibatkan risiko dan komplikasi kehamilan tidak terdeteksi secara dini. Intervensi kesehatan spesifik melalui kunjungan antenatal minimal 4 kali, merupakan salah satu daya ungkit yang besar untuk menurunkan insiden dan beratnya komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan bayi baru lahir. Di Kota Medan kunjungan antenatal K4 sebesar 78,75%, belum mencapai target nasional sebesar 90%.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hubungan antara falctor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat dengan kunjungan antenatal K4. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional (potong lintang), pemilihan sampel didasarkan rumus cluster 2 tahap, tahap pertama dengan probability proportional to size menggunakan C Survey, jumlah sampel sebanyak 210 orang, ibu yang mempunyai bayi umur 6 (enam bulan) dimana selama hamil pernah memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data menggunakan perangkat lunak C Sample pada Epi Info 6.0 dan program komputerisasi lainnya.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proporsi kunjungan antenatal sesuai standar sebesar 51% dan 84,8% responden pernah melakukan kunjungan antenatal di klinik bidan swasta. Hasil analisis bivariat diketahui bahwa variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan kunjungan K4 adalah pendidikan tinggi, pengetahuan baik, sikap positif, jarak, penghasilan tinggi, akses informasi yang baik terhadap pelayanan antenatal dan dukungan suami. Hasil analisis multivariat regresi logistik menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan kunjungan K4 adalah pengetahuan, sikap, jarak, penghasilan, akses informasi dan yang paling dominan mempengaruhi kunjungan antenatal K4 adalah pengetahuan ibu (OR 2,78).Memperhatikan hasil penelitian ini, menyarankan kepada lembaga terkait khususnya mereka yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin bahwa kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada Standar Operating Procedur (SOP) perlu ditegaskan kembali, yaitu adanya langkah-langkah KIE yang harus dioperasionalkan diseluruh fasilitas pelayanan dari Posyandu sampai Rumah Sakit, baik pada pelayanan pemerintah maupun swasta. Kegiatan konseling merupakan pilihan yang efektif dan efisien meningkatkan pengetahuan ibu untuk memahami peristiwa kehamilan, persalinan, nifas dan risiko yang mungkin dihadapi ibu sehingga dapat dilakukan upaya prefentif.

The Factors that Related to Antenatal Visit Four Times (K4) in Medan City, North Sumatera Province, 2002Based on Household Health Survey in 1995, the Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia was 373 per 100.000 live births, while the Infant Mortality Rate (IMR) was 46 per 1000 live births. One of the factors was caused by the in optimal the coverage of antenatal visit four times (K4 = 75,66%). The lack of their optimal to antenatal visit four times, it caused risk and pregnancy complication can not be detected in the early. The specific health intervention through minimum antenatal visit at least four times, as one of the big power raising to reduce the incident and heavy complication that related to pregnancy, delivery and post-partum on mother and infant new birth. In Medan City the antenatal visit four times was 78,75%, it was not reach with the national target that is 90%.The objective of this study was to obtain the relationships between the predisposition, possibly, and the dominant factors with antenatal visit four times. The study design was cross-sectional. The sample selected was based on the pattern of cluster second phase, first phase with probability proportional to size used C Survey. The number of sample was 210 pregnant mothers who having infant age 5 6 months, where during pregnant ever checked their pregnancy to health worker. The data was collected by indepth interview method. The data was analysis by software C Sample on Epi Info 6.0 and others computer programs.The result of study showed that the proportion of antenatal visit meet with the standard was a 51% and 84,8% respondent ever conducted antenatal visit at the private maternity clinics. The result of bivariate analysis known that the variable which having significant relationship to antenatal visit four times is high education, good knowledge, positive attitude, distance, high income, good information access to antenatal service and husband support. The result of logistic regression multivariate analysis showed that the variable that having relationships to antenatal visit four times is knowledge, attitude, distance, income, information access and the most dominant that influence to K4 is mother's knowledge (OR 2,78).Considering to this study, it is recommended that the institutional related especially to whom that giving health services on pregnant mother and delivery. The activities of Information, Education, and Communication (IEC) on Standard Operating Procedure (SOP) it is need to be cleared again, i.e. the availability of IEC steps that should be applied in entire of health facilities, starting from Village Integrated Service Post to Hospital, both private and state owned. Counseling activities is selection that effective and efficient to increase the mother's knowledge, and in order to understand the pregnant event, delivery, post-partum and the risk that possible faced, so it can be done preventive action.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mana dalam pelaksanaannya meliputi berbagai pembangunan mencakup program, proyek dan bagian proyek. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera  badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Perubahan-perubahan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini berlangsung sangat cepat. Paradigma lama yang menganut sistem sentralisasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Laporan realisasi anggaran pembangunan secara berkala dan evaluasi namun kurang mendapat perhatian. Di sisi lain pimpinan membutuhkan informasi mengenai perkembangan realisasi anggaran pembangunan untuk menetapkan kebijakan dan umpan balik bagi penyusunan rencana dan program tahun mendatang.Semangat desentralisasi untuk mendorong pembangunan di daerah terns bersambut seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahuri 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kegiatan laporan dan evaluasi sangat diperlukan dan penting peranannya untuk mengontrol pemakaian dana dialokasi di daerah dan dana yang ada di Pusat.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem laporan anggaran pembangunan Departemen Kesehatan tahun 1998, 1999, 2000. Data diperoleh dari observasi di Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Kanwil Kesehatan DKI, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah serta wawancara mendalam untuk menggali penyebab kurang tepat waktu dan akurat laporan. Responden adalah beberapa orang yang terlibat, meliputi para Pemimpin Proyek dan Bendahara, pejabat-pejabat dan staf terkait di Pusat dan Daerah.Hasil penelitian menemukan permasalahan yang salah satu sebabnya mekanisme penyampaian laporan masih secara manual, kebijakan di Pusat yang masih menggunakan pola sentralisasi. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut peneliti mencoba untuk memberikan masukan perbaikan mekanisme pengiriman laporan, format laporan, penggunaan teknologi komputasi, kebijakan yang memberikan sangsi dan penghargaan kepada pengelola proyek apabila tidak melapor.

Evaluation on Reporting System of Development Budget Realization of Department of Health for year 1998, 1999, 2000National development has been held in order to build a better Indonesian people, that consist of development with all its aspects. Health development is part of national development. It's said in UU no. 23, 1992 that health is a state of good body, soul and social, so man can live productively both in social and economics. The changes happened so fast in the past few years. Old thoughts that contain centralization system can not be maintained. The regular development budget realization reports and evaluations are important for managerial chain. But its ignorance sometimes will make a good plan can not achieve well in result. In the other hand, chief needs information about the progress of development budget realization so that policies can be made.Decentralization spirit to speed up local development keeps continuing, hand in hand with UU no. 22, 1999 about local government and UTJ no. 25, 1999 about The Equality Finance between Local and Central Government. It makes report and evaluations are needed and important in order to control the cash flow at local and central government.The goals of this examination are to evaluate Health Department's System of Development Budget Report for year 1998, 1999, and 2000. Data was collected and gathered from finance bureau and province head office DKI, Central Java, Yogyakarta, South Kalimantan, East Kalimantan, West Sumatra, and Central Sulawesi and interview in order to know the causes of unpunctual and inaccurate reports. Respondent consist of staffs in local and central government.The examination found that problems, caused by manual and unintegrated working mechanism and central government's policies that still based on centralization pattern. From those problems, examiner try to make some advises on how to improve report delivery mechanism, report's form, computerization, an policies of rewards and penalties for insub ordinance.

Pelayanan antenatal bertujuan untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilan, persalinan dan nifas dengan baik, dapat melahirkan bayi yang sehat dan mempersiapkan ibu untuk pemberian ASI eksklusif. Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus. Kehamilan walaupun merupakan peristiwa yang normal namun bersifat dinamis yang secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko termasuk ancaman terhadap kelangsungan hidup ibu.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas layanan antenatal pada Puskesmas di Kota Jambi. Sampel penelitian ini adalah delapan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan antenatal. Karena Kota Jambi terdiri atas delapan kecamatan, maka dari setiap kecamatan dipilih secara acak satu Puskesmas dari Puskesmas yang ada. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional. Metode pengumpulan data mencakup: (1) pengamatan terhadap 96 spot kegiatan pelayanan antenatal ; (2) wawancara terhadap 96 klien segera setelah selesai menerima pelayanan (exit interview); (3) penilaian terhadap kegiatan manajemen pelayanan antenatal berdasarkan keberadaan perangkat dan produk manajemen; dan (4) pengamatan terhadap sarana penunjang.Hasil pengamatan terhadap spot pelayanan kualitasnya masih kurang terlihat pada puskesmas yang diteliti penyediaan pelayanan TT dan Fe hanya 78%, pemberian informasi kesehatan ibu hamil hanya 55%, 60% mempunyai tenaga terampil, 49% responsif terhadap klien, ulang kepada klien dan 35% menggunakan waktu lebih dari 10 menit untuk pemeriksaan kehamilan kepada klien.Berdasarkan wawancara dengan klien sebagian besar merasa "puas" terhadap pelayanan yang telah diberikan. Kepuasan disini didasarkan kepuasan dari pelayanan TT dan Fe 65%, pemberian informasi 71%, kompetensi teknis petugas 97%, interaksi petugas-klien 96%, melaksanakan tindak lanjut 93%, waktu tunggu kurang dari 10 menit 64%. Walaupun pengetahuannya tentang pelayanan antenatal masih rendah hanya 23%. Dari aspek manajemen, hanya 13% puskesmas yang melaksanakan manajemen pelayanan antenatal dengan baik. Namun 88% Puskesmas mempunyai kelengkapan sarana dasar pelayanan antenatal.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kualitas layanan yang diberikan masih kurang, walaupun mayoritas klien mengatakan "puas" dengan pelayanan yang diberikan. Namun pengetahuan klien pada umumnya masih kurang. Manajemen pelayanan antenatal masih belum baik, walaupun sarana pelayanan antenatal relatif lengkap.Untuk memperbaiki kualitas pelayanan antenatal di Puskesmas disarankan sebagai berikut: Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk membuat kebijakan tertulis tentang pelayanan antenatal dan menggunakan waktu pada saat pertemuan bidan bulanan sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta melaksanakan pelatihan konseling pelayanan antenatal. Kepada Kepala Puskesmas meneruskan kebijakan kepala dinas dengan membuat prosedur kerja secara tertulis tentang pelayanan antenatal serta melengkapi sarana yang masih kurang. Kepada petugas pelayanan antenatal agar melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mengikuti pertemuan bulanan dan pelatihan konseling serta memberikan informasi (konseling) kepada klien tentang pelayanan antenatal. Kepada institusi pendidikan Poltekkes Jambi diharapkan dapat menambahkan materi kuliah tentang mutu layanan kesehatan sebagai muatan lokal. Kepada peneliti lain dapat meneruskan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih mendalam variabel kualitas pelayanan dan kepuasan klien dalam pelayanan antenatal.

The quality of Antenatal care at Community Health Center of Jambi in 2002The purpose of antenatal care is to keep the pregnant woman safe during pregnancy, experiences proper labor and healthy postpartum, delivers a healthy baby and prepares mother to give exclusive breast feeding. Pregnancy is a reproduction process that needs some special treatment. Even though pregnancy is normal process, it is dynamic which is risky to mother live.The research objective is to obtain the description on antenatal care quality at Community Health Center (CHC) in Jambi Municipality. The samples of this research are taken from 8 CHC. Jambi Municipality has eight sub districts then each sub district was considered for one CHC randomly. This research design is cross sectional. Its method covers : observation of 96 spot services which gives antenatal care, interview to the 96 clients after receiving the service (exit interview), assessment on antenatal service management in view of facility and product management availability and supervision on supporting facility.On the spot supervision of CHC reveals that the quality is quantity low, there are 78% of CHC providing TT immunization and Fe tablet, 55% giving the information of the health pregnancy, 60% having skilled antenatal care provider, 49% responsive to the client, 95, 8% reminding client to go visiting CHC again, and only 35% using more than I0 minutes to examine pregnant woman.Based on the interview, most of respondents satisfied with the services. This satisfaction is based on TT immunization and Fe tablet (65%), giving information (71 %), provider technical competency (97%), and provider-client interaction (96%), doing the follow up (93%), waiting time less than 10 minutes (64%). However, only 23% of the respondent knows the antenatal care. From management view, only 13% of CHC has conducted good antenatal care management. However, 88% of CHC has good basic facility of antenatal care.It is concluded that antenatal care is still unqualified although most patients are satisfied with the service. Generally, client's knowledge about antenatal care is limited. The management of antenatal care is not fair enough while its facility is much more complete.To improve antenatal care quality, it is recommended that the Head of Jambi Health Department to make a written procedure of antenatal care and to hold a monthly meeting with the midwife to maintain their skill and knowledge and also to give counseling training of antenatal care. To the Head of CHC is suggested to continue that policy by providing written standard of recommended antenatal service and to make the facility much more complete. To antenatal care provider, it is recommended to follow` the standard operational procedure, to give monthly meeting and counseling training, as well as to inform the client about antenatal care. To Health Polytechnic Jambi, hopefully can provide a lecture about public health service quality as a local load. To the other researchers, it is advised great fully to follow up this study based on qualitative approach to explore the service quality variable and client satisfaction of antenatal care.

Penyelengaraan sistem informasi kesehatan yang baik sangat diperlukan guna menunjang proses manajemen program-program kesehatan. Buruknya sistem informasi kesehatan akan mengakibatkan pada rendahnya kualitas data & informasi yang dihasilkan dan rendahnya kualitas data & informasi akan berdampak pada kualitas manajemen, seperti perencanaan yang tidak tepat, salah dalam evaluasi keberhasilan program dan sebagainya.Sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah ketentuan teknis secara rinci mengenai sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) berdasarkan SK Dit.Jen Binkesmas. No:590/BM/DJ/Info/V/96, bertujuan meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Baik tidaknya penyelenggaraan SIMPUS akan berdampak pada baik tidaknya manajemen Puskesmas. Baik tidaknya manajemen Puskesmas diduga berkaitan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, mulai dari pengumpulan data (pencatatan), pengolahan data, analisis dan interpretasi informasi hasil olahan data, pelaporan dan pemanfaatannya untuk menunjang proses manajemen Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Kota Bengkulu.Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan jumlah sampel sebanyak 144 dari 150 total populasi. Populasi penelitian adalah 10 pelaksana program pada 15 Puskesmas yang ada di kota Bengkulu. Pengumpulan data variabel terikat maupun variabel bebas dilakukan dengan metode self-assesment (kuesioner diisi oleh responden sendiri). Khusus untuk variabel terikat yaitu kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, setelah responden menjawab/mengisi kuesioner, peneliti melakukan observasi dan pengecekan jawaban respoden sekaligus melakukan koreksi atas kebenaran kecocokan jawaban yang diisi oleh responder.Hasil penelitian melaporkan proporsi pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS yang kinerjanya baik sebanyak 52,8% dan yang kinerjanya tidak baik sebanyak 47,2%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di Kota Bengkulu yaitu pelatihan, pengetahuan tentang SIMPUS dan uraian tugas.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di kota Bengkulu belum dilaksanakan dengan baik, untuk itu perlu mendapat perhatian Pimpinan Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu : Pertama kegiatan pelatihan perlu ditingkatkan baik dari jumlah dan mutunya, kedua diperlukan upaya khusus peningkatan pengetahuan tentang SIMPUS pada setiap pelaksana program Puskesmas seperti melengkapi buku-buku pedoman SIMPUS di setiap Puskesmas dan ketiga perlu adanya uraian tugas yang jelas pada setiap pelaksana program di Puskesmas khususnya tugas-tugas dan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan data dan informasi.

Factors Related to the Performance of Program Officers in Administrating the Puskesmas Management Information Systems (SIMPUS) in Bengkulu City 2001Good health information system is needed to support the process of managing health programs. Unreliable health information system will produce low quality data and information. Low quality data and information, as a consequence, will damage the decision making process of health management, such as reducing their ability to plan accurately, hampering program performance evaluation, and other problems.Puskesmas management information systems (SIMPUS) is detailed technical provision concerning integrated recording dan reporting systems of Puskesmas (SP2TP) which is based on SK Dit. Jenn. Binkenmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96. The provision is aimed to enhance the effectiveness of Puskesmas management through optimal use of SP2TP data and other supporting information. The quality of SIMPUS administration will directly affect the effectiveness of Puskesmas management.The effectiveness of Puskesmas management is hypothesized to be related to the performance of program officers in administrating SIMPUS, from the start of data collecting (recording), processing, analyzing and interpretation of the outputs, reporting, to utilizing information to support Puskesmas management. The objective of this study is to identify factors related to the performance of program officers in administrating SIMPUS in Bengkulu City.The design of the study is cross-sectional, using a sample of 144, with the total population of 150. The population consists of 10 program officers at each of 15 Puskesmasses located in Bengkulu City.The collection of data concerning dependent and independent variables was done using self-assesment method (the respondents were asked to fill the questionnaire by him or her). In the case of dependent variable, i.e. the performance of program officers in administrating SIMPUS, after the respondents filled the questionnaires, the researcher still had to make direct observations over the process SIMPUS administration, verify the answers of respondents, and make correction, if necessary.The study found that the proportion of program officers having good performance in administrating SIMPUS is 52,8%, and the proportion of program officers whose performance low is 47,2%. The results of analysis found three factors that affect program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu City: training, knowledge of SIMPUS, and job description.It can be concluded that program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu city is effectively low performances. Hence, these results should get attention from managers of Puskesmasses and Head office of health Bengkulu City: first, the number and quality of trainings should be increased, second there should be special efforts to increase program officers knowledge of SIMPUS, for example through providing SIMPUS manuals at every Puskesmas and the third, there should be clear description of tasks to be performed by program officers, especially description of tasks related to managing data and information.

Keberadaan seorang ibu merupakan tonggak utama tercapainya keluarga yang sejahtera karena ibu mempunyai nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang sekaligus merupakan kelompok rawan karena resiko kesakitan dan kematian. Angka kematian ibu (AM) dijadikan salah satu indikator nasional yang digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan ibu dan derajat kesehatan. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka kematian ibu di Indonesia masih relatif tinggi. Pemanfaatan penolong persalinan adalah satu mata rantai dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang hubungan pemeriksaan kehamilan dengan pemanfaatan penolong persalinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data Survei Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia tahun 2001 dengan desain cross sectional. Sampel adalah wanita yang sudah menikah, berumur 15-45 tahun dan pernah melahirkan anak, baik lahir hidup maupun lahir mati dalam satu tahun terakhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,3%, akan tetapi yang memanfaatkan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan hanya 62,6%. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa ibu yang tidak memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan (tidak ANC) mempunyai peluang 5,09 kali memanfaatkan bukan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan setelah dikontrol variabel pendidikan dan pengetahuan ibu. Selain itu akses terhadap media informasi dan status ekonomi keluarga juga berhubungan secara independen dan bermakna dengan pemanfaatan penolong persalinan.Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di Propinsi Jawa Barat adalah dengan meningkatkan ketrampilan tenaga kesehatan dalam konseling-komunikasi interpersonal, memberikan layanan antenatal yang lebih berkualitas, pemantapan sistem rujukan yang komprehensif dari keluarga, masyarakat, puskesmas sampai rumah sakit serta mengupayakan kesinambungan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin khususnya pelayanan kesehatan ibu hamil/bersalin serta rujukan melalui APBD propinsi dan kabupaten/kota setelah program JPS-BK berakhir.

Relationship between Antenatal Care History and Birth Delivery Assistant Utilization in the Province of West Java 2001 (Secondary Data Analysis: Indonesia Mother and Child Survey, 2001)The existence of a mother is the main pillar to attempt a welfare family due to it has a strategic value in human resource development. Also, the mother is classified as vulnerable group because of having morbidity and mortality risk. Maternal Mortality Rate (MMR) is one of national indicators assessing the level of well-being mother and health status. In comparison with other ASEAN countries, MMR in Indonesia is relatively high. So, in order to decrease MMR and Infant Mortality Rate (IMR), delivery assistant utilization is an important chain.The objective of the study was to obtain the information about relationship between antenatal care and birth delivery assistant utilization. This study used secondary data from Indonesia Mother and Child Survey 2001 as well as a cross sectional design, The sample of this study was married women aged 15-45 years and having given birth history, both alive or stillbirth in the last one year.The results showed that antenatal care provided by health provider was 94.3% but of those who utilized health provider as birth delivery assistant was 62.6%. Logistic regression test revealed that mothers who did not examine their pregnancy to the health provider had chance 5.09 times to utilize other provider beside health provider as their birth delivery assistant after being controlled by mother's educational and knowledge. Furthermore, the access to information media and economical status in the family related to birth delivery assistant utilization independently and significantly.It is recommended that some attempt that could be conducted to increase health provider utilization in health care for pregnant women and delivery women in the Province of West Java by increasing the health provider's skill on interpersonal communication and counseling, providing quality antenatal care and comprehensive referral system, as well as trying to give continuous health expenses for the poor family, particularly providing the service for pregnant/delivery women.

Sistem informasi rumah sakit adalah salah satu sarana untuk menjalankan suatu sisem manajemen rumah sakit. Dalam sistem manajemen, sistem informasi mempunyai peran dalam perencanaan dan penetapan sasaran, baik yang bersifat strategis maupun teknis. Salah satu sistem informasi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem informasi rekam medik yang dimanfaatkan untuk pembuatan laporan.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pengembangan sistem pelaporan rumah sakit, berdasarkan data rekam medik dengan menggunakan kaidah pengembangan sistem informasi yang memenuhi syarat.Metodologi yang digunakan adalah operational research dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada saat sistem masih beroperasi, yang akan mengidentifikasi masalah operasional, mengevaluasi beroperasinya sistem lama dan memberikan alternative pemecahan masalah.Dengan menerapkan metode ini dalam penelitian di rumah sakit PMI Bogor, telah didapatkan hasil penelitian bahwa subsistem yang sedang berjalan adalah subsistem manajemen, subsistem personalia, subsistem sarana & prasarana, subsistem pelayanan kesehatan rawat inap/rawat jalan/penunjang, subsistem keuangan,, subsistem rekam medik.Pada subsistem rekam medik telah diidentifikasi tiga komponen yang digunakan untuk penyusunan sistem informasi. Tiga komponen tersebut adalah basis data & informasi, prosedur, dan sarana prasarana.Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa tiga komponen tersebut telah memenuhi syarat untuk pengembangan sistem pelaporan rumah sakit berdasarkan rekam medik. Dengan pertimbangan tiga komponen pokok tersebut maka dibuatlah suatu rancangan sistem dengan memakai pendekatan metode SDLC (system development life cycle). Dengan menerapkan metode ini diperoleh keunggulan dari sistem yang dikembangkan yaitu, mempercepat proses pembuatan laporan eksternal/internal dan ketepatan informasi, serta dapat dipakai untuk mengoreksi silang data masukan (antara laporan dari ruang dan dari berkas rekam medik).Daftar bacaan : 8 (1992-2000)

