Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Mawarni Batubara; Pembimbing: Nasrin Kodim; Penguji: Krisnawati Bantas, Rita Damayanti, Kusman Suriakusumah
Abstrak:

Penggunaan jarum suntik pads pecandu narkoba adalah salah satu cam penulamn HIV/AIDS yang sangat efektiti Saat ini penggunaan jarum suntik pada pecandu narkoba telah mcnjadi pola penularan HIV/AIDS yang utama di Kota Medan. Jika tidak dilakukan intervensi maka pcnularan HIV/AIDS akan terus menyebar dcngan cepat.Untuk itu pcrlu diketahui faktor=faktor yang berhubungan dengan penggunaanjarum suntik beresiko pada pecandu narkoba di Kota medan. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang (cross sectional), dengan menggunakan data sekunder dari SSP PENASUN Tahun 2005 di kota Medan, yang dilanmanakan oxen Depammm Kcsehamn' am Baden Pwr smusrik. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna narkoba slmtik di kota Medan tahzm 2005. dengan jumlah sampcl yang di analisis adalah 250 responden. Analisa data yang digunakan adalah regresi logistik ganda. Hasil studi memperlihatkan bahwa prevalensi pcnggumaan jarum suntik beresiko tertular HIVIAIDS pada pecandu narkoba di kota Medan adalah 52%. Dari hasil analisis rcgrcsi logistik menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengglmaan jamm suntik beresiko tertular I-HV/AIDS adalah faktor umur, pendidikan, dan jangkauan program. Setelah dilakukan pcrhitungan ukuran pendidikan = 54.27 % , dampak potensial faktor jangkauan program = 39.32 %. Faktor yang paling berkontribusi dalam penggunaan jarum suntik bcresiko adalah faktor pendidikan (PAR = 69.42%). Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diajukan adalah meningkatkan intervensi pada kelompok penyuntikan dengan upaya peningkatan penjangkauan dan pendampingan sem meningkatkan pcndidikan teman schaya. Penyampaian informasi sebaknya dilakukan melalui media elektronik seperti iklan televisi, dan film, agar informasi lebih mudah di pahami olch pccandu narkoba yang sebagia besar berpendidikan menengah kebawah. Kata kunci : Pecandu narkoba, Penggunaanjamm suntlk berisiko,


HIV/AIDS Needle Sharing Usage within drug user is one of effectives way HIV/AIDS transmission. Currently needle usage within drug user become the major transmission for HW/AIDS disease in Medan. If there is no significant intervension made, the HIV/AIDS transmission will spread very quickly. Therefore factors which related with needle sharing usage within dnigs user in Medan have to he identified. This research use cross sectional design, with using secunder data hom SSP PENASUN year 2005 in Medan, conducted by Health Departement and Statistic Biro. The research population is all needle drug user in Medan year 2005 with total sample analysed are 250 samples. Data analysis is using Double Logistic Rcgrcssions. The research show that the prevaiensi the needle sharing usage in Medan have 52 % pvssibility to get HIV/AIDS. From analysis logistik rcgresion show factors which relate to needle sharing usage with transsmission risk of HIV/ADS are ages factor, education factor, ncddle access factor and peer pressure factor. After make more analysis about impact factor on each contributed factor then found that potential impact (PAR) for: age = 38,l9%, education = 54,27%, outreach program = 39,32%. The most contributed factor which give dominant contribution for needle sharing usage with risk get HIV/AIDS is the education factor (PAR = 69.42%) From this research result, the suggestion to improve intervention is by improving intervention on Needle Sharing Usage groups with increasing outreach and increasing the peer suggestion contribution. The infomation about needle sharing usage with risk can be told by electronic mass.

Read More
T-3020
Depok : FKM-UI, 2008
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Irawati Siregar; Pembimbing: Wiku Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Mardiati Nadjib, Usra Hendra Harahap, Kusman Suriakusumah
Abstrak: Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadappengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakanrehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspekkesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwakebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspekkesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu jugadari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapatmengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkanterganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwakebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiapwarga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakanperintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnyaprajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untukdirehabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotikapada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugassehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukumanpenjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilakupenyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkanprajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika.Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untukmerehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakanPanglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelakupenyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan.Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwaprajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya,untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itudiperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution)yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI. Kata kunci: Rehabilitasi, narkotika, rehabilitasi narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI).
This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drugusers on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy forthe rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health,social, legal, defense security, and politics aspects are known that therehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, theeffects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the socialaspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere withperformance of duties that ultimately resulted in the disruption of theimplementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitationin mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authorityholder must submit and execute commands of the law so that all citizens,especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated.Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier onsoldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security.Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are gettingcloser to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissalallows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate.There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitatetheir soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI CommanderLetter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers byproviding criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in theinterests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute itscore functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the militaryinstitution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) thatthe military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiersalso be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry outtheir duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.Keywords:Rehabilitation, narcotics, drug rehabilitation, the Indonesian National ArmedForces (TNI)
Read More
T-4133
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive