Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Izwar Arfanni; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Anwar Hassan, Petter Aw Pattinama, Edi Suranto, Hendrianto Trisnowibowo
Abstrak:

Visi Indonesia sehat 2010 mengharapkan masyarakat Indonesia dimasa depan melalui pembangunan kesehatan adalah penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten lebih aktif melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih meningkatkan perannya sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan cara meningkatkan sistim manajemen sumberdaya, khususnya manajemen peralatan Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan secara rinci proses manajemen peralatan di Puskesmas Inderalaya, Puskesmas Tanjung Raja dan Puskesmas Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam mendeskripsikan proses manajemen peralatan Puskesmas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan evaluasi dimensi kesesuaian (appropriateness) dan dimensi kecukupan (adequateness). Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dilakukan pada bulan April sampai Mei 2002 dengan subjek penelitian adalah Pimpinan Puskesmas, Bendaharawan barang dan koordinator program, masing-masing 1 (satu) orang untuk tiap Puskesmas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dan kecukupan faktor dalam kajian manajemen peralatan di 3 (tiga) Puskesmas telah sesuai dan cukup. Sedangkan faktor pemanfaatan dan pemeliharaan hanya Puskesmas Inderalaya yang sesuai dan cukup. Demikian juga Pimpinan Puskesmas diharapkan membina stafnya terus menerus, meningkatkan keterampilan petugas pengelola peralatan Puskesmas dengan cara mengirim petugas tersebut untuk mengikuti pelatihan baik di kabupaten maupun propinsi, sehingga nantinya diharapkan manajemen peralatan Puskesmas sebagai bagian dari sistim manajemen sumberdaya Puskesmas tujuannya akan betul-betul tercapai.

 

Evaluation of Equipment Management System in Community Health Center of Indralaya, Tanjung Raja and Tanjung Lubuk, at the District of Ogan Komering Ilir Year 2001The vision of "Healthy Indonesia Year 2010" expects that the health development of the future Indonesia will construct healthy community and nation which are indicated by people living in healthy environment, applying healthy behavior, and able to access to health services equitably. The Law No. 22, 1999 about Local Government and the Law No. 25, 1999 about the Fiscal Balance of Central and Local Government outlined that Local Government at the district level to be more active on undertaking health development including planning, implementing, and controlling. Community Health Center (PUSKESMAS) as the main community health services should play more important role as the center of health development, the community participation and center of primary health services by improving its management system of resources especially the management of PUSKESMAS equipment. This research aims to get the detail information about management system of equipment in PUSKESMAS of Indralaya, Tanjung Raja, and Tanjung Lubuk at the District of Ogan Komering Ilir. To describe the process of PUSKESMAS equipment management, this research used the appropriateness and adequateness dimension evaluation approaches. This research was designed with qualitative approach that conducted during April and May 2002. Subject of this research were the head of PUSKESMAS, commodities treasurer, and program coordinator, and respectively one person in each PUSKESMAS. The result of the research concluded that the appropriateness and adequateness of input factors of equipment management in the three PUSKESMAS has been appropriate and adequate, while the process factor, especially the utilization and maintenance, only PUSKESMAS of Indralaya which is appropriate and adequate. It is gratefully hoped that the head of PUSKESMAS could guide his staff continuously and increase the skills of the worker who uses and maintains the PUSKESMAS equipment by sending him to get such training either in district or provincial level. Thus, the purpose of PUSKESMAS equipment management as the part of resources management system of PUSKESMAS will be reached.

Read More
T-1296
Depok : FKM UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Welly Refnealdi; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Yayuk Hartriyanti, Rina Artining Anggorodi, Faizati Karim, Edi Suranto
Abstrak:
Pelatihan bagi pimpinan puskesmas sudah sering dilakukan, salah satu pelatihan yang diberikan pada pimpinan Puskesmas Pagar Alam adalah pelatihan Leadership and Managerial Capacity Building (LMCB), namun sampai saat ini belum dievaluasi manfaat pelatihan LMCB terhadap Kepemimpinan dan Managerial Puskesmas Pagar Alam. Untuk mengevaluasi manfaat pelatihan LMCB terhadap kepemimpinan dan Managerial Puskesmas Pagar Alam dilakukan penelitian analisa kualitatif dengan menggali informasi dari informasi Puskesmas Pagar Alam dan informan dari Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tidak mendapat pelatihan LMCB sebagai kontrol melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan observasi lapangan. Untuk melakukan validitas data dilakukan triangulasi yang meliputi metode, sumber dan analisis data. Dari hasil penelitian didapat bahwa kemampuan kepemimpinan dan manajerial Puskesmas Pagar Alam yang mendapat pelatihan LMCB lebih baik jika dibandingkan dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial Puskesmas Indralaya yang tidak mendapat pelatihan LMCB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan LMCB bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan kepemimpinan puskesmas. Sedangkan saran yang dianjurkan adalah agar pelatihan LMCB dilakukan pada puskesmas lain.
Evaluative Study on Leadership and Managerial Capacity Building (LMCB) Training and Its Impact on Leadership and Management of Pagar Alam Puskesmas Lahat District South Sumatera Year 2000Trainings for board of management of puskesmas have been provided in a number of times. One of the trainings provided for the management of Pagar Alam Puskesmas was the Leadership and Management Capacity Building (LMCB). However, the benefits and impact of the LMCB on Leadership and Management of Pagar Alam Puskesmas have not been evaluated. To evaluate the benefits and impact of such LMCB on leadership and management of Pagar Alam Puskesmas, a qualitative analysis study was employed. It sought information obtained from informant of Pagar Alam Puskesmas and informant of Indralaya Puskesmas of Ogan Komering Ilir district which had not been exposed to such LMCB training for control purpose by means of in-depth interview, focused group discussion and field observation. To validate data, triangulation was conducted consisting of method, source and data analysis. The study result shows that the leadership and managerial skills of the management in Pagar Alam Puskesmas which had LMCB training is better compared to those of Indralaya Puskesmas which was not provided such LMCB training. It may be concluded that LMCB training is beneficial for improving the leadership skill of puskesmas management. It may be recommended that this training be provided in other puskesmas.
Read More
T-1051
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Kartini Rustandi; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Prastuti Soewondo, Ronnie Rivanie, Farida Sirlan, Edi Suranto
Abstrak:
Buta katarak merupakan masalah kesehatan dan sosial yang m gakibatkan kerugian ekonomis yang besar bagi penderita maupun keluarga, dapar diatasi dengan dndakan operasi. Terbatasnya mmber daya dan dana serta tingginya angka buta katarak pada masyamkat kumng mampu di Kabupaten Karawang, memerlukan altematif rchabilitasi yang paling cos! ejiecrive. Tiga altematif kegiatan pelayanan operasi katarak yang dilaksanakan di Knbupaxen Karawang tahun 2000, yaim di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dan puskesmas. Penelitian ini mcrupakan penelitian deskmiptif, yang menggunakan data sekunder ditinjau dari sisi provider, di sarana pclayanan yang melaksanaknn kegiatan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Karawang Tahun 2000, .dengan tujuan mendapatkan gambaran aiternatif terbaik dari kegiatan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Kamwang dengan membandingkan biaya satuan dan cakupan kegiatan ketiga altematitf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan operasi katarak yang dilaksanakan di puskesmas merupakan altemaiif yang paling can qffecfive ditinjau dali segi biaya., dibandingkan kegiatan pelayanan di BICMM dan RSUD Tetapi BKMM memiliki jangkauan pclayanan yang paling Unmk mendukung Jawa Barat bebas buta katarak penduduk misldn tahun 2005 disarankan rneningkatkan iielcuensi kegiatan pelayanan operasi katarak di puskesmas dan melakukan kombinasi kegiatan di BKMM dan puskesmas Serta meningkatkan penyuluhan kebutaan karcna ka.ta.rak $66811 terpadu.
Cataract blindness is a health and social problem, which can bring great economic loss to the person as well as hisfher family, but it can be solved by taking an operation procedure. Because of limited resources in health sector and high cataract prevalence, most cost eE`ective altemative treatment is needed. There are 3 altematives of cataract operation service available in Karawang District. The purpose of this smdy is to explore the best alternative or the most cost etfective cataract operation service rendered in-Karawang Disuict by comparing the unit cost and output of cataract operastion in District Hospital (RSUD), Community Eye Centre (BKMM) and Health Center. This study is a descriptive one, base on mondary data related to the cataract operation services and the data were collected using a specilic instruments. The result of this study shows that cataract operation service held publicly in Health Center is the most cost elfective alternative, compare to those held in Community Eye Centre (BKMM) and District Hospital (RSUD), however Community Eye Centre (BKMM) has th largest coverage or output. To support "Jawa Barat Bebas Katarak Penduduk Miskin Tahun 2000" it is recommended to increase the Eequency of the cataract operation service in Health Center, combined with cataract operation services in Health Center and Community Eye Centre. It is also recommended to promote the dissemination of information about the rehabilitation of blindness due to cataract.