The Development of Hospital Management Reporting System Based on the Medical Record Data at General Hospital of Indonesia Red-cross, Bogor, 2002Hospital information system is one of .the means to run a hospital management system. In management system, information system has role on planning and target decision, both strategically and technically. One of information system that developed in this study is medical record information system that utilized in making report.The objective of this study is to obtain the description on how the development of hospital reporting system, based on medical record by using rule of information system that meets with the standard.The methodology used operational research; the data is collected by qualitative approach. The study is conducted when the system is still operated, to identify operational problem, to evaluate the old operational system and gives alternative problem solving.By applying this method in this study at General Hospital of Indonesia Red-cross, Bogor, it obtained that the sub-system that currently operated are management sub-system, personnel sub-system, means and infrastructure sub-system, inpatient/outpatient health services sub-system, financial system, and medical record sub-system.On the medical record sub-system, it was found three components that used to arrange the information system. Those are basic data and information, procedure, and means and infrastructure.Based on this study it can be identified that the three components have met with the development of hospital reporting system based on medical record. By considering the three main components, it is made a system design by using System Development Life Cycle (SDLC).By applying this method, it is obtained the superiority of the system that developed. Those are to speed up the process in making external/ internal reports and the accurateness of information, and it can be used to revise cross data entry (between the report from room and from medical report sheet).References: 8 (1992-2000).

Tersedianya data/informasi kesehatan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam penyusunan rencana, pemantauan pelaksanaan, maupun evaluasi program kesehatan. Sistem intormasi manajemen kesehatan dan sistem informasi pelayanan kesehatan yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu kendala dalam penyediaan datalinformasi yang berkualitas adalah belum memadainya tenaga pengelola data/informasi kesehatan, baik jumlah kualifikasi, maupun persebarannya. Jumlah tenaga pengelola data/informasi kesehatan yang mempunyai pendidikan & pelatihan di bidang pengelolaan datalinformasi masih relatif sedikit.Upaya yang telah ditempuh dalam rangka mengatasi masalah ini antara lain dengan mengangkat pejabat fungsional, yaitu statistisi.Sampai saat ini telah diangkat sebanyak 137 pejabat statistisi yang ditempatkan di satuan kerja Depkes di pusat (Pusdatin dan Ditjen Pelayanan Medik) dan di daerah (Sumbar, Lampung, Sulteng, dan Sulsel).Secara umum, kinerja statistisi (dalam kegiatan perstatistikan) masih jauh dari harapan, yang tercermin dari relatif rendahnya angka kredit yang dikumpulkan. Beberapa faktor yang diduga berhubungan dengan rendahnya kinerja statistisi ini adalah belum diterapkannya secara benar sistem pengangkatan dan penempatan statistisi pada masa itu. Seleksi terhadap talon statistisi belum dilaksanakan dengan balk. Demikian jugs penempatan statistisi di suatu satuan kerja belum didasarkan atas kebutuhan.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan sistem pengangkatan dan penempatan pejabat fungsional statistisi di bidang kesehatan dan kaitannya dengan pencapaian angka kreditnya. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah informan sebanyak 112 statistisi dan 16 orang atasan statistisi/pejabat kepegawaian dari 5 unit/satuan kerja (Sulteng belum mengirim kembali isian kuesioner).Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner yang diisi oleh informan sendiri. Khusus kepada atasan statistisilpejabat kepegawaian di satuan kerja Depkes Pusat disertai dengan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk "seleksi" yang dilakukan terhadap calon statistisi berupa "seleksi administratif' dilakukan di Sumbar dan Sulsel, dan "seleksi administratif disertai wawancara" dilakukan di Pusdatin, Ditjen Pelayanan Medik, dan Lampung.Jumlah statistisi yang bertugas di Pusdatin dan Ditjen Pelayanan Medik dinyatakan telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Sedangkan yang bertugas di Sumbar dan Sulsel jumlahnya melebihi kebutuhan. Yang bertugas di Lampung jumlahnya justru masih kurang dari kebutuhan. Persentase rata-rata tingkat pencapaian angka kredit oleh statistisi selama kurun waktu 4 tahun baru mencapai 71,2% dari angka kredit standar (angka kredit minimal yang harus dikumpulkan untuk memenuhi syarat naik pangkat setingkat lebih tinggi). Persentase rata-rata tingkat pencapaian angka kredit statistisi pada satuan kerja yang melaksanakan seleksi administratif yang disertai wawancara (sebesar 81,3%) temyata lebih tinggi daripada yang menerapkan seleksi administratif saja (sebesar 57,8%). Relatif rendahnya pencapaian angka kredit ini dapat dipahami karena sebanyak 40,2% statistisi mendapat tugas tambahan sebesar 25-50% dari total kegiatannya dan sebanyak 50,9% statistisi menyatakan mengalami kesulitan berupa kurangnya kemampuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perstatistikan.Untuk pengembangan statistisi bidang kesehatan di masa yang akan datang, pengangkatan statistisi disarankan dapat lebih "selektif' dan penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan. Pembinaan terhadap statistisi yang ada peril] ditingkatkan baik bentuk maupun frekuensinya.Daftar bacaan : 29 (1983 -- 2002)

The Analysis on the Recruitment and Placement System of Health Statistician in the Related with Credit Number Achievement, 2002Availability of reliable health datalinformation is needed in the planning, monitoring, and evaluation of health programme. The existing health management information system and health services information system did not fulfilled yet the need. One of constraint in the supply of reliable datalinformation is unqualified manpower in health datalinformation, quantity, quality, and distribution. Number of health datalinformation manpower with well educated and well trained in data/information management is still inadequate. The efforts in order to overcome this problems e.i. to recruit the statistician. Up to now the 137 statisticians were recruited who have been placed in central units of Ministry mf Health (Centre for Data and Information and DG of Medical Care) and in provinces (West Sumatera, Lampung, Central Sulawesi, and South Sulawesi).In general, performance of statistician (in the statistics activities) is still under expectation, which is revealed with credit number collected poorly. The factors were being to associate with low performance of statistician were in that time the right recruitment and placement system is not applied. The right selection of statistician candidate is not applied. And also placement of statistician in the unit is not based yet with the need assessment.The research study has objectives to get information of implementation of health statistician recruitment and placement and its related with credit number achievement. The research study was cross sectional study with number of informant are 1 12 statisticians and 16 supervisors of statistician or personnel officers from 5 units (Central Sulawesi Province is not submit yet the fulfilled questionnaire). Data collection to statisticians uses questionnaire that is fulfilled by them. Data collection to supervisors or personnel officers in central units of MOH use additional interview.The results of research study have revealed that kind. of selection to statistician candidates were administrative selection for West Sumatera and South Sulawesi Province, and administrative selection with interview for Centre for Data and Information and DG Medical Care, and Lampung Province. The number of statistician in Centre for Data and Information and DG of Medical Care was in conformity with requirement number. Whereas the number of statistician in West Sumatera and South Sulawesi Province was higher than requirement number. While the number of statistician in Lampung Province was lower than requirement number. Percentage of mean of credit number achievement by statistician during 4 years period is 71.2% of standard (minimum credit number must be collected for fulfilling one level higher promotion). Percentage of mean of credit number achievement in units that are implemented administrative selection with interview (81.3%) is higher than the units that are implemented administrative selection only (57.8%). The poorly credit number achievements through 40.2% of statisticians get additional jobs 25-50% of total their activities and 50.9% of statisticians have proved the technical qualification problems in the implementation of statistics activities.In order to develop health statistician in the future, recruitment of statistician is suggested more selective and its placement must be adjusted with the need. Frequency of supervision to statistician is suggested to be improved.Reference: 29 [1983-2002]