Read More
T-1153
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Sawidjan; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Anhari Achadi, Kusdinar Achmad, Edi Suranto, Utik Indrawati
Abstrak:
Persalinan di desa yang ditolong oleh Bidan telah menjadi 36,4% atau lebih dari dua kali lipat, dalam 10 Tahun terakhir, tetapi persalinan yang ditolong Dukun masih 55,81% atau hanya turun sekitar 26%. Sejak Tahun 1994 dilakukan penempatan Bidan di desa dengan status Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT), dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpatijang dua kali, masing-masing paling lama 3 (tiga) tahun. Hingga Tahun 2000 telah terjadi pengurangan hampir 10 % dari jumlah Bidan yang telah ditempatkan di Desa. Bidan PTT secara bertahap mulai Tahun 2002/2003 akan meninggalkan desa dalam jumlah yang besar, karena semua Bidan PTT angkatan pertama (penempatan Tahun 1994/1995) telah menyelesaikan 3 (tiga) Tahun masa bakti dan perpanjangan masa bakti dua kali tiga tahun. Diperhitungkan bahwa sebelum memasuki Tahun 2010 semua Bidan PTT ( Tahun 2001 masih 35.335 orang) akan menyelesaikan masa bakti dan perpanjangan masa baktinya. Masalah yang dihadapi adalah belum adanya model pendayagunaan Bidan PTT Pasca Masa Bakti (PM-B). Suatu model pendayagunaan Bidan PTT PM-B yang dapat memenuhi kebutuhan Bidan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan Rancangan Model pendayagunaan Bidan PTT PM-B sebagai Bidan Mandiri di Desa (BM-D) pada Kabupaten Bogor, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bogor dapat terpenuhi, terutama pelayanan kebidanan, demikian pula kebutuhan BM-D juga dapat dipenuhi. Penelitian ini dilakukan melalui survei, diskusi kelompok terarah, dan wawancara mendalam. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Bidan PTT masih bersedia mengabdi sebagai BM-D, yaitu Bidan PTT PM-B yang tetap melaksanakan tugas di desa yang dipilihnya sendiri, tanpa memperoleh gaji bulanan. Bidan yang bersangkutan harus bertempat tinggal di desa. Penempatannya di desa tersebut disetujui oleh pihak desa dan Dinas Kesehatan Kabupaten, dan ditetapkan dengan surat keputusan. Sebagai bagian dari sistem pelayanan puskesmas, BM-D memperoleh hak dan kewajiban seperti Bidan PTT kecuali gaji, berhak atas bimbingan teknis kebidanan, pelatihan teknis kebidanan, dan kesempatan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam melaksanakan tugasnya diberikan dukungan biaya operasional, dan memperoleh perlindungan dalam melakukan praktek sebagai bidan, memperoleh dukungan dari masyarakat tergantung kepada bidan yang bersangkutan. Untuk mendukung terwujudnya Model tersebut masih diperlukan dukungan legalitas. Dukungan tersebut diharapkan dapat diperoleh setelah pihak-pihak terkait memperoleh informasi yang jelas tentang besamya permasalahan yang dihadapi dalam mempertahankan agar tetap ada bidan di desa, dikaitkan dengan hasil yang dapat dicapai, yaitu derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Disarankan agar Bidan PTT berusaha mendorong pihak terkait untuk mewujudkan model BM-D, untuk kemudian bersedia menjadi BM-D. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogar harus melakukan persiapan untuk melakukan advokasi mengenai besaran masalah yang berkaitun dengan upaya mempertahankan bidan agar tetap bertugas di desa, mempersiapkan dukungan legalitas yang diperlukan dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung rencana pendayagunaan BM-D. Departemen Kesehatan diharapkan dapat memastikan agar diperbolehkan memanfaatkan gaji Bidan PTT untuk membayar BM-D selama mereka bertugas, dan melakukan percepatan penyiapan infrastruktur penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) agar BM-D dapat meningkatkan jenjang pendidikannya, sekaligus tetap dapat melayani masyarakatnya.
Delivery babies that is helped by professionals (Midwives) in village increased to 36,4% or more than twice in past 10 years, but unfortunately traditional healer among the villagers still popular; Delivery babies that is helped by them still 55,81 %or decreased only 26 %. Since 1994, the system has changed, placement of midwives in village also have been changed too into new system named Non-Permanent Staff (PTT). The program gives chance to the new midwives to serve the fatherland for 3 years and can be prolonged twice for every 3 years. But up to year 2000 non-permanent midwives staff has decreased for 10 %, and in year 2002 I 2003 all the nonpermanent midwives staff will gradually ended the program, so it is predicted by the year 2010 there is no more non-permanent midwives staff working in village. Because of that, Government will face the new problem. Till now there is no model of making efficient use of post services non-permanent midwives staff, a model that can fully the needs of villagers and more efficient and effectively for the post services non-permanent midwives staff The objective of this research is to produce the blueprint of making efficient use of the post services non-permanent midwives staff into Self Reliance Midwife In Village in Bogor District in order to achieve the best health services especially the midwifery services. This research will do with surveys, group - discussions and interviews. It can be concluded that most of the post services non-permanent midwives staff still be ready to serve the fatherland after finishing their program as the Self Reliance Midwife In Village. They still can work as a midwife in the village on their own choice under the regulation and the permission of the head of District Health Office and the Head of Village but without have salary from the Government. For the service, they provide is a part of Health Center services. As long as they give the services they still protected by the law. They have the right and obligatory and operational cost for services. They have opportunity to do training and have higher education. In order to have better blueprint on making Self Reliance Midwives more efficient, legality support is needed. It is to be hoped that Bogor District Health Office prepared advocacy to other sector for better understanding, so the village still have the midwife and the degree of health in village will optimal especially the midwifery services, and the other sectors will fully support the production of the blueprint. More over, the Ministry of Health should give permission to use the salary of non-permanent midwife staff for paying the Self Reliance Midwife In Village that is to write on the regulation, and preparing the infrastructure for long distance education for the Self Reliance Midwife In Village, so they can have higher education and also give the health services to the village people especially for the midwifery services.
Read More
T-1187
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